Connect with us

Hukum

Bongkar Mafia Tanah Perkebunan, 997 Petani Kampar Perjuangkan Haknya yang Dirampas PTPN V

Published

on

Bonar Tigor Naiposos, Wakil Ketua Setara Institute. LAMPUNGPRO.CO/DOK

Pekanbaru, goindonesia.co – Polres Kampar semakin ugal-ugalan mengkriminalisasi petani dan Ketua Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa M), Kampar, Riau. Sebanyak 997 petani yang berhimpun di Kopsa M, saat ini tengah memperjuangkan hak-haknya yang dirampas oleh PTPN V, PT Langgam Harmuni, dan perusahaan swasta lainnya.

Siaran pers Setara Institute, Selasa (11/1/2022), menyebutkan selain tanah yang dikuasai tanpa hak oleh pihak swasta, dugaan penggelapan kredit pembangunan kebun oleh PTPN V, menyandera hasil kebun petani dan kriminalisasi. Saat ini, dua petani  ditetapkan menjadi tersangka dan Ketua Koperasi, Anthony Hamzah, ditahan oleh Polres Kampar.

Setara Institute juga menyebutkan dugaan permufakatan jahat aktor-aktor yang terganggu oleh kegigihan Ketua Koperasi membongkar mafia tanah perkebunan dimanfaatkan oleh korporasi di tengah lemahnya integritas dan profesionalitas penegak hukum. Dengan memanfaatkan instrumen penegakan hukum, Kasat Reskrim Polres Kampar bebas mengorkestrasi pembungkaman dan kriminalisasi terhadap Ketua Koperasi, hingga berhasil menahan Anthony Hamzah.

Padahal yang bersangkutan dalam status Terlindung oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI. Anthony Hamzah dan sejumlah petani lainnya adalah saksi dari Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh PTPN V dan Laporan Penyerobotan Lahan, Penipuan dan Penggelapan di Bareskrim Polri. 

Sebagaimana kerja mafia hukum, Kasat Reskrim Polres Kampar tampak memperoleh proteksi berlapis dari aktor-aktor di belakang layar yang memetik keuntungan dari kecemasan PTPN V dan PT Langgam Harmuni yang merupakan terlapor dalam permasalahan yang dihadapi Kopsa M. Bahkan PT Langgam Harmuni yang menyerobot tanah petani, beroperasi tanpa izin hingga lebih dari 12 tahun. 

Padahal jarak kebun ilegal dengan Markas Polda Riau bisa ditempuh hanya dalam waktu lebih kurang 30 menit. “Kapolri tidak bisa berdiam diri menyaksikan peragaan abuse of power dari jajaran di bawahnya. Janji menindak tegas terhadap oknum-oknum Polri harus dibuktikan secara nyata. Visi Presisi Polri diingkari oleh oknum-oknum Polri di jajaran bawah, khususnya pada Satuan Kerja Reserse di banyak Polres,” Bonar Tigor Naiposos, Wakil Ketua Setara Institute.

Tidak mengagetkan kalau hanya dalam waktu satu bulan, tingkat kepercayaan terhadap Polri terjun bebas sebanyak 6% dari semula 80,2% di November 2021 menjadi 74,1% (Desember 2021, rilis Januari 2022, Indikator Politik Indonesia). Kapolri masih memiliki waktu cukup untuk memperbaiki kinerja kolektif institusi Bhayangkara ini, dengan mengambil langkah-langkah nyata atas berbagai peristiwa yang berdampak luas dan mengundang perhatian publik. 

“Peristiwa sebagaimana menimpa Kopsa M, harus mendapat perhatian Kapolri, apalagi secara nyata oknum-oknum aparat Polri di Polres Kampar menghamba dan menjadi pelayan korporasi. Menghentikan kasus-kasus kriminalisasi di tubuh Polri, sebagaimana juga menimpa Anthony Hamzah dan petani Kopsa M, adalah ujian Visi Presisi Polri, yang berjanji mengutamakan restorative justice dalam kasus-kasus kemasyarakatan,” kata Bonar.

Bukan hanya menghentikan kriminalisasi, oknum-oknum di Polres Kampar juga harus ditindak karena merusak marwah institusi Polri. Atas dasar itu, Setara Institute, sebagai bagian dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Agraria, mendesak Kapolri Jenderal Listiyo Sigit Prabowo memerintahkan Kapolda Riau, Irjen Muhammad Iqbal, mengambil langkah presisi dan berkeadilan, dengan membebaskan para petani dan Ketua Koperasi serta memberikan perlindungan kepada seluruh upaya yang sedang diperjuangkan para petani Kopsa M.

Kapolri Jenderal Listiyo Sigit Prabowo mencopot oknum Polres Kampar, terutama mereka yang secara telanjang menyalahgunakan kewenangan (abuse of power). Komnas HAM mengambil langkah perlindungan HAM yang terukur pada para petani, termasuk mempersoalkan tanggung jawab HAM PTPN V yang dituntut patuh dengan prinsip bisnis dan HAM sebagaimana ditetapkan oleh United Nations Guiding Principles (UNGPs) tentang Bisnis dan HAM.Kemudian,

LPSK RI mengambil tindakan sesuai kewenangannya, yang memberikan status terlindung pada Ketua Kopsa M. Sehingga, saksi dan pelapor memperoleh perlindungan. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Hukum

KPK Masih Tunggu Waktu yang Tepat untuk Panggil Lukas Enembe

Published

on

Gubernur Papua Lukas Enembe. Foto: Dok Pemprov Papua

KPK berjanji dalam waktu dekat Lukas Enembe akan diperiksa.

Jakarta, goindonesia.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu waktu yang tepat untuk kembali memanggil Gubernur Papua, Lukas Enembe. Namun, lembaga antirasuah ini berjanji, pemeriksaan terhadap Lukas akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Masih wait and see, tapi juga tidak lama-lama, dalam waktu tertentu karena dalam hal ini kita harus koordinasi dengan Menko Polhukam untuk langkah-langkah berikutnya,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (4/10/2022).

Karyoto menjelaskan, KPK juga sedang berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memanggil Lukas. Salah satunya, yakni koordinasi dengan forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) setempat.

“Kita masih fokus pada koordinasi dengan forkopimda, nanti ada perkembangan situasi kami laporkan waktunya yang tepat,” ujarnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pendekatan secara persuasif agar Papua Lukas Enembe kooperatif memenuhi panggilan penyelidikan.

“Kami masih terus melakukan pendekatan secara persuasif agar relevan dengan itu kooperatif. Kami akan menghargai kesehatan yang bersangkutan. Itu kami sampaikan, baik lewat pandangan hukumnya maupun lewat Kapolda dan Pangdam kemarin dilakukan secara persuasif,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, (3/10/2022).

Langkah persuasif tersebut, kata dia, guna mencegah risiko-risiko yang timbul, misalnya ada penjemputan paksa terhadap Lukas Enembe.

“Kami juga harus melakukan kalkulasi tentang risiko yang mungkin timbul jika misalnya ada paksa paksa sebelumnya, ya, kami harus memperhatikan. Hal itu tentu bukan masalah untuk mengambil paksa dengan segala kekuatan. Akan tetapi, itu tadi ada risiko yang tentu harus harus diambil. kami hitung di sana,” katanya.

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua. Namun, hingga kini lembaga antirasuah itu belum menjelaskan secara rinci mengenai kasus yang menjerat Lukas.

KPK berencana kembali memanggil Lukas untuk diperiksa terkait kasus yang menyeretnya. Meski demikian, belum diketahui kapan pemanggilan kedua sebagai tersangka ini akan dilakukan.

Lembaga antikorupsi itu sebelumnya sudah mengagendakan pemeriksaan terhadap Lukas pada Senin (26/9/2022) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Namun, dalam panggilan pertamanya sebagai tersangka itu, Lukas tidak hadir dengan alasan masih sakit.

Lembaga antirasuah ini juga telah memanggil Lukas untuk diperiksa pada tanggal 12 September 2022 lalu di Mako Brimob Polda Papua. Akan tetapi, saat itu Lukas mengonfirmasi tidak dapat hadir. (***)

Continue Reading

Hukum

Polda Kalbar Amankan Ribuan Batang Kayu Olahan Diduga Milik Pengusaha SJ

Published

on

Foto : Istimewa

Melawi, goindonesia.co – Mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya penangkapan truk bermuatan kayu kelas dua di Km 28 hendak diangkut ke sebuah gudang, sejumlah awak media langsung cek kelapangan. Saat itu supir berserta truk dan kayu langsung di amankan ke Polres Melawi sejumlah awak media langsung cek kelapangan. Sabtu (01/10/22) sore.

Pantauan awak media ini dilapangan, Tim Ditreskrimsus Polda Kalbar sedang lakukan police line sebuah Gudang di Jalan Tambun 2 Desa Kelakik Kecamatan Nanga Pinoh yang diduga sebagai tempat penimbunan kayu berbagai jenis.

Dalam giat tersebut, tampak sejumlah anggota Polisi dari Polres Melawi turut mendampingi, selanjutnya menyasar ke sejumlah titik, Polisi pun menemukan ribuan batang kayu olahan jenis belian (Ulin) Meranti dan lain-lain dalam berbagai ukuran di tiga lokasi berbeda.

Selain mempolice line gudang tempat penyimpanan kayu olahan, Tim Ditreskrimsus Polda Kalbar juga berhasil mengamankan seorang supir truk (H) yang sedang membawa kayu jenis kelas dua ke Gudang diduga berasal dari pembalakan hutan secara liar itu ( illegal ).

Kayu beserta truk yang diamankan Tim Ditreskrimsus Polda Kalbar dibantu oleh Reskrim Polres Melawi tersebut diduga milik pengusaha kayu berinitial (SJ), orantua dari Supir truk (H) yang telah diamankan.

Tampak ada tiga tempat berbeda yang didatangi oleh Tim Ditreskrimsus Polda Kalbar dibantu oleh Reskrim Polres Melawi. Pertama disebuah Gudang yang beralamat di Jalan Tambun 2, Kedua tumpukan kayu jenis ulin dijalan Poros Nanga Pinoh Kota Baru Kilometer 5 dekat Penyiaran Radio Ramera, dan yang ketiga tumpukan kayu di Jalan poros Desa Tanjung Lay. Kayu olahan jadi jenis Ulin dan kayu kelas dua tersebut kesemuanya diduga milik pengusaha (SJ ) diduga tak memiliki ijin resmi.

Pantauan wartawan, hingga Minggu (02/20/22,) siang, beberapa unit truk masih terlihat sedang memuat kayu olahan dari salah satu lokasi yang di ketahui sebagai gudang penyimpanan kayu olahan milik SJ di Jalan tambun 2 Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi.Secara pasti belum di ketahui berapa banyak jumlah kayu yang telah di amankan Polisi.

Informasi sementara yang berhasil dihimpun, sebanyak tujuh (7) truk kayu olahan telah di angkut dan diamankan Polisi dan masih ada beberapa truk lagi yang akan diangkut.

Di lokasi, ketika di tanya, salah satu anggota Polisi yang bertugas di Polres Melawi mengatakan “ Dari Polda bang, kami hanya membantu dan mendampingi,” ujarnya.

Hingga berita ini di rilis Senin (3/10/22) belum di dapati keterangan resmi dari Polres Melawi dan Polda Kalbar.  (***).

Continue Reading

Hukum

Uang Palsu Rp100 Ribu yang Beredar di Banten Sangat Mirip dengan Aslinya

Published

on

Kasatreskrim Polres Serang, AKP Dedi Mirza, Menunjukkan Barang Bukti Uang Palsu. (Rabu, 28/09/2022). (Yandhi Deslatama/Liputan6.com).

Serang, goindonesia.co – Polres Serang menyita uang palsu senilai Rp80 juta dari para tersangka pemalsuan uang, antara lain YS, AK, SJ, DW, dan SI. Uang yang dipalsukan komplotan tersebut berupa uang pecahan Rp100 ribu tahun emisi 1999 dan 2016.

Canggihnya, saat diperiksa menggunakan lampu ultraviolet, nampak gambar pengamannya dan sangat mirip dengan uang asli. Kini, batang bukti uang palsu itu sudah diserahkan ke Bank Indonesia (BI) Perwakilan Banten.

“Uang barang bukti sudah kita serahkan di BI untuk dilakukan pemeriksaan. Disisakan Rp3 juta,” kata Kapolres Serang AKBP Yudha Satria, Rabu (28/9/2022).

Mereka merupakan jaringan pengedar uang palsu yang menyebarkannya ke daerah Tangerang dan Kabupaten Pandeglang, Banten.

Setidaknya dalam dua pekan beraksi, sudah ada Rp100 juta uang palsu yang beredar. Sedangkan Rp80 jutanya disita polisi dari para tersangka.

“Menjual kurang lebih Rp180 juta, barang bukti yang ada itu Rp80 juta. Baru dua mingguan (menjual uang palsu),” katanya.

Benang Pengaman Uang Palsu Bisa Terbaca

Benang Pengaman Uang Palsu Dibawah Sinar Ultraviolet. (Rabu, 28/09/2022). (Yandhi Deslatama/Liputan6.com).

Dalam menjalankan aksinya, kelima pelaku saling berbagittugas. Pelaku YS, AK, dan SJ berperan sebagai penjual, mereka membeli dari tersangka DW dengan perbandingan setiap Rp30 juta uang palsu dihargai Rp10 juta uang asli. Sedangkan DW mendapatkan uang palsu dari tersangka SI, warga Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten.

“Para tersangka dijerat dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun serta denda paling banyak Rp50 miliar,” kata Yudha. (***)

Continue Reading

Trending