Connect with us

Ekonomi

Presiden Jokowi: Ekspor Perkebunan 564,6 Juta Ton Tandai Kebangkitan Ekonomi Nasional

Published

on

Photo : Istimewa

Bogor , goindonesia.co : Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengaku cukup puas atas kinerja ekspor komoditas pertanian yang mampu menembus pasar Asia, Eropa, Timur Tengah hingga Amerika sekali pun di masa pandemi Covid-19.

Dia mengungkapkan bahwa nilai total ekspor dalam kegiatan yang disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo tersebut telah mencapai Rp7,29 Triliun.

“Ekspor yang akan dilepas pada kesempatan ini sebesar 627,4 juta ton, nilainya Rp7,29 Triliun, meliputi komoditas perkebunan 564,6 juta ton, tanaman pangan 4,3 juta ton, hortikultura 7,2 juta ton, peternakan 4,0 juta ton, dan beberapa komoditas lainnya,” jelas Mentan Syahrul di di lokasi pelepasan ekspor di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur.

Syahrul mengatakan ekspor pertanian tersebut akan dikirimkan ke sejumlah negara tujuan ekspor seperti Tiongkok, Amerika Serikat, India, Jepang, Korea Selatan, Thailand, Malaysia, Inggris, Jerman, Rusia, Uni Emirat Arab, Pakistan, dan beberapa negara lain.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi meninjau langsung kegiatan ekspor nasional yang bertajuk “Merdeka Ekspor Pertanian Tahun 2021”.

“Hari ini akan kita lakukan ekspor komoditas pertanian secara serentak dari 17 pintu ekspor melalui bandar udara dan pelabuhan laut di berbagai daerah di Indonesia sebagai momentum penguatan ekspor komoditas pertanian Indonesia dan menandai kebangkitan ekonomi nasional di tengah pandemi,” ungkap Presiden Jokowi saat melepas ekspor komoditas pertanian secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Presiden Jokowi menegaskan sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang mampu bertahan dari hantaman pandemi Covid-19, antara lain ditunjukkan dengan terus meningkatnya nilai ekspor pertanian pada dua tahun terakhir. Ekspor pertanian pada tahun 2020 mencapai Rp451,8 Triliun, naik 15,79 persen dibandingkan tahun 2019 yang angkanya mencapai Rp390,16 Triliun.

“Pada semester I tahun 2021 dari Januari sampai dengan Juni 2021, ekspor mencapai Rp282,86 Triliun, naik 14,05 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2020, yaitu sebesar Rp202,05 Triliun,” tambah mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Lebih lanjut, menurut Presiden Jokowi, peningkatan ekspor komoditas pertanian tersebut turut berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan nilai tukar petani yang terus membaik.

“Pada Juni 2020 nilai tukar petani berada di angka 99,60, secara konsisten meningkat hingga Desember 2020 mencapai 103,25 dan Juni 2021 mencapai 103,59. Menurut saya ini sebuah kabar yang baik yang bisa memacu semangat petani-petani kita untuk tetap produktif di masa pandemi,” jelas Kepala Negara.

Terkait dengan ekspor beras yang mulai dilakukan antara lain ke Arab Saudi, Presiden meminta jajarannya agar melakukan kalkulasi secara cermat sehingga stok beras untuk kebutuhan dalam negeri bisa tetap diamankan.

“Kalau memang dihitung betul beras kita ini berlebih dan mampu kita ekspor, ya ekspor saja. Tetapi, sekali lagi, dikalkulasi, dihitung bahwa benar-benar stok yang ada itu cukup untuk kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu. Artinya, kebutuhan dalam negeri didahulukan. Kalau hitung-hitungan ada sisa, silakan diekspor,” ungkap Presiden Jokowi.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara juga meminta para kepala daerah untuk menggali potensi ekspor di daerahnya masing-masing. Presiden meminta agar komoditas-komoditas pertanian yang potensial untuk dikembangkan segera digarap. Tak hanya itu, Presiden juga meminta agar petani diperkuat dengan akses permodalan, inovasi teknologi, dan pendampingan.

“Saya sudah banyak berbicara dengan dirut-dirut perbankan agar sektor pertanian mendapatkan perhatian khusus karena ini ada kesempatan, seperti tadi disampaikan oleh Menteri Pertanian mengenai porang. Ada pasar yang besar yang bisa kita masuki. Tetapi juga ekspornya jangan mentahan, apalagi masih dalam bentuk umbi-umbian. Ya paling tidak sudah dalam bentuk tercacah, atau syukur bisa barang jadi atau beras porang yang sudah jadi. Target kita memang hilirisasi,” papar Presiden RI dua periode ini.

Kepala Negara juga meminta agar para petani disambungkan dengan rantai pasok baik nasional maupun global. Dengan demikian, para petani dan pelaku-pelaku usaha pertanian dapat dengan mudah mengekspor produknya, sehingga bisa berkembang menjadi sentra-sentra produksi pertanian yang berorientasi ekspor.

“Saat ini dari 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, baru 293 kabupaten/kota yang memiliki sentra komoditas pertanian unggulan ekspor, baik itu produk sawit, karet, kopi, dan beberapa komoditas lain yang diminati pasar global. Masih banyak komoditas yang sangat potensial untuk dikembangkan” jelasnya.

Sejumlah komoditas pertanian lainnya yang masih memiliki potensi untuk diekspor antara lain sarang burung walet, porang, minyak atsiri, bunga melati, tanaman hias, edamame, serta produk holtikultura lainnya.

“Kalau kita betul-betul berikan perhatian akan menjadi sebuah produk yang baik untuk kita ekspor. Juga produk olahan peternakan yang juga makin terbuka pasarnya,” imbuh Jokowi.

Namun, Presiden, mengingatkan bahwa tidak cukup hanya fokus untuk meningkatkan produksi. Menurutnya, yang penting juga adalah penguasaan teknologi untuk meningkatkan produktivitas.

“Melakukan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan menghitung skala ekonomi dengan klasterisasi, ini penting sekali serta melakukan mekanisasi pengembangan produk dan juga promosi produk berbasis digital. Ini juga harus kita kembangkan agar produk-produk pertanian kita makin dikenal luas dan makin kompetitif,” tegas Presiden Jokowi.   (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Bisnis dan Ekonomi

Daftar 70 BUMN yang Ditutup, Ada Anak Usaha Pertamina hingga PLN

Published

on

Erick Thohir (Foto: Dok BUMN)

Jakarta, goindonesia.co – Daftar 70 BUMN yang telah ditutup. Penutupan BUMN dilakukan sejak 2008 karena alasan efisiensi bisnis perusahaan.

Rencana pembubaran atau penutupan akan terus dilakukan. Salah satunya melalui skema swastanisasi perusahaan dengan tingkat revenue di bawah standar atau kecil.

BUMN yang dibubarkan tersebut adalah PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Industri Gelas (Persero), PT Istaka Karya (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero), PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT PANN (Persero), dan PT Kertas Leces (Persero).

“Kita sekarang terus menutup BUMN yang nggak efisien, kita sudah tutup 70 BUMN ya dan kita akan terus lakukan,” ujar Erick, Minggu (28/11/20221).

Dari catatan Erick Thohir, BUMN yang sudah dibubarkan terdiri atas anak, cucu, dan cicit sejumlah perseroan.

Mereka meliputi anak usaha PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), hingga PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Untuk PLN, saat ini masih memiliki 11 anak usaha yang beroperasi dengan bidang bisnis masing-masing. Mereka terdiri dari PT Indonesia Power (IP). Adapun anak usaha IP terdiri atas PT Cogindo Daya Bersama bergerak di bidang usaha cogeneration, distribute generation dan jasa operation & maintenance, PT Artha Daya Coalindo bergerak di bidang usaha trading dan jasa transportasi batubara, dan PT Indo Pusaka Berau dengan kegiatan usaha penyediaan listrik dari produksi PLTU Lati di Berau, Kaltim.

Anak usaha PLN berikutnya, PT Pembangkit Jawa Bali (PJB), PT Pelayanan Listrik Nasional Batam, PT Indonesia Comnets Plus (ICON+), PT PLN Tarakan, PT PLN Batubara, PT PLN Geothermal, PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (PLN-E), Majapahit Holding BV, PT Haleyora Power, dan PT Pelayaran Bahtera Adhiguna.

Sebelum pembubaran anak, cucu, dan cicit PLN, tercatat ada puluhan perusahaan yang dinaungi perusahaan negara di sektor kelistrikan tersebut. Hal ini disampaikan mantan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani sejak 2019 lalu.

Sripeni menyebut, pihaknya akan merampingkan 50 anak, cucu, dan cicit PLN. Artinya, sejak 2019 hingga 2021, tercatat sudah ada puluhan anak usaha PLN yang dibubarkan. Hal serupa pun dilakukan manajemen Pertamina.

Saat ini, tercatat ada 22 anak perusahaan yang masih beroperasi. Mereka terdiri atas, PT Pertamina EP, PT Pertamina Geothermal Energy, PT Pertamina Hulu Energi, PT Pertamina EP Cepu, PT Pertamina EP Cepu ADK, PT Pertamina Drilling Services Indonesia, PT Pertamina Internasional EP, PT Tugu Pratama Indonesia.

Lalu, PT Pertamina Dana Ventura, PT Pertamina Bina Medika, PT Patra Jasa, PT Pelita Air Service, PT Pertamina Gas, PT Pertamina Lubricants, PT Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina Trans Kontinental, PT Pertamina Retail, PT Pertamina Training & Consulting, PT Nusantara Regas. Kemudian, Dana Pensiun Pertamina, PT Patra Dok Dumai, PT Pertamina International Shipping.

Namun, sejak April 2020, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, pihaknya akan memangkas sejumlah anak usahanya dalam kurun waktu 2020-2021. Meski hingga kini, belum disampaikan secara resmi anak perusahaan mana saja yang sudah dibubarkan manajemen.

“Dari 25 perusahaan, tahun ini 2020 ada 8 (yang ditutup), 7 likuidasi dan 1 divestasi. 17 perusahaan lagi tahun depan (2021),” ujar Nicke Widyawati dalam teleconference pers tahun lalu.  (***)

Continue Reading

Ekonomi

Dukungan Pemimpin Negara pada Indonesia dalam Presidensi G20 Tahun Depan

Published

on

By

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan hasil dari sejumlah pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo dengan para pemimpin negara. Salah satunya mengenai dukungan kepada Indonesia dalam Presidensi Group of Twenty (G20) tahun depan.

Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Australia, Scott Morrison, Indonesia dan Australia sepakat mengusulkan pembahasan mengenai ekonomi digital untuk diangkat dalam forum G20 di Presidensi Indonesia nanti. Hal tersebut agar kebijakan dan regulasi di sektor digital tidak berbeda dari sektor konvensional, utamanya dari segi platform digital.

“Diharapkan bahwa bullying di media misalnya tentu akan diatur oleh para platform secara bertanggungjawab dan seimbang,” ujar Menko Perekonomian dalam keterangannya di Hotel Splendide Royal, Roma, Italia, pada Sabtu, 30 Oktober 2021, seusai mendampingi Presiden Joko Widodo dalam KTT G20 di La Nuvola.

Menko Perekonomian mengatakan bahwa dukungan juga datang dari Presiden Prancis, Emmanuel Macron saat melakukan pertemuan bilateral di Hotel Splendide Royal, Roma, Italia. Bersama Presiden Macron, Presiden Jokowi membahas mengenai rencana pembentukan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dengan Uni Eropa atau IEU-CEPA.

Presiden Jokowi meminta adanya akselerasi dalam pembentukan IEU-CEPA yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Akselerasi tersebut juga diharapkan akan meningkatkan ekspor Indonesia ke Eropa dan begitupun sebaliknya.

“Nah tentu ini diharapkan Indonesia sebagai Presidensi G20 mempunyai daya tawar yang tinggi dan diharapkan manfaat bagi Presidensi Indonesia di G20 dan Presidensi di IEU ini ada manfaat untuk meyelesaikan itu,” jelas Menko Perekonomian.

Senada, pertemuan bilateral dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, juga membahas mengenai akselerasi rencana pembentukan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dengan Turki atau IT-CEPA. Akselerasi tersebut diharapkan dapat mengembalikan pasar besar minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Indonesia di Turki yang sebelumnya menurun.

“Sehingga ini tentunya untuk mengembalikan maka kita perlu untuk mengakselerasi IT-CEPA. Bapak Presiden menugaskan Menteri Perdagangan untuk menangani CEPA tersebut,” tandas Menko Perekonomian.

Continue Reading

Ekonomi

Menkeu Jelaskan Tiga Tantangan Pemulihan Ekonomi Global

Published

on

By

Pemulihan ekonomi global akibat pandemi Covid-19 di seluruh dunia saat ini tengah terjadi, namun tidak merata. Salah satu penyebabnya adalah karena akses vaksin yang tidak merata di seluruh dunia.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam keterangannya di Hotel Splendide Royal, Roma, Italia, pada Sabtu, 30 Oktober 2021, seusai mendampingi Presiden Joko Widodo dalam KTT G20 di La Nuvola.

“Ada negara-negara yang sampai hari ini bahkan jumlah vaksinasinya dari penduduknya kurang dari 3 persen, di negara-negara Afrika. Rata-rata yang di negara-negara miskin baru 6 persen dari penduduknya, sementara negara-negara maju sudah melakukan vaksinasi di atas 70 persen atau bahkan mendekati 100 persen dan mereka sudah melakukan boosting,” ujar Menkeu.

Selain akses vaksin yang tidak merata, pemulihan ekonomi dunia juga terancam oleh dua hal lain, yaitu terjadinya inflasi kenaikan energi dan disrupsi dari suplai. Menurut Menkeu, hal tersebut terjadi di seluruh negara yang pemulihan ekonominya sangat cepat namun mengalami komplikasi dalam bentuk kenaikan harga energi dan disrupsi suplai.

“Artinya apa? Waktu permintaan pulih dengan cepat dan kuat, ternyata suplainya tidak mengikuti,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan bahwa kenaikan energi yang terjadi sangat cepat karena investasi di bidang energi terutama yang non-renewable itu sudah merosot tajam dihadapkan pada permintaan energi yang melonjak akibat pemulihan ekonomi. Hal tersebut yang kemudian mendorong inflasi yang tinggi di berbagai negara.

“Ini menjadi ancaman pemulihan ekonomi global. Indonesia perlu juga tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya rembesan hal tersebut,” ungkap Menkeu.

Menkeu mengatakan, karena Covid ini adalah ancaman nyata terhadap perekonomian dunia, maka di dalam pembahasan antara menteri keuangan dengan menteri kesehatan negara-negara G20 disepakati untuk membangun membangun sebuah mekanisme yang disebut pencegahan pandemi atau pandemic preparedness.

“Hari ini dunia tidak siap menghadapi pandemi. Nyatanya (pandemi) telah menyebabkan biaya sampai USD12 triliun, 5 juta orang meninggal, dan lebih dari 250 juta orang yang terkena pandemi ini, maka dunia harus menyiapkan lebih baik,” jelasnya.

Di dalam KTT G20 kali ini disepakati akan ada joint finance health task force atau satuan kerja antara menteri keuangan dan menteri kesehatan di bawah G20 yang tujuannya adalah untuk menyiapkan prevention, preparedness, dan response atau PPR dari pandemi.

Task force ini dipimpin oleh Menteri Keuangan Indonesia dan Italia. Indonesia sebagai tuan rumah atau presidensi mulai Desember dan Italia yang sekarang ini menjadi presidensi,” ujarnya.

“Tentu peran Indonesia menjadi penting karena Indonesia adalah negara yang besar dan kita juga punya komitmen terhadap vaksinasi kita,” tandas Menkeu.

Continue Reading

Trending