Connect with us

Ekonomi

Saat Petani Milenial Cerita ke Presiden Soal Prospek Cerah Bertani Porang

Published

on

Presiden Joko Widodo berdialog dengan perwakilan petani porang di pabrik PT Asia Prima Konjac, Kabupaten Madiun, pada Kamis, 19 Agustus 2021. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev

Presiden Jokowi menjelaskan bahwa pemerintah ingin membangun sebuah ekosistem yang saling menguntungkan di mana selain masyarakatnya untung, lingkungan sekitarnya juga dapat terjaga dengan baik.

Madiun, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo kerap menyempatkan diri berdialog dengan masyarakat, baik petani, nelayan, pedagang, maupun masyarakat umum lainnya, untuk mendengar dan menyerap aspirasi mereka. Saat berkunjung ke PT Asia Prima Konjac, salah satu pabrik pengolahan porang di Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, pada Kamis, 19 Agustus 2021, Presiden juga berdialog dengan sejumlah perwakilan petani porang.

Yoyok Triyono, demikian petani muda itu memperkenalkan diri, adalah petani porang generasi ketiga di rumahnya. Ia mengikuti jejak kakek dan ayahnya untuk menjadi seorang petani. Di hadapan Kepala Negara, Yoyok bercerita mengenai bagaimana menggiurkannya prospek bercocok tanam umbi-umbian yang sedang naik daun tersebut sehingga menarik minat anak-anak muda di Madiun untuk menggelutinya.

“Petani milenial, petani muda di desa kami—mungkin di wilayah Madiun—kalau zaman dulu lulus sekolah cari kerja di kota. Kalau sekarang tidak Pak, lulus sekolah jadi petani porang, tiga tahun berjuang bertani porang, setelah tiga tahun bawa pulang mobil,” ujar Yoyok bercerita.

“Kalau dengar ceritanya yang terakhir tadi, semua ingin jadi petani porang jangan-jangan nanti,” kata Presiden diiringi gelak tawa mereka yang hadir.

Yoyok baru mulai menanam porang dari tahun 2010 dan awalnya hanya memiliki lahan seluas 0,3 hektare, warisan dari ayahnya. Sekarang, luas lahan yang dimilikinya telah mencapai 3 hektare. Menurutnya, porang adalah komoditas yang sangat menjanjikan karena tidak hanya umbinya saja yang laku. Selain itu, porang juga cukup mudah untuk ditanam.

“Alhamdulillah (tahun) 2020 Bapak Menteri sudah melepas varietas Madiun 1 dan penangkarnya kami semua, Pak. Jadi berbudidaya tanaman porang tanam sekali, bisa dipanen tahun kedua atau tahun ketiga. Setelah itu bertahap setiap tahun tanpa harus tanam lagi,” jelas Yoyok.

Banyaknya anak muda yang ingin menggeluti porang juga diamini oleh Didi Kuswandi, seorang petani dari Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Menurutnya, saat ini banyak generasi milenial yang pandangannya terhadap petani telah berubah.

“Dulunya petani ini seolah-olah menjadi cita-cita pelarian saja, namun hari ini semua berbondong-bondong ingin menjadi petani porang. Termasuk saya Bapak Presiden, sudah lama di luar negeri, balik ke kampung menjadi petani,” ujar Didi.

Porang atau dalam bahasa latin disebut Amorphopallus muelleri blume merupakan tanaman umbi-umbian yang memiliki banyak keunggulan. Selain rendah kalori dan juga bebas gula, porang bisa diolah menjadi berbagai bahan makanan hingga bahan kosmetik.

Presiden Joko Widodo menilai komoditas ini sebagai produk yang menjanjikan dan memiliki masa depan cerah. Kepada para petani muda, Presiden menitipkan pesan agar tidak hanya mengerjakan di lahan pertaniannya saja, tetapi juga bisa mengolahnya hingga pascapanen.

Kepala Negara pun mendorong agar para petani bisa mengolah umbi porang menjadi barang jadi, misalnya menjadi keripik, seperti halnya yang dilakukan PT Asia Prima Konjac pada awal berdirinya.

“Saya kira proses-proses seperti itu yang pemerintah inginkan. Jangan sampai nanti yang mengolah itu di Jepang, atau di China, atau di Korea Selatan, atau di Eropa, nggak. Kita harus mengolah sendiri, ada hilirisasi, ada industrialisasi, sehingga nilai tambah betul-betul ada di dalam negeri,” jelas Presiden.

Selain mudah ditanam dan mudah dipelihara, porang juga memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Warsito, seorang petani dari lereng Gunung Wilis bercerita kepada Presiden bahwa dari satu hektare lahan ia bisa memperoleh 15 hingga 20 ton umbi porang dalam rentang waktu tanam 8 bulan.

“Dari angka itu rupiahnya berapa kalau boleh tahu?” tanya Presiden. “Kurang lebih sekitar Rp35-40 juta,” jawab Warsito.

Di akhir dialog tersebut, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa pemerintah ingin membangun sebuah ekosistem yang saling menguntungkan di mana selain masyarakatnya untung, lingkungan sekitarnya juga dapat terjaga dengan baik. Untuk itu, ia mendorong Menteri Pertanian untuk membuat perencanaan besar terkait prospek porang sebagai sebuah primadona komoditas pertanian baru.

“Kalau dulu karena masyarakat di sekitar Perhutani tidak sejahtera, akhirnya yang dilakukan adalah penebangan. Tetapi kalau ini nanti bisa betul-betul masif berkembang di seluruh wilayah Jawa atau di luar Jawa, saya kira akan betul-betul mengurangi masyarakat kita untuk merambah atau merusak hutan. Saya kira arah ke depannya akan seperti itu. Artinya, memang porang ini sangat menjanjikan dan sekali lagi saya harapkan Pak Menteri ada sebuah target-target angka yang harus kita punyai sehingga para petani ini betul-betul memiliki sebuah panduan arah ke mana porang ini akan dibawa,” beber Presiden.

Pertanian sendiri merupakan salah satu sektor yang tetap bisa tumbuh di tengah pandemi Covid-19. Berdasarkan catatan, Presiden menyebut komoditas pertanian di kuartal I tahun 2021 bisa tumbuh 2,95 persen di saat sektor yang lain jatuh.

“Oleh sebab itu, saya terus menyampaikan kepada Pak Menteri Pertanian agar yang namanya porang ini betul-betul diperhatikan, ada rencana jangka sedang dan jangka panjang, jangan sampai ekspornya dalam bentuk mentahan atau umbi-umbian, kalau bisa nilai tambah itu ada di dalam negeri,” tandasnya. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Ekonomi

G20 Buka Potensi Ekonomi Digital Semakin Besar

Published

on

Logo G20. (Dokumentasi Kemlu RI)

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif mengatakan, dengan Indonesia menjadi Presidensi Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20, membuat peluang ekonomi digital semakin besar.

Adapun ini disampaikan dalam peringatan HUT APJII yang ke-26.

Dia pun melihat ada peluang ini, terlebih Indonesia sudah dipilih menjadi ketua B20 dalam KTT G20.

“Kita sudah dipercaya secara global jadi pemimpin forum bisnis 20 (B20) di G20. Potensi untuk ekonomi digital kita semakin besar,” kata dia dalam keterangannya, Senin (16/5/2022).

Di sisi lain, Arif pun menyampaikan, APJII terus berusaha dan bekerja untuk mewujudkan infrastruktur internet di Indonesia. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan internet.

Salah satu program yang dilaksanakan adalah Indonesia Internet Exchange (IIX) yang memungkinkan jaringan internet lebih cepat sampai ke pelosok daerah.

“Semakin banyak masyarakat bisa mengakses internet cepat, semakin bagus untuk percepatan ekonomi digital,” tutur Arif.

Menurut dia, Indonesia mempunyai potensi ekonomi digital yang sangat besar seiring dengan pertumbuhan pengguna internet dari tahun ke tahun. Kini jumlahnya sudah lebih dari 200 juta orang.

Jumlah pengguna yang sangat besar tersebut, kata Arif, harus didukung dengan internet yang berkualitas. Dengan begitu, masyarakat bisa memanfaatkan internet sebagai bisnis dan pada akhirnya meningkatkan perekonomian digital Indonesia.

“Dengan begitu juga kita bisa bersaing secara global,” kata Arif.

Siap Berkerja Sama

APJII, menurut Arif, selalu siap bekerja sama dengan pemerintah dan pelbagai pihak untuk memperkuat ekonomi digital di Indonesia.

APJII pun terus akan membuat program-program meningkatkan infrastruktur internet di negeri ini.

“26 tahun kami bekerja, itu belum selesai. Kami akan terus berusaha memasyarakatkan internet berkualitas di negeri ini,” kata Arif.

Perkuat Industri Big Data

Sebelumnya, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Binokular Media Utama melakukan penandatanganan perjanjian (Memorandum of Understanding/MoU) untuk menguatkan industri Big Data di Indonesia.

“MoU ini sebagai langkah awal kerja sama yang efektif dan efisien serta berkesinambungan, agar masyarakat lebih dekat dengan Big Data,” kata Ketua APJII, Muhammad Arif, saat melakukan penandatangan perjanjian dengan CEO Binokular Media Utama, Sapto Anggoro, belum lama ini di Jakarta.

Arif menuturkan internet menyediakan data luar bisa besar untuk kemaslahatan masyarakat, sehingga perlu dikelola agar benar-benar bisa dimanfaatkan dengan baik. (***)

Continue Reading

Ekonomi

KSP Klaim Harga Minyak Goreng Curah Cenderung Turun Setelah Ekspor Disetop

Published

on

Petugas mengisi jeriken minyak goreng curah saat Operasi Pasar Minyak Goreng Curah di Gedung Serbaguna Pemkab Sleman, Yogyakarta, Kamis (28/4/2022). Operasi pasar yang digagas oleh Bulog DIY dan Pemda Sleman tersebut menyediakan minyak goreng curah sebanyak 6.000 liter. Minyak goreng curah ini dijual dengan harga Rp15.500 per kilogram untuk kebutuhan masyarakat dan usaha mikro serta usaha kecil. Foto: Wihdan Hidayat / Republika

Harga minyak goreng curah di pasaran disebut sudah di bawah Rp 20 ribu.

Jakarta, goindonesia.co — Kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya diklaim berdampak pada ketersediaan dan kestabilan harga minyak goreng curah di pasaran. Deputi III Kepala Staf Kepresidenan RI Panutan Sulendrakusuma mengatakan, saat ini harga minyak goreng curah mengalami tren pelandaian dan cenderung menurun, meski belum terlalu signifikan.

“Dari data yang dihimpun KSP, per 2 Mei kemarin, harga minyak goreng curah di pasaran sudah di bawah Rp 20 ribu. Trennya melandai dan cenderung turun,” kata Panutan, dikutip dari siaran resmi KSP, Rabu (4/2/2022).

Ia mengakui, untuk melihat efektivitas kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng terhadap ketersediaan dan kestabilan harga minyak goreng di pasaran masih membutuhkan waktu. Terlebih, kebijakan tersebut masih berjalan satu pekan.

“Masih butuh waktu untuk melihat outcome-nya. Apalagi kebijakan baru berjalan satu pekan ini,” ujarnya.

Panutan pun memastikan, Kantor Staf Presiden bersama kementerian/lembaga terus melalukan monitoring di lapangan, agar pelaksanaan kebijakan pelarangan minyak goreng dan bahan baku minyak goreng berjalan efektif dan terukur. Termasuk, melakukan antisipasi dampak negatif terhadap petani.

“Kita perlu menjamin agar implementasi pelaksanaan kebijakan larangan ekspor untuk minyak goreng dan bahan baku minyak dapat berjalan secara efektif dan terukur. Hal ini tentunya harus didukung oleh mekanisme monitoring dan evaluasi baik di tingkat pusat maupun daerah,” jelasnya.

Sebelumnya, pada Jumat (29/4/2022), Kantor Staf Presiden menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan Satgas Pangan, terkait pelaksanaan kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng.

Dalam rapat telah disepakati beberapa hal. Yakni, penentuan indikator keberhasilan kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak, target jumlah pasar yang akan dipantau, penguatan aplikasi Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH), rencana kebijakan penanggulangan pelemahan harga tandan buah segar kelapa sawit, dan strategi upaya pengendalian harga minyak goreng ke depan.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan terkait dengan kebijakan pelarangan ekspor untuk minyak goreng dan bahan baku minyak goreng. Hal tersebut mencerminkan prioritas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, meskipun di lain sisi pemerintah menyadari terdapat beberapa dampak negatif seperti potensi hasil panen petani sawit yang tidak terserap, serta penurunan ekspor, dan cadangan devisa.

Kebijakan pelarangan ekspor tersebut kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 tahun 2022 dan berlaku pada 28 April 2022. (***)

Continue Reading

Ekonomi

Harga Pertamax di DKI dan Sekitarnya Naik Jadi Rp 12.500

Published

on

Foto: SPBU Pertamina (CNBC Indonesia/ Muhamaad Sabki)

Jakarta, goindonesia.co – Per 1 April 2022 mulai pukul 00.00 waktu setempat, bahan bakar minyak nonsubsidi Gasoline RON 92 (Pertamax) disesuaikan harganya menjadi Rp 12.500 per liter (untuk daerah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor /PBBKB 5%), dari harga sebelumnya Rp 9.000 per liter.

“Pertamina selalu mempertimbangkan daya beli masyarakat, harga Pertamax ini tetap lebih kompetitif di pasar atau dibandingkan harga BBM sejenis dari operator SPBU lainnya. Ini pun baru dilakukan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, sejak tahun 2019,” jelas Irto Ginting, Pjs. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, SH C&T PT Pertamina (Persero).

Penyesuaian harga ini, lanjut Irto, masih jauh di bawah nilai keekonomiannya. Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM, Agung Pribadi dalam keterangan tertulisnya menyatakan dengan mempertimbangkan harga minyak bulan Maret yang jauh lebih tinggi dibanding Februari, maka harga keekonomian atau batas atas BBM umum RON 92 bulan April 2022 akan lebih tinggi lagi dari Rp 14.526 per liter, bisa jadi sekitar Rp 16.000 per liter.

Dengan demikian, penyesuaian harga Pertamax menjadi Rp12.500 per liter ini masih lebih rendah Rp3.500 dari nilai keekonomiannya.

“Ini kita lakukan agar tidak terlalu memberatkan masyarakat,” ujar Irto melalui keterangan resmi, Kamis (31/3/2022)

“Harga baru masih terjangkau khususnya untuk masyarakat mampu. Kami juga mengajak masyarakat lebih hemat dengan menggunakan BBM sesuai kebutuhan,” imbuhnya.

Melalui keterangan resminya, Pertamina menyatakan penyesuaian tersebut berangkat dari harga minyak dunia yang terus merangkak naik di atas US$ 100 per barel dan yang juga didorong oleh krisis geopolitik.

Adapun, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) per 24 Maret 2022 tercatat US$ 114,55 per barel atau melonjak hingga lebih dari 56% dari periode Desember 2021 yang sebesar US$73,36 per barel.

Menurut perseroan, penyesuaian harga dilakukan secara selektif, hanya berlaku untuk BBM nonsubsidi yang dikonsumsi masyarakat sebesar 17%, di mana 14% merupakan jumlah konsumsi Pertamax dan 3% jumlah konsumsi Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Adapun, BBM Subsidi seperti Pertalite dan solar subsidi yang dikonsumsi sebagian besar masyarakat Indonesia sebesar 83%, tidak mengalami perubahan harga atau ditetapkan stabil di harga Rp7.650 per liter. (***)

Continue Reading

Trending