Connect with us

Hukum

Sidang Lanjutan Praperadilan Anthony Hamzah Hadirkan 2 Saksi Ahli Hukum Pidana

Published

on

Saksi Ahli Hukum Pidana, Dr. Jamin Ginting, SH dan Dr. Erdianto Effendi, SH. yang dihadirkan dalam sidang lanjutan praperadilan di Pengadilan Negeri Bangkinang

Bangkinang, goindonesia.co – Sidang praperadilan Anthony Hamzah di Pengadilan Negeri Bangkinang Riau memasuki hari ketiga. Kamis (3/2). Tim pengacara ketua Kopsa M itu kemarin menghadirkan dua saksi ahli hukum pidana dan hukum acara pidana. Mereka adalah ahli hukum dari Universitas Pelita Harapan Dr. Jamin Ginting, SH., MKn. dan ahli hukum dari Universitas Riau Dr. Erdianto Effendi, SH., MH.

Dalam sidang yang dipimpin hakim tunggal Ersin, SH., MH., dan dihadiri secara langsung oleh tim dari Komisi Yudisial (KY), kedua saksi ahli hukum pidana mengemukakan sejumlah dalil yang memperkuat gugatan Anthony Hamzah. Sidang praperadilan ini merupakan upaya Anthony Hamzah menggugat penetapannya sebagai tersangka di Pengadilan Negeri Bangkinang Riau. Anthony Hamzah mensinyalir penetapannya sebagai tersangka tidak memiliki bukti yang kuat serta bernuansa penuh rekayasa.

Berikut poin yang jadi sorotan para saksi ahli yang dihadirkan dari pagi hingga malam hari:

1. Barang Bukti Hanya Berupa Foto Copy

Ahli hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting, mengatakan penetapan seseorang menjadi tersangka harus didukung oleh 2 alat bukti yakni barang bukti dan saksi. Dalam fakta persidangan terungkap tidak ada satu orang pun saksi dan barang bukti yang terungkap bahwa Anthony Hamzah layak ditetapkan sebagai tersangka.

“Apalagi barang bukti yang dihadirkan Termohon hanya berupa foto copyan,” ujar Jamin.

2. Status DPO Anthony Hamzah Tidak Sah

Dalam sidang, anggota tim kuasa hukum Anthony Hamzah, Samaratul Fuad, meminta penjelasan Erdianto Effendi soal status daftar pencarian orang (DPO) Ketua Kopsa M yang berstatus tersangka.

Menurut mantan Dekan Fakultas Hukum UNRI ini, DPO tidak sah karena harus didahului oleh 3 kali surat panggilan dan tempat keberadaan Anthony Hamzah diketahui ada dalam perlindungan LPSK.

“Penyidik baru mengeluarkan 2 surat panggilan dan penyidik mengetahui keberadaan Anthony Hamzah di LPSK sebagaimana surat Ketua LPSK tertanggal 8 Oktober 2021 yang disampaikan langsung petugas LPSK kepada penyidik Polres Kampar terkait status Anthony Hamzah yang berada dalam perlindungan LPSK,” ujar Erdianto.

3. Penangkapan dan Penahanan Tidak Sah

Pengacara Anthony Hamzah, Samratul Fuad, mempertanyakan status penangkapan dan penahanan kliennya oleh penyidik Polres Kampar.

“Penangkapan dan penahanan Anthony Hamzah tidak sah karena didasari oleh DPO yang tidak sah,” ujar Erdianto di Pengadilan Negeri Bangkinang, Kamis, 3 Februari 2022.

4. Sprindik Cacat Hukum

Dalam bagian lain Erdianto mengatakan surat perintah penyidikan cacat hukum dikarenakan sudah kadaluwarsa mengingat sprindik yang sama pernah digunakan untuk tersangka lain dan sudah dinyatakan inkracht.

“Karenanya sprindik tersebut tidak bisa digunakan lagi untuk Anthony Hamzah,” ujar saksi ahli yang sudah berpengalaman di bidang hukum acara pidana lebih dari 20 tahun ini.

5. Legal Standing Pelapor adalah Perusahaan Tak Memiliki Izin

Kedua saksi ahli, baik Jamin Ginting maupun Erdianto, menyoroti juga soal kedudukan hukum pelapor, yakni PT. Langgam Harmuni yang merupakan perusahaan perkebunan namun tidak memiliki izin usaha perkebunan. Menurut kedua ahli perusahaan yang tidak memiliki izin usaha tidak layak untuk dilindungi negara karena jelas-jelas itu perusahaan yang melanggar hukum.

“Sama dengan teriakan orang maling yang kehilangan barang dari hasil curiannya,” kata Jamin Ginting.

Di penghujung sidang hari ketiga ini ada suasana tegang namun membuat seluruh pengunjung sidang tertawa tergelak, yakni ketika Hakim Ersin yang memimpin persidangan bertanya kepada Ipda Pol Robby Mesakh Lumban Batu terkait SOP tahapan penyelidikan dan penyidikan terhadap tersangka Anthony Hamzah.

“Siap, tidak ada SOP Pak, semua perintah Kasat (Kasat Reskrim Polres Kampar, red),” kata Robby diikuti gelak tawa membahana seisi ruangan sidang.

Tawa di ruang sidang kembali menggemuruh ketika Hakim Ersin menanyakan perihal syarat dan pertimbangan penyidik dalam penentuan saksi ahli dalam pemeriksaan di Polres Kampar.

“Siap Pak, tidak tahu. Itu perintah Kasat,” ujar Ipda Robby.

Lebih lanjut hakim bertanya kepada penyidik Robby,

“Saksi ahli apa yang dihadirkan penyidik untuk alat bukti Anthony Hamzah sebagai tersangka?

“Siap, ahli bahasa sastra,” tukas Robby

Hakim kemudian bertanya kembali, “Bahasa yang dimaksud apakah bahasa Inggeris?

“Siap, bukan. Bahasa Indonesia,” kata penyidik Robby

Hakim mencecar lagi dengan pertanyaan lanjutan,

“Apa yang mau ditanyakan penyidik terhadap ahli bahasa tersebut dan apa pendapat ahli tersebut?

“Siap. Tentang surat kuasa. Dan ahli berpendapat bahwa surat kuasa itu untuk melakukan segala hal tanpa terkecuali,” jawab Robby spontan.

Tak kalah sigap, sambil tertawa kecil Hakim Ersin pun berujar, “jadi halal dan haram masuk juga itu di surat kuasa?

Yang sontak diikuti gelak tawa dari seluruh pengunjung sidang.

Sebelum sidang berakhir, Hakim Ersin menegaskan,

“Bahwa keliru jika menghadirkan Saksi Ahli Bahasa Indonesia, karena bahasa hukum sangat berbeda dengan bahasa Indonesia.” (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Hukum

Sidang Pembacaan Tuntutan Ketua Kopsa-M. Kuasa Hukum: JPU terlalu Bernafsu untuk Menghukum Ketua Kopsa-M

Published

on

Foto : Istimewa

Jakarta, goindonesia.co – Setelah sempat tertunda, pembacaan tuntutan terhadap Ketua Kopsa-M, Anthony Hamzah atas kasus sarat kriminalisasi, yang seyogyanya dilakukan pada Selasa, 17 Mei 2022 dilanjutkan pada sidang Rabu, 18 Mei 2022. Sidang pembacaan tuntutan berdasarkan pantauan website SIPP PN Bangkinang yang seharusnya dijadwalkan pukul 15.00 wib, diminta oleh JPU agar diundur ke 16.00, hingga akhirnya sidang tetap molor dan dimulai pada pukul 21.00 Wib. Dalam tuntutannya, JPU, Satrio Adi Wibowo, menuntut Anthony Hamzah dengan Pasal 368 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1), dengan pidana 3 tahun penjara.

Atas tuntutan dan tindakan jaksa dalam persidangan, Kuasa Hukum Kopsa-M, Samaratul Fuad, mengatakan bahwa tuntutan JPU sangat tidak berdasar, Jaksa terlalu bernafsu untuk menghukum terdakwa, serta mengabaikan fakta-fakta persidangan yang menunjukkan ketidakterlibatan Anthony Hamzah dalam perkara yang dituduhkan.

Pertama, tindakan JPU yang menunda-nunda pembacaan tuntutan dengan dalih dokumen tuntutan belum siap, bertentangan dengan Komitmen Jaksa Agung yang menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi jaksa untuk menunda agenda sidang pembacaan tuntutan apabila Jaksa tersebut bekerja profesional dan Jaksa Agung siap mengevaluasi jaksa yang bertindak demikian. Penundaan ini dapat mengindikasikan adanya potensi perbuatan tercela. Apalagi dengan bobot kasus yang sedari awal sudah penuh dengan kriminalisasi serta tindakan aparat yang kuat dugaan bertindak tidak profesional dan penuh pelanggaran kode etik, karena berhubungan dengan perusahaan ilegal, PT. Langgam Harmuni dan PTPN V, atas tindakan penyerobotan hak-hak 997 petani Kopsa-M secara melawan hukum.

“Waktu 6 hari yang sediakan untuk penyiapan berkas tuntutan tentu sangat cukup sekali, ditambah dengan JPU yang dibantu oleh tim jaksa yang lebih dari 5 orang. Tindakan ini memperlihatkan ketidakprofesionalan Jaksa dalam memenuhi kesepakatan-kesepakatan yang telah diputuskan dalam khidmat persidangan yang mulia dan sakral, bahkan terkesan menyepelekan,” kata Bang Fuad, panggilan keseharian kuasa hukum yang juga juru bicara Kopsa-M ini.

Selanjutnya Tim Kuasa Hukum Kopsa-M juga menyatakan terhadap tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa 3 tahun adalah tidak berdasarkan hukum karena ketentuan pasal 368 KUHP hanya mengatur ancaman hukum maksimal 9 bulan. Dengan demikian tuntutan jaksa melebihi dari ketentuan hukum. Sehingga dapat di duga hasrat JPU untuk menghukum terdakwa terlalu berlebihan karena tuntutannya tidak sesuai dengan ancaman hukum yang diatur dalam pasal 368.

“Dapat diduga sepertinya ada intervensi dari pihak-pihak tertentu untuk bisa menghukum terdakwa dengan masa hukuman yang lama. Seperti ada sakit hati atau dendam terhadap terdakwa,” lanjut Bang Fuad.

Kedua, uraian dalam analisa yuridis JPU mengenyampingkan keterangan saksi a de charge (saksi meringankan) dan keterangan ahli yang di hadirkan oleh PH terdakwa. JPU tidak mempertimbangan keterangan ahli yang sejatinya merupakan salah satu alat bukti. Berdasarkan amatan selama proses persidangan, JPU terkesan hanya mengambil keterangan saksi atau ahli yang hanya sesuai dengan hasrat untuk menghukum di terdakwa.

Ketiga, Kemudian jika di perhatikan uraian fakta fakta hukum yang ada dalam tuntutan JPU cukup banyak temuan tambahan-tambahan yang tidak di terangkan oleh saksi, akan tetapi dimuat sebagai keterangan saksi. Keterangan saksi yang disampaikan dalam persidangan juga ditemukan berbeda dengan tuntutan JPU yang hanya menyalin secara utuh isi BAP saksi-saksi yang nyatanya diketahui berbeda dengan yang diterangkan oleh saksi dalam sidang di bawah sumpah atau janji.

Keempat, Tuntutan JPU tidak memuat uraian dr unsur unsur pasal 368 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 2, namun anya menyatakan bahwa unsurnya telah terpenuhi akan tetapi tidak menyebutkan pada bagian mana yang terpenuhinya. Sehingga terkesan tuntutan di buat sekedar memenuhi proses persidangan dengan hasrat yang kuat agar terdakwa dihukum maksimal tanpa memperhatikan keseluruhan fakta-fakta yang muncul di dalam persidangan.

Kelima, mengklarifikasi pemberitaan yang beredar di media, Merdeka.com, yang menyebutkan tuntutan dibacakan oleh JPU, Silfanus Rotua Simanulang, faktanya tuntutan tetap dibacakan JPU, Satrio Adi Wibowo, yang terdaftar sebagai penuntut umum pada SIPP PN Bangkinang. Bagaimana mungkin ada dua JPU yang melakukan penuntutan, sehingga mengindikasikan adanya kedekatan antara JPU dengan pembuat rilis yang disebar ke media, tanpa ada klarifikasi terlebih dahulu.

“Karenanya, kebenaran sejati yang seharusnya muncul dalam perkara ini, hanya sebagai bahan pembicaraan atau tulisan saja bukan menjadi cita-cita yang benar-benar diwujudkan dalam perbuatan dan tindakan,” sambung Bang Fuad.

Sidang lanjutan dengan agenda pembacaan pledoi diagendakan Senin, 23 Mei 2022. Tim penasehat hukum Kopsa-M sudah sangat siap dengan dasar-dasar yang akan dirumuskan.

“Harapan kami, semoga majelis hakim dapat memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya, tanpa ada intervensi dari pihak manapun, untuk memutus bebas ketua Kopsa-M, Anthony Hamzah, dari segala tuduhan hukum yang dipaksakan,” ucap Bang Fuad. (***)

Continue Reading

Hukum

Jaksa Agung: Lin Che Wei Pihak Penghubung Perusahaan CPO dan Kemendag

Published

on

Aparat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung membawa Lin Che Wei menuju mobil tahanan .Foto: Istimewa

LCW berperan aktif dalam berkomunikasi dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Jakarta, goindonesia.co — Kejaksaan Agung (Kejakgung) menetapkan Lin Che Wei (LCW) sebagai tersangka baru dalam skandal korupsi pemberian Persetujuan Ekspor (PE) crude palm oil (CPO), di Kemeterian Perdagangan (Kemendag), Selasa (17/5/2022). Penasehat Kebijakan dan Analisa di perusahaan riset Independent Research & Advisory Indonesia (IRAI), tersebut menjadi tersangka yang kelima dalam pengungkapan kasus penyebab minyak goreng langka dan mahal di masyarakat baru-baru ini.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, tersangka LCW merupakan pihak kunci, dan penghubung antara sejumlah perusahaan-perusahaan CPO, yang menerima penerbitan PE dari Kemendag. Dari hasil penyidikan, kata Burhanuddin, tersangka LCW berperan aktif dalam berkomunikasi dengan Indrasari Wisnu Wardhana (IWW) Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri di Kemendag, yang sebelumnya juga sudah ditetapkan tersangka.

“Tersangka LCW ini, diduga bersama-sama dengan tersangka IWW dalam mengkondisikan, menghubungkan, dan merekomendasikan produsen CPO untuk mendapatkan izin persetujuan ekspor CPO di Kementerian Perdagangan,” ujar Burhanuddin, Selasa (17/5/2022).

Kata Burhanuddin, padahal diketahui perusahaan-perusahaan CPO tersebut, sejak Januari 2021, sampai dengan Maret 2022 tak memenuhi 20 persen domestic market obligation (DMO) sebagai syarat penerbitan PE.

Jampidsus Febrie Adriansyah menerangkan, peran tersangka LCW dan tersangka IWW satu paket. Dikatakan dia, LCW sebetulnya bukan pihak dari otoritas penerbitan PE CPO di Kemendag. Akan tetapi tersangka IWW, kerap melibatkan perannya, dalam setiap pembahasan, dan pengambilan keputusan PE untuk perusahaan-perusahaan CPO. 

“Secara hukum, kita temukan bukti-bukti adanya hubungan (tersangka) LCW ini, dengan Dirjen (IWW) yang sudah kita tersangkakan. Dia (LCW), tidak ada dalam struktur jabatan di Kemendag, tetapi selalu dilibatkan dalam setiap rapat-rapat penting terkait PE CPO dan turunanya itu di Kemendag,” kata Febrie, kepada Republika, Rabu (18/5/2022).

Febrie mengungkapkan, salah satu bukti keterlibatan LCW, adanya rekaman, dan notulensi dari hasil rapat virtual, antara tersangka IWW selaku Dirjen Perdagangan Luar Negeri, bersama-sama pihak-pihak perusahaan CPO, yang menjadikan LCW sebagai pihak pemberi analisa, dan saran kepada Kemendag untuk penerbitan PE. Febrie mengatakan, dari hasil penyidikan juga terungkap, tersangka LCW tersebut, juga pasang kaki di perusahaan-perusahaan CPO yang mendapatkan PE dari Kemendag.

Kata Burhanuddin, padahal diketahui perusahaan-perusahaan CPO tersebut, sejak Januari 2021, sampai dengan Maret 2022 tak memenuhi 20 persen domestic market obligation (DMO) sebagai syarat penerbitan PE.

Jampidsus Febrie Adriansyah menerangkan, peran tersangka LCW dan tersangka IWW satu paket. Dikatakan dia, LCW sebetulnya bukan pihak dari otoritas penerbitan PE CPO di Kemendag. Akan tetapi tersangka IWW, kerap melibatkan perannya, dalam setiap pembahasan, dan pengambilan keputusan PE untuk perusahaan-perusahaan CPO. 

“Secara hukum, kita temukan bukti-bukti adanya hubungan (tersangka) LCW ini, dengan Dirjen (IWW) yang sudah kita tersangkakan. Dia (LCW), tidak ada dalam struktur jabatan di Kemendag, tetapi selalu dilibatkan dalam setiap rapat-rapat penting terkait PE CPO dan turunanya itu di Kemendag,” kata Febrie, kepada Republika, Rabu (18/5/2022).

Febrie mengungkapkan, salah satu bukti keterlibatan LCW, adanya rekaman, dan notulensi dari hasil rapat virtual, antara tersangka IWW selaku Dirjen Perdagangan Luar Negeri, bersama-sama pihak-pihak perusahaan CPO, yang menjadikan LCW sebagai pihak pemberi analisa, dan saran kepada Kemendag untuk penerbitan PE. Febrie mengatakan, dari hasil penyidikan juga terungkap, tersangka LCW tersebut, juga pasang kaki di perusahaan-perusahaan CPO yang mendapatkan PE dari Kemendag.

“Kita (penyidik) melihat dia (LCW) ini, sebagai konsultan yang digunakan oleh Kemendag dalam pemberian PE. Dan dia (LCW) juga sebagai konsultan di perusahaan-perusahaan CPO yang beberapa orang-orangnya sudah kita tersangkakan juga,” kata Febrie menambahkan. Jika tersangka LCW dan dan tersangka IWW adalah satu paket, orang-orang perusahaan CPO yang sudah ditersangkakan dalam kasus ini, tercatat tiga nama yang berasal dari tiga korporasi berbeda.

Tiga orang tersebut, yakni Stanley MA (SMA) yang ditetapkan tersangka selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG). Master Parulian Tumanggor (MPT), ditetapkan tersangka selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia (WNI). Dan Pierre Togar Sitanggang (PTS), yang ditetapkan tersangka selaku General Manager di Bagian General Affair pada PT Musim Mas. Para tersangka dari tiga perusahaan tersebut, sudah dilakukan penahanan sejak pertengahan April lalu. (***)

Continue Reading

Hukum

Peran Lin Che Wei di Kasus Minyak Goreng

Published

on

Lin Che Wei (Foto: dok. Kejagung)

Jakarta, goindonesia.co – Kejagung menetapkan pihak swasta bernama Lin Che Wei alias Weibinanto Halimdjati sebagai tersangka baru di kasus korupsi minyak goreng. Apa peran Lin Che Wei?
Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan Lin Che Wei diduga telah mengkondisikan perusahaan yang akan mendapatkan izin ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya. Pengkondisian itu diduga dilakukan bersama eks Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag.

“Tersangka dalam perkara ini diduga bersama-sama dengan IWW selaku Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Kementerian Perdagangan) telah mengkondisikan produsen CPO untuk mendapatkan izin persetujuan ekspor CPO dan turunnya secara melawan hukum, padahal seharusnya sesuai ketentuan wajib memenuhi DMO (Domestic Market Obligation) 20%,” kata Burhanuddin dalam video yang diterima detikcom, Selasa (17/5/2022).

Buhhanudiin mengatakan tersangka diduga melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam kasus ini, Kejagung sebelumnya telah menetapkan 4 tersangka, yaitu:

1. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Kemendag, Indrasari Wisnu Wardhana (IWW)
2. Master Parulian Tumanggor (MPT) selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia,
3. Stanley MA (SMA) selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup (PHG),
4. Picare Togare Sitanggang (PT) selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas

Duduk Perkara

Burhanuddin menyampaikan duduk perkara yang menjerat keempat tersangka. Perkara ini berawal dari adanya kelangkaan minyak goreng yang terjadi pada akhir 2021 hingga menyebabkan naiknya harga minyak goreng.

Kemudian, pemerintah melalui Kemendag mengambil kebijakan untuk menetapkan DMO atau domestic market obligation dan DPO atau domestic price obligation bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekspor CPO dan produk turunannya. Selain itu, Kemendag menetapkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng sawit.

“Dalam pelaksanaannya, perusahaan eksportir tidak memenuhi DPO namun tetap mendapatkan persetujuan ekspor dari pemerintah,” ucap Burhanuddin.

Kejagung pun mengusut perkara itu yang kemudian menetapkan empat tersangka tersebut. Para tersangka itu diduga melanggar Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, b, e, dan f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Selain itu, para tersangka diduga melanggar Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022 juncto Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) dan Harga Penjualan di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation) dan Ketentuan Bab II Huruf A angka (1) huruf b juncto Bab II huruf C angka 4 huruf c Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/DAGLU/PER/1/2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dan pengaturan ekspor CPO, RDB Palm Olein dan UCO. (***)

Continue Reading

Trending