Connect with us

Hukum

Kapolda Sumsel Minta Maaf Kurang Hati-hati

Published

on

Jakarta, goindonesia.co— Kapolda Sumatera Selatan Inspektur Jenderal Eko Indra Heri mengaku dirinya kurang hati-hati dengan niat  keluarga Akidi Tio yang ingin menyumbang Rp2 triliun untuk penanganan Covid-19. Ia meminta maaf kepada publik karena telah terjadi kegaduhan.
Diketahui, uang sumbangan dari keluarga Akidi Tio sebesar Rp2 triliun tidak jelas keberadaannya hingga saat ini.

“Saya minta maaf khususnya kepada Kapolri, Pimpinan di Mabes Polri, anggota Polri, masyarakat Sumsel, tokoh agama dan tokoh adat. Terutama Forkompinda Sumsel, Gubernur, Pangdam dan Danrem,” kata Eko di Gedung Promoter Polda Sumsel, Kamis (5/8).

“Saya sebagai manusia biasa memohon maaf. Ini terjadi akibat ke tidak hati-hatian saya,” tambahnya.

Eko mengungkapkan, awalnya dirinya dihubungi oleh Kepala Dinas Kesehatan Sumsel Lesty Nurainy dan dokter pribadi keluarga Akidi Tio, Hardi Darmawan di rumah dinasnya.

Saat itu Eko mendapatkan informasi bahwa keluarga mendiang Akidi akan memberikan bantuan kepada masyarakat Sumsel terkait penanganan pandemi.

“Ini terjadi karena ketidakhati-hatian saya karena percaya dengan pemberian bantuan tanpa mengecek uang yang dijanjikan dulu sebelumnya,” ujar dia.

Saat itu, dia hanya mendapat kabar bahwa uang yang dijanjikan sedang diproses. Namun hingga saat ini uang tersebut sampai saat ini belum ada kejelasan.

“Saya minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Kegaduhan yang terjadi dapat dikatakan sebagai kelemahan saya sebagai individu,” ujar Kapolda.

Eko meminta maaf karena pada 26 Juli lalu, dia menghadiri acara seremonial rencana pemberian sumbangan oleh keluarga Akidi Tio sebesar Rp2 triliun untuk membantu penanganan Covid-19. Foto keluarga Akidi Tio dan Eko pun tersebar luas hingga mendapat pujian banyak pihak.

Akan tetapi,  uang sumbangan yang dijanjikan tak pernah ada. Sejumlah anggota keluarga Akidi Tio lantas diperiksa kepolisian. Eko pun turut diperiksa oleh Mabes Polri. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Delapan Manajemen PTPN V Kampar Bakal Ditindak Menteri BUMN

Published

on

Foto: Erick Thohir, bersama menteri BUMN saat duduk bersama

Pekanbaru,  goindonesia.co – Delapan nama manajemen perkebunan kelapa sawit PTPN V, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau terseret-seret dalam permasalahan petani perihal dugaan utang fiktif yang digelembungkan dalam membangun kebun sawit petani. 

Akibat dari ulah oknum PTPN V tersebut, ratusan petani yang tergabung dalam Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa M), Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, menderita selama lebih kurang 18 tahun untuk memperjuangkan hak-haknya atas tanah dan kemitraan yang tidak sehat.

Disna Riantina S.H, M.H, selaku kuasa hukum Kopsa M mengatakan, bahwa nama-nama petinggi PTPN V itu sudah diserahkan ke Menteri BUMN disaat kunjungan kerja ke Riau, ketika mendengar keluh kesah petani, ujarnya, kepada Lancang Kuning, Minggu (28/11). 

Masing-masing yang dilaporkan itu, Marzan Usta ( mantan Dir SDM & umum ), Arif Subhan (Eksecutive vice Presiden), M.Rudi ( Manager plasma), Fery Lubis (General Manager), Rony Despar (Askep kebun plasma), Nusirwan (Karyawan PTPNV dan Ketua Kopkar Sei pagar), Barus ( Asisten kebun sei pagar), Risky  Athriansyah ( Kryawan PTPNV). 

Menurut Disna, pak Erick Thohir, tidak akan segan-segan menindak oknum tersebut. Siapa orangnya laporkan ke saya? Pernyataan itu membuat haru 400 petani sawit berasal dari 20 kelompok dengan luas kebun sekitar 2.000 hektar. Bahkan kata Disna, dirinya ikut sedih saat melihat petani menangis sembari berpelukan. 

“Kami (petani) orang-orang yang tidak bersekolah menumpukan harapan besar supaya permasalahan ini selesai, apalagi kedatangan pak menteri yang mau duduk sama dengan petani,” kata Disna menyerupai ucapan petani ketika bertemu Erick Thohir, Jumat (26/11), lalu. 

Imbas yang dirasakan petani tidak hanya utang saja. Sawit yang berproduksi tidak bisa dipanen. Alhasil membusuk di batang. Parahnya lagi, hasil penjualan buah milik petani tidak dibayarkan oleh manajemen PTPN V sebesar Rp 3,4 milyar. 

Dari penelusuran Disna, penyebab terjadinya penahan uang tersebut adalah adanya rapat anggota luar bisa (RALB) yang dilakukan oleh koperasi tandingan Kopsa M. Legalitas RALB itu dipatahkan oleh pemerintah setempat melalui Dinas Koperasi yang menyebutkan, bahwa hal itu tidak sah karena tanpa dicantumkan Ketua, melanggar AD/RT, dan tidak Quorum. (***)

Continue Reading

Hukum

MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Apa Dampaknya?

Published

on

Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019). (Photo : Istimewa)

Jakarta, goindonesia.co – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sejumlah poin dalam judicial review omnibus law Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020).

MK memutuskan bahwa Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak sesuai konstitusi atau inkonstitusional bersyarat. 

Lalu, apa efek keputusan MK bahwa Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional? Apakah Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu harus dibatalkan atau tidak berlaku lagi?

Meskipun MK memutuskan Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional, aturan ini seolah tidak berdampak banyak saat ini.

Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku.

Sebab, MK memberi waktu bagi pemerintah memperbaiki Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja selama 2 tahun.

Setelah 2 tahun tidak ada perbaikan, Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan tidak berlaku.

Pemerintah pun memastikan akan melakukan perintah putusan MK tersebut. Pemerintah akan memperbaiki Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan MK yang dimaksud melalui penyiapan perbaikan undang-undang dan melaksanakan sebaik-baiknya arahan MK lainnya sebagaimana dimaksud dalam putusan MK tersebut,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menyaksikan putusan MK, Kamis (25/11).

Meski begitu, Airlangga memastikan Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disahkan tahun lalu itu tetap berlaku secara konstitusional.

Hal itu berlaku hingga diterbitkannya aturan perbaikan yang paling lama 2 tahun.

Selain itu, Airlangga memastikan aturan turunan Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih juga tetap berlaku.

Sebab, MK hanya menyatakan agar pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis sampai dilakukan perbaikan atas pembentukan UU Cipta Kerja.

“Dengan demikian peraturan perundangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan UU Cipta Kerja tetap berlaku,” ujar Airlangga. Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah UU sapu jagat yang merevisi sejumlah UU sekaligus. Pemerintah berdalih bahwa UU tersebut ditujukan untuk menggaet investasi dan membuka lapangan kerja di Indonesia. (***)

Continue Reading

Hukum

Jokowi: Pemerintah Hormati dan Secepatnya Laksanakan Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Published

on

Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada wisuda ke-78 Universitas Tarumanagara (Untar) pada 27-28 November 2021 yang diikuti 1.340 wisudawan. (Dok: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Jakarta, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo mengatakan, pihaknya menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Ia memastikan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti putusan tersebut secepatnya.

“Sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum, pemerintah menghormati dan segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Momor 91/PUU-XVIII/2020,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/11/2021).

“Saya telah memerintahkan kepada para menko (menteri koordinator) dan para menteri terkait untuk segera menindaklanjuti Putusan MK itu secepat-cepatnya,” tuturnya.

Kendati demikian, kata Jokowi, MK menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih tetap berlaku.

Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang diberi waktu paling lama 2 tahun untuk melakukan revisi atau perbaikan terhadap UU tersebut.

“Dengan demikian, seluruh peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang ada saat ini masih tetap berlaku,” ujarnya.

Dengan tetap berlakunya UU Cipta Kerja dalam 2 tahun ke depan, lanjut Jokowi, seluruh materi dan substansi dalam UU tersebut sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK.

Oleh karenanya, Jokowi memastikan kepada pelaku usaha dan investor dari dalam maupun luar negeri bahwa investasi yang telah, sedang, dan akan berproses tetap aman.

Jokowi mengatakan, komitmennya dan pemerintah terhadap agenda reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi akan terus dijalankan.

“Saya telah memerintahkan kepada para menko (menteri koordinator) dan para menteri terkait untuk segera menindaklanjuti Putusan MK itu secepat-cepatnya,” tuturnya.

Kendati demikian, kata Jokowi, MK menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih tetap berlaku.

Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang diberi waktu paling lama 2 tahun untuk melakukan revisi atau perbaikan terhadap UU tersebut.

“Dengan demikian, seluruh peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang ada saat ini masih tetap berlaku,” ujarnya.

Dengan tetap berlakunya UU Cipta Kerja dalam 2 tahun ke depan, lanjut Jokowi, seluruh materi dan substansi dalam UU tersebut sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK.

Oleh karenanya, Jokowi memastikan kepada pelaku usaha dan investor dari dalam maupun luar negeri bahwa investasi yang telah, sedang, dan akan berproses tetap aman.

Jokowi mengatakan, komitmennya dan pemerintah terhadap agenda reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi akan terus dijalankan. (***)

Continue Reading

Trending