Connect with us

Ekonomi

Saat Petani Milenial Cerita ke Presiden Soal Prospek Cerah Bertani Porang

Published

on

Presiden Joko Widodo berdialog dengan perwakilan petani porang di pabrik PT Asia Prima Konjac, Kabupaten Madiun, pada Kamis, 19 Agustus 2021. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev

Presiden Jokowi menjelaskan bahwa pemerintah ingin membangun sebuah ekosistem yang saling menguntungkan di mana selain masyarakatnya untung, lingkungan sekitarnya juga dapat terjaga dengan baik.

Madiun, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo kerap menyempatkan diri berdialog dengan masyarakat, baik petani, nelayan, pedagang, maupun masyarakat umum lainnya, untuk mendengar dan menyerap aspirasi mereka. Saat berkunjung ke PT Asia Prima Konjac, salah satu pabrik pengolahan porang di Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, pada Kamis, 19 Agustus 2021, Presiden juga berdialog dengan sejumlah perwakilan petani porang.

Yoyok Triyono, demikian petani muda itu memperkenalkan diri, adalah petani porang generasi ketiga di rumahnya. Ia mengikuti jejak kakek dan ayahnya untuk menjadi seorang petani. Di hadapan Kepala Negara, Yoyok bercerita mengenai bagaimana menggiurkannya prospek bercocok tanam umbi-umbian yang sedang naik daun tersebut sehingga menarik minat anak-anak muda di Madiun untuk menggelutinya.

“Petani milenial, petani muda di desa kami—mungkin di wilayah Madiun—kalau zaman dulu lulus sekolah cari kerja di kota. Kalau sekarang tidak Pak, lulus sekolah jadi petani porang, tiga tahun berjuang bertani porang, setelah tiga tahun bawa pulang mobil,” ujar Yoyok bercerita.

“Kalau dengar ceritanya yang terakhir tadi, semua ingin jadi petani porang jangan-jangan nanti,” kata Presiden diiringi gelak tawa mereka yang hadir.

Yoyok baru mulai menanam porang dari tahun 2010 dan awalnya hanya memiliki lahan seluas 0,3 hektare, warisan dari ayahnya. Sekarang, luas lahan yang dimilikinya telah mencapai 3 hektare. Menurutnya, porang adalah komoditas yang sangat menjanjikan karena tidak hanya umbinya saja yang laku. Selain itu, porang juga cukup mudah untuk ditanam.

“Alhamdulillah (tahun) 2020 Bapak Menteri sudah melepas varietas Madiun 1 dan penangkarnya kami semua, Pak. Jadi berbudidaya tanaman porang tanam sekali, bisa dipanen tahun kedua atau tahun ketiga. Setelah itu bertahap setiap tahun tanpa harus tanam lagi,” jelas Yoyok.

Banyaknya anak muda yang ingin menggeluti porang juga diamini oleh Didi Kuswandi, seorang petani dari Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Menurutnya, saat ini banyak generasi milenial yang pandangannya terhadap petani telah berubah.

“Dulunya petani ini seolah-olah menjadi cita-cita pelarian saja, namun hari ini semua berbondong-bondong ingin menjadi petani porang. Termasuk saya Bapak Presiden, sudah lama di luar negeri, balik ke kampung menjadi petani,” ujar Didi.

Porang atau dalam bahasa latin disebut Amorphopallus muelleri blume merupakan tanaman umbi-umbian yang memiliki banyak keunggulan. Selain rendah kalori dan juga bebas gula, porang bisa diolah menjadi berbagai bahan makanan hingga bahan kosmetik.

Presiden Joko Widodo menilai komoditas ini sebagai produk yang menjanjikan dan memiliki masa depan cerah. Kepada para petani muda, Presiden menitipkan pesan agar tidak hanya mengerjakan di lahan pertaniannya saja, tetapi juga bisa mengolahnya hingga pascapanen.

Kepala Negara pun mendorong agar para petani bisa mengolah umbi porang menjadi barang jadi, misalnya menjadi keripik, seperti halnya yang dilakukan PT Asia Prima Konjac pada awal berdirinya.

“Saya kira proses-proses seperti itu yang pemerintah inginkan. Jangan sampai nanti yang mengolah itu di Jepang, atau di China, atau di Korea Selatan, atau di Eropa, nggak. Kita harus mengolah sendiri, ada hilirisasi, ada industrialisasi, sehingga nilai tambah betul-betul ada di dalam negeri,” jelas Presiden.

Selain mudah ditanam dan mudah dipelihara, porang juga memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Warsito, seorang petani dari lereng Gunung Wilis bercerita kepada Presiden bahwa dari satu hektare lahan ia bisa memperoleh 15 hingga 20 ton umbi porang dalam rentang waktu tanam 8 bulan.

“Dari angka itu rupiahnya berapa kalau boleh tahu?” tanya Presiden. “Kurang lebih sekitar Rp35-40 juta,” jawab Warsito.

Di akhir dialog tersebut, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa pemerintah ingin membangun sebuah ekosistem yang saling menguntungkan di mana selain masyarakatnya untung, lingkungan sekitarnya juga dapat terjaga dengan baik. Untuk itu, ia mendorong Menteri Pertanian untuk membuat perencanaan besar terkait prospek porang sebagai sebuah primadona komoditas pertanian baru.

“Kalau dulu karena masyarakat di sekitar Perhutani tidak sejahtera, akhirnya yang dilakukan adalah penebangan. Tetapi kalau ini nanti bisa betul-betul masif berkembang di seluruh wilayah Jawa atau di luar Jawa, saya kira akan betul-betul mengurangi masyarakat kita untuk merambah atau merusak hutan. Saya kira arah ke depannya akan seperti itu. Artinya, memang porang ini sangat menjanjikan dan sekali lagi saya harapkan Pak Menteri ada sebuah target-target angka yang harus kita punyai sehingga para petani ini betul-betul memiliki sebuah panduan arah ke mana porang ini akan dibawa,” beber Presiden.

Pertanian sendiri merupakan salah satu sektor yang tetap bisa tumbuh di tengah pandemi Covid-19. Berdasarkan catatan, Presiden menyebut komoditas pertanian di kuartal I tahun 2021 bisa tumbuh 2,95 persen di saat sektor yang lain jatuh.

“Oleh sebab itu, saya terus menyampaikan kepada Pak Menteri Pertanian agar yang namanya porang ini betul-betul diperhatikan, ada rencana jangka sedang dan jangka panjang, jangan sampai ekspornya dalam bentuk mentahan atau umbi-umbian, kalau bisa nilai tambah itu ada di dalam negeri,” tandasnya. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Bisnis dan Ekonomi

Daftar 70 BUMN yang Ditutup, Ada Anak Usaha Pertamina hingga PLN

Published

on

Erick Thohir (Foto: Dok BUMN)

Jakarta, goindonesia.co – Daftar 70 BUMN yang telah ditutup. Penutupan BUMN dilakukan sejak 2008 karena alasan efisiensi bisnis perusahaan.

Rencana pembubaran atau penutupan akan terus dilakukan. Salah satunya melalui skema swastanisasi perusahaan dengan tingkat revenue di bawah standar atau kecil.

BUMN yang dibubarkan tersebut adalah PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Industri Gelas (Persero), PT Istaka Karya (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero), PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT PANN (Persero), dan PT Kertas Leces (Persero).

“Kita sekarang terus menutup BUMN yang nggak efisien, kita sudah tutup 70 BUMN ya dan kita akan terus lakukan,” ujar Erick, Minggu (28/11/20221).

Dari catatan Erick Thohir, BUMN yang sudah dibubarkan terdiri atas anak, cucu, dan cicit sejumlah perseroan.

Mereka meliputi anak usaha PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), hingga PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Untuk PLN, saat ini masih memiliki 11 anak usaha yang beroperasi dengan bidang bisnis masing-masing. Mereka terdiri dari PT Indonesia Power (IP). Adapun anak usaha IP terdiri atas PT Cogindo Daya Bersama bergerak di bidang usaha cogeneration, distribute generation dan jasa operation & maintenance, PT Artha Daya Coalindo bergerak di bidang usaha trading dan jasa transportasi batubara, dan PT Indo Pusaka Berau dengan kegiatan usaha penyediaan listrik dari produksi PLTU Lati di Berau, Kaltim.

Anak usaha PLN berikutnya, PT Pembangkit Jawa Bali (PJB), PT Pelayanan Listrik Nasional Batam, PT Indonesia Comnets Plus (ICON+), PT PLN Tarakan, PT PLN Batubara, PT PLN Geothermal, PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (PLN-E), Majapahit Holding BV, PT Haleyora Power, dan PT Pelayaran Bahtera Adhiguna.

Sebelum pembubaran anak, cucu, dan cicit PLN, tercatat ada puluhan perusahaan yang dinaungi perusahaan negara di sektor kelistrikan tersebut. Hal ini disampaikan mantan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani sejak 2019 lalu.

Sripeni menyebut, pihaknya akan merampingkan 50 anak, cucu, dan cicit PLN. Artinya, sejak 2019 hingga 2021, tercatat sudah ada puluhan anak usaha PLN yang dibubarkan. Hal serupa pun dilakukan manajemen Pertamina.

Saat ini, tercatat ada 22 anak perusahaan yang masih beroperasi. Mereka terdiri atas, PT Pertamina EP, PT Pertamina Geothermal Energy, PT Pertamina Hulu Energi, PT Pertamina EP Cepu, PT Pertamina EP Cepu ADK, PT Pertamina Drilling Services Indonesia, PT Pertamina Internasional EP, PT Tugu Pratama Indonesia.

Lalu, PT Pertamina Dana Ventura, PT Pertamina Bina Medika, PT Patra Jasa, PT Pelita Air Service, PT Pertamina Gas, PT Pertamina Lubricants, PT Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina Trans Kontinental, PT Pertamina Retail, PT Pertamina Training & Consulting, PT Nusantara Regas. Kemudian, Dana Pensiun Pertamina, PT Patra Dok Dumai, PT Pertamina International Shipping.

Namun, sejak April 2020, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, pihaknya akan memangkas sejumlah anak usahanya dalam kurun waktu 2020-2021. Meski hingga kini, belum disampaikan secara resmi anak perusahaan mana saja yang sudah dibubarkan manajemen.

“Dari 25 perusahaan, tahun ini 2020 ada 8 (yang ditutup), 7 likuidasi dan 1 divestasi. 17 perusahaan lagi tahun depan (2021),” ujar Nicke Widyawati dalam teleconference pers tahun lalu.  (***)

Continue Reading

Ekonomi

Dukungan Pemimpin Negara pada Indonesia dalam Presidensi G20 Tahun Depan

Published

on

By

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan hasil dari sejumlah pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo dengan para pemimpin negara. Salah satunya mengenai dukungan kepada Indonesia dalam Presidensi Group of Twenty (G20) tahun depan.

Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Australia, Scott Morrison, Indonesia dan Australia sepakat mengusulkan pembahasan mengenai ekonomi digital untuk diangkat dalam forum G20 di Presidensi Indonesia nanti. Hal tersebut agar kebijakan dan regulasi di sektor digital tidak berbeda dari sektor konvensional, utamanya dari segi platform digital.

“Diharapkan bahwa bullying di media misalnya tentu akan diatur oleh para platform secara bertanggungjawab dan seimbang,” ujar Menko Perekonomian dalam keterangannya di Hotel Splendide Royal, Roma, Italia, pada Sabtu, 30 Oktober 2021, seusai mendampingi Presiden Joko Widodo dalam KTT G20 di La Nuvola.

Menko Perekonomian mengatakan bahwa dukungan juga datang dari Presiden Prancis, Emmanuel Macron saat melakukan pertemuan bilateral di Hotel Splendide Royal, Roma, Italia. Bersama Presiden Macron, Presiden Jokowi membahas mengenai rencana pembentukan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dengan Uni Eropa atau IEU-CEPA.

Presiden Jokowi meminta adanya akselerasi dalam pembentukan IEU-CEPA yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Akselerasi tersebut juga diharapkan akan meningkatkan ekspor Indonesia ke Eropa dan begitupun sebaliknya.

“Nah tentu ini diharapkan Indonesia sebagai Presidensi G20 mempunyai daya tawar yang tinggi dan diharapkan manfaat bagi Presidensi Indonesia di G20 dan Presidensi di IEU ini ada manfaat untuk meyelesaikan itu,” jelas Menko Perekonomian.

Senada, pertemuan bilateral dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, juga membahas mengenai akselerasi rencana pembentukan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dengan Turki atau IT-CEPA. Akselerasi tersebut diharapkan dapat mengembalikan pasar besar minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Indonesia di Turki yang sebelumnya menurun.

“Sehingga ini tentunya untuk mengembalikan maka kita perlu untuk mengakselerasi IT-CEPA. Bapak Presiden menugaskan Menteri Perdagangan untuk menangani CEPA tersebut,” tandas Menko Perekonomian.

Continue Reading

Ekonomi

Menkeu Jelaskan Tiga Tantangan Pemulihan Ekonomi Global

Published

on

By

Pemulihan ekonomi global akibat pandemi Covid-19 di seluruh dunia saat ini tengah terjadi, namun tidak merata. Salah satu penyebabnya adalah karena akses vaksin yang tidak merata di seluruh dunia.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam keterangannya di Hotel Splendide Royal, Roma, Italia, pada Sabtu, 30 Oktober 2021, seusai mendampingi Presiden Joko Widodo dalam KTT G20 di La Nuvola.

“Ada negara-negara yang sampai hari ini bahkan jumlah vaksinasinya dari penduduknya kurang dari 3 persen, di negara-negara Afrika. Rata-rata yang di negara-negara miskin baru 6 persen dari penduduknya, sementara negara-negara maju sudah melakukan vaksinasi di atas 70 persen atau bahkan mendekati 100 persen dan mereka sudah melakukan boosting,” ujar Menkeu.

Selain akses vaksin yang tidak merata, pemulihan ekonomi dunia juga terancam oleh dua hal lain, yaitu terjadinya inflasi kenaikan energi dan disrupsi dari suplai. Menurut Menkeu, hal tersebut terjadi di seluruh negara yang pemulihan ekonominya sangat cepat namun mengalami komplikasi dalam bentuk kenaikan harga energi dan disrupsi suplai.

“Artinya apa? Waktu permintaan pulih dengan cepat dan kuat, ternyata suplainya tidak mengikuti,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan bahwa kenaikan energi yang terjadi sangat cepat karena investasi di bidang energi terutama yang non-renewable itu sudah merosot tajam dihadapkan pada permintaan energi yang melonjak akibat pemulihan ekonomi. Hal tersebut yang kemudian mendorong inflasi yang tinggi di berbagai negara.

“Ini menjadi ancaman pemulihan ekonomi global. Indonesia perlu juga tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya rembesan hal tersebut,” ungkap Menkeu.

Menkeu mengatakan, karena Covid ini adalah ancaman nyata terhadap perekonomian dunia, maka di dalam pembahasan antara menteri keuangan dengan menteri kesehatan negara-negara G20 disepakati untuk membangun membangun sebuah mekanisme yang disebut pencegahan pandemi atau pandemic preparedness.

“Hari ini dunia tidak siap menghadapi pandemi. Nyatanya (pandemi) telah menyebabkan biaya sampai USD12 triliun, 5 juta orang meninggal, dan lebih dari 250 juta orang yang terkena pandemi ini, maka dunia harus menyiapkan lebih baik,” jelasnya.

Di dalam KTT G20 kali ini disepakati akan ada joint finance health task force atau satuan kerja antara menteri keuangan dan menteri kesehatan di bawah G20 yang tujuannya adalah untuk menyiapkan prevention, preparedness, dan response atau PPR dari pandemi.

Task force ini dipimpin oleh Menteri Keuangan Indonesia dan Italia. Indonesia sebagai tuan rumah atau presidensi mulai Desember dan Italia yang sekarang ini menjadi presidensi,” ujarnya.

“Tentu peran Indonesia menjadi penting karena Indonesia adalah negara yang besar dan kita juga punya komitmen terhadap vaksinasi kita,” tandas Menkeu.

Continue Reading

Trending