Connect with us

Berita Provinsi

22.000 Petani Tembakau di Lamongan Terima Jaminan Sosial

Published

on

Foto; Dok. Humas Pemkab Lamongan

Lamongan, goindonesia.co – Guna memberikan rasa aman dan kenyamanan saat bekerja, Pemerintah Kabupaten Lamongan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk 22.000 petani tembakau di 8 kecamatan.

ke 22.0000 petani tembakau penerima perlindungan sosial ketenagakerjana tersebut tersebar beberapa kecamatan. Yaitu di Kecamatan Modo 5484, Kecamatan Bluluk 3829, Kecamatan Ngimbang 5239, Kecamatan Mantup 406, Kecamatan Sukorame 535, Kecamatan Sambeng 4265, Kecamatan Kedungpring 1935, dan Kecamatan Sugio 307. 

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, saat acara Penyerahan Perlindungan jaminan Sosial, di Pendopo Lokatantra Kabupaten Lamongan, Rabu (29/3), berharap dengan diberikannya jaminan sosial melalui sumber dana bagi hasil – cukai hasil tembakau (DBH-CHT) Tahun 2023, dapat menjadi harapan sekaligus perlindungan melanjutkan kehidupan bagi petani dan keluarga petani tembakau. 

“Kami punya pikiran bahwa BPJS Ketenagakerjaan ini memberikan sebuah harapan bagi para pekerja, untuk terus melanjutkan kehidupannya dengan perlindungan sosial dari pemerintah, dengan ide itu kemarin saya berpikiran bahwa petani juga perlu diberikan asuransi BPJS Ketenagakerjaan dengan dimulai dari petani tembakau yang resikonya juga tidak kalah dengan resiko pekerjaan di profesi-profesi yang lain,” ucap Bapak Pengayom Petani Tembakau Lamongan. 

Menutut Pak Yes, dengan diberikannya jaminan sosial tersebut, akan turut memberikan dampak positif pada peningkatnya produktivitas hasil pertanian tembakau.

“Saya yakin produktivitas pertanian khususnya tembakau ini akan meningkat, karena para petani tembakau dengan perlindungan ini akan merasa lebih aman lebih nyaman dan membuat petani semangat bekerja yang nanti berseiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan,” tambah Pak Yes.  

Melihat langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menjamin petani tembakau melalui DBH-CHT, Direktur Dana Transfer Umum Dirjen Perimbangan Kementrian Keuangan RI Tohjaya mengapresiasi langkah preventif Pemkab Lamongan. Terlebih, Lamongan menjadi daerah pertama yang telah menyalurkan dana DBH-CHT tahun 2023, secara nasional.

“Dalam konteks desain penggunaan kebijakan penggunaan DBH-CHT itu dimungkinkan adanya fleksibilitas, dan luar biasanya sekali ini Pak Bupati Lamongan, tetap menggunakan atau memanfaatkan ruang fleksibilitas tersebut untuk dapat dirasakan oleh petani tembakau, ruang fleksibilitas itu bisa untuk apa aja, tapi tetap di sini Bupati Lamongan tetap mengutameakan petani tembakau jadi luar biasa sekali dan untuk itulah kami sangat berterima kasih dan menyampaikan apresiasi bahwa desain kebijakan penggunaan DBH-CHT di Lamongan apapun bentuk penggunaannya, prioritas menerima manfaatnya tetap petani tembakau,” ujarnya.

Sependapat dengan Tohjaya, Kepala Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur Hadi Purnomo mengungkapkan, saat ini masih banyak daerah yang belum menyadari akan pentingnya jaminan sosial untuk diberikan ke petani tembakau. 

“Ini pertama DBH-CHT tahun 2023 bisa diberikan petani secara lansung, banyak orang yang tidak sadar, dana ini diberikan dalam bentuk jaminan sosial, padahal resiko dalam bertani bukan hanya hasilnya saja, hasil bisa bagus kalau orangnya produktif, terlindungi kalau ada resiko atau kecelakaan kerja, orangnya sakit mereka dapat uangnya dari mana untuk berobat, bisa-bisa mereka ini berhutang,” ujarnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan, Moch Wahyudi, dalam laporannya mengungkapkan, Jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan untuk menindungi 22.000 petani tembakau bersumber DBH-CHT tahun 2023 sebesar 2,2 miliar. Dengan dana tersebut petani akan tercover biaya premi 16.800 selama 6 bulan. Selain itu, Whayudi membeberkan, di tahun 2024 DBH-CHT direncanakan akan di alokasikan untuk perlindungan terhadap tanaman tembakau melalui si pelindungku.(***)

*Dinas Kominfo Pempro Jawa Timur, @kominfo.jatimprov.go.id

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita Provinsi

Pj Gubernur Sumut Serahkan Penghargaan Lingkungan Hidup kepada 227 Perusahaan

Published

on

Penyerahan Pengahargaan Lingkungan Hidup 2023 oleh Pj Gubernur Sumut Hassanudin tersebut berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan (Foto : @sumutprov.go.id)

Medan, goindonesia.co – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin menyerahkan Penghargaan Lingkungan Hidup kepada 227 perusahaan yang ada di Sumut. Pemberian penghargaan diharapkan dapat membawa manfaat yang besar dari lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Acara Penyerahan Pengahargaan Lingkungan Hidup 2023 oleh Pj Gubernur Sumut Hassanudin tersebut berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Jumat (3/5).

“Dalam rangka penyerahan penghargaan dan dua hasil evaluasi Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) tahun 2023, Program Kampung Iklim (Proklim) dan sekolah berbudaya lingkungan hidup Provinsi Sumatera Utara (Adiwiyata) tahun 2023 diharapkan dapat meningkatkan kapasitas daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menjunjung pencapaian sasaran prioritas nasional yang di dalamnya berupa pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama, pengawasan ketaatan, pengendalian pencemaran air limbah, emisi, dan limbah B3,” kata Pj Gubernur Hassanudin.

Menurut Hassanudin, pemberian penghargaan tersebut juga dapat menghentikan pencemaran lingkungan pada air, udara, sampah dan limbah B3, dan kerusakan lingkungan di daerah aliran sungai (DAS). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga terus mendorong dunia usaha meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungannya, terus berkembang dan mengalami proses perbaikan secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

“Setelah konsep life cycle analysis, inovasi sosial, dan social return on investment (Sroi), tahun ini proper mengimplementasikan konsep green leadership dalam kriteria penilaiannya, dan upaya pengendalian emisi gas rumah kaca dilaksanakan melalui Program Kampung Iklim dengan target sebesar 20.000 kampung sampai tahun 2024 di seluruh Indonesia, sesuai arahan Bapak Presiden,” ucapnya.

Ia mengimbau, agar ada upaya sistematis dan serius sebagai tambahan agar masing-masing perusahaan dapat melaporkan beban pencemaran air, udara dan limbah B3 yang dapat direduksi melalui kegiatan proper, serta melaporkan juga realisasi dana CSR, sebagai upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial, ekonomi daerah dan masyarakat sekitar perusahaan.

“Bukan hanya reward saja yang diberikan, tapi ada juga target dan punish. Apalagi sudah pada grade merah dan hitam. Kami mengucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu sekalian, yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup pada usaha atau kegiatan masing-masing. Kami sangat berharap adanya kerja sama yang baik untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup, sehingga dapat memberikan nilai positif terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan di Provinsi Sumatera Utara,” ujarnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut Yuliani Siregar mengatakan, pelaksanaan Proper dan Adiwiyata ini fokus kepada pembinaan, pengawasan dan evaluasi ketaatan perusahaan dan menerapkan praktik- praktik baik dan perilaku ramah lingkungan hidup di sekolah dan sekitar sekolah. Dalam hal ini, katanya, mereka juga melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah.

“Maksud dan tujuan dari pelaksanaan proper tahun 2023 ditargetkan untuk melakukan pengawasan terhadap 227 perusahaan, dengan pembagian 188 dilakukan evaluasi secara bersama-sama oleh evaluator proper KLHK RI dan DLHK Sumut. Sebanyak 39 perusahaan ditetapkan proper daerah Provinsi Sumatera Utara (Properda) yang dilakukan evaluasi oleh evaluator proper DLHK Sumut,” ucap Yuliani.

Sementara untuk penilaian sekolah Adiwyata Sumatera Utara dilakukan evaluasi terhadap 27 sekolah dan 2 program kampung iklim (Proklim). Ia mengatakan, Proklim dan Adiwiyata tahun2023 untuk peringkat emas diperoleh oleh dua perusahaan. Mereka adalah perusahaan-perusahaan yang melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan, dan melakukannya dengan upaya pengembangan masyarakat secara berkesinambungan.

Kemudian peringkat hijau diperoleh sebanyak 10 perusahaan. Penghargaan hijau diberikan kepada perusahaan yang melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan, telah mempunyai keanekaragaman hayati.

Selanjutnya adalah peringkat biru sebanyak 159 perusahan yang diberikan kepada perusahaan yang melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peringkat merah ada 49 perusahaan, dan 5 perusahaan peringkat ditangguhkan. Untuk peringkat Adiwiyata Provinsi Sumatera Utara tahun 2023 sebanyak 27 sekolah.

Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Arief S Trinugroho, Kepala Dinas Pendidikan Sumut Abdul Haris Lubis, perwakilan pimpinan sejumlah perusahaan, serta ASN di LHK di lingkungan Provinsi Sumut dan kabupaten/kota. (***)

*Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sumutprov.go.id

Continue Reading

Berita Provinsi

Hadiri Pelantikan Pengurus PMI Kep. Babel, Pj Gubernur Safrizal: Mereka Tergerak Atas Dasar Kemanusiaan

Published

on

Pelantikan Dewan Kehormatan dan Dewan Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Kep. Babel masa bakti 2023-2029, di Gedung Mahligai Rumah Dinas Gubernur Kep. Babel (Foto : @babelprov.go.id)

Pangkalpinang, goindonesia.co – Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) Safrizal ZA, menghadiri pelantikan Dewan Kehormatan dan Dewan Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Kep. Babel masa bakti 2023-2029, di Gedung Mahligai Rumah Dinas Gubernur Kep. Babel, Kamis (2/5/2024).

Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua PMI Pusat yakni Muhammad Jusuf Kalla yang juga merupakan Wakil Presiden RI 2014-2019. Sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Pengurus Pusat PMI dengan Nomor 013/KEP/PP PMI/III/2024 tentang Kepengurusan PMI Kep. Babel masa bakti 2023-2024.

Untuk Dewan Kehormatan diketuai oleh Ibrahim, anggota Datuk Ramli Sutanegara, Andri Nurtito, dan Mikron Antariksa. Untuk Dewan Pengurus PMI diketuai oleh Abdul Fatah, Sekretaris Arbian Eka Putra, dan Bendahara Imam Kusnadi.

“Saya mengucapkan selamat datang di Bangka Belitung dan terima kasih atas dukungan, dan perhatian Bapak kepada PMI Babel. Hingga saat ini PMI Babel dapat berperan, tumbuh, dan berkembang, serta sejajar dengan PMI provinsi lainnya,” ujar Pj. Gubernur Safrizal saat memberikan sambutan.

Dikatakannya, PMI Kep. Babel telah eksis di dalam kegiatan kemanusiaan seiring dengan berdirinya provinsi ini. Para relawan terus bergerak dengan segala upaya bahkan dengan keterbatasan. PMI menurutnya, telah membantu upaya pemerintah dalam hal penyediaan pelayanan darah bagi yang membutuhkan, penanggulangan bencana, wabah, dan aktif membentuk kader-kader PMR di tiap-tiap sekolah, serta korps sukarela di perguruan tinggi, serta tenaga sukarela di tengah masyarakat.

“Mereka tidak dibayar, namun tergerak atas dasar kemanusiaan. Dapat kita rasakan gerakan PMI di Babel disaat ada bencana alam, saat wabah Covid-19, mereka turut ambil bagian dengan terus berkoordinasi dan bantuan dari Markas PMI Pusat,” terangnya.

Dirinya juga menyatakan kebanggaannya atas pilihan para relawan untuk bergabung dengan PMI, karena tidak semua orang mau menyisihkan waktu, dan tenaga untuk bergabung dengan tugas-tugas kemanusiaan ini.

“Di bawah kepemimpinan Bapak Abdul Fatah, PMI Babel telah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Semoga dengan terpilih para pengurus yang baru ini, maka PMI akan lebih maju dan bermanfaat bagi kemanusiaan dan terus bersinergi, serta dapat membantu tugas-tugas pemerintah terutama dalam hal penyediaan darah, penanggulangan bencana, dan tugas kemanusiaan lainnya. Selamat dan sukses kepada segenap pengurus PMI Prov. Kep. Babel dan dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PMI Pusat Jusuf Kalla mengatakan bahwa tugas utama PMI adalah kemanusiaan, membantu sesama apabila mengalami kesulitan, apakah kesulitan karena bencana alam ataupun bencana kemanusiaan dan juga terus menerus tentang kesehatan.

“Itulah tugas Palang Merah, yang dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, dan inilah gerakan masyarakat termasuk yang terbesar di dunia ini. Tidak ada kota di dinia ini yang tidak memiliki palang merah. Dengan kerja sama yang baik dengan pemerintah dan juga tujuannya sama menyejahterakan, membahagiakan masyarakat. Palang merah bekerja saat orang susah, mereka akan siap siaga, itulah tugas kita,” pungkasnya. (***)

*Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Continue Reading

Berita Provinsi

Dukung Journalist Camp, Diskominfo Kalsel : Strategi Untuk Memberikan Literasi Ke Masyarakat

Published

on

Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim (Foto : @kalselprov.go.id)

Banjarbaru, goindonesia.co : Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel menilai peningkatan kompetensi jurnalistik bagi rekan jurnalis muda di Banua sangat penting.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim usai menghadiri pembukaan Journalist Camp ke-4 di Kebun Raya Banua, Banjarbaru, Jum’at (3/5/2024).

Menurutnya, peran rekan jurnalistik sangat penting untuk membantu memberikan literasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait cara menangkal berita bohong atau hoaks.

“Dengan berkumpulnya rekan jurnalis di kegiatan ini, menjadi strategi yang baik untuk memberikan literasi kepada masyarakat agar mereka tidak mudah terpengaruh berita yang tidak jelas dan meneruskanya,” kata Muslim.

Lebih jauh, Muslim menilai tumbuh kembang media online di Banua terus berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir ini.

Tumbuh kembang media ini, lanjutnya, juga harus diimbangi oleh SDM jurnalis yang kompeten dan profesional.

“Dan ini harus digawangi oleh asosiasi media agar rekan jurnalis muda kita betul-betul diberikan pembekalan menjadi jurnalis yang profesional, sehingga bisa memberikan berita yang tepat, dan bersumber yang jelas. Kami di pemerintah sangat mengapresiasi kegiatan ini untuk meningkatkan kompetensi kepada rekan jurnalis muda Banua,” ujar Muslim. (***)

*Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan

Continue Reading

Trending