Connect with us

Ekonomi

Presiden Jokowi: Ekspor Perkebunan 564,6 Juta Ton Tandai Kebangkitan Ekonomi Nasional

Published

on

Photo : Istimewa

Bogor , goindonesia.co : Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengaku cukup puas atas kinerja ekspor komoditas pertanian yang mampu menembus pasar Asia, Eropa, Timur Tengah hingga Amerika sekali pun di masa pandemi Covid-19.

Dia mengungkapkan bahwa nilai total ekspor dalam kegiatan yang disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo tersebut telah mencapai Rp7,29 Triliun.

“Ekspor yang akan dilepas pada kesempatan ini sebesar 627,4 juta ton, nilainya Rp7,29 Triliun, meliputi komoditas perkebunan 564,6 juta ton, tanaman pangan 4,3 juta ton, hortikultura 7,2 juta ton, peternakan 4,0 juta ton, dan beberapa komoditas lainnya,” jelas Mentan Syahrul di di lokasi pelepasan ekspor di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur.

Syahrul mengatakan ekspor pertanian tersebut akan dikirimkan ke sejumlah negara tujuan ekspor seperti Tiongkok, Amerika Serikat, India, Jepang, Korea Selatan, Thailand, Malaysia, Inggris, Jerman, Rusia, Uni Emirat Arab, Pakistan, dan beberapa negara lain.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi meninjau langsung kegiatan ekspor nasional yang bertajuk “Merdeka Ekspor Pertanian Tahun 2021”.

“Hari ini akan kita lakukan ekspor komoditas pertanian secara serentak dari 17 pintu ekspor melalui bandar udara dan pelabuhan laut di berbagai daerah di Indonesia sebagai momentum penguatan ekspor komoditas pertanian Indonesia dan menandai kebangkitan ekonomi nasional di tengah pandemi,” ungkap Presiden Jokowi saat melepas ekspor komoditas pertanian secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Presiden Jokowi menegaskan sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang mampu bertahan dari hantaman pandemi Covid-19, antara lain ditunjukkan dengan terus meningkatnya nilai ekspor pertanian pada dua tahun terakhir. Ekspor pertanian pada tahun 2020 mencapai Rp451,8 Triliun, naik 15,79 persen dibandingkan tahun 2019 yang angkanya mencapai Rp390,16 Triliun.

“Pada semester I tahun 2021 dari Januari sampai dengan Juni 2021, ekspor mencapai Rp282,86 Triliun, naik 14,05 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2020, yaitu sebesar Rp202,05 Triliun,” tambah mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Lebih lanjut, menurut Presiden Jokowi, peningkatan ekspor komoditas pertanian tersebut turut berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan nilai tukar petani yang terus membaik.

“Pada Juni 2020 nilai tukar petani berada di angka 99,60, secara konsisten meningkat hingga Desember 2020 mencapai 103,25 dan Juni 2021 mencapai 103,59. Menurut saya ini sebuah kabar yang baik yang bisa memacu semangat petani-petani kita untuk tetap produktif di masa pandemi,” jelas Kepala Negara.

Terkait dengan ekspor beras yang mulai dilakukan antara lain ke Arab Saudi, Presiden meminta jajarannya agar melakukan kalkulasi secara cermat sehingga stok beras untuk kebutuhan dalam negeri bisa tetap diamankan.

“Kalau memang dihitung betul beras kita ini berlebih dan mampu kita ekspor, ya ekspor saja. Tetapi, sekali lagi, dikalkulasi, dihitung bahwa benar-benar stok yang ada itu cukup untuk kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu. Artinya, kebutuhan dalam negeri didahulukan. Kalau hitung-hitungan ada sisa, silakan diekspor,” ungkap Presiden Jokowi.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara juga meminta para kepala daerah untuk menggali potensi ekspor di daerahnya masing-masing. Presiden meminta agar komoditas-komoditas pertanian yang potensial untuk dikembangkan segera digarap. Tak hanya itu, Presiden juga meminta agar petani diperkuat dengan akses permodalan, inovasi teknologi, dan pendampingan.

“Saya sudah banyak berbicara dengan dirut-dirut perbankan agar sektor pertanian mendapatkan perhatian khusus karena ini ada kesempatan, seperti tadi disampaikan oleh Menteri Pertanian mengenai porang. Ada pasar yang besar yang bisa kita masuki. Tetapi juga ekspornya jangan mentahan, apalagi masih dalam bentuk umbi-umbian. Ya paling tidak sudah dalam bentuk tercacah, atau syukur bisa barang jadi atau beras porang yang sudah jadi. Target kita memang hilirisasi,” papar Presiden RI dua periode ini.

Kepala Negara juga meminta agar para petani disambungkan dengan rantai pasok baik nasional maupun global. Dengan demikian, para petani dan pelaku-pelaku usaha pertanian dapat dengan mudah mengekspor produknya, sehingga bisa berkembang menjadi sentra-sentra produksi pertanian yang berorientasi ekspor.

“Saat ini dari 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, baru 293 kabupaten/kota yang memiliki sentra komoditas pertanian unggulan ekspor, baik itu produk sawit, karet, kopi, dan beberapa komoditas lain yang diminati pasar global. Masih banyak komoditas yang sangat potensial untuk dikembangkan” jelasnya.

Sejumlah komoditas pertanian lainnya yang masih memiliki potensi untuk diekspor antara lain sarang burung walet, porang, minyak atsiri, bunga melati, tanaman hias, edamame, serta produk holtikultura lainnya.

“Kalau kita betul-betul berikan perhatian akan menjadi sebuah produk yang baik untuk kita ekspor. Juga produk olahan peternakan yang juga makin terbuka pasarnya,” imbuh Jokowi.

Namun, Presiden, mengingatkan bahwa tidak cukup hanya fokus untuk meningkatkan produksi. Menurutnya, yang penting juga adalah penguasaan teknologi untuk meningkatkan produktivitas.

“Melakukan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan menghitung skala ekonomi dengan klasterisasi, ini penting sekali serta melakukan mekanisasi pengembangan produk dan juga promosi produk berbasis digital. Ini juga harus kita kembangkan agar produk-produk pertanian kita makin dikenal luas dan makin kompetitif,” tegas Presiden Jokowi.   (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Ekonomi

Masyarakat Mulai Beralih ke Transportasi Ramah Lingkungan, Pelanggan Kereta Api Meningkat

Published

on

Foto: Humas KAI

Jakarta, goindonesia.co : PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai operator kereta api di Indonesia konsisten menyediakan layanan kereta api yang optimal, baik untuk angkutan penumpang ataupun barang. Keunggulan kereta api yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di antaranya efisiensi pada penggunaan ruang dan energi.

Efisiensi kereta api dapat dilihat dari kapasitas angkut yang besar. Dalam sekali jalan, 1 rangkaian kereta api Jarak Jauh terdiri dari 8 hingga 14 kereta penumpang dengan kapasitas hingga 1.120 tempat duduk. Jika dibandingkan dengan mobil pribadi berkapasitas 7 orang atau motor berkapasitas 2 orang, maka 1 perjalanan kereta api dapat menggantikan 160 mobil atau 560 motor.

Kementerian Perhubungan menilai bahwa emisi yang dihasilkan kereta api jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan mobil atau pesawat. Dalam 200 mil perjalanan, emisi yang dihasilkan mobil atau pesawat 5 kali lipat jika dibandingkan dengan kereta api. 

Berdasarkan penelitian dari Departemen Bisnis, Energi, dan Strategi Industri Inggris via Our World in Data, emisi setara CO2 per penumpang per km pada kereta adalah 41 gram, sepeda motor 103 gram, dan mobil 192 gram. Sehingga perjalanan kereta dengan 1.120 penumpang hanya menghasilkan 45.920 gram CO2 per km, jauh lebih rendah dibanding motor sebanyak 115.360 gram CO2 dan mobil sebanyak 215.040 gram CO2.

KAI juga memiliki layanan kereta ramah lingkungan dengan menggunakan sumber energi listrik yang bebas emisi yakni KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta-Solo, KA Bandara Soekarno-Hatta, serta LRT Sumatera Selatan. Ke depan juga akan hadir kereta berenergi listrik pada LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Untuk perjalanan kereta commuter, 1 rangkaian KRL terdiri dari 8 hingga 12 kereta dengan kapasitas maksimal 3.000 pelanggan sebelum pandemi. Jumlah 1 rangkaian KRL ini mampu menggantikan penggunaan 428 mobil pribadi dan 1.500 motor.

VP Pubic Relations KAI Joni Martinus mengatakan, KAI berkomitmen memberikan manfaat yang maksimal melalui layanan kereta api, baik manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh pelanggan berupa layanan yang aman, nyaman, dan tepat waktu maupun manfaat tidak langsung bagi masyarakat berupa peningkatan kualitas udara dan berkurangnya beban jalan raya.

“Angkutan kereta api baik untuk perjalanan jarak jauh ataupun commuter hendaknya dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat. Dengan beralihnya pengguna kendaraan pribadi ke kereta api, maka akan dapat mengurangi angka kecelakaan, kemacetan, emisi gas buang kendaraan serta mengefisienkan waktu dan tenaga,” kata Joni.

Sejak pemerintah menetapkan harga baru BBM bersubsidi pada Sabtu (3/9/2022), terpantau volume pelanggan Kereta Api Jarak Jauh mengalami peningkatan. Pada periode 4 s.d 10 September 2022, KAI melayani sebanyak 593.471 pelanggan atau rata-rata 84.782 pelanggan per hari, naik 3% dibanding pekan sebelumnya, 28 Agustus s.d 3 September 2022, yaitu sebanyak 573.176 pelanggan atau rata-rata 81.882 pelanggan per hari.

KAI melihat adanya peningkatan masyarakat yang menggunakan kereta api dalam beberapa pekan terakhir. Hal itu sesuai harapan pemerintah yang mendorong masyarakat untuk beralih ke transportasi umum.

“Kereta api memiliki peran yang besar dalam melestarikan lingkungan dan menyediakan mobilitas bagi masyarakat. KAI bersama-sama seluruh stakeholder akan terus mengembangkan layanan kereta api agar kereta api semakin maju dan dapat memberikan nilai lebih secara berkelanjutan.” tutup Joni.  (***)

Sumber: Humas KAI

Continue Reading

Ekonomi

Pendaftaran Subsidi Tepat Sasaran Tembus 1 Juta Pendaftar

Published

on

Subsidi tepat Pertamina (Foto : Istimewa)

Jakarta, goindonesia.co – Sebagai badan usaha yang ditugaskan menyalurkan BBM bersubsidi, Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan Pertalite dan Bio Solar di masyarakat. Pertamina Patra Niaga juga terus melanjutkan inisiatif pendaftaran Program Subsidi Tepat sebagai upaya penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran.

“Program Subsidi Tepat saat ini bertujuan untuk mendata kendaraan yang menggunakan Pertalite dan Solar. Pertamina perlu mendata konsumsi BBM bersubsidi sehingga penyalurannya bisa lebih termonitor dan mencegah adanya kecurangan atau penyalahgunaan di lapangan. Saat inipun fokusnya masih pada pendaftaran dan sosialisasi, memastikan kesiapan sistem serta operasional dilapangan sambil terus memantau perkembangan revisi Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 yang menjadi regulasi acuan penetapan penyaluran BBM bersubsidi,” kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting di Jakarta, Kamis (1/9/22).

Hingga akhir Agustus ini, sudah lebih dari satu juta unit kendaraan yang didaftarkan dalam Program Subsidi Tepat. Dari seluruh kendaraan tersebut sedikit ada pergeseran, dimana persentase jenis kendaraan Pertalite hampir 70%, dan kendaraan pengguna Solar subsidi yang didaftarkan meningkat menjadi lebih dari 30%.

“Dari data tersebut, untuk pengguna Pertalite yang mendaftar masih didominasi oleh pengguna pribadi. Sedangkan untuk Solar komposisinya cukup seimbang antara pengguna pribadi maupun kendaraan umum,” tambahnya.

Dalam meningkatkan jumlah pendaftar, Irto mengatakan untuk mempermudah masyarakat, Pertamina Patra Niaga juga terus menambah titik booth pendaftaran langsung. Bagi masyarakat yang memiliki akses internet dan handphone, pendaftaran online juga terus dipastikan tidak ada kendala melalui website subsiditepat.mypertamina.id dan menu Subsidi Tepat di aplikasi MyPertamina.

“Ada lebih dari 1.300 titik booth pendaftaran offline yang tersebar diseluruh Indonesia. Selain mendorong masyarakat mendaftar, kami juga memastikan proses verifikasi berjalan dengan maksimal sehingga prosesnya bisa tepat waktu,” lanjut Irto.

Pihaknya juga terus mengingatkan kepada masyarakat yang merasa berhak mendapatkan BBM subsidi agar segera mendaftarkan kendaraannya. Pertamina Patra Niaga juga saat ini sedang menguji coba kesiapan verifikasi QR Code di beberapa titik. Kedepan, Program Subsidi Tepat ini akan disinergikan dengan regulasi penetapan penyaluran BBM subsidi yang ditentukan pemerintah.

“Ini adalah langkah Pemerintah dan Pertamina dalam memastikan subsidi BBM menjadi lebih tepat sasaran, sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat yang memang berhak menikmati subsidi BBM, masyarakat rentan yang memang butuh energi dengan harga terjangkau untuk kebutuhan mereka,” pungkasnya. (***)

Continue Reading

Ekonomi

Sosialisasi Cara Hitung TKDN, Kejaksaan RI Gandeng BUMN Inspeksi

Published

on

BUMN inspeksi dan audit Sucofindo bersama Kejaksaan RI berkolaborasi dalam sosialisasi mengenai implementasi dan tata cara penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di lingkungan Kejaksaan RI .(DOK. Sucofindo)

Jakarta, goindonesia.co – BUMN yang bergerak di bidang inspeksi dan audit, pengujian dan analisis, sertifikasi, konsultasi, dan pelatihan PT Sucofindo, anggota Holding Jasa Survei ID Survey, bekerja sama dengan Kejaksaan RI melakukan sosialisasi cara hitung Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). 

Hal ini, dalam rangka pengadaan barang dan jasa di lingkup Kejaksaan RI untuk lebih mengutamakan produk dalam negeri sesuai dengan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022 mengenai percepatan peningkatan produk dalam negeri. 

Dalam laporan tersebut, diinstruksikan untuk menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25 persen apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40 persen.

“Oleh karena itu, kementerian/lembaga dan BUMN perlu memahami tata cara penghitungan TKDN, baik untuk jenis barang, jasa, belanja modal dan operasional serta gabungan barang dan jasa,” ujar Mas Wigrantoro Roes Setiyadi, Dirut Sucofindo, melalui keterangannya, Rabu (10/8/2022). 

Penggunaan komponen dalam negeri, menurut Mas Wigrantoro memberikan sejumlah manfaat. Antara lain, efisiensi industri dan meningkatkan kompetensi untuk berdaya saing di pasar global. Mengurangi ketergantungan terhadap produk impor, peningkatan kesempatan kerja, dan penghematan devisa negara. 

Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung Narendra Jatna menyampaikan penggunaan produk dalam negeri merupakan komitmen Kejaksaan RI yang sejalan dengan UU No. 3 Taun 2014 tentang Perindustrian. 

Menurut dia, dalam pasal 86-87 mengatur bahwa produk dalam negeri wajib digunakan oleh lembaga negara termasuk Kejaksaan RI dalam pengadaan barang/jasa .

“Untuk itu, dalam kegiatan sosialisasi ini, saya berharap personil Kejaksaan RI dapat memahami dengan baik bagaimana pengaturan, penerapan, pengawasan produk dalam negeri serta TKDN dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, yang nantinya akan diimplementasikan di lingkungan Kejaksaan RI,” pungkas Narendra. (***)

Continue Reading

Trending