Connect with us

Ekonomi

Presiden Jokowi: Ekspor Perkebunan 564,6 Juta Ton Tandai Kebangkitan Ekonomi Nasional

Published

on

Photo : Istimewa

Bogor , goindonesia.co : Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengaku cukup puas atas kinerja ekspor komoditas pertanian yang mampu menembus pasar Asia, Eropa, Timur Tengah hingga Amerika sekali pun di masa pandemi Covid-19.

Dia mengungkapkan bahwa nilai total ekspor dalam kegiatan yang disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo tersebut telah mencapai Rp7,29 Triliun.

“Ekspor yang akan dilepas pada kesempatan ini sebesar 627,4 juta ton, nilainya Rp7,29 Triliun, meliputi komoditas perkebunan 564,6 juta ton, tanaman pangan 4,3 juta ton, hortikultura 7,2 juta ton, peternakan 4,0 juta ton, dan beberapa komoditas lainnya,” jelas Mentan Syahrul di di lokasi pelepasan ekspor di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur.

Syahrul mengatakan ekspor pertanian tersebut akan dikirimkan ke sejumlah negara tujuan ekspor seperti Tiongkok, Amerika Serikat, India, Jepang, Korea Selatan, Thailand, Malaysia, Inggris, Jerman, Rusia, Uni Emirat Arab, Pakistan, dan beberapa negara lain.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi meninjau langsung kegiatan ekspor nasional yang bertajuk “Merdeka Ekspor Pertanian Tahun 2021”.

“Hari ini akan kita lakukan ekspor komoditas pertanian secara serentak dari 17 pintu ekspor melalui bandar udara dan pelabuhan laut di berbagai daerah di Indonesia sebagai momentum penguatan ekspor komoditas pertanian Indonesia dan menandai kebangkitan ekonomi nasional di tengah pandemi,” ungkap Presiden Jokowi saat melepas ekspor komoditas pertanian secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Presiden Jokowi menegaskan sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang mampu bertahan dari hantaman pandemi Covid-19, antara lain ditunjukkan dengan terus meningkatnya nilai ekspor pertanian pada dua tahun terakhir. Ekspor pertanian pada tahun 2020 mencapai Rp451,8 Triliun, naik 15,79 persen dibandingkan tahun 2019 yang angkanya mencapai Rp390,16 Triliun.

“Pada semester I tahun 2021 dari Januari sampai dengan Juni 2021, ekspor mencapai Rp282,86 Triliun, naik 14,05 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2020, yaitu sebesar Rp202,05 Triliun,” tambah mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Lebih lanjut, menurut Presiden Jokowi, peningkatan ekspor komoditas pertanian tersebut turut berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan nilai tukar petani yang terus membaik.

“Pada Juni 2020 nilai tukar petani berada di angka 99,60, secara konsisten meningkat hingga Desember 2020 mencapai 103,25 dan Juni 2021 mencapai 103,59. Menurut saya ini sebuah kabar yang baik yang bisa memacu semangat petani-petani kita untuk tetap produktif di masa pandemi,” jelas Kepala Negara.

Terkait dengan ekspor beras yang mulai dilakukan antara lain ke Arab Saudi, Presiden meminta jajarannya agar melakukan kalkulasi secara cermat sehingga stok beras untuk kebutuhan dalam negeri bisa tetap diamankan.

“Kalau memang dihitung betul beras kita ini berlebih dan mampu kita ekspor, ya ekspor saja. Tetapi, sekali lagi, dikalkulasi, dihitung bahwa benar-benar stok yang ada itu cukup untuk kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu. Artinya, kebutuhan dalam negeri didahulukan. Kalau hitung-hitungan ada sisa, silakan diekspor,” ungkap Presiden Jokowi.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara juga meminta para kepala daerah untuk menggali potensi ekspor di daerahnya masing-masing. Presiden meminta agar komoditas-komoditas pertanian yang potensial untuk dikembangkan segera digarap. Tak hanya itu, Presiden juga meminta agar petani diperkuat dengan akses permodalan, inovasi teknologi, dan pendampingan.

“Saya sudah banyak berbicara dengan dirut-dirut perbankan agar sektor pertanian mendapatkan perhatian khusus karena ini ada kesempatan, seperti tadi disampaikan oleh Menteri Pertanian mengenai porang. Ada pasar yang besar yang bisa kita masuki. Tetapi juga ekspornya jangan mentahan, apalagi masih dalam bentuk umbi-umbian. Ya paling tidak sudah dalam bentuk tercacah, atau syukur bisa barang jadi atau beras porang yang sudah jadi. Target kita memang hilirisasi,” papar Presiden RI dua periode ini.

Kepala Negara juga meminta agar para petani disambungkan dengan rantai pasok baik nasional maupun global. Dengan demikian, para petani dan pelaku-pelaku usaha pertanian dapat dengan mudah mengekspor produknya, sehingga bisa berkembang menjadi sentra-sentra produksi pertanian yang berorientasi ekspor.

“Saat ini dari 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, baru 293 kabupaten/kota yang memiliki sentra komoditas pertanian unggulan ekspor, baik itu produk sawit, karet, kopi, dan beberapa komoditas lain yang diminati pasar global. Masih banyak komoditas yang sangat potensial untuk dikembangkan” jelasnya.

Sejumlah komoditas pertanian lainnya yang masih memiliki potensi untuk diekspor antara lain sarang burung walet, porang, minyak atsiri, bunga melati, tanaman hias, edamame, serta produk holtikultura lainnya.

“Kalau kita betul-betul berikan perhatian akan menjadi sebuah produk yang baik untuk kita ekspor. Juga produk olahan peternakan yang juga makin terbuka pasarnya,” imbuh Jokowi.

Namun, Presiden, mengingatkan bahwa tidak cukup hanya fokus untuk meningkatkan produksi. Menurutnya, yang penting juga adalah penguasaan teknologi untuk meningkatkan produktivitas.

“Melakukan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan menghitung skala ekonomi dengan klasterisasi, ini penting sekali serta melakukan mekanisasi pengembangan produk dan juga promosi produk berbasis digital. Ini juga harus kita kembangkan agar produk-produk pertanian kita makin dikenal luas dan makin kompetitif,” tegas Presiden Jokowi.   (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Ekonomi

G20 Buka Potensi Ekonomi Digital Semakin Besar

Published

on

Logo G20. (Dokumentasi Kemlu RI)

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif mengatakan, dengan Indonesia menjadi Presidensi Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20, membuat peluang ekonomi digital semakin besar.

Adapun ini disampaikan dalam peringatan HUT APJII yang ke-26.

Dia pun melihat ada peluang ini, terlebih Indonesia sudah dipilih menjadi ketua B20 dalam KTT G20.

“Kita sudah dipercaya secara global jadi pemimpin forum bisnis 20 (B20) di G20. Potensi untuk ekonomi digital kita semakin besar,” kata dia dalam keterangannya, Senin (16/5/2022).

Di sisi lain, Arif pun menyampaikan, APJII terus berusaha dan bekerja untuk mewujudkan infrastruktur internet di Indonesia. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan internet.

Salah satu program yang dilaksanakan adalah Indonesia Internet Exchange (IIX) yang memungkinkan jaringan internet lebih cepat sampai ke pelosok daerah.

“Semakin banyak masyarakat bisa mengakses internet cepat, semakin bagus untuk percepatan ekonomi digital,” tutur Arif.

Menurut dia, Indonesia mempunyai potensi ekonomi digital yang sangat besar seiring dengan pertumbuhan pengguna internet dari tahun ke tahun. Kini jumlahnya sudah lebih dari 200 juta orang.

Jumlah pengguna yang sangat besar tersebut, kata Arif, harus didukung dengan internet yang berkualitas. Dengan begitu, masyarakat bisa memanfaatkan internet sebagai bisnis dan pada akhirnya meningkatkan perekonomian digital Indonesia.

“Dengan begitu juga kita bisa bersaing secara global,” kata Arif.

Siap Berkerja Sama

APJII, menurut Arif, selalu siap bekerja sama dengan pemerintah dan pelbagai pihak untuk memperkuat ekonomi digital di Indonesia.

APJII pun terus akan membuat program-program meningkatkan infrastruktur internet di negeri ini.

“26 tahun kami bekerja, itu belum selesai. Kami akan terus berusaha memasyarakatkan internet berkualitas di negeri ini,” kata Arif.

Perkuat Industri Big Data

Sebelumnya, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Binokular Media Utama melakukan penandatanganan perjanjian (Memorandum of Understanding/MoU) untuk menguatkan industri Big Data di Indonesia.

“MoU ini sebagai langkah awal kerja sama yang efektif dan efisien serta berkesinambungan, agar masyarakat lebih dekat dengan Big Data,” kata Ketua APJII, Muhammad Arif, saat melakukan penandatangan perjanjian dengan CEO Binokular Media Utama, Sapto Anggoro, belum lama ini di Jakarta.

Arif menuturkan internet menyediakan data luar bisa besar untuk kemaslahatan masyarakat, sehingga perlu dikelola agar benar-benar bisa dimanfaatkan dengan baik. (***)

Continue Reading

Ekonomi

KSP Klaim Harga Minyak Goreng Curah Cenderung Turun Setelah Ekspor Disetop

Published

on

Petugas mengisi jeriken minyak goreng curah saat Operasi Pasar Minyak Goreng Curah di Gedung Serbaguna Pemkab Sleman, Yogyakarta, Kamis (28/4/2022). Operasi pasar yang digagas oleh Bulog DIY dan Pemda Sleman tersebut menyediakan minyak goreng curah sebanyak 6.000 liter. Minyak goreng curah ini dijual dengan harga Rp15.500 per kilogram untuk kebutuhan masyarakat dan usaha mikro serta usaha kecil. Foto: Wihdan Hidayat / Republika

Harga minyak goreng curah di pasaran disebut sudah di bawah Rp 20 ribu.

Jakarta, goindonesia.co — Kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya diklaim berdampak pada ketersediaan dan kestabilan harga minyak goreng curah di pasaran. Deputi III Kepala Staf Kepresidenan RI Panutan Sulendrakusuma mengatakan, saat ini harga minyak goreng curah mengalami tren pelandaian dan cenderung menurun, meski belum terlalu signifikan.

“Dari data yang dihimpun KSP, per 2 Mei kemarin, harga minyak goreng curah di pasaran sudah di bawah Rp 20 ribu. Trennya melandai dan cenderung turun,” kata Panutan, dikutip dari siaran resmi KSP, Rabu (4/2/2022).

Ia mengakui, untuk melihat efektivitas kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng terhadap ketersediaan dan kestabilan harga minyak goreng di pasaran masih membutuhkan waktu. Terlebih, kebijakan tersebut masih berjalan satu pekan.

“Masih butuh waktu untuk melihat outcome-nya. Apalagi kebijakan baru berjalan satu pekan ini,” ujarnya.

Panutan pun memastikan, Kantor Staf Presiden bersama kementerian/lembaga terus melalukan monitoring di lapangan, agar pelaksanaan kebijakan pelarangan minyak goreng dan bahan baku minyak goreng berjalan efektif dan terukur. Termasuk, melakukan antisipasi dampak negatif terhadap petani.

“Kita perlu menjamin agar implementasi pelaksanaan kebijakan larangan ekspor untuk minyak goreng dan bahan baku minyak dapat berjalan secara efektif dan terukur. Hal ini tentunya harus didukung oleh mekanisme monitoring dan evaluasi baik di tingkat pusat maupun daerah,” jelasnya.

Sebelumnya, pada Jumat (29/4/2022), Kantor Staf Presiden menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan Satgas Pangan, terkait pelaksanaan kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng.

Dalam rapat telah disepakati beberapa hal. Yakni, penentuan indikator keberhasilan kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak, target jumlah pasar yang akan dipantau, penguatan aplikasi Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH), rencana kebijakan penanggulangan pelemahan harga tandan buah segar kelapa sawit, dan strategi upaya pengendalian harga minyak goreng ke depan.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan terkait dengan kebijakan pelarangan ekspor untuk minyak goreng dan bahan baku minyak goreng. Hal tersebut mencerminkan prioritas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, meskipun di lain sisi pemerintah menyadari terdapat beberapa dampak negatif seperti potensi hasil panen petani sawit yang tidak terserap, serta penurunan ekspor, dan cadangan devisa.

Kebijakan pelarangan ekspor tersebut kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 tahun 2022 dan berlaku pada 28 April 2022. (***)

Continue Reading

Ekonomi

Harga Pertamax di DKI dan Sekitarnya Naik Jadi Rp 12.500

Published

on

Foto: SPBU Pertamina (CNBC Indonesia/ Muhamaad Sabki)

Jakarta, goindonesia.co – Per 1 April 2022 mulai pukul 00.00 waktu setempat, bahan bakar minyak nonsubsidi Gasoline RON 92 (Pertamax) disesuaikan harganya menjadi Rp 12.500 per liter (untuk daerah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor /PBBKB 5%), dari harga sebelumnya Rp 9.000 per liter.

“Pertamina selalu mempertimbangkan daya beli masyarakat, harga Pertamax ini tetap lebih kompetitif di pasar atau dibandingkan harga BBM sejenis dari operator SPBU lainnya. Ini pun baru dilakukan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, sejak tahun 2019,” jelas Irto Ginting, Pjs. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, SH C&T PT Pertamina (Persero).

Penyesuaian harga ini, lanjut Irto, masih jauh di bawah nilai keekonomiannya. Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM, Agung Pribadi dalam keterangan tertulisnya menyatakan dengan mempertimbangkan harga minyak bulan Maret yang jauh lebih tinggi dibanding Februari, maka harga keekonomian atau batas atas BBM umum RON 92 bulan April 2022 akan lebih tinggi lagi dari Rp 14.526 per liter, bisa jadi sekitar Rp 16.000 per liter.

Dengan demikian, penyesuaian harga Pertamax menjadi Rp12.500 per liter ini masih lebih rendah Rp3.500 dari nilai keekonomiannya.

“Ini kita lakukan agar tidak terlalu memberatkan masyarakat,” ujar Irto melalui keterangan resmi, Kamis (31/3/2022)

“Harga baru masih terjangkau khususnya untuk masyarakat mampu. Kami juga mengajak masyarakat lebih hemat dengan menggunakan BBM sesuai kebutuhan,” imbuhnya.

Melalui keterangan resminya, Pertamina menyatakan penyesuaian tersebut berangkat dari harga minyak dunia yang terus merangkak naik di atas US$ 100 per barel dan yang juga didorong oleh krisis geopolitik.

Adapun, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) per 24 Maret 2022 tercatat US$ 114,55 per barel atau melonjak hingga lebih dari 56% dari periode Desember 2021 yang sebesar US$73,36 per barel.

Menurut perseroan, penyesuaian harga dilakukan secara selektif, hanya berlaku untuk BBM nonsubsidi yang dikonsumsi masyarakat sebesar 17%, di mana 14% merupakan jumlah konsumsi Pertamax dan 3% jumlah konsumsi Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Adapun, BBM Subsidi seperti Pertalite dan solar subsidi yang dikonsumsi sebagian besar masyarakat Indonesia sebesar 83%, tidak mengalami perubahan harga atau ditetapkan stabil di harga Rp7.650 per liter. (***)

Continue Reading

Trending