Kabupaten

Pemkab Garut Masih Terus Kaji Kerugian Yang Ditimbulkan Pasca Gempa M 6,2

Published

3 weeks ago

30 April, 2024

Rapat Koordinasi Tanggap Darurat Bencana Pergerakan Tanah, Longsor, dan Gempa Bumi, yang dilaksanakan di Kantor BPBD Kabupaten Garut (Foto : @www.garutkab.go.id)

Garut, goindonesia.co – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Nurdin Yana, mengungkapkan dampak signifikan akibat gempa bumi Magnitudo 6.2 yang melanda beberapa hari lalu ditaksir kerugian mencapai sekira Rp5,8 miliar, meski demikian besaran itu masih terus dikaji.

“Saya kira kerugian yang didapat ada dua poin yang disampaikan oleh Pak Kalak, satu kerusakan, yang kedua adalah kerugian. Beda kualifikasi ini, kerusakan itu adalah karena barang-barang masyarakat yang hilang, sementara kerugian konotasinya adalah aset kita yang hilang,” ujar Sekda Garut saat diwawancara seusai Rapat Koordinasi Tanggap Darurat Bencana Pergerakan Tanah, Longsor, dan Gempa Bumi, yang dilaksanakan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut, Jalan Terusan Pahlawan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten, Senin (29/4/2024).

Menurut Sekda, kerugian tersebut tidak hanya merujuk pada kerusakan fisik barang-barang masyarakat, tetapi juga melibatkan aset daerah yang hilang dalam kejadian bencana ini. Dari data yang disampaikan, tercatat sementara sebanyak 245 unit rumah mengalami kerusakan, 18 fasilitas umum (fasum) turut terdampak, dan tidak kurang dari 6 orang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut.

Terkait recovery di masyarakat yang akan dilakukan, yaitu dengan melakukan penggeseran alokasi anggaran. Adapun treatment yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, imbuh Nurdin, akan berdasar pada data dari dinas terkait, khususnya Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kabupaten Garut, yang melakukan verifikasi dan validasi kerusakan rumah, fasilitas umum, hingga fasilitas sosial yang terdampak gempa.

Dalam upaya penanganan pasca-bencana, Pemerintah Kabupaten Garut berencana untuk mengalokasikan dana stimulan guna memperbaiki kerusakan yang terjadi. Skema bantuan yang akan diberikan bervariasi, di mana rumah yang mengalami kerusakan berat akan mendapatkan bantuan yang diatur melalui keputusan bupati (kepbup).

“Misalkan 8 (rusak berat) kali Rp5 (juta) itulah yang didapat, kemudian yang sedang ada berapa sekian itu kali, dan yang ringan, skema itu yang akan kita lakukan. Tapi insya Allah akan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati,” imbuhnya mencontohkan.

Untuk memastikan penyaluran bantuan yang tepat sasaran dan efisien, proses penentuan kebijakan serta alokasi anggaran akan didasarkan pada data valid yang diperoleh dari dinas terkait. Dalam hal ini, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Garut serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kabupaten Garut bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi dan validasi kerusakan rumah, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terdampak.

Nurdin juga menjelaskan, pihaknya sedang mengumpulkan data terakhir dari kecamatan hingga pukul 22.00 WIB malam ini, yang akan menjadi dasar penetapan kebijakan lanjutan. Harapannya, kebijakan yang ditetapkan dapat memberikan solusi yang berkelanjutan bagi kepentingan masyarakat yang terdampak.

“Kebijakan ini yang kita tetapkan untuk memberikan (dan) menetapkan kebijakan keberlanjutan atas recovery yang ada. Kalau kita menunggu terus kapan selesainya, kan begitu. Nah mudah-mudahan tidak signifikan penambahannya, sehingga bisa ter-cover oleh pengajuan yang kita tetapkan,” tandasnya.

Dalam rakor ini, dilakukan penyerahan bantuan operasional berupa uang tunai sebesar Rp150 juta, serta bantuan dukungan logistik dan peralatan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yakni tenda pengungsian 2 set, tenda keluarga 25 set, pompa portable 2 unit, light tower 1 unit, selimut 100 lembar, matras 100 lembar, hygene kit 50 paket, sembako 100 paket, makanan siap saji 100 pouch, hingga makanan dan perlengkapan bayi 100 paket, diterima secara simbolis oleh Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Garut, Aah Anwar Saefulloh. (***)

* Pemerintah Kabupaten Garut

Kabupaten

Cycling de Jabar 2024 Bakal Dorong Kunjungan Wisatawan ke Kawasan Ciayumajakuning

Published

4 hours ago

21 May, 2024

goindonesia1

Cycling de Jabar 2024 (Foto : @kuningankab.go.id)

Kota Bandung, goindonesia.co – Cycling de Jabar Tahun 2024 yang merupakan kolaborasi harian Kompas bersama Pemda Provinsi Jawa Barat pada 25 Mei, pekan ini, bakal mendorong kunjungan wisatawan ke kawasan Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan).

Pasalnya, pada tahun ini rute sedikit berbeda dari Cycling de Jabar 2022 dan 2023. Sebelumnya, titik start dari Pantai Palangpang Geopark Ciletuh, Kabupaten Sukabumi dan finish di Alun-Alun Paamprokan Pantai Pangandaran, Kabupaten Pangandaran.

Sedangkan rute Cycling de Jabar 2024 akan melintasi kawasan utara dan timur Jabar dengan trek sepanjang 213 kilometer. Rute kali ini diperluas.

Lomba balap sepeda ini dipastikan diikuti total 174 peserta dengan beberapa kategori dengan titik start dari Balai Kota Cirebon.

Dari Cirebon, peserta akan melintasi Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka, kemudian lanjut menuju kawasan Jabar selatan dengan melewati Kota Banjar, Kabupaten Ciamis dan finish di Grand Pangandaran, Kabupaten Pangandaran.

“Sebelumnya, ajang ini mempromosikan destinasi wisata di kawasan selatan. Setelah dua tahun, promosi ditambah ke utara dan timur Jabar, khususnya kawasan Ciayumajakuning,” ujar Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jabar Benny Bachtiar di Kota Bandung, Senin (20/5/2024).

Menurut Benny, kawasan Ciayumajakuning memiliki potensi pariwisata yang lengkap mulai dari wisata alam, sejarah, religi, budaya, dan kuliner.

Ia optimistis akan ada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan ini. Apalagi akses menuju Ciayumajakuning kini sudah tersedia baik melalui jalur darat bisa melintasi jalan arteri pantura atau Jalan tol Cisumdawu.

Lewat jalur udara pun kini sudah ada Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Kabupaten Majalengka, yang siap melayani penerbangan lokal menuju Majalengka dan sekitarnya.

Sehingga dengan target kunjungan wisatawan ke Jawa Barat tahun 2024 sebanyak 58 juta, Benny optimistis dapat mencapai hingga 70 juta lebih.

“Aksesnya sangat memungkinkan, ada Tol Cisumdawu, Tol Cipali, dan Bandara Kertajati, yang akan menambah tujuan wisata utama Bandung, kawasan Puncak hingga Pangandaran,” katanya.

Lebih lanjut, Benny menambahkan, pada libur Natal dan Tahun Baru 2024 serta Idulfitri 1445 Hijriah, wisatawan yang datang ke objek wisata Cirebon Raya mengalami peningkatan.

“Semoga dengan perluasan jalur Cycling de Jabar akan semakin terpublikasi keindahan wisata di Jabar, khususnya di kawasan utara, timur dan selatan,” ungkapnya.

Selain wisata, ajang wisata olahraga balap sepeda ini juga akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang dilalui Cycling de Jabar, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kuliner dan oleh-oleh.

Sejumlah desa wisata dan _sport tourism_ di wilayah utara dan timur juga bakal semakin dikenal, seperti kawasan Desa Wisata Cigugur di Kabupaten Kuningan atau wisata sejarah Linggar Jati. (***)

*(Bid IKP/Diskominfo/Humas Jabar, SITUS RESMI PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN)

Kabupaten

Kunjungi Buleleng, Menteri Azwar Anas Minta Kinerja ASN Berdampak

Published

8 hours ago

21 May, 2024

goindonesia1

Menteri Azwar Anas saat mengunjungi Buleleng (Foto : @bulelengkab.go.id)

Buleleng, goindonesia.co – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) RI, Abdullah Azwar Anas beserta rombongan berkunjung ke Kabupaten Buleleng dalam rangka memberikan motivasi dan inspirasi kepada aparatur sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk berkinerja berdampak kepada masyarakat melalui digitalisasi.

Bertempat di Gedung Kesenian Gde Manik Singaraja, Senin, (20/5), Menpan RB yang akrab disapa Anas itu berkunjung ke Buleleng bukan semata-mata ingin melihat geliat pembangunan, namun lebih kepada pemberian motivasi dan cara kerja pemerintahan yang mengedepankan pelayanan efektif dan efisien kepada masyarakat.

Menteri Anas menyampaikan menurut evaluasinya reformasi birokrasi Pemkab Buleleng itu sudah bagus berdasarkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) kategori B. “Buleleng SAKIP-nya adalah B, brarti sudah bagus. Namun diharapkan ini bisa ditingkatkan lagi agar Buleleng bisa menjadi kabupaten yang bukan hanya pembangunan fisiknya bagus tapi pelayannya juga memuaskan untuk masyarakat,” terangnya.

Menpan Anas juga memberikan apresiasi kepada Pemkab Buleleng atas capaian reformasi birokrasi (RB) tahun 2023 sebesar 80,56 dengan kategori A atau memuaskan. Berdasarkan data, pihaknya menerangkan capaian RB tersebut jauh lebih tinggi dari nilai rata-rata kabupaten/kota Nasional yakni sebesar 59,32. Terkait itu, pihaknya meminta seluruh ASN Pemkab Buleleng mulai merubah paradigma pembangunan dengan bergerak untuk reformasi birokrasi berdampak.

“Ke depan kita tidak boleh lagi bekerja dengan banyak tumpukan kertas, bekerja lebih lincah dan cepat serta wajib menjalankan program berbasis kebutuhan masyarakat, seperti halnya kemiskinan, inflasi, kesehatan dan pendidikan. Saatnya merubah paradigma pembangunan,” tegas Menpan Anas.

Sementara itu, dalam sambutan selamat datang Penjabat (Pj.) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Menpan Anas atas kesediaanya mengunjungi Buleleng ditengah-tengah kesibukan yang begitu padat. Menurutnya kedatangan seorang menteri ke Buleleng merupakan suatu kehormatan bagi ASN Buleleng, semoga dapat memberikan motivasi dan inspirasi bagi peningkatan kinerja pegawai Pemkab Buleleng.

“Hari ini kami hadir menyambut Bapak Menteri penuh antusias, ada 700 lebih ASN disini. Kami sangat berharap Bapak sedia memberikan motivasi dan inspirasi kepada kami untuk ke depannya dapat berkinerja lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Pj. Lihadnyana.

Selain itu, pihaknya juga menyampaikan bahwasannya Pemkab Buleleng telah melakukan berbagai program pembangunan yang berpedoman kepada arahan Menpan-RB sebelumnya. Seperti halnya tata kelola birokrasi Pemkab Buleleng diarahkan untuk memberikan dampak yang luas. Seluruh ASN selalu didorong untuk aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami telah membangun mall pelayanan publik di lantai III Pasar Banyuasri untuk memberikan pelayanan sekaligus dalam satu tempat. MPP ini kami bangun berdasarkan komitmen, integrasi, dan kerjasama,” ujarnya.

Ditambahkan, keberadaan MPP di Pasar Banyuasri nantinya akan dikembangkan lebih baik lagi guna memberikan pelayanan yang jauh lebih berkualitas, seperti halnya menjalankan program MPP mobile. Pj. Lihadnyana menyebutkan nanti akan ada armada khusus untuk mobilitas pelayanan MPP ke desa-desa sampai dengan ke pelosok wilayah Kabupaten Buleleng. (***)

*Pemerintah Kabupaten Buleleng

Kabupaten

Ramp Check Kendaraan Wisata Upaya Antisipasi Kecelakaan

Published

17 hours ago

20 May, 2024

goindonesia1

Satlantas Polres Demak bersama Dokkes Polres Demak, Jasa Raharja, dan Dinas Perhubungan, melakukan pemeriksaan kelaikan (ramp check) kendaraan pariwisata (bus) yang sedang berhenti di area parkir Pariwisata Kadilangu (Foto : @www.demakkab.go.id)

Demak, goindonesia.co – Untuk meminimalkan risiko kecelakaan, Satlantas Polres Demak bersama Dokkes Polres Demak, Jasa Raharja, dan Dinas Perhubungan, melakukan pemeriksaan kelaikan (ramp check) kendaraan pariwisata (bus) yang sedang berhenti di area parkir Pariwisata Kadilangu.

“Pengecekan akan kami lakukan secara rutin dan komprehensif, baik dari aspek kelaikan kendaraan maupun kesehatan sopir bus wisata itu sendiri”, kata Kasatlantas AKP Lingga.

Dalam kegiatan tersebut, petugas memeriksa komponen kendaraan, termasuk mesin, lampu, spion, alur ban, sistem pengereman, dan sistem kemudi. Selain itu, mereka juga memeriksa sarana penunjang keselamatan seperti P3K, APAR (Alat Pemadam Api Ringan), dan alat pemecah kaca darurat, serta kelengkapan administrasi kendaraan.

“Sementara untuk pengemudi, pemeriksaan meliputi kesehatan mereka, memastikan tidak sedang dalam pengaruh minuman keras atau narkoba, memiliki SIM yang sesuai dengan kendaraan yang dikemudikan, dan pemahaman tentang tertib berlalu lintas”, tutup AKP Lingga. (***)

*Pemerintahan Kabupaten Demak