Connect with us

JABODETABEK

Selain Vaksinasi Polio Serentak, Iwan Setiawan Akan Bentuk Satgas Polio Untuk Cegah Kasus Polio di Kabupaten Bogor

Published

on

Iwan Setiawan saat menghadiri acara SUB Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Tingkat Kabupaten Bogor Tahun 2023, di Posyandu Asri 1 Perumahan Bogor Asri, Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Senin (3/4/23) (Foto : @bogorkab.go.id)

Cibinong, goindonesia.co – Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan menegaskan bahwa dirinya telah membentuk satgas atau tim khusus penanganan polio dari tingkat kabupaten hingga desa, guna mencegah terjadinya kasus polio di Kabupaten Bogor. Serta mendorong suksesi pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) di Kabupaten Bogor. Hal itu disampaikan Iwan Setiawan saat menghadiri acara SUB Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Tingkat Kabupaten Bogor Tahun 2023, di Posyandu Asri 1 Perumahan Bogor Asri, Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Senin (3/4/23).

“Untuk menguatkan keseriusan penanganan Polio ini, kita akan buat satu tim khusus atau satgas penanganan Polio. Karena di Jabar juga ada tim khususnya, kita juga akan bentuk satgas supaya tugasnya jelas, Dinas Kesehatan sebagai sekretarisnya.

Sebagaimana diketahui, kegiatan vaksinasi Polio serentak di Kabupaten Bogor dilaksanakan sebagai tindak lanjut surat edaran dari Kementerian Kesehatan tahun 2023 tentang pelaksanaan crash dalam rangka pencegahan penularan virus Polio. Sehubung adanya Kejadian Luar Biasa (KLB) kasus Polio terhadap tujuh anak pada 14 Maret 2023 di Purwakarta.

Lanjut Iwan Setiawan menuturkan, meskipun di Kabupaten Bogor tidak ditemukan kasus Polio tetapi keseriusan penanganan pencegahan Polio itu dilaksanakan secara optimal salah satunya melalui kegiatan vaksinasi Polio serentak yang dilakukan di 101 puskesmas dan 5.000 lebih posyandu yang tersebar di Kabupaten Bogor.

“Hari ini vaksinasi Polio serentak dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Bogor, dengan melibatkan tim nakes dari Dinkes Kabupaten Bogor, kader posyandu, PKK, Dinas Pendidikan serta organisasi lainnya,” jelas Iwan Setiawan.

Dalam kesempatan ini, Iwan Setiawan meminta kepada seluruh camat, lurah, kades, dinas dan masyarakat aktif sosialisasikan kegiatan vaksinasi Polio serentak ini kepada masyarakat.

“Jangan sampai ada yang terlewat, kita harus menyusur seluruh bayi-bayi yang ada di Kabupaten Bogor, kita ajak, kita sosialisasikan, kita edukasi bilamana ada orang tua yang tidak mau, kita paksa harus mau karena Polio ini cukup seram juga dampaknya, pertumbuhannya tidak normal dan yang paling bahaya itu terkena kelumpuhan sejak kecil” terang Plt. Bupati Bogor.

Selanjutnya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Mike Kaltarina mengatakan, Pekan Imunisasi Nasional (PIN) serentak dilakukan di seluruh fasilitas kesehatan, puskesmas dan posyandu di Kabupaten Bogor. Dengan sasaran vaksinasi Polio diberikan kepada balita berusia 0-59 bulan atau 0-5 tahun, dengan target 542.530 anak, yang akan dilaksanakan selama dua putaran, putaran pertama 14 Maret 2023 dan putaran kedua akan kembali dilaksanakan pada Mei 2023.

“Kami harap semua keluarga yang mempunyai putra dan putri usia 0-59 bulan dan tidak atau belum melaksanakan vaksinasi Polio dapat berkunjung ke fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Bogor di puskesmas dan posyandu. Alhamdulillah untuk Kabupaten Bogor sampai saat ini Dinas Kesehatan tidak menemukan kasus polio,” pungkasnya.

Turut hadir mendampingi Plt. Bupati Bogor yakni Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Camat Cibinong dan Ketua TP PKK Kabupaten Bogor. (***)

*Tim Komunikasi Publik/Diskominfo Kabupaten Bogor

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

JABODETABEK

Cegah Kekerasan dalam Keluarga, Kemenko PMK Gandeng DP3AP2KB Kota Depok

Published

on

Rapat Koordinasi Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Dalam Keluarga di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (31/01/24) pagi. (Foto:JD 08, @berita.depok.go.id)

Depok, goindonesia.co – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Depok melakukan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). 

Koordinasi dilakukan untuk penanganan serta pencegahan kekerasan dalam keluarga yang tersebar di setiap wilayah.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kemenko PMK Woro Srihastuti Sulistyaningrum menyebut, akhir-akhir ini terdapat banyak kasus kekerasan dalam keluarga yang dilakukan oleh orang

terdekat, antara lain Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sosial, ekonomi, kesehatan mental, dan kasus pembunuhan.

“Untuk itu, perlu mendapatkan perhatian serius dan upaya terintegrasi lintas kementerian atau lembaga

dan perangkat daerah (PD) untuk penanganan kasus dan mengantisipasi agar hal itu tidak terulang. Kami undang DP2AP2KB Kota Depok juga untuk melakukan pemaparan,” ujarnya, usai kegiatan Koordinasi Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Dalam Keluarga di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (31/01/24) pagi.

Dikatakannya, kolaborasi perlu diperkuat dalam rangka meningkatkan ketangguhan keluarga menghadapi dinamika pernikahan. 

Tujuan lainnya adalah mendapatkan data dan informasi terkait kasus-kasus yang melibatkan keluarga sebagai korban, serta mengidentifikasi permasalahan dan penyebab kasus-kasus kekerasan dalam keluarga.

“Kami juga ingin tahu program dan kegiatan yang telah dan akan dilakukan kementerian atau lembaga dan PD terkait dalam penanganan kasus kekerasan,” katanya.

“Kota Depok kami nilai penuh dengan masalah yang kompleks, namun bisa teratasi melalui program-program yang ada. Kami rasa ini bisa menjadi contoh untuk wilayah lain,” terangnya.

Sementara itu, Kepala DP3AP2KB Nessi Annisa Handari menuturkan, dalam penanganan kasus, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memiliki berbagai program, salah satunya melakukan penguatan kelembagaan. Seperti, dengan Puspaga Harmoni, Forum Anak dan Forum Genre dan lain-lain. 

“Program ini kami paparkan termasuk cara pencegahan serta penanganan. Output dari kegiatan ini yaitu merumuskan program yang saat ini sudah ada untuk dievaluasi dan ditingkatkan,” tambah Nessi.

Menurutnya, kolaborasi perlu dilakukan agar ada kesamaan tujuan yaitu untuk menekan kasus kekerasan.

“Dengan dukungan yang luar biasa dari Kemenko PMK kepada kasus kekerasan perempuan dan anak yang terjadi, harapannya adalah rumusan ini bisa menjadi acuan untuk melakukan berbagai program penanganan dan pencegahan kasus kekerasan di daerah,” tutupnya. (***)

*@berita.depok.go.id

Continue Reading

JABODETABEK

Wali Kota Depok Imbau Warga Galakan PHBS Hadapi Lonjakan Covid-19

Published

on

Wali Kota Depok, Mohammad Idris. (Foto : JD01/Diskominfo, @berita.depok.go.id

Depok, goindonesia.co – Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengimbau masyarakat untuk menggalakkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) demi menghadapi Coronavirus atau Covid-19 yang kembali merebak.

KIai Idris, sapaan akrab Wali Kota Depok, Mohammad Idris menyampaikan, Covid-19 kembali meningkat di Kota Depok, yang terjadi pada pekan terakhir Desember 2023.

“Tetap menjaga kesehatan dan PHBS secara sadar,” ujar Kiai Idris, usai menghadiri rapat paripurna DPRD Depok, Selasa (02/01/24).

Dikatakannya, bagi warga yang sakit khususnya flu diharapkan menggunakan masker agar tidak terjadi penularan.

“Misal yang sakit atau flu, diwajibkan untuk menggunakan masker, kita sudah membuat aturan terkait prosedur menjaga kesehatan dan PHBS,” ujarnya.

“Memang peningkatannya itu khususnya minggu kemarin sangat signifikanlah, dari 100 ke 300 (warga terkena Covid-19), tetapi memang semuanya melakukan isolasi mandiri,” ujarnya.

Dia menambahkan, mengenai lonjakan kasus Covid-19 tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan mengambil langkah cepat untuk pengendalian kasus.

“Kami akan rapatkan, dan saya akan keluarkan surat edaran,” tandasnya. (***)

Website Berita Resmi Pemerintah Kota Depok, @berita.depok.go.id

Continue Reading

JABODETABEK

Turunkan AKI AKB Dinkes Depok Adakan Pertemuan dengan Puskesmas dan RS

Published

on

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinkes Kota Depok, Zakiah saat membuka kegiatan Monitoring dan Evaluasi Maternal Perinatal Death Notification (MPDN) secara virtual, Rabu (07/12/23). (Foto: Dokumentasi Dinkes Depok)

Depok, goindonesia.co – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok hari ini mengadakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Maternal Perinatal Death Notification (MPDN). Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan dari Puskesmas dan Rumah Sakit (RS) se-Kota Depok.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinkes Kota Depok, Zakiah mengatakan, pertemuan tersebut dilakukan untuk memantau penggunaan MPDN di Kota Depok yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes). Serta meningkatkan kapasitas petugas dalam pemanfaatan MPDN.

“Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi, karena MPDN dapat mengurangi underreported kematian ibu dan neonatal,” tuturnya kepada berita.depok.go.id, Rabu (06/12/23). 

Zakiah menambahkan, MPDN telah digunakan di Kota Depok sejak tahun 2017. Dimana setiap tahunnya MPDN semakin mengalami perbaikan dan peningkatan. 

Dengan tercatatnya angka kematian ibu dan neonatal, imbuhnya, maka dapat dilakukan analisis dan mitigasi pencegahan. Sehingga dapat menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) yang merupakan salah satu indikator Kota Sehat di Kota Depok. 

“Harapan kedepannya dapat terus menghasilkan rekomendasi dan aksi ataupun respon yang tepat dalam menurunkan angka kematian ibu dan anak,” tandasnya. (***)

*Website Berita Resmi Pemerintah Kota Depok.

Continue Reading

Trending