Hukum
Ahli Pidana Tim Perumus RUU KUHP Memberi Keterangan Sebagai Saksi Dalam Sidang Lanjutan Anthony Hamzah
Persidangan H. Anthony Hamzah yang digelar di PN Bangkinang, Riau pada Kamis, 12 Mei 2022 Foto: Istimewa
Jakarta, goindonesia.co – Persidangan dengan terdakwa Ketua Kopsa M Kampar Riau, H. Anthony Hamzah yang dikriminalisasi karena memperjuangkan hak 997 petani atas PTPN V dan perusahaan perkebunan ilegal PT. Langgam Harmuni, memasuki babak akhir, sebelum tuntutan jaksa akan dibacakan.
Sidang yang digelar di PN Bangkinang, Riau pada Kamis, 12 Mei 2022 menghadirkan 2 saksi ahli Hukum Pidana dan 1 saksi ahli Hukum Perdata. Keterangan 3 ahli tersebut menperkuat argumen penasehat hukum yang dalam eksepsi meyakini bahwa kriminalisasi terhadap Dosen UNRI, H. Anthony Hamzah ini adalah back fire atas kegigihannya membela hak-hak petani dan tidak sah secara hukum.
Dr. Chairul Huda, Ahli Pidana yang juga merupakan anggota Tim Perumus RUU KUHP ini menyatakan dakwaan atas Anthony Hamzah yang didasari bukti foto copy tidak berkesesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP (1). Bahkan menjadi menyesatkan karena menjadikan tulisan foto copy yang tidak diketahui asal usulnya serta tidak ada pembanding aslinya sebagai alat bukti.
“Hal tersebut jelas melanggar UU yang mengatur secara jelas dan tegas mengenai alat bukti,” terang Chairul Huda.
Lebih jauh Huda yang juga merupakan Penasehat Ahli Kapolri bidang Hukum Pidana ini menjelaskan, bahwa seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, dengan dasar surat kuasa, karena surat kuasa adalah produk hukum yg diatur oleh undang-undang keperdataan.
“Jika disandingkan dengan pertanggungjawaban pidana, maka tidak mungkin ada surat kuasa dibuat untuk melakukan tindak pidana. Sehingga pertanggungjawaban pidana terhadap hal melawan hukum, mutlak jatuh terhadap pelaku tindak pidana,” kata Huda yang juga pakar hukum dan anggota Tim Penyusun RKUHP.
Dosen Pembaharuan Hukum Pidana di beberapa perguruan tinggi ini mencontohkan bahwa presiden yang memberikan kuasa kepada menteri, kemudian menteri tersebut korupsi, apakah presiden juga harus bertanggung jawab?
“Kan tentu tidak,” terang Huda.
Dalam hubungan antara Anthony Hamzah dengan pelaku perusakan yang sudah divonis sebelumnya, ditanyakan oleh hakim, apakah Anthony yang membayar pengacara bisa dikatakan memberikan sarana dan prasarana terhadap tindak pidana? Dijawab dengan tegas oleh Chairul Huda, Tidak. Karena ada unsur esensial yang harus dibuktikan, yaitu inisiatif kedua belah pihak. Anthony Hamzah memberikan kuasa kepada orang yang mengaku pengacara, jelas dia sebagai korban penipuan dari orang tersebut. Orang yang ditipu tentu sebelumnya tidak menyadari bahwa dia telah ditipu.
“Anthony Hamzah memberikan kuasa kepada pengacara tentu niat dan maksud dia adalah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sebagaimana keilmuan pengacara bukan premanisme. Sehingga sejak awal pun tidak ada niat/kehendak diri Anthony untuk melakukan hal-hal di luar hukum,” pungkas Chairul Huda.
Pada kesempatan yang sama, Dr. Erdianto, ahli hukum pidana Universitas Riau, juga menerangkan bahwa pelaksanaan hukum pidana akan menjadi membahayakan jika Surat Kuasa yang berarti mandat, dijadikan alat bukti pidana.
“Dakwaan turut serta yang dijadikan argumen Jaksa dengan bukti adanya Surat Kuasa jelas salah kaprah,” kata Erdianto.
Menurut Erdianto, makna turut serta adalah bahwa pelaku dan penganjur harus sama-sama memahami bahwa apa yang dilakukannya adalah tindak pidana. Sehingga ada kesadaran penuh bahwa fasilitas yang dia berikan tersebut untuk melakukan tindak pidana. Yang dimaksud pemberian sarana dan prasarana kejahatan adalah, jika tanpa sarana tersebut maka tidak bisa melakukan kejahatan.
“Pemberian uang jasa Kepada penerima kuasa bukanlah bentuk sarana dan prasarana yang dimaksud dalam Hukum Pidana. Sehingga, jika penerima kuasa melakukan tindak pidana, maka pertanggungjawabannya mutlak jatuh kepada penerima kuasa,” tegas dosen senior FH Universitas Riau ini.
“Apalagi pada pemeriksaan sebelumnya, Hendra Sakti, terpidana yang pernah menerima Kuasa dari Kopsa M ini, secara tegas menyatakan bahwa tindakannya bukan atas perintah Anthony Hamzah,” lanjut Erdianto.
Terkait Surat Kuasa, kembali dipertegas oleh Dr. Firdaus, dosen senior Fakultas Hukum UNRI, bahwa Surat Kuasa adalah produk hukum yang masuk dalam ranah perjanjian.
“Syarat-syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Syarat sah perjanjian tersebut secara tegas menjelaskan bahwa tidak sah jika ada hal-hal yang diperjanjikan tersebut adalah melawan hukum,” kata Firdaus yang juga mantan Dekan FH Universitas Riau.
Lebih lanjut dia mengatakan dalam kasus Anthony Hamzah, pemberian Kuasa kepada Hendra Sakti adalah sah menurut hukum. Dan tidak ada hal yang dilanggar. Hal-hal yang dilakukan penerima kuasa yang kemudian melanggar hukum, maka berdampak pada batalnya perjanjian tersebut sehingga, pertanggungjawaban atas hal-hal melawan hukum mutlak jatuh kepada penerima kuasa. Bukan yang memberi kuasa.
Di akhir persidangan yang menghadirkan 3 saksi ahli tersebut, Penasehat Hukum Kopsa M, Samaratul Fuad, mengatakan keterangan jernih para ahli hukum yang membersamai para petani dan secara sukarela memberikan kesaksiannya, diharapkan dapat meyakinkan para hakim yang menangani perkara ini. Kekeliruan dalam mengambil putusan akan menjadi preseden buruk dan yurisprudensi yang menyesatkan.9***)
Ilustrasi. DPR resmi mengesahkan revisi kedua UU ITE dalam rapat paripurna ke-10 pada Selasa (5/12), tapi pasal karet masih tetap ada. (Foto: CNN Indonesia/Khaira Ummah)
Jakarta, goindonesia.co – DPR resmi mengesahkan revisi kedua UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam rapat paripurna ke-10 pada Selasa (5/12).
Ketua Panja RUU ITE Abdul Kharis Almasyhari sempat memaparkan poin-poin perubahan revisi UU ITE dalam rapat paripurna sebelum pengesahan.
Salah satu pasal yang mendapat perubahan adalah Pasal 27 yang dianggap sebagian orang sebagai pasal “karet”, karena tidak memiliki tolok ukur yang jelas dan dipakai untuk menjerat dengan alasan pencemaran nama baik.
Sebelumnya, sejumlah pihak mengusulkan penghapusan pasal karet tersebut. Namun, dalam revisi kedua ini, pemerintah dan DPR hanya mengubah substansi pasal tersebut.
Pasal 27 pada UU ITE mengatur tentang distribusi atau produksi informasi atau dokumen di ruang digital. Pasal itu melarang muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan pencemaran nama baik, serta pengancaman.
Berikut bunyi pasal 27 UU ITE yang telah direvisi:
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
Kemudian, dalam revisi kedua UU ITE ini, Pasal 27 ayat 3 dan ayat 4 mengalami perubahan yang cukup signifikan.
Berikut bunyi Pasal 27 ayat 3 dan 4 sebelum direvisi:
(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.
Revisi kedua UU ITE mengubah kedua ayat tersebut, dan digantikan dengan pasal 27A dan pasal 27B.
Berikut bunyi pasal 27A:
Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.
Berikut bunyi pasal 27B:
- Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk:
a. memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang. - Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman membuka rahasia, memaksa orang supaya:
a. memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.
Pasal Penjelas
Dalam dokumen Rancangan Penjelasan Atas Undang Undang ITE, pasal 27A dan pasal 27B dijelaskan lebih lanjut, dengan bunyi berikut:
Pasal 27A
Yang dimaksud dengan “menyerang kehormatan atau nama baik” adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan/atau memfitnah.
Pasal 27B
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” dalam ketentuan ini adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi muatan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir akan dilakukannya kekerasan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “ancaman pencemaran” adalah ancaman menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan
maksud supaya hal tersebut diketahui umum. (***)
*@cnnindonesia.com
Tingkatkan SDM Pelaku UMKM Kuliner Pemkot Denpasar Gelar Pelatihan dan Pendampingan Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif
Bunda Lale Pj Ketua TP PKK NTB Ikuti Silaturahmi Dharma Wanita Persatuan seluruh Indonesia
World Water Forum, Ajang Cari Solusi Persoalan Air Dunia
-
Kabupaten1 week agoKalaksa BPBD Blora : Pos Komando Tanggap Darurat Bencana 2024 Dilaksanakan Lintas Sektoral
-
Berita Kota3 weeks agoGebyar Ramadhan, Pokja Perhimpunan berbagi Takjil dengan Warga Ciracas
-
Berita3 weeks agoManfaatkan KiDi IoT, Siswa SMK di Cirebon Ciptakan Robot Arm dan Aplikasi Smart Home
-
Berita Provinsi3 weeks agoPj Gubernur Safrizal Hadiri Rilis Berita Resmi Statistik
-
Berita3 weeks agoProfil 3 Direksi PT Timah yang Jadi Tersangka Korupsi
-
Berita Provinsi2 weeks agoPantau Arus Mudik Lebaran 2024, Pj Gubernur Banten Al Muktabar Piket di Pelabuhan Merak
-
Berita3 weeks agoRapimnas KAHMI bahas strategi percepatan pembangunan Indonesia Emas 2045
-
Kabupaten4 weeks agoSejumlah Lembaga Amil Zakat Di Pemalang Berkolaborasi Adakan Santunan Akbar 1000 Dhuafa