Connect with us

Ekonomi

Proses Restrukturisasi Tuntas, Seluruh Subholding Pertamina Siap Tancap Gas

Published

on

Illustrasi : Tambang Minyak lepas pantai

Jakarta, goindonesia.co – Tahap demi tahap proses restrukturisasi Pertamina sebagai Holding BUMN Migas diselesaikan dan secara pararel telah terlihat dampak pada kemajuan signifikan dan hasil kinerja positif di Pertamina Group. Roadmap pembentukan Holding Migas di mulai dari tahun 2018 dengan pembentukan Subholding Gas, lalu restrukturisasi dilanjutkan dengan pembentukan 5 Subholding lainnya yaitu Subholding Upstream, Commercial & Trading, Refining & Petrochemical, PNRE serta Shipping, yang dimulai sejak Juni 2020 dan diselesaikan pada 1 September 2021.

Sesuai dengan roadmap, tugas Pertamina sebagai holding akan diarahkan pada pengelolaan portofolio dan sinergi bisnis di seluruh Pertamina Grup, mempercepat pengembangan bisnis baru, serta menjalankan program-program nasional. Sementara subholding akan menjalankan peran untuk mendorong operational excellence dengan mempercepat pengembangan bisnis dan kapabilitas bisnis existing serta meningkatkan fleksibilitas dalam kemitraan dan pendanaan yang lebih menguntungkan perusahaan.

Restrukturisasi ini membuat struktur lebih ramping dan kewenangan holding dan subholding yang lebih jelas. Hal ini berdampak baik dalam proses pengambilan keputusan untuk investasi lebih ringkas, operasional bergerak lebih lincah, cepat serta fokus untuk dapat melakukan pengembangan usaha yang lebih agresif dan responsif lagi terhadap perubahan kondisi dunia usaha yang terjadi. Pertamina group juga dapat menjalankan operasional dengan lebih efektif dan efisien, salah satunya melalui integrasi proses bisnis dari hulu sampai hilir.

Seluruh proses restrukturisasi tersebut telah dirampungkan melalui penandatanganan sejumlah dokumen legal (legal end-state) dalam rangka pemisahan, pengambilalihan saham dan pengalihan bisnis untuk Subholding Upstream, Subholding Refining and Petrochemical dan Subholding Commercial and Trading. Hal ini melengkapi proses legal end-state Subholding lainnya yang telah berhasil diselesaikan terlebih dahulu.

Kementerian BUMN sebagai pemegang saham menilai bahwa penandatanganan legal end state merupakan suatu momentum dan titik awal, untuk Pertamina melakukan transformasi bisnis model, budaya kerja, digitalisasi dan terus melanjutkan investasi secara sustainable ke depannya pada sektor yang sudah direncanakan. Tujuan utama dari terbentuknya subholding ini yakni bagaimana Pertamina sebagai perusahaan besar di Indonesia dapat memastikan bahwa Holding dan Subholding di Pertamina secara keseluruhan bisa mencapai nilai pasar sampai dengan USD 100 Billion.

“Ini bukan sesuatu yang tidak mungkin, menjadi visi kita bersama bahwa bentuk transformasi struktur yang hari ini kita tandatangani, tentunya membutuhkan transformasi bisnis model dan berbagai inisiatif strategis. Tapi yang paling utama budaya kerja di Pertamina pun bisa berubah. Dengan selesainya legal end state diharapkan akan bisa mempercepat proses transformasi di Pertamina,” kata Wakil Menteri BUMN 1, Pahala Nugraha Mansury dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (2/9).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati menyampaikan bahwa penandatanganan dokumen legal end-state ini merupakan milestone penting dalam sejarah Pertamina, karena proses transformasi bisnis yang dilanjutkan restrukturisasi organisasi sejalan dengan buku putih dan roadmap transformasi di Kementerian BUMN sudah dijalankan hampir 3 tahun.

“Ini hal yang patut kita syukuri karena Pemerintah dan seluruh stakeholder memberikan support yang luar biasa terhadap transformasi bisnis dan restrukturisasi organisasi Pertamina,” ujar Nicke.

Menurutnya, setelah terbentuknya legal and state, maka seluruh harapan stakeholders bangsa dan Negara ini bertumpu pada Pertamina.

“Sekarang saatnya kita buktikan, bahwa restrukturisasi adalah yang terbaik bagi bangsa dan Negara. Saatnya kita buktikan bahwa dengan struktur baru ini, dengan pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang lebih jelas dan lebih fokus dari masing-masing subholding dengan fungsi integrasi yang dilakukan holding, maka kita bisa jalankan semua agenda secara bersamaan, baik itu eksisting bisnis untuk menyediakan energi untuk seluruh negeri, maupun agenda strategis menyongsong tantangan transisi energi,” tegas Nicke.  (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Bisnis dan Ekonomi

Daftar 70 BUMN yang Ditutup, Ada Anak Usaha Pertamina hingga PLN

Published

on

Erick Thohir (Foto: Dok BUMN)

Jakarta, goindonesia.co – Daftar 70 BUMN yang telah ditutup. Penutupan BUMN dilakukan sejak 2008 karena alasan efisiensi bisnis perusahaan.

Rencana pembubaran atau penutupan akan terus dilakukan. Salah satunya melalui skema swastanisasi perusahaan dengan tingkat revenue di bawah standar atau kecil.

BUMN yang dibubarkan tersebut adalah PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Industri Gelas (Persero), PT Istaka Karya (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero), PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT PANN (Persero), dan PT Kertas Leces (Persero).

“Kita sekarang terus menutup BUMN yang nggak efisien, kita sudah tutup 70 BUMN ya dan kita akan terus lakukan,” ujar Erick, Minggu (28/11/20221).

Dari catatan Erick Thohir, BUMN yang sudah dibubarkan terdiri atas anak, cucu, dan cicit sejumlah perseroan.

Mereka meliputi anak usaha PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), hingga PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Untuk PLN, saat ini masih memiliki 11 anak usaha yang beroperasi dengan bidang bisnis masing-masing. Mereka terdiri dari PT Indonesia Power (IP). Adapun anak usaha IP terdiri atas PT Cogindo Daya Bersama bergerak di bidang usaha cogeneration, distribute generation dan jasa operation & maintenance, PT Artha Daya Coalindo bergerak di bidang usaha trading dan jasa transportasi batubara, dan PT Indo Pusaka Berau dengan kegiatan usaha penyediaan listrik dari produksi PLTU Lati di Berau, Kaltim.

Anak usaha PLN berikutnya, PT Pembangkit Jawa Bali (PJB), PT Pelayanan Listrik Nasional Batam, PT Indonesia Comnets Plus (ICON+), PT PLN Tarakan, PT PLN Batubara, PT PLN Geothermal, PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (PLN-E), Majapahit Holding BV, PT Haleyora Power, dan PT Pelayaran Bahtera Adhiguna.

Sebelum pembubaran anak, cucu, dan cicit PLN, tercatat ada puluhan perusahaan yang dinaungi perusahaan negara di sektor kelistrikan tersebut. Hal ini disampaikan mantan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani sejak 2019 lalu.

Sripeni menyebut, pihaknya akan merampingkan 50 anak, cucu, dan cicit PLN. Artinya, sejak 2019 hingga 2021, tercatat sudah ada puluhan anak usaha PLN yang dibubarkan. Hal serupa pun dilakukan manajemen Pertamina.

Saat ini, tercatat ada 22 anak perusahaan yang masih beroperasi. Mereka terdiri atas, PT Pertamina EP, PT Pertamina Geothermal Energy, PT Pertamina Hulu Energi, PT Pertamina EP Cepu, PT Pertamina EP Cepu ADK, PT Pertamina Drilling Services Indonesia, PT Pertamina Internasional EP, PT Tugu Pratama Indonesia.

Lalu, PT Pertamina Dana Ventura, PT Pertamina Bina Medika, PT Patra Jasa, PT Pelita Air Service, PT Pertamina Gas, PT Pertamina Lubricants, PT Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina Trans Kontinental, PT Pertamina Retail, PT Pertamina Training & Consulting, PT Nusantara Regas. Kemudian, Dana Pensiun Pertamina, PT Patra Dok Dumai, PT Pertamina International Shipping.

Namun, sejak April 2020, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, pihaknya akan memangkas sejumlah anak usahanya dalam kurun waktu 2020-2021. Meski hingga kini, belum disampaikan secara resmi anak perusahaan mana saja yang sudah dibubarkan manajemen.

“Dari 25 perusahaan, tahun ini 2020 ada 8 (yang ditutup), 7 likuidasi dan 1 divestasi. 17 perusahaan lagi tahun depan (2021),” ujar Nicke Widyawati dalam teleconference pers tahun lalu.  (***)

Continue Reading

Ekonomi

Dukungan Pemimpin Negara pada Indonesia dalam Presidensi G20 Tahun Depan

Published

on

By

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan hasil dari sejumlah pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo dengan para pemimpin negara. Salah satunya mengenai dukungan kepada Indonesia dalam Presidensi Group of Twenty (G20) tahun depan.

Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Australia, Scott Morrison, Indonesia dan Australia sepakat mengusulkan pembahasan mengenai ekonomi digital untuk diangkat dalam forum G20 di Presidensi Indonesia nanti. Hal tersebut agar kebijakan dan regulasi di sektor digital tidak berbeda dari sektor konvensional, utamanya dari segi platform digital.

“Diharapkan bahwa bullying di media misalnya tentu akan diatur oleh para platform secara bertanggungjawab dan seimbang,” ujar Menko Perekonomian dalam keterangannya di Hotel Splendide Royal, Roma, Italia, pada Sabtu, 30 Oktober 2021, seusai mendampingi Presiden Joko Widodo dalam KTT G20 di La Nuvola.

Menko Perekonomian mengatakan bahwa dukungan juga datang dari Presiden Prancis, Emmanuel Macron saat melakukan pertemuan bilateral di Hotel Splendide Royal, Roma, Italia. Bersama Presiden Macron, Presiden Jokowi membahas mengenai rencana pembentukan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dengan Uni Eropa atau IEU-CEPA.

Presiden Jokowi meminta adanya akselerasi dalam pembentukan IEU-CEPA yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Akselerasi tersebut juga diharapkan akan meningkatkan ekspor Indonesia ke Eropa dan begitupun sebaliknya.

“Nah tentu ini diharapkan Indonesia sebagai Presidensi G20 mempunyai daya tawar yang tinggi dan diharapkan manfaat bagi Presidensi Indonesia di G20 dan Presidensi di IEU ini ada manfaat untuk meyelesaikan itu,” jelas Menko Perekonomian.

Senada, pertemuan bilateral dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, juga membahas mengenai akselerasi rencana pembentukan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dengan Turki atau IT-CEPA. Akselerasi tersebut diharapkan dapat mengembalikan pasar besar minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Indonesia di Turki yang sebelumnya menurun.

“Sehingga ini tentunya untuk mengembalikan maka kita perlu untuk mengakselerasi IT-CEPA. Bapak Presiden menugaskan Menteri Perdagangan untuk menangani CEPA tersebut,” tandas Menko Perekonomian.

Continue Reading

Ekonomi

Menkeu Jelaskan Tiga Tantangan Pemulihan Ekonomi Global

Published

on

By

Pemulihan ekonomi global akibat pandemi Covid-19 di seluruh dunia saat ini tengah terjadi, namun tidak merata. Salah satu penyebabnya adalah karena akses vaksin yang tidak merata di seluruh dunia.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam keterangannya di Hotel Splendide Royal, Roma, Italia, pada Sabtu, 30 Oktober 2021, seusai mendampingi Presiden Joko Widodo dalam KTT G20 di La Nuvola.

“Ada negara-negara yang sampai hari ini bahkan jumlah vaksinasinya dari penduduknya kurang dari 3 persen, di negara-negara Afrika. Rata-rata yang di negara-negara miskin baru 6 persen dari penduduknya, sementara negara-negara maju sudah melakukan vaksinasi di atas 70 persen atau bahkan mendekati 100 persen dan mereka sudah melakukan boosting,” ujar Menkeu.

Selain akses vaksin yang tidak merata, pemulihan ekonomi dunia juga terancam oleh dua hal lain, yaitu terjadinya inflasi kenaikan energi dan disrupsi dari suplai. Menurut Menkeu, hal tersebut terjadi di seluruh negara yang pemulihan ekonominya sangat cepat namun mengalami komplikasi dalam bentuk kenaikan harga energi dan disrupsi suplai.

“Artinya apa? Waktu permintaan pulih dengan cepat dan kuat, ternyata suplainya tidak mengikuti,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan bahwa kenaikan energi yang terjadi sangat cepat karena investasi di bidang energi terutama yang non-renewable itu sudah merosot tajam dihadapkan pada permintaan energi yang melonjak akibat pemulihan ekonomi. Hal tersebut yang kemudian mendorong inflasi yang tinggi di berbagai negara.

“Ini menjadi ancaman pemulihan ekonomi global. Indonesia perlu juga tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya rembesan hal tersebut,” ungkap Menkeu.

Menkeu mengatakan, karena Covid ini adalah ancaman nyata terhadap perekonomian dunia, maka di dalam pembahasan antara menteri keuangan dengan menteri kesehatan negara-negara G20 disepakati untuk membangun membangun sebuah mekanisme yang disebut pencegahan pandemi atau pandemic preparedness.

“Hari ini dunia tidak siap menghadapi pandemi. Nyatanya (pandemi) telah menyebabkan biaya sampai USD12 triliun, 5 juta orang meninggal, dan lebih dari 250 juta orang yang terkena pandemi ini, maka dunia harus menyiapkan lebih baik,” jelasnya.

Di dalam KTT G20 kali ini disepakati akan ada joint finance health task force atau satuan kerja antara menteri keuangan dan menteri kesehatan di bawah G20 yang tujuannya adalah untuk menyiapkan prevention, preparedness, dan response atau PPR dari pandemi.

Task force ini dipimpin oleh Menteri Keuangan Indonesia dan Italia. Indonesia sebagai tuan rumah atau presidensi mulai Desember dan Italia yang sekarang ini menjadi presidensi,” ujarnya.

“Tentu peran Indonesia menjadi penting karena Indonesia adalah negara yang besar dan kita juga punya komitmen terhadap vaksinasi kita,” tandas Menkeu.

Continue Reading

Trending