Connect with us

Ekonomi

Kementan Sebut Stok Daging Cukup dan Pedagang Telah Berjualan

Published

on

Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) melakukan pengawasan terpadu di Rumah Potong Hewan (RPH) Ruminansia jelang Idul Fitri 1442 H. Pengawasan yang dilakukan ini guna memastikan keamanan dan ketersediaan stok daging.Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menyampaikan masyarakat tidak perlu khawatir. Hal itu karena, stok daging sapi cukup dan pedagang daging sapi di wilayah Jabodetabek sudah mulai aktif berjualan. Foto: Kementan

Kementan menyatakan stok daging potong dan beku hingga Mei mencukupi

Jakarta, goindonesia.co – Menanggapi adanya keresahan dari masyarakat agar dapat membeli daging sapi saat ini, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menyampaikan masyarakat tidak perlu khawatir. Hal itu karena, stok daging sapi cukup dan pedagang daging sapi di wilayah Jabodetabek sudah mulai aktif berjualan.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tri Melasari saat ditemui di Jakarta, Kamis (3/3). Ia mengatakan, Kementerian Pertanian terus melakukan pemantauan melalui Petugas Informasi Pasar (PIP) yang tersebar di seluruh pasar wilayah Jabodetabek. 

Pada area Jakarta Selatan, di Pasar Minggu, Pasar Kebayoran dan Pasar Buncit saat ini para pedagang sudah mulai aktif berjualan. Sedangkan di wilayah Jakarta Timur, Melasari menyebutkan, pasar Perumnas Klender, Pasar Jatinegara dan Lokbin Makasar juga sudah aktif berjualan.

Demikian pula untuk wilayah Jakarta Pusat (Pasar Thomas Cideng, Pasar Senen Blok C, Pasar Abdul Gani), Jakarta Utara (pasar koja baru, pasar kelapa gading, pasar lokbin rorotan) dan Jakarta Barat (Pasar Lokbin Meruya Ilir, Pasar Slipi, Pasar Tomang Barat), sudah aktif berjualan kembali.

“Bagi masyarakat yang ingin dapat mengakses daging beku juga bisa membelinya melalui Toko Tani Indonesia yang tersebar di wilayah Jabodetabek,” ujar Melasari. Toko Tani itu di antaranya ada di wilayah Jati Asih Bekasi, Rawasari Jakarta, TTI Bintara, TTI Pangkalan Jati, TTI Cikarang, TTI Bekasi Timur, TTI Pamulang, TTI Kalideres, TTI Cinere, TTIC Pasar Minggu, TTIC Bogor, TTI Bekasi Utara.

Selain itu menurutnya, masih banyak toko daging atau meatshop yang tersebar di seluruh wilayah Jabodetabek. Melasari juga menjelaskan, Kementerian BUMN melalui Bulog pun telah mulai mengadakan pasar murah yang diselenggarakan di kelurahan-kelurahan wilayah DKI Jakarta.

“Bulog Goes to Kelurahan ini tersebar di wilayah Jakarta Pusat (Petamburan, Kemayoran, Sumur Batu, Galurt, kampung Rawa dan Paseban), wilayah Jakarta Timur (Cakung Timur, Penggilingan, Kayu Putih, Kebon Pala, Ciracas dan Duren Sawit), wilayah Jakarta Utara (Kebon Bawang, Koja, Sukapura, Pegangsaan Dua, Semper Barat dan Penjaringan,” ujarnya. Lebih lanjut Ia menyebutkan, berdasarkan update data per 2 Maret 2022 hasil pendataan dan verifikasi secara faktual data ketersediaan daging sapi/kerbau bulan Maret hingga Mei 2022 sebanyak 234.091,2 ton, sedangkan kebutuhan sebanyak 202.937,8 ton, sehingga masih ada surplus sebanyak 31.153,4 ton. 

Komposisi ketersediaan daging tersebut, lanjutnya, terdiri dari pertama, Produksi Sapi/Kerbau Lokal sebanyak 445.884 ekor atau setara daging 80.268,0 ton. Lalu kedua, total Sapi Bakalan Impor siap potong pada bulan Maret-Mei sebanyak 143.464 ekor atau setara daging 27.500,6 ton. Selanjutnya ketiga, Daging Sapi/Kerbau beku impor sebanyak 95.114,8 ton. 

Menurutnya, validasi data prognosa ketersediaan dan kebutuhan daging sapi/kerbau ini secara periodik telah dibahas bersama dengan Kementerian dan Lembaga terkait lainnya, serta asosiasi peternakan. Ia menjelaskan, pihaknya siap membantu menyampaikan informasi kepada masyarakat yang kesulitan membeli daging sapi.

Bahkan ia menyebutkan, jika ada permasalahan terkait akses pasar dan distribusi, pihaknya siap membantu. “Untuk itu, kita minta agar masyarakat tidak perlu khawatir, demikian juga para pemotong dan pedagang daging sapi agar tetap berjualan karena stok sapi siap potong dan daging sampai lebaran Insya-Allah aman,” tuturnya.

Sementara, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nasrullah menyampaikan, secara keseluruhan ketersediaan daging dan sapi untuk bulan Maret, April hingga Mei mencukupi, baik dari sapi bakalan, sapi pedaging yang siap potong maupun daging beku. Menurutnya, Kementan siap memfasilitasi para assosiasi pedagang dan pemotong. 

“Data-data dari sumber-sumber produksi sudah kami siapkan, kami siap membantu menghubungkan antara pemotong, pedagang, BUMN, dan BUMD dengan sumber sapi/kerbau lokal by name by address untuk melakukan pembelian sapi/kerbau lokal,” ujar Nasrullah.

Bahkan Ia sebutkan, jika ada permasalahan untuk pembayaran secara cash, pemerintah saat ini telah menyiapkan bantuan fasilitasi permodalan berupa Skim Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pembelian sapi/kerbau lokal yang siap potong di peternak/kelompok ternak.

Ia melanjutkan, jika ketersediaan sapi siap potong dan daging di tingkat supplier utama atau distributor utama harga masih dalam kendali. Persoalan yang ada saat ini karena ada kepanikan-kepanikan dan ketakutan yang sengaja diisukan karena terkait dengan distribusi. “Sesuai arahan Bapak Menteri Pertanian kita akan perkuat untuk distribusi ke pasar-pasar utama, sehingga semuanya aman hingga Lebaran nanti,” tutur dia. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Ekonomi

Masyarakat Mulai Beralih ke Transportasi Ramah Lingkungan, Pelanggan Kereta Api Meningkat

Published

on

Foto: Humas KAI

Jakarta, goindonesia.co : PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai operator kereta api di Indonesia konsisten menyediakan layanan kereta api yang optimal, baik untuk angkutan penumpang ataupun barang. Keunggulan kereta api yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di antaranya efisiensi pada penggunaan ruang dan energi.

Efisiensi kereta api dapat dilihat dari kapasitas angkut yang besar. Dalam sekali jalan, 1 rangkaian kereta api Jarak Jauh terdiri dari 8 hingga 14 kereta penumpang dengan kapasitas hingga 1.120 tempat duduk. Jika dibandingkan dengan mobil pribadi berkapasitas 7 orang atau motor berkapasitas 2 orang, maka 1 perjalanan kereta api dapat menggantikan 160 mobil atau 560 motor.

Kementerian Perhubungan menilai bahwa emisi yang dihasilkan kereta api jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan mobil atau pesawat. Dalam 200 mil perjalanan, emisi yang dihasilkan mobil atau pesawat 5 kali lipat jika dibandingkan dengan kereta api. 

Berdasarkan penelitian dari Departemen Bisnis, Energi, dan Strategi Industri Inggris via Our World in Data, emisi setara CO2 per penumpang per km pada kereta adalah 41 gram, sepeda motor 103 gram, dan mobil 192 gram. Sehingga perjalanan kereta dengan 1.120 penumpang hanya menghasilkan 45.920 gram CO2 per km, jauh lebih rendah dibanding motor sebanyak 115.360 gram CO2 dan mobil sebanyak 215.040 gram CO2.

KAI juga memiliki layanan kereta ramah lingkungan dengan menggunakan sumber energi listrik yang bebas emisi yakni KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta-Solo, KA Bandara Soekarno-Hatta, serta LRT Sumatera Selatan. Ke depan juga akan hadir kereta berenergi listrik pada LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Untuk perjalanan kereta commuter, 1 rangkaian KRL terdiri dari 8 hingga 12 kereta dengan kapasitas maksimal 3.000 pelanggan sebelum pandemi. Jumlah 1 rangkaian KRL ini mampu menggantikan penggunaan 428 mobil pribadi dan 1.500 motor.

VP Pubic Relations KAI Joni Martinus mengatakan, KAI berkomitmen memberikan manfaat yang maksimal melalui layanan kereta api, baik manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh pelanggan berupa layanan yang aman, nyaman, dan tepat waktu maupun manfaat tidak langsung bagi masyarakat berupa peningkatan kualitas udara dan berkurangnya beban jalan raya.

“Angkutan kereta api baik untuk perjalanan jarak jauh ataupun commuter hendaknya dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat. Dengan beralihnya pengguna kendaraan pribadi ke kereta api, maka akan dapat mengurangi angka kecelakaan, kemacetan, emisi gas buang kendaraan serta mengefisienkan waktu dan tenaga,” kata Joni.

Sejak pemerintah menetapkan harga baru BBM bersubsidi pada Sabtu (3/9/2022), terpantau volume pelanggan Kereta Api Jarak Jauh mengalami peningkatan. Pada periode 4 s.d 10 September 2022, KAI melayani sebanyak 593.471 pelanggan atau rata-rata 84.782 pelanggan per hari, naik 3% dibanding pekan sebelumnya, 28 Agustus s.d 3 September 2022, yaitu sebanyak 573.176 pelanggan atau rata-rata 81.882 pelanggan per hari.

KAI melihat adanya peningkatan masyarakat yang menggunakan kereta api dalam beberapa pekan terakhir. Hal itu sesuai harapan pemerintah yang mendorong masyarakat untuk beralih ke transportasi umum.

“Kereta api memiliki peran yang besar dalam melestarikan lingkungan dan menyediakan mobilitas bagi masyarakat. KAI bersama-sama seluruh stakeholder akan terus mengembangkan layanan kereta api agar kereta api semakin maju dan dapat memberikan nilai lebih secara berkelanjutan.” tutup Joni.  (***)

Sumber: Humas KAI

Continue Reading

Ekonomi

Pendaftaran Subsidi Tepat Sasaran Tembus 1 Juta Pendaftar

Published

on

Subsidi tepat Pertamina (Foto : Istimewa)

Jakarta, goindonesia.co – Sebagai badan usaha yang ditugaskan menyalurkan BBM bersubsidi, Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan Pertalite dan Bio Solar di masyarakat. Pertamina Patra Niaga juga terus melanjutkan inisiatif pendaftaran Program Subsidi Tepat sebagai upaya penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran.

“Program Subsidi Tepat saat ini bertujuan untuk mendata kendaraan yang menggunakan Pertalite dan Solar. Pertamina perlu mendata konsumsi BBM bersubsidi sehingga penyalurannya bisa lebih termonitor dan mencegah adanya kecurangan atau penyalahgunaan di lapangan. Saat inipun fokusnya masih pada pendaftaran dan sosialisasi, memastikan kesiapan sistem serta operasional dilapangan sambil terus memantau perkembangan revisi Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 yang menjadi regulasi acuan penetapan penyaluran BBM bersubsidi,” kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting di Jakarta, Kamis (1/9/22).

Hingga akhir Agustus ini, sudah lebih dari satu juta unit kendaraan yang didaftarkan dalam Program Subsidi Tepat. Dari seluruh kendaraan tersebut sedikit ada pergeseran, dimana persentase jenis kendaraan Pertalite hampir 70%, dan kendaraan pengguna Solar subsidi yang didaftarkan meningkat menjadi lebih dari 30%.

“Dari data tersebut, untuk pengguna Pertalite yang mendaftar masih didominasi oleh pengguna pribadi. Sedangkan untuk Solar komposisinya cukup seimbang antara pengguna pribadi maupun kendaraan umum,” tambahnya.

Dalam meningkatkan jumlah pendaftar, Irto mengatakan untuk mempermudah masyarakat, Pertamina Patra Niaga juga terus menambah titik booth pendaftaran langsung. Bagi masyarakat yang memiliki akses internet dan handphone, pendaftaran online juga terus dipastikan tidak ada kendala melalui website subsiditepat.mypertamina.id dan menu Subsidi Tepat di aplikasi MyPertamina.

“Ada lebih dari 1.300 titik booth pendaftaran offline yang tersebar diseluruh Indonesia. Selain mendorong masyarakat mendaftar, kami juga memastikan proses verifikasi berjalan dengan maksimal sehingga prosesnya bisa tepat waktu,” lanjut Irto.

Pihaknya juga terus mengingatkan kepada masyarakat yang merasa berhak mendapatkan BBM subsidi agar segera mendaftarkan kendaraannya. Pertamina Patra Niaga juga saat ini sedang menguji coba kesiapan verifikasi QR Code di beberapa titik. Kedepan, Program Subsidi Tepat ini akan disinergikan dengan regulasi penetapan penyaluran BBM subsidi yang ditentukan pemerintah.

“Ini adalah langkah Pemerintah dan Pertamina dalam memastikan subsidi BBM menjadi lebih tepat sasaran, sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat yang memang berhak menikmati subsidi BBM, masyarakat rentan yang memang butuh energi dengan harga terjangkau untuk kebutuhan mereka,” pungkasnya. (***)

Continue Reading

Ekonomi

Sosialisasi Cara Hitung TKDN, Kejaksaan RI Gandeng BUMN Inspeksi

Published

on

BUMN inspeksi dan audit Sucofindo bersama Kejaksaan RI berkolaborasi dalam sosialisasi mengenai implementasi dan tata cara penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di lingkungan Kejaksaan RI .(DOK. Sucofindo)

Jakarta, goindonesia.co – BUMN yang bergerak di bidang inspeksi dan audit, pengujian dan analisis, sertifikasi, konsultasi, dan pelatihan PT Sucofindo, anggota Holding Jasa Survei ID Survey, bekerja sama dengan Kejaksaan RI melakukan sosialisasi cara hitung Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). 

Hal ini, dalam rangka pengadaan barang dan jasa di lingkup Kejaksaan RI untuk lebih mengutamakan produk dalam negeri sesuai dengan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022 mengenai percepatan peningkatan produk dalam negeri. 

Dalam laporan tersebut, diinstruksikan untuk menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25 persen apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40 persen.

“Oleh karena itu, kementerian/lembaga dan BUMN perlu memahami tata cara penghitungan TKDN, baik untuk jenis barang, jasa, belanja modal dan operasional serta gabungan barang dan jasa,” ujar Mas Wigrantoro Roes Setiyadi, Dirut Sucofindo, melalui keterangannya, Rabu (10/8/2022). 

Penggunaan komponen dalam negeri, menurut Mas Wigrantoro memberikan sejumlah manfaat. Antara lain, efisiensi industri dan meningkatkan kompetensi untuk berdaya saing di pasar global. Mengurangi ketergantungan terhadap produk impor, peningkatan kesempatan kerja, dan penghematan devisa negara. 

Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung Narendra Jatna menyampaikan penggunaan produk dalam negeri merupakan komitmen Kejaksaan RI yang sejalan dengan UU No. 3 Taun 2014 tentang Perindustrian. 

Menurut dia, dalam pasal 86-87 mengatur bahwa produk dalam negeri wajib digunakan oleh lembaga negara termasuk Kejaksaan RI dalam pengadaan barang/jasa .

“Untuk itu, dalam kegiatan sosialisasi ini, saya berharap personil Kejaksaan RI dapat memahami dengan baik bagaimana pengaturan, penerapan, pengawasan produk dalam negeri serta TKDN dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, yang nantinya akan diimplementasikan di lingkungan Kejaksaan RI,” pungkas Narendra. (***)

Continue Reading

Trending