Connect with us

Hukum

MK Batalkan Pasal Kebal Hukum di Perppu COVID-19, Pemerintah Kini Bisa Digugat

Published

on

Jakarta, Goindonesia.co – Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan materiil terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020. Perppu yang kini sudah disahkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020 itu terkait penanganan pandemi corona di Indonesia.

Poin yang dikabulkan ialah terkait pasal yang membuat Pemerintah kebal hukum. Kini, pemerintah bisa digugat terkait penggunaan dana untuk penanganan COVID-19.

Ada total lima gugatan terkait dengan Perppu Corona ini yang dikabulkan sebagian petitumnya oleh MK, yakni:

  • Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020 (Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA); Desiana Samosir; Muhammad Maulana; Syamsuddin Alimsyah)
  • Perkara Nomor 43/PUU-XVIII/2020 (Ahmad Sabri Lubis; Munarman; Khotibul Umam; Ismail Yusanto; Hasanudin; Muhammad Faisal Silenang; Irfianda Abidin; Timsar Zubil; dan Sugianto)
  • Perkara Nomor 75/PUU-XVIII/2020 (Din Syamsuddin; Sri Edi Swasono; Amien Rais)
  • 45/PUU-XVIII/2020 (Sururudin)
  • 49/PUU-XVIII/2020 (Damai Hari Lubis)

“Mengadili: Dalam Pengujian Formil: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Dalam Pengujian Materiil: Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Anwar Usman membacakan amar putusan, Kamis (28/10).

Pasal yang dimaksud ialah pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Lampiran UU 2/2020 yang berbunyi:

(1) Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

(2) Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

Terkait ayat (1), MK menilai bahwa ketentuan tersebut membuat bahwa meski meski keuangan negara untuk penanganan pandemi digunakan dengan iktikad tidak baik dan tidak sesuai aturan, akan tetapi pelakunya tidak bisa dituntut pidana. Sebab, ada kata “bukan merupakan kerugian negara”.

MK pun menilai dengan adanya ketentuan itu, tertutup kemungkinan pelaku penyalahgunaan kewenangan terhadap keuangan negara dalam UU a quo untuk dilakukan penuntutan baik secara pidana dan/atau perdata. Sebab ketentuan dalam ayat (1) itu tidak disertai dengan keterangan bahwa pelaksanaan tugas tersebut didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

“Bahwa di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, ketentuan Pasal 27 Lampiran UU 2/2020 juga berpotensi memberikan hak imunitas bagi pihak-pihak yang telah disebutkan secara spesifik dalam Pasal 27 ayat (2) Lampiran UU 2/2020 yang pada akhirnya berpotensi menyebabkan impunitas dalam penegakan hukum,” bunyi pertimbangan hakim.

Dengan pertimbangan tersebut, MK mengubah Pasal 27 ayat (1) menjadi:

Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara sepanjang dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Sementara untuk ayat (2), MK tidak mengubah frasa di dalamnya. Sebab, sudah ada perubahan di dalam ayat (1) yang berimplikasi pada ayat (2).

Menurut MK, pejabat pemerintah yang disebutkan dalam ayat (2) termasuk subjek hukum yang bisa digugat.

“Tindakan hukum baik secara pidana maupun perdata tetap dapat dilakukan terhadap subjek hukum yang melakukan penyalahgunaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) Lampiran UU 2/2020 sepanjang perbuatan tersebut menimbulkan kerugian negara karena dilakukan dengan iktikad tidak baik dan melanggar peraturan perundang-undangan dalam norma Pasal 27 ayat (1) Lampiran UU 2/2020,” bunyi pertimbangan hakim.

Sedangkan untuk ayat (3), MK pun turut mengubahnya. Ketentuan dalam ayat tersebut menerangkan bahwa semua tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Perppu bukan merupakan objek gugatan yang bisa digugat ke PTUN.

MK merujuk ketentuan Pasal 49 UU PTUN bahwa keadaan pandemi COVID-19 seperti yang terjadi saat ini merupakan bagian dari keadaan yang dikecualikan untuk tidak dapat dijadikan sebagai objek gugatan kepada PTUN.

Namun, MK melihat Perppu ini tidak hanya berkaitan dengan pandemi COVID-19. Tetapi juga berkaitan dengan berbagai macam ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Maka, MK menilai harus ada pengawasan dan hal tersebut termasuk dalam objek gugatan PTUN. Sebab, semua tindakan yang diambil harus berdasarkan iktikad baik dan sesuai peraturan perundang-undangan.

“Apabila fungsi kontrol tersebut tidak diberikan maka hal demikian berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan (abuse of power) dan ketidakpastian hukum,” bunyi pertimbangan hakim.

Dengan pertimbangan tersebut, MK mengubah Pasal 27 ayat (3) menjadi: “Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara sepanjang dilakukan terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 serta dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Putusan ini diwarnai adanya 3 hakim MK yang berbeda pendapat, yakni Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh. Ketiganya menilai Perppu tersebut sudah sesuai konstitusi.

Mereka berpendapat gugatan layak tidak beralasan hukum dan layak ditolak. Baik secara formil maupun materiil.

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Hukum

Buntut Promosi Miras ‘Muhammad-Maria’ Bikin Holywings Dibawa ke Polisi

Published

on

Holywings Indonesia. Foto: tangkapan layar Holywings.com

Jakarta, goindonesia.co – Promosi minuman gratis bagi yang bernama ‘Muhammad’ dan ‘Maria’ di Holywings, menuai kecaman. Sejumlah pihak kemudian melaporkan Holywings ke pihak kepolisian.
“Dicari yang punya nama Muhammad & Maria. Kita kasih Cordon’s Dry Gin atau Cordon’s Pink” demikian bunyi promosi tersebut.

Promosi itu sempat diposting ke akun Instagram @holywingsindonesia & @holywingsbar pada Rabu (22/6). Namun belakangan setelah unggahan itu menuai kontroversi, Holywings menghapusnya.

Holywings juga telah menyampaikan permintaan maafnya. Akan tetapi sejumlah pihak tetap melaporkan Holywings ke polisi karena menilai postingan tersebut melecehkan agama.

Bahkan GP Ansor mendatangi sejumlah outlet Holywings di Jakarta tadi malam. Mereka menuntut Holywings tutup.

Holywings Dinilai Menistakan Agama

Salah satu pihak yang melapor polisi adalah Himpunan Advokat Muda Indonesia (HIMA). Ketua Umum HIMA, Sunan Kalijaga, melaporkan Holywing karena dinilai telah menistakan agama.

“Jadi tadi malam saya selaku Ketua Umum Himpunan Advokat Indonesia melaporkan dugaan adanya penistaan agama dari manajemen kafe yang di mana alat bukti itu sudah terang benderang bahwa promosi itu ada di akun ofisial Instagram mereka,” kata Ketua Umum Himpunan Advokat Indonesia Sunan Kalijaga selaku pelapor saat dihubungi wartawan, Jumat (24/6/2022).

Sunan mengatakan unggahan promosi Holywings dengan membawa nama Muhammad dan Maria itu dianggap sebagai bentuk penistaan agama. Dia pun meminta manajemen Holywings bertanggung jawab atas unggahan tersebut.

“Lalu ada permohonan maaf resmi di akun IG official mereka. Lalu mereka menyatakan promosi tersebut tidak diketahui oleh manajemen atau para owner. Buat saya, gampang kalau itu benar ada oknum Holywings yang ingin merusak nama baik Holywings, tunjukkin orangnya, laporkan orangnya, karena sebabkan kegaduhan, sebabkan SARA, kerugian nama baik dari Holywings,” terang Sunan.

Laporan Sunan Kalijaga ini telah diterima di Polda Metro Jaya. Laporan tersebut sudah teregister dengan nomor STTLP/B/3135/VI/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA. Pelapor melaporkan atas dugaan penistaan agama melalui media elektronik di Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 UU ITE.

Holywings Dinilai Telah Lukai Umat Islam-Katolik

Sekretaris Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) DKI, Muhammad Akbar Supratman, bersama KNPI DKI Jakarta juga melaporkan postingan Holywings ke polisi. Akbar mengatakan promosi Holywings itu telah melukai perasaan umat Islam dan Katolik.

Pencantuman nama ‘Muhammad’ dan ‘Maria’ pada promosi Holywings itu dinilai telah menodai kepercayaan umat Islam dan Katolik.

“Dia mengumpulkan yang nama Muhammad dengan nama Maria untuk dibagikan minuman alkohol gratis yang sama-sama kita tahu di setiap agama yang namanya minuman beralkohol itu diharamkan,” katanya.

“Jadi dia meremehkan nama Muhammad dengan orang yang suka mabuk atau orang yang suka minum minum alkohol. Ini sangat mencoreng kita semua selaku umat beragama,” tambah Akbar.

Laporan dari pihak Pemuda Pancasila dan KNPI DKI itu telah diterima pihak Polda Metro Jaya. Laporan pelapor teregister dengan nomor STTLP/B/3139/VI/2022/SPKT POLDA METRO JAYA.

Polisi Dalami Laporan Terhadap Holywings

Polda Metro Jaya telah menerima laporan tersebut. Polisi akan mendalami laporan tersebut terlebih dahulu.

“Terkait adanya postingan Holywings yang berikan minuman alkohol bagi orang yang bernama Muhammad dan Maria, LP sudah diterima,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan saat dihubungi detikcom, Jumat (24/6/2022).

Zulpan mengatakan laporan tersebut diterima di Polda Metro Jaya pada Kamis (24/6) malam. Dalam laporannya itu, pelapor melaporkan dugaan penistaan agama.

“Berdasarkan laporannya dugaan penistaan agama. Karena (menurut pelapor) Muhammad identik dengan Islam, Maria identik degan Katolik,” katanya.

Laporan dari pelapor itu telah diterima oleh jajaran di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Laporan itu tengah diselidiki.

“Polda Metro sedang mendalami dan akan menindaklanjutinya,” jelas Zulpan.

MUI-Pemprov DKI Kecam Holywings

Pemprov DKI Jakarta turun tangan memberi sanksi teguran kepada manajemen Holywings. Pemprov DKI Jakarta meminta manajemen menjaga norma dan moral dalam menjalankan usaha.

“Manajemen harus punya kewajiban untuk menjaga norma, baik itu agama, wajib menjaga moral, maupun kewajiban tentang hal lainnya ya, apalagi ini berkaitan dengan SARA ya. Sudah diingatkan kepada manajemen ini teguran tertulis pertama kita berikan kepada manajemen Holywings. Kemarin kita berikan,” kata Kasi Pengawasan dan Pengendalian Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Iffan saat dimintai konfirmasi, Jumat (24/6).

Sanksi teguran tertulis pertama diberikan pada Kamis (23/6) lalu. Dia memastikan pihaknya bakal meningkatkan sanksi jika Holywings kembali melakukan pelanggaran.

“Teguran tertulis kedua, ketiga, sampai nanti tindakan pencabutan izin atau pembekuan sementara,” tegasnya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta mengecam keras promosi Holywings Indonesia terkait promosi minuman beralkohol gratis untuk warga bernama ‘Muhammad’ dan ‘Maria’.

“Jelas kami menyayangkan dan mengecam keras bentuk kelalaian ini. Imbauan sangat keras, bahwa hal-hal sensitif berbau agama harus dihindari. Mari bersama-sama kita jaga keteduhan, apalagi ini menjelang pemilu, sangat sensitif kalau digoreng-goreng,” kata Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi MUI DKI Jakarta Faiz Rafdi seperti dilansir CNN Indonesia, Jumat (24/6).

Menurutnya, polemik tersebut tak cukup jika manajemen Holywings Indonesia hanya menyampaikan permintaan maaf. Dia mendesak agar manajemen Holywings Indonesia memberi sanksi kepada pihak yang menginisiasi promosi tersebut agar tak muncul kasus serupa.

“Kalau minta maaf ya kami memaafkan, namun itu belum cukup, harus ada sanksi. Tidak tertutup kemungkinan, apabila dalam beberapa hari tidak ada tanda-tanda sanksi dan sebagainya, maka apakah nanti MUI bersurat atau menghadirkan pihak berwenang, wallahualam. Nanti kita lihat perkembangan dan respons Holywings,” ujarnya.

Permintaan Maaf Holywings

Promo minuman beralkohol bagi pengunjung Holywings yang bernama Muhammad dan Maria menuai kontroversi. Holywings telah menghapus postingan promosi tersebut di akun Instagramnya. Holywings juga menyampaikan permintaan maaf usai promo yang bikin heboh itu.

“Holywings Indonesia dengan ketulusan yang mendalam meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kekhilafan dan ketidaksengajaan terkait promosi minuman beralkohol menggunakan nama ‘MUHAMMAD’ dan ‘MARIA’,” kata Manajemen Holywings Indonesia dalam keterangan kepada wartawan, Jumat (24/6/2022).

Unggahan promosi itu disebar melalui akun Instagram resmi Holywings @holywingsindonesia & @holywingsbar pada Rabu (22/6). Holywings menyadari promosi tersebut telah menimbulkan kesan yang negatif.

Promo tersebut menimbulkan reaksi sejumlah pihak. Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) hingga Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) DKI Jakarta melaporkan Holywing ke Polda Metro Jaya karena promo itu dinilai telah menistakan agama.

Manajemen Holywings sendiri berjanji akan bersikap kooperatif menjalani proses hukum yang sedang berjalan. Bahkan Holywings telah menyerahkan barang bukti terkait promosi tersebut ke polisi.

“Berdasarkan kejadian ini, tim promosi Holywings Indonesia sejumlah 3 orang telah menjalani pemeriksaan 1×24 jam pada tanggal 23 Juni 2022 mulai dari jam 1 siang di kantor Polres Metro Jakarta Selatan dan memberikan barang bukti berupa 1 buah handphone, 1 buah laptop, & 1 buah PC komputer yang digunakan untuk kebutuhan promosi tersebut,” katanya.

Berikut pernyataan lengkap Manajemen Holywings Indonesia:

Holywings Indonesia dengan ketulusan yang mendalam meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kekhilafan dan ketidaksengajaan terkait promosi minuman beralkohol menggunakan nama “MUHAMMAD” & “MARIA” yang diunggah melalui akun media sosial @holywingsindonesia & @holywingsbar pada tanggal 22 juni 2022 sehingga menimbulkan kesan negatif di kalangan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan kejadian ini, team promosi Holywings Indonesia sejumlah tiga orang telah menjalani pemeriksaan 1×24 jam pada tanggal 23 Juni 2022 mulai dari jam 1 siang di Kantor Polres Metro Jakarta Selatan dan memberikan barang bukti berupa 1 buah handphone, 1 buah laptop & 1 buah PC komputer yang digunakan untuk kebutuhan promosi tersebut.

Holywings Indonesia tentunya tidak memiliki maksud untuk menutup-nutupi kasus ini atau melindungi oknum yang terlibat, kami akan tetap melanjuti kejadian ini sesuai dengan proses hukum yang berlaku di Indonesia.

Sekali lagi kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia akibat kelalaian kami, izinkan kami untuk bisa memperbaiki kesalahan kami dan menjadi lebih baik lagi. (***)

Continue Reading

Hukum

Dugaan Penodaan Agama  Dalam Kasus Promosi Minuman Beralkohol Polisi Tetapkan  6 Tersangka

Published

on

6 Tersangka Kasus Dugaan Penodaan Agama Di Jakarta (Istimewa)

Jakarta, goindonesia.co : Dugaan penodaan agama melalui promosi minuman beralkohol untuk orang bernama ”Muhammad dan Maria”.

Akhirnya  Polisi menetapkan enam staf Holywings sebagai tersangka. Mereka dijerat dengan pasal berlapis.

Ada beberapa pasal. Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 UU RI Nomor 1 Tahun 1946 dan juga Pasal 156 atau pasal 156A KUHP.

“,Pasal 28 ayat 2 UU RI Nomor 19 Tahun 2016. Yaitu perubahan atas UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),” kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budhi Herdi Susianto dalam jumpa pers di kantornya, Jl Wijaya I, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (24/6/2022).

6 Staf Holywings Tersangka Kasus Promo Minuman untuk ‘Muhammad-Maria’
Pasal 156 dan Pasal 156A KUHP itu.

Merupakan pasal penodaan agama. Sementara Pasal 28 ayat 2 UU ITE itu. Mengatur larangan ujaran kebencian terkait suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Berikut isi Pasal 14 ayat 1 dan 2 UU 1/1946:

1. Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

2. Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Berikut bunyi pasal 156 dan 156 a KUHP:

Pasal 156
Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya. Karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

 a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

 b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 28 ayat 2 UU ITE:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan. Untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu. Berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Berikut keenam tersangka itu:

1. EJD, pria berusia 27 tahun selaku Direktur Kreatif HW;
2. NDP, perempuan 36 tahun selaku Head Tim Promosi;
3. DAD, pria 27 tahun selaku Desain grafis;
4. EA, perempuan 22 tahun selaku Admin Tim Promo;
5. AAB, perempuan 25 tahun selaku Socmed Officer;
6. AAM, perempuan 25 tahun selaku Admin Tim Promo.

Minuman untuk ‘Muhammad’ di Holywings
Polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti.

Di antaranya screenshot postingan akun Holywings, 1 unit PC komputer, 1 unit handphone, 1 hard disk dan 1 unit laptop. Para tersangka itu juga ditahan.

“Dari barang bukti kami duga pelaku gunakan barang bukti sebagai sarana dalam lakukan tindak pidana tersebut,” kata Budhi. (***)

Continue Reading

Hukum

Sarang Korupsi Di BUMN Dibongkar Dan Digulung Satu Persatu Oleh KPK & Kejagung

Published

on

Gedung KPK (Foto : Istimewa)

Jakarta, goindonesia.co: Badan Usaha Milik Negara (BUMN)-BUMN diduga masih menjadi sarang tindak pidana korupsi. Hal itu bisa dilihat dari aksi bongkar dan gulung yang dilakukan baik Kejaksaan Agung dengan jajarannya maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Puluhan triliun rupiah uang negara/rakyat di korup di berbagai BUMN dan anak perusahaan BUMN.

Jika Kejaksaan Agung saat ini tengah intensif menggarap kasus dugaan korupsi di PT Krakatau Steel, Garuda dan beberapa BUMN lainnya,  KPK sudah dan kini tengah mengusut pula kasus dugaan korupsi  dengan kerugian negara puluhan miliar rupiah dalam sebuah perusahaan BUMN, PT Amarta Karya (AK), tahun 2018-2020, serta di perusahaan BUMN-BUMN lainnya.

“Kasusnya sudah tahap penyidikan,” kata Plt Jubir KPK Ali Fikri, Minggu (19/6/2022). Tahapan itu tentu saja dicapai setelah selesai mengumpulkan bahan keterangan pada proses penyelidikan. “Modus operandi diduga ada perbuatan melawan hukum terkait pelaksanaan proyek fiktif sehingga timbul kerugian keuangan negara,”  tutur Ali menambahkan.

Kendati begitu, dia mengaku belum bisa membeberkan siapa saja pihak yang bakal ditetapkan sebagai tersangka. KPK akan mengumumkan identitas para tersangka setelah dilakukan upaya paksa penangkapan maupun penahanan. Saat ini tim penyidik masih terus melengkapi alat bukti yang dimiliki dan perkembangan berikutnya dijanjikan akan  disampaikan ke publik.

Mendapati informasi demikian,  pihak PT Amarta Karya selaku perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan bakal bersikap terbuka. Perusahan yang bergerak di bidang konstruksi di bawah naungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini memastikan mendukung penuh program antikorupsi yang dilakukan KPK. “Manajemen AMKA mendukung penuh program antiKKN dan siap bersikap transparan, akuntabel serta siap bekerja sama dengan KPK. Kami pun menerapkan sistem pencegahan di internal perusahaan,” tutur Sekretaris Perusahaan PT Amarta Karya (Persero) Antony Ramdhan.

Antony menyebutkan, manajemen AMKA atau PT AK menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Di antaranya, membentuk Tim Anti Gratifikasi, hingga Whistleblowing System (WBS). “Juga melakukan kerja sama dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) guna mencegah praktik korupsi yang terjadi di kemudian hari,” katanya.

AMKA disebutkan sedang berbenah diri melalui restrukturisasi di bawah kelola dari PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) untuk terus bisa berkontribusi pada pembangunan infrastruktur di Indonesia. Oleh karena itu, proses penyidikan yang terjadi di KPK tidak mengganggu proses keberlangsungan bisnis perusahaan. “Proses penyidikan ini tentunya tidak akan mengganggu proses bisnis perusahaan, yang dimana AMKA terus memberikan eksistensinya terhadap pembangunan Infrastruktur di Indonesia dengan tentunya mengutamakan Prinsip GCG serta selaras dengan core values BUMN, yaitu AKHLAK,” tutur Antony.

Dia juga menyebut proses penyidikan kasus ini menjadi suatu pembelajaran  bagi perusahaan di dalam tata kelola perusahaan yang baik. Sehingga diharapkan AMKA menjadi perusahaan yang bersih, sustainable, terjaga profitabilitasnya dan memiliki daya saing. “Kami siap buka-bukaan dengan KPK demi mengutamakan nilai-nilai GCG dan keberlangsungan perusahaan,” katanya. (***)

Continue Reading

Trending