Connect with us

Berita Kota

Pemprov DKI dan Korlantas Polri Siap Bentuk Satgas untuk Merazia Kendaraan Belum Uji Emisi

Published

on

Forum Group Discussion Upaya Perbaikan Udara dari Sektor Transportasi di Kantor Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jumat (11/8)/Ist

Jakarta, goindonesia.co – Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Perhubungan (Dishub) akan membentuk satuan tugas (Satgas) untuk melakukan razia dan memberikan sanksi kepada pemilik kendaraan bermotor yang belum melaksanakan uji emisi.

Rencana ini disampaikan pada Forum Group Discussion (FGD) Upaya Perbaikan Udara dari Sektor Transportasi di Kantor Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta, pada Jumat (11/8).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan, DLH sudah menggalakkan uji emisi di Jakarta sejak 2020.

“Pergub Nomor 66 Tahun 2020 mengamanatkan kami untuk melaksanakan uji emisi menyeluruh. Ini amanat publik untuk terus menjaga kualitas udara di Jakarta,” ujar Asep dalam Siaran Pers Pemprov DKI Jakarta.

Ia melanjutkan, perlu adanya langkah konkret agar warga Jakarta yang memiliki kendaraan bermotor melaksanakan uji emisi secara masif.

“Kami akan godok mekanisme pembentukan satuan tugas dengan Korlantas Polri, Polda Metro Jaya, dan Dishub agar mempercepat pengendalian sumber emisi bergerak,” katanya.

Asep berharap, nantinya, sistem uji emisi yang dimiliki oleh DLH bisa langsung terkoneksi dengan sistem tilang elektronik milik Kepolisian RI.

“Kita kawinkan data uji emisi kita dengan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) Polri. Supaya nanti ketahuan juga kalau kena tilang dia belum uji emisi, jadi double sanksinya,” tutur Asep.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Seksi Penetapan Standar Penegakan Pelanggaran Korlantas Polri Kompol Eko Rubiyanto mengatakan, Korlantas siap bekerja sama untuk membantu Pemprov DKI Jakarta dalam mengendalikan pencemaran udara dengan pendekatan persuasif kepada warga Jakarta.

“Kami memiliki opsi untuk memerintahkan setiap satuan lalu lintas di semua Polsek di wilayah Polda Metro untuk bekerja sama dengan DLH dan Dishub menertibkan kendaraan yang belum melakukan uji emisi,” ujar Eko.

Eko menambahkan bahwa konsep penertiban ini nantinya akan seperti operasi pada kendaraan yang belum membayar pajak.

“Konsepnya kurang lebih sama dengan operasi yang bekerja sama dengan Bapenda/Samsat yang sudah kami lakukan saat ini,” tambahnya.

Lebih lanjut, Eko menjelaskan bahwa Polisi akan menegur pemilik kendaraan yang belum melakukan uji emisi dan mengarahkan untuk melakukan uji emisi di tempat yang telah disediakan oleh DLH dan Dishub.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Sigit Reliantoro menyebutkan, berdasarkan kajian yang dilakukan oleh berbagai pihak, sektor transportasi adalah penyumbang emisi terbanyak di Indonesia.

“Sektor transportasi menjadi penyumbang sumber emisi terbanyak di Indonesia, 44 persen emisi dihasilkan dari mobilitas kendaraan bermotor. Kita harus bersinergi untuk menanggulanginya,” ujar Sigit.

Ia pun membandingkan kondisi di beberapa negara yang bisa menurunkan emisi dari sektor transportasi.

“Salah satunya adalah Bangkok, yang asalnya berada di peringkat satu, kini Bangkok berhasil turun ke peringkat 20 di seluruh dunia. Kita berharap juga demikian,” imbuhnya.

Regulasi Penegakan Hukum

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin menyebut, razia kendaraan bermotor yang belum melakukan uji emisi sudah berada di level darurat, karena beban emisi di Jakarta sudah terlampau berat.

“Sebetulnya, razia emisi kendaraan ini merupakan amanat perundangan yang terabaikan. Maka, razia harus difokuskan terlebih dulu ke kendaraan bermotor,” ungkapnya.

Adapun regulasi terkait razia kendaraan bermotor sebagai penyumbang emisi terbesar sudah diamanatkan dalam undang-undang, seperti Pasal 209 sampai Pasal 213 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hingga Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Terakhir, ia memberikan saran kepada Pemprov DKI agar segera merazia kendaraan bermotor yang menambah beban emisi di Jakarta.

“Razia tidak perlu dilakukan setiap hari, cukup tiga bulan sekali. Ini akan membuat masyarakat lebih rajin memperbaiki kendaraannya,” tutupnya.

Pada kesempatan yang sama, Senior Country Coordinator Vital Strategies Imelda Maidir mengamplikasi urgensi penegakan sanksi gas buang kendaraan bermotor sebagai  strategi ‘low-hanging fruit‘.

“Uji emisi berkala dengan standar Euro 2 dapat menurunkan rata-rata 1,6 mg/m3 dan maksimum 5,7 mg/m3 konsentrasi udara ambien dan berkontribusi sebesar 32% terhadap target penurunan emisi 2030,” tandasnya. (***)

*@www.beritajakarta.id

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita Kota

Rumaket 2024 Integrasikan Peran Perempuan dan Warisan Budaya

Published

on

Pemukulan kenong oleh Sekda Pemkot Yogyakarta Aman Yuriadijaya dan Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Restu Gunawan, menandai penutupan kegiatan Rumaket 2024. (Foto : @warta.jogjakota.go.id)

Umbulharjo, goindonesia.co – Kegiatan budaya Ruang Ketemu Masyarakat (Rumaket) 2024 yang digelar Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Kebudayaan selama sepekan ditutup Rabu (15/5/2024) malam di Taman Budaya Embung Giwangan. Sesuai tema, Rumaket 2024  yakni Kuasa Wanita Jawa, rangkaian kegiatan lebih banyak menonjolkan peran-peran perempuan yang diintegrasikan dengan warisan budaya.

Penutupan rangkaian acara Rumaket 2024 ditandai dengan pemukulan kenong. Kegiatan penutupan juga dimeriahkan dengan pertunjukan Kampung Menari dari Kemantren Umbulharjo dan Kotagede serta pentas musik etnik. Selain itu diisi dengan sarasehan Kuasa Wanita Jawa.

“Tahun ini mengambil tema Kuasa Wanita Jawa. Sebenarnya kita ingin lebih menonjolkan peran perempuan-perempuan atau wanita dalam banyak aktivitas di kehidupan masyarakat,” kata Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta Yetti Martanti saat penutupan Rumaket 2024.

Kegiatan Rumaket merupakan kolaborasi dari komunitas, paguyuban dan masyarakat Kota Yogyakarta untuk melakukan kerja-kerja budaya. Rangkaian Rumaket 2024 diisi dengan berbagai acara antara lain seminar, pameran Kuasa Wanita Jawa, talkshow,  dan pertunjukan kolaborasi wayang Srikandhi Mahaguru.

Yetti menyatakan Rumaket 2024 ingin menghadirkan warisan budaya yang diintegrasikan dengan banyak hal terkait peran perempuan. Dicontohkan dari simbolisasi wayang, batik dan keris. “Kita ingin mengintegrasikan bagaimana peran-peran perempuan disimbolkan dalam media-media warisan budaya,” ujarnya.

Sementara itu Sekda Pemkot Yogyakarta Aman Yuriadijaya yang menjadi narasumber sarasehan melihat wanita secara proporsional yang lengkap. Wanita itu dari kata wani nata, wani ditata dan wani tata.  Melihat dari proporsionalisasi konsep dan fungsi tetapi lengkap.

“Pemkot Yogya sudah memfasilitasi perencanaan pembangunan berbasis gender. Perencanaan pembangunan berbasis gender adalah cara kita untuk memastikan seluruh unsur yang memberi ruang soal-soal gender ini terwujud dalam program dan kegiatan,” terang Aman.
Pihaknya menegaskan indeks pembangunan manuasia  (IPM) Kota Yogya nomor satu di Indonesia. Menurutnya IPM sebagai ukuran kualitas hidup maka unsur pendidikan dan kesehatan mendominasi. Peran wanita paling besar di sektor kesehatan dan pendidikan sebagai kontributor utama IPM.

Sedangkan Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Restu Gunawan mengapresiasi kegiatan Rumaket dan penampilan Kampung Menari. Termasuk menjadikan ruang publik untuk kegiatan budaya masyarakat. Mengingat tidak banyak daerah yang memiliki program kegiatan tersebut. Pihaknya berharap kegiatan seperti Rumaket bisa menular ke daerah lain.

“Tema Kuasa Wanita Jawa ini mendorong untuk mengubah mindset wanita bukan sebagai objek tapi sebagai subyek. Bagaimana menempatkan perempuan sebagai tokoh yang berperan. Dalam wayang ada tokoh Srikandi dengan senjata panah untuk membentengi diri. Memang masyarakat Jawa mendambakan istri atau perempuan itu adalah orang yang cerdas, pintar dan cepat tanggap bukan yang lemah,” pungkas Gunawan saat menjadi narasumber sarasehan.(***)

*Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta

Continue Reading

Berita Kota

Toko Material di Baktijaya Terbakar, Kerugian Ditaksir Capai Rp3 Miliar

Published

on

Petugas Damkar Kota Depok saat memadamkan api yang membakar Toko Material Ratna di Kelurahan Baktijaya, Rabu (15/05/24). (Foto: Dokumentasi Damkar Depok, @berita.depok.go.id)

Depok, goindonesia.co – Toko Material Ratna di Jalan Cimanuk Raya Ujung Nomor 7 Kampung Bojong RT 06 RW 20, Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya, terbakar pada Rabu (15/05/24) siang. 

Akibat peristiwa tersebut, kerugian materil ditaksir mencapai Rp 3 Miliar.

“Kebakaran tersebut diduga karena kegagalan instalasi listrik. Adapun kerugiannya mencapai Rp 3 Miliar, sebab luas area yang terbakar sebesar 2.000 meter persegi,” tutur Kepala Seksi Penyelamatan Kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Kota Depok, Tesy Haryati, kepada berita.depok.go.id, Kamis (16/05/24). 

Tidak hanya kerugian secara materil, kebakaran tersebut juga mengakibatkan satu orang mengalami luka bakar ringan. 

“Ada satu orang luka ringan, melepuh terkena tetesan torn yang terbakar,” ungkapnya. 

Sementara itu, Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Depok berhasil memadamkan api yang membakar toko material Ratna dengan menerjunkan 40 personel. 

Membutuhkan kurang lebih tiga jam api yang membakar hampir seluruh isi toko tersebut berhasil dipadamkan.  

“Sehingga dapat meminimalisir kerugian nyawa dan materi dengan penanganan awal yang dilakukan,” tandasnya. (***)

*Website Berita Resmi Pemerintah Kota Depok

Continue Reading

Berita Kota

Depok Wakili Jabar di Apresiasi Kampung KB Terbaik Tingkat Nasional, Wali Kota: Doakan Kami

Published

on

Wali Kota Depok, Mohammad Idris bersama Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Elly Farida menerima kunjungan Tim Rechecking Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Tingkat Nasional Tahun 2024 di RW 19 Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya (Foto:Diskominfo, @berita.depok.go.id)

Depok, goindonesia.co – Kedatangan Tim Rechecking Apresiasi Kampung KB dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) di Sekretariat RW 19, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok disambut baik oleh Wali Kota Depok, Mohammad Idris dan Perangkat Daerah terkait.

Tim rechecking hadir untuk menilai Kampung Keluarga Berkualitas (KB) RW 19, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, yang mewakili Jawa Barat (Jabar) dalam kompetisi Apresiasi Kampung KB Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2024.

Wali Kota Depok, Mohammad Idris, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Jabar yang sudah mempercayakan Kota Depok sebagai perwakilan di ajang nasional. 

“Mudah-mudahan hasil rechecking ini baik dan sesuai dengan dokumen yang telah kami berikan dan disampaikan dalam wawancara,” katanya, usai menerima Tim Rechecking Apresiasi Kampung KB tersebut, Selasa (14/05/24).

Ia berharap penilaian Kampung KB di tingkat nasional ini dapat menjadi motivasi bagi Kota Depok dan seluruh masyarakat Jawa Barat.

“Harapan kami, ini menjadi motivasi bagi kami sendiri dan untuk seluruh masyarakat Jawa Barat. Tetap semangat dan doakan kami untuk bisa maju ke babak selanjutnya,” ujar Kiai Idris, sapaan akrabnya.

Sejak awal menjabat, Kiai Idris menyadari tingginya tingkat kerentanan hidup keluarga di Depok. Namun, melalui program Ketahanan Keluarga yang diatur dalam peraturan daerah, program Kampung KB terus berkembang setiap tahunnya. Dimulai dari tingkat RT, RW, dan kini, dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, program ini telah ditingkatkan hingga kelurahan.

“Komitmen ini telah dilaksanakan oleh seluruh kelurahan di Kota Depok,” ujarnya.

“Anggaran telah disalurkan ke masyarakat untuk mendukung program pemberdayaan ini. Kami optimis dengan hasil yang terbaik. Meski apapun hasilnya nanti, itu adalah bonus,” sambung Kiai Idris.

Dia pun menekankan optimisme Kota Depok untuk meraih penghargaan tertinggi, sehingga dapat menginspirasi daerah lain untuk meningkatkan ketahanan keluarga melalui program Kampung KB.

“Saya selalu mengibaratkan kerja-kerja kota ini seperti jam dinding, yang berfungsi sebagai penunjuk waktu jika semuanya bergerak,” ujarnya.

“Terkadang yang terlihat hanya Wali Kotanya, seperti jarum pendek yang menunjukkan jam. Namun, jarum kecil yang bergerak di dalam jam dinding itu adalah komponen penting, tanpa itu Wali Kota tidak bisa tampil,” tutur Kiai Idris.

“Kita dalam hidup bernegara ini bersama-sama, tidak ada yang merasa paling hebat, paling berjasa, atau paling pintar,” terangnya.

“Mudah-mudahan semua ini dapat menginspirasi kita untuk terus melakukan hal-hal terbaik untuk bangsa dan negara kita,” tutup Kiai Idris. (***)

*Website Berita Resmi Pemerintah Kota Depok

Continue Reading

Trending