Connect with us

Hukum

Sidang Lanjutan Praperadilan Anthony Hamzah Hadirkan 2 Saksi Ahli Hukum Pidana

Published

on

Saksi Ahli Hukum Pidana, Dr. Jamin Ginting, SH dan Dr. Erdianto Effendi, SH. yang dihadirkan dalam sidang lanjutan praperadilan di Pengadilan Negeri Bangkinang

Bangkinang, goindonesia.co – Sidang praperadilan Anthony Hamzah di Pengadilan Negeri Bangkinang Riau memasuki hari ketiga. Kamis (3/2). Tim pengacara ketua Kopsa M itu kemarin menghadirkan dua saksi ahli hukum pidana dan hukum acara pidana. Mereka adalah ahli hukum dari Universitas Pelita Harapan Dr. Jamin Ginting, SH., MKn. dan ahli hukum dari Universitas Riau Dr. Erdianto Effendi, SH., MH.

Dalam sidang yang dipimpin hakim tunggal Ersin, SH., MH., dan dihadiri secara langsung oleh tim dari Komisi Yudisial (KY), kedua saksi ahli hukum pidana mengemukakan sejumlah dalil yang memperkuat gugatan Anthony Hamzah. Sidang praperadilan ini merupakan upaya Anthony Hamzah menggugat penetapannya sebagai tersangka di Pengadilan Negeri Bangkinang Riau. Anthony Hamzah mensinyalir penetapannya sebagai tersangka tidak memiliki bukti yang kuat serta bernuansa penuh rekayasa.

Berikut poin yang jadi sorotan para saksi ahli yang dihadirkan dari pagi hingga malam hari:

1. Barang Bukti Hanya Berupa Foto Copy

Ahli hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting, mengatakan penetapan seseorang menjadi tersangka harus didukung oleh 2 alat bukti yakni barang bukti dan saksi. Dalam fakta persidangan terungkap tidak ada satu orang pun saksi dan barang bukti yang terungkap bahwa Anthony Hamzah layak ditetapkan sebagai tersangka.

“Apalagi barang bukti yang dihadirkan Termohon hanya berupa foto copyan,” ujar Jamin.

2. Status DPO Anthony Hamzah Tidak Sah

Dalam sidang, anggota tim kuasa hukum Anthony Hamzah, Samaratul Fuad, meminta penjelasan Erdianto Effendi soal status daftar pencarian orang (DPO) Ketua Kopsa M yang berstatus tersangka.

Menurut mantan Dekan Fakultas Hukum UNRI ini, DPO tidak sah karena harus didahului oleh 3 kali surat panggilan dan tempat keberadaan Anthony Hamzah diketahui ada dalam perlindungan LPSK.

“Penyidik baru mengeluarkan 2 surat panggilan dan penyidik mengetahui keberadaan Anthony Hamzah di LPSK sebagaimana surat Ketua LPSK tertanggal 8 Oktober 2021 yang disampaikan langsung petugas LPSK kepada penyidik Polres Kampar terkait status Anthony Hamzah yang berada dalam perlindungan LPSK,” ujar Erdianto.

3. Penangkapan dan Penahanan Tidak Sah

Pengacara Anthony Hamzah, Samratul Fuad, mempertanyakan status penangkapan dan penahanan kliennya oleh penyidik Polres Kampar.

“Penangkapan dan penahanan Anthony Hamzah tidak sah karena didasari oleh DPO yang tidak sah,” ujar Erdianto di Pengadilan Negeri Bangkinang, Kamis, 3 Februari 2022.

4. Sprindik Cacat Hukum

Dalam bagian lain Erdianto mengatakan surat perintah penyidikan cacat hukum dikarenakan sudah kadaluwarsa mengingat sprindik yang sama pernah digunakan untuk tersangka lain dan sudah dinyatakan inkracht.

“Karenanya sprindik tersebut tidak bisa digunakan lagi untuk Anthony Hamzah,” ujar saksi ahli yang sudah berpengalaman di bidang hukum acara pidana lebih dari 20 tahun ini.

5. Legal Standing Pelapor adalah Perusahaan Tak Memiliki Izin

Kedua saksi ahli, baik Jamin Ginting maupun Erdianto, menyoroti juga soal kedudukan hukum pelapor, yakni PT. Langgam Harmuni yang merupakan perusahaan perkebunan namun tidak memiliki izin usaha perkebunan. Menurut kedua ahli perusahaan yang tidak memiliki izin usaha tidak layak untuk dilindungi negara karena jelas-jelas itu perusahaan yang melanggar hukum.

“Sama dengan teriakan orang maling yang kehilangan barang dari hasil curiannya,” kata Jamin Ginting.

Di penghujung sidang hari ketiga ini ada suasana tegang namun membuat seluruh pengunjung sidang tertawa tergelak, yakni ketika Hakim Ersin yang memimpin persidangan bertanya kepada Ipda Pol Robby Mesakh Lumban Batu terkait SOP tahapan penyelidikan dan penyidikan terhadap tersangka Anthony Hamzah.

“Siap, tidak ada SOP Pak, semua perintah Kasat (Kasat Reskrim Polres Kampar, red),” kata Robby diikuti gelak tawa membahana seisi ruangan sidang.

Tawa di ruang sidang kembali menggemuruh ketika Hakim Ersin menanyakan perihal syarat dan pertimbangan penyidik dalam penentuan saksi ahli dalam pemeriksaan di Polres Kampar.

“Siap Pak, tidak tahu. Itu perintah Kasat,” ujar Ipda Robby.

Lebih lanjut hakim bertanya kepada penyidik Robby,

“Saksi ahli apa yang dihadirkan penyidik untuk alat bukti Anthony Hamzah sebagai tersangka?

“Siap, ahli bahasa sastra,” tukas Robby

Hakim kemudian bertanya kembali, “Bahasa yang dimaksud apakah bahasa Inggeris?

“Siap, bukan. Bahasa Indonesia,” kata penyidik Robby

Hakim mencecar lagi dengan pertanyaan lanjutan,

“Apa yang mau ditanyakan penyidik terhadap ahli bahasa tersebut dan apa pendapat ahli tersebut?

“Siap. Tentang surat kuasa. Dan ahli berpendapat bahwa surat kuasa itu untuk melakukan segala hal tanpa terkecuali,” jawab Robby spontan.

Tak kalah sigap, sambil tertawa kecil Hakim Ersin pun berujar, “jadi halal dan haram masuk juga itu di surat kuasa?

Yang sontak diikuti gelak tawa dari seluruh pengunjung sidang.

Sebelum sidang berakhir, Hakim Ersin menegaskan,

“Bahwa keliru jika menghadirkan Saksi Ahli Bahasa Indonesia, karena bahasa hukum sangat berbeda dengan bahasa Indonesia.” (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Hukum

Dua Kantor Bea Cukai Musnahkan Narkotika dan Barang Kena Cukai Ilegal

Published

on

Bea Cukai bersama Polda Bali menggelar pemusnahan barang bukti narkotika di halaman belakang Mapolda Bali, pada Jumat (27/01)(Dokumentasi : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI, @www.beacukai.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Sebagai bentuk transparansi kinerja pengawasan Bea Cukai, dua unit vertikal Bea Cukai, yakni Kantor Wilayah Bea Cukai Bali, NTT, NTB dan Bea Cukai Sumbawa musnahkan barang-barang hasil penindakan tahun 2022, yang terdiri dari narkotika dan barang kena cukai ilegal.

Di Badung, Bali, Bea Cukai bersama Polda Bali menggelar pemusnahan di halaman belakang Mapolda Bali, pada Jumat (27/01) atas barang bukti narkotika yang telah disita dari penindakan kokain di bandara I Gusti Ngurah Rai.

“Penindakan tersebut merupakan hasil kerja sama antara Kanwil Bea Cukai Bali Nusra dan Bea Cukai Ngurah Rai bersama Polda Bali. Dalam penindakan itu, petugas Bea Cukai sempat mencurigai barang bawaan seorang penumpang, lalu melakukan analisis terhadap profil penumpang dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap barang penumpang tersebut.

Dari pemeriksaan, kedapatan satu orang penumpang membawa kokain seberat kurang lebih 3,6 kg netto yang disembunyikan dalam dinding koper (false concealment),” ujar Kepala Kanwil Bea Cukai Bali, NTB dan NTT, Susila Brata.

Pemusnahan pun digelar sebagai tindak lanjut kepastian hukum atas status barang bukti narkotika yang telah disita. Jenis barang bukti yang dimusnahkan adalah kokain seberat 3.345 gram netto, ganja seberat 8.911,65 gram netto, dan LSD seberat 0,06 gram netto.

“Sebagaimana disampaikan Direktur Resnarkoba Polda Bali, Kombes Pol. Iwan Eka Putra, pemusnahan dimaksudkan untuk mengurangi resiko akan kemungkinan berubahnya atau hilangnya dan/atau disalahgunakannya barang bukti, serta untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika yang beredar,” imbuh Susila.

Sebelumnya, yaitu pada Rabu (25/01), kegiatan serupa juga dilaksanakan oleh Bea Cukai Sumbawa dengan menggelar aksi pemusnahan barang kena cukai ilegal. Bertempat di halaman kantor Bea Cukai Sumbawa, petugas memusnahkan 286.568 batang rokok (sigaret), 39.570 gram tembakau iris (TIS), dan 787,73 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA). Diperkirakan total nilai barang atas BKC tersebut sebesar Rp210.548.000 dengan perkiraan total nilai kerugian negara sebesar Rp257.736.000.

“Pemusnahan BKC ilegal ini juga menjadi bentuk edukasi kepada masyarakat agar tidak memperdagangkan BKC ilegal serta menekan peredarannya di masyarakat. Selain berdampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan, BKC ilegal juga berdampak pada penerimaan negara yang tidak dibayarkan,” ujar Kepala Kantor Bea Cukai Sumbawa, Agustyan Umardani. (***)


(Sumber : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI, @www.beacukai.go.id)

Continue Reading

Hukum

KPK Tangkap Tersangka Suap Proyek di Papua

Published

on

(Foto : @kpk.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan upaya paksa penangkapan terhadap Tersangka LE selaku Gubernur Papua periode 2013 s.d 2018 dan 2018 s.d 2023. Penangkapan ini terkait kegiatan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji pada proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua.

Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa dalam proses penangkapan tersebut berjalan sesuai prosedur dengan dukungan Brimob Polda Papua. “Dalam prosesnya Tersangka LE kooperatif dan saat ini dalam perjalanan menuju Jakarta,” kata Ali.

KPK memastikan kegiatan penangkapan ini bertujuan untuk efektivitas penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan tetap berpedoman pada azas hukum yang berlaku dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). “Penyidikan perkara ini sepenuhnya berdasarkan ketentuan yang berlaku, menjunjung tinggi HAM dan pemenuhan hak-hak pribadi tersangka, serta kami pastikan tidak ada kepentingan lainnya selain penegakkan hukum,” ujar Ali.

Dalam perkara ini, Tersangka LE dan RL selaku pihak swasta/Direktur PT TBP diduga telah melakukan kesepakatan pembagian fee proyek dalam beberapa pengadaan proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. Selain itu, Tersangka LE juga diduga menerima pemberian lain sebagai gratifikasi hingga berjumlah miliaran rupiah.

KPK berkomitmen untuk menangani dugaan tindak pidana korupsi di Papua ini hingga tuntas. Hal itu sebagai wujud bahwa pemberantasan korupsi KPK adalah untuk mendorong kemajuan masyarakat Papua yang sejahtera dan bersih dari korupsi. Sebab, korupsi telah memberikan dampak buruk yang nyata bagi kondisi perekonomian dan sosial masyarakatnya.

KPK pun tidak berhenti pada upaya penindakan, namun akan gencar melakukan pelbagai upaya pendampingan, Pencegahan, dan pendidikan antikorupsi. Untuk menumbuhkan sikap antikorupsi pada masyarakat dan sistem tata kelola yang mendukung penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hingga akhirnya terwujud masyarakat yang maju dan berbudaya antikorupsi. (***)

(Biro Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi)

Continue Reading

Hukum

Oknum Pejabat Mabes Polri Ditetapkan Tersangka Kasus Suap dan Gratifikasi

Published

on

Komisi Pemberantasan Korupsi (Foto : Istimewa)

Jakarta, goindonesia.co : Penyidik KPK menetapkan oknum pejabat Mabes Polri, AKBP Bambang Kayun Bagus PS  sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Bambang diduga terima uang miliaran rupiah dan kendaraan mewah terkait perkara suap dan gratifikasi dalam kasus pemalsuan surat perebutan hak ahli waris PT Aria Citra Mulia (ACM).

Jubir KPK, Ali Fikri,  menyebutkan bahwa KPK saat ini sedang melakukan penyidikan perkara yang menjerat AKBP Bambang Kayun saat menjabat sebagai Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM bagian Penerapan Hukum Biro Bankum Divisi Hukum Polri tahun 2013-2019.

“Tersangka diduga terima uang miliaran rupiah dan juga barang berupa kendaraan mewah,”  tutur Ali, Rabu (23/11/2022). KPK berkeyakinan bahwa institusi Polri akan mendukung upaya proses penyidikan yang sedang dilakukan terhadap Bambang.

“Kami optimis Polri mendukung upaya proses penyidikan yang sedang lakukan. Sebagai upaya menjaga marwah lembaga atas tindakan oknum anggotanya yang diduga melakukan korupsi tentu saja diproses hukum,” kata Ali.

Uang suap dan gratifikasi yang diduga diterima AKBP Bambang Kayun senilai ratusan miliar rupiah. Penyidik KPK menemukan rekening gendut milik AKBP Bambang Kayun yang digunakan untuk menampung uang suap dan gratifikasi tersebut.

Terkait status barunya,  AKBP Bambang Kayun telah melayangkan gugatan praperadilan di PN Jakarta Selatan, Senin (21/11/2022). Terkhusus penetapannya sebagai  tersangka dengan nomor perkara 108/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL.

Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, AKBP Bambang Kayun selaku pemohon praperadilan, sedangkan termohon KPK.

Enam petitum dalam praperadilannya. Pertama, memohon agar hakim menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan Surat Perintah Penyidikan nomor Sprint.Dik/115/DIK.00/01/11/2022 tanggal 2 November 2022 yang menetapkan AKBP Bambang Kayun sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji yang diduga dilakukan oleh AKBP Bambang Kayun selaku Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM Bagian Penerapan Hukum Biro Bankum Divisi Hukum Polri tahun 2013-2019, dari Emylia Said dan Hermansyah adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum.

Ketiga, menyatakan penyidikan yang dilaksanakan KPK terkait dugaan peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri AKBP Bambang Kayun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU 31/1999 yang telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat dan batal demi hukum.

Keempat, menyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat segala tindakan dan/atau keputusan dan/atau penetapan yang telah dikeluarkan oleh KPK berkaitan dengan pemblokiran terhadap seluruh rekening AKBP Bambang Kayun atau setidak-tidaknya terhadap rekening atas AKBP Bambang Kayun pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 201801009809503 atas nama Bambang Kayun Bagus PS.

Kelima, menyatakan bahwa perbuatan KPK yang menetapkan AKBP Bambang Kayun selaku tersangka tanpa prosedur adalah cacat yuridis / bertentangan dengan hukum, yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp 25 juta per bulan yang terhitung dimulai sejak Oktober 2021 sampai dengan diajukannya permohonan tersebut.

Keenam, menghukum KPK untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo, atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, AKBP Bambang Kayun memohon putusan yang seadil-adilnya.

Oleh karena belum ditahan, KPK  mencegah perwira polisi (AKBP Bambang Kayun Bagus Panji Sugihato) untuk bepergian ke luar negeri. Bambang Kayun dicegah selama enam bulan ke depan terhitung mulai 4 November 2022.

Surat permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama Bambang Kayun telah dikirim KPK ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Ditjen Imigrasi juga telah menerima surat permohonan pencegahan tersebut.

“Pencegahan atas permintaan KPK dengan masa berlaku 4 November 2022 sampai 4 Mei 2023,” kata Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham, Achmad Nur Saleh.

Dasar penyidik KPK menetapkan Bambang Kayun sebagai tersangka kasus dugaan suap, karena dia diduga menerima suap dari pasangan suam istri Herwansyah dan Emilya Said yang merupakan buronan atau masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polri.

Selain pengusutan dugaan tindak pidana suap dan gratifikasi,  ada yang menyebut AKBP Bambang Kayun juga sudah diproses secara internal dengan menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dilakukan Propam Polri. Hanya saja hasilnya belum bisa disampaikan. (***)

Continue Reading

Trending