Connect with us

Berita Provinsi

22.000 Petani Tembakau di Lamongan Terima Jaminan Sosial

Published

on

Foto; Dok. Humas Pemkab Lamongan

Lamongan, goindonesia.co – Guna memberikan rasa aman dan kenyamanan saat bekerja, Pemerintah Kabupaten Lamongan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk 22.000 petani tembakau di 8 kecamatan.

ke 22.0000 petani tembakau penerima perlindungan sosial ketenagakerjana tersebut tersebar beberapa kecamatan. Yaitu di Kecamatan Modo 5484, Kecamatan Bluluk 3829, Kecamatan Ngimbang 5239, Kecamatan Mantup 406, Kecamatan Sukorame 535, Kecamatan Sambeng 4265, Kecamatan Kedungpring 1935, dan Kecamatan Sugio 307. 

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, saat acara Penyerahan Perlindungan jaminan Sosial, di Pendopo Lokatantra Kabupaten Lamongan, Rabu (29/3), berharap dengan diberikannya jaminan sosial melalui sumber dana bagi hasil – cukai hasil tembakau (DBH-CHT) Tahun 2023, dapat menjadi harapan sekaligus perlindungan melanjutkan kehidupan bagi petani dan keluarga petani tembakau. 

“Kami punya pikiran bahwa BPJS Ketenagakerjaan ini memberikan sebuah harapan bagi para pekerja, untuk terus melanjutkan kehidupannya dengan perlindungan sosial dari pemerintah, dengan ide itu kemarin saya berpikiran bahwa petani juga perlu diberikan asuransi BPJS Ketenagakerjaan dengan dimulai dari petani tembakau yang resikonya juga tidak kalah dengan resiko pekerjaan di profesi-profesi yang lain,” ucap Bapak Pengayom Petani Tembakau Lamongan. 

Menutut Pak Yes, dengan diberikannya jaminan sosial tersebut, akan turut memberikan dampak positif pada peningkatnya produktivitas hasil pertanian tembakau.

“Saya yakin produktivitas pertanian khususnya tembakau ini akan meningkat, karena para petani tembakau dengan perlindungan ini akan merasa lebih aman lebih nyaman dan membuat petani semangat bekerja yang nanti berseiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan,” tambah Pak Yes.  

Melihat langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menjamin petani tembakau melalui DBH-CHT, Direktur Dana Transfer Umum Dirjen Perimbangan Kementrian Keuangan RI Tohjaya mengapresiasi langkah preventif Pemkab Lamongan. Terlebih, Lamongan menjadi daerah pertama yang telah menyalurkan dana DBH-CHT tahun 2023, secara nasional.

“Dalam konteks desain penggunaan kebijakan penggunaan DBH-CHT itu dimungkinkan adanya fleksibilitas, dan luar biasanya sekali ini Pak Bupati Lamongan, tetap menggunakan atau memanfaatkan ruang fleksibilitas tersebut untuk dapat dirasakan oleh petani tembakau, ruang fleksibilitas itu bisa untuk apa aja, tapi tetap di sini Bupati Lamongan tetap mengutameakan petani tembakau jadi luar biasa sekali dan untuk itulah kami sangat berterima kasih dan menyampaikan apresiasi bahwa desain kebijakan penggunaan DBH-CHT di Lamongan apapun bentuk penggunaannya, prioritas menerima manfaatnya tetap petani tembakau,” ujarnya.

Sependapat dengan Tohjaya, Kepala Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur Hadi Purnomo mengungkapkan, saat ini masih banyak daerah yang belum menyadari akan pentingnya jaminan sosial untuk diberikan ke petani tembakau. 

“Ini pertama DBH-CHT tahun 2023 bisa diberikan petani secara lansung, banyak orang yang tidak sadar, dana ini diberikan dalam bentuk jaminan sosial, padahal resiko dalam bertani bukan hanya hasilnya saja, hasil bisa bagus kalau orangnya produktif, terlindungi kalau ada resiko atau kecelakaan kerja, orangnya sakit mereka dapat uangnya dari mana untuk berobat, bisa-bisa mereka ini berhutang,” ujarnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan, Moch Wahyudi, dalam laporannya mengungkapkan, Jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan untuk menindungi 22.000 petani tembakau bersumber DBH-CHT tahun 2023 sebesar 2,2 miliar. Dengan dana tersebut petani akan tercover biaya premi 16.800 selama 6 bulan. Selain itu, Whayudi membeberkan, di tahun 2024 DBH-CHT direncanakan akan di alokasikan untuk perlindungan terhadap tanaman tembakau melalui si pelindungku.(***)

*Dinas Kominfo Pempro Jawa Timur, @kominfo.jatimprov.go.id

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita Provinsi

Magetan Jadi Lokasi Jambore Relawan hingga Peluncuran Logo Hari Jadi ke-78 Jatim

Published

on

Jambore Relawan BPBD Jatim, Peluncuran Logo, dan Kickoff Hari Jadi ke-78 Jawa Timur, di Lapangan Desa Nguntoronadi, Kabupaten Magetan, Sabtu (23/9/2023) malam. Foto: Yanu/JNR

Magetan, goindonesia.co – Desa Nguntoronadi, Kabupaten Magetan menjadi lokasi Jambore Relawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur. Tak hanya itu, desa yang berlokasi di sekitar lereng Gunung Lawu ini juga terpilih menjadi tempat peluncuran logo dan kickoff rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi ke-78 Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.

“Kickoff Hari Jadi ke-78 Jatim di tanah Magetan ini bukan bimsalabim, Allah SWT mendekatkan dengan tanah persemayaman Kanjeng Raden Mas Tumenggung Ario Soerjo, gubernur pertama Jawa Timur,” ujar Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Sabtu (23/9/2023). 

Dalam kesempatan ini, Gubernur Khofifah juga mengapresiasi seluruh relawan di Jawa Timur yang rela menolong ketika saudara setanah air mengalami musibah. 

“Nafas kita semua adalah nafas gotong royong.  Para relawan Jawa Timur selalu saling tolong-menolong, saling ingin memberikan solusi terbaik bagi saudara kita yang tertimpa musibah. Maka hari ini saya mewakili masyarakat Jawa Timur menyampaikan terima kasih atas seluruh dedikasi yang luar biasa dari para relawan,” tegasnya. 

Turut hadir dalam kesempatan ini Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono; Ketua Pelaksana BPBD Jawa Timur, Gatot Soebroto; Bupati Magetan, Suprawoto; beserta jajaran dari Pemerintah Provinsi Jatim.

Perlu diketahui, jambore relawan ini dilaksanakan selama tiga hari pada tanggal 22 hingga 24 September 2023. Lebih dari 1.000 relawan dari seluruh Jatim ikut serta. 

Kemarin di hari pertama, para peserta Jambore ini menerima materi-materi edukasi relawan. Sementara di hari kedua, mereka menunjukkan aksi Paper Mob Bendera Merah Putih dan Optimis Jatim Bangkit. Rangkaian kegiatan jambore akan terus berlangsung hingga penutupan esok hari. 

Ada juga penyematan selempang secara Simbolis kepada perwakilan Srikandi Siaga Bencana dan penyerahan hadiah Juara Lomba Desain Logo Hari Jadi ke-78 Provinsi Jawa Timur oleh Gubernur Jatim. 

Selain itu, Gubernur Khofifah juga menyerahkan  bibit tanaman kepada sembilan Kepala Desa dari Kecamatan Nguntoronadi. Setiap Desa diberikan lima jenis bibit tanaman dengan jumlah total 2.425 bibit tanaman.

Sebagai tambahan informasi, dalam jambore ini Sekretariat Bersama Relawan Penanggulangan Bencana Jawa Timur membuka tenda untuk coaching clinic Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Tenda ini untuk berdiskusi, berlatih, maupun berbagi ilmu tentang SPAB yang berkaitan dengan bencana. Jambore relawan ini juga dimeriahkan hiburan musik, pesta rakyat, dan pameran UMKM setempat. 

Dalam laporannya, Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono menyebut tema Hari Jadi ke-78 Jawa Timur tahun 2023 adalah “Jatim Bangkit, Terus Melaju”. 

“Tema ini diharapkan menguatkan sinergisitas kita dalam membangun Jawa Timur dan mengawal Indonesia untuk terus melaju,” tuturnya. (***)

*@kominfo.jatimprov.go.id

Continue Reading

Berita Provinsi

Gubernur Khofifah Resmikan 78 Huntap Pasca Banjir Bandang di Bondowoso

Published

on

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, bersama warga usai meresmikan hunian tetap (huntap) Relokasi Rumah dan Sarana Prasarana Lingkungan Pasca Bencana Banjir Bandang di Kec. Ijen, Kab. Bondowoso, Kamis (21/9/2023). Foto: dok,humasjatim

Bondowoso, goindonesia.co – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meresmikan hunian tetap (huntap) Relokasi Rumah dan Sarana Prasarana Lingkungan Pasca Bencana Banjir Bandang di Kec. Ijen, Kab. Bondowoso, Kamis (21/9/2023).

Peresmian tersebut ditandai dengan pemberian kunci mockup huntap secara simbolis oleh Gubernur Khofifah kepada 5 orang perwakilan penghuni. Serta penandatanganan prasasti dan pemotongan untaian pita. Turut mendampingi Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya BNPB RI Eny Supartini, Bupati Bondowoso Salwa Arifin, dan Kalaksa BPBD Jatim.

Total sebanyak 78 rumah yang dibangun dengan luas masing-masing huntap ukuran 4×6 m2 yang dibangun di atas lahan 7×14 m2. Masing-masing bangunan juga sudah dilengkapi dengan MCK.

Kawasan area lahan yang digunakan merupakan tanah milik Perhutani dengan luas lahan kurang lebih 4,63 Ha. Sementara, luas lahan yang digunakan untuk relokasi rumah kurang lebih 1 Ha, sehingga masing-masing penerima bantuan mendapatkan lahan seluas 98 m persegi.

Gubernur Khofifah mengatakan, huntap tersebut dibangun setelah bencana banjir bandang melanda Desa Kalisat dan Sempol di lereng Gunung Ijen pada Februari lalu. Ia berharap, rumah ini akan lebih memberikan ketenangan dan kenyamanan, karena dibangun di lokasi yang lebih aman dari sebelumnya.

“Ketenangan merupakan hal vital. Karena lokasi rumah sebelumnya berada di dekat arus lereng Gunung  Raung. Sehingga saat hujan maupun arus kuat, rawan banjir dan meresahkan warga. Semoga di lokasi yang baru ini warga lebih tenang, aman dan nyaman,” katanya.

Menurut Khofifah , Huntap tersebut diisi oleh 29 warga Desa Sempol dan 49 warga Desa Kalisat. Berlokasi di kawasan strategis, huntap ini dekat dengan fasilitas kesehatan, pasar, tempat ibadah, pusat pendidikan, dan kantor pemerintah dalam jarak kurang lebih 2-3 km.

“Alhamdulillah ke-78 rumah tersebut juga sudah lengkap dengan MCK. Sedangkan sarana prasarana, pipanisasi, dan akses jalan sebagian akan terus digenjot percepatan penyelesaiannya,” katanya.

Pembangunan huntap ini, lanjutnya, merupakan kerjasama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemprov Jatim melalui BPBD, dan Pemkab Bondowoso. Total ada Rp 13,18 miliar dana yang dikeluarkan untuk pembangunan huntap.

Dengan rincian, BNPB memberikan bantuan 5 paket pekerjaan dengan total nilai anggaran sebesar Rp 11,6 miliar untuk relokasi 65 unit rumah di Desa Kalisat, relokasi jalan lingkungan sepanjang 1.500 m di Desa Kalisat, relokasi drainase lingkungan sepanjang 3.000 m di Desa Kalisat, pengadaan tangkis afvour di Desa Sempol dan Kalisat.

Pemprov Jatim melalui BPBD Provinsi Jawa Timur memberikan bantuan sebesar Rp 1,17 miliar. Anggaran ini digunakan untuk pembangunan fasilitas kamar mandi/MCK pada 78 unit rumah dan pembangunan jalan lingkungan sepanjang 300 meter.

Pemkab Bondowoso sendiri mengeluarkan anggaran senilai Rp 409,4 juta untuk kegiatan relokasi 13 rumah lainnya. Selain itu, bantuan lain didapatkan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang memberikan batuan berupa pintu untuk kamar mandi/MCK.

Peresmian huntap ini juga bertepatan dengan bulan  Rabi’ul Awwal yang merupakan bulan  kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Untuk itu, dalam kesempatan tersebut, Khofifah turut mengajak masyarakat untuk membaca sholawat bersama.

“Sangat banyak di antara warga Jawa Timur jikalau memasuki rumah baru, mereka  membaca shalawat Nabi. Kali ini, bapak-ibu memasuki rumah baru dengan membaca shalawat Nabi yang dipimpin langsung oleh Gubernur. Semoga kita mendapat syafaat Rasullah Muhammad SAW,” katanya.

Setelah peresmian, Khofifah menyempatkan diri meninjau rumah-rumah yang akan dijadikan hunian tetap. Tak lupa, dirinya juga turut menyapa warga.

Dalam kesempatan yang sama, Khofifah juga menyerahkan Bantuan Listrik Instalasi Rumah dan Sambungan Rumah kepada 452 penerima manfaat yang diserahkan secara simbolis kepada 5 orang.

Salah satu penerima huntap, Siti (70) mengaku merasa sangat bersyukur. Sebab, bencana banjir bandang pada Februari lalu telah menghancurkan rumahnya.

“Waktu banjir, saya harus pegangan ke paku biar tidak hanyut. Rumah saya habis, dan saya tidur di kandang. Alhamdulillah saya senang sekali sekarang sama Bu Gubernur sudah dibangunkan rumah,” pungkasnya. (***)

*MC jatim, @kominfo.jatimprov.go.id

Continue Reading

Berita Provinsi

KPK Gelar Diskusi Media dengan Jurnalis Jatim

Published

on

KPK Diskusi Media dengan Jurnalis Jatim di kantor Diskominfo Jatim, Rabu (20/9/2023). Foto: JNR Kominfo Jatim

Surabaya, goindonesia.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan Produksi Bersama Bincang KPK dan Diskusi Media di Gedung Diskominfo Jatim, Rabu (20/9/2023). Kegiatan ini diikuti puluhan wartawan dari berbagai media nasional dan Jawa Timur. Pertemuan ini memberikan kesempatan bagi awak media untuk mendiskusikan peranan KPK dan penyampaian berita progress KPK dalam upayan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pada kesempatan ini, Juru Bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan, agenda Diskusi Media menjadi sarana mempererat silaturahmi bersama insan pers. Mengingat pihak media juga memiliki peran vital sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurutnya, pemberantasan korupsi ini bukan hanya tugas penegak hukum, namun peran media dinilai sangat penting untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait kerja-kerja pemberantasan korupsi,

Ali juga meminta awak media untuk terus berkontribusi mengedukasi masyarakat agar melakukan pemeriksaan terhadap daerah-daerah yang memiliki potensi tinggi untuk melakukan tindakan korupsi. Informasi mengenai daerah-daerah tersebut dapat ditemukan di website jaga.id yang menyediakan data per daerah.

Selain itu, KPK juga mengumumkan rencana mereka untuk mengembangkan kurikulum dan mata kuliah yang fokus pada pendidikan anti-korupsi. Ini adalah langkah yang diambil untuk mengantisipasi tindakan korupsi dari tingkat pendidikan yang paling rendah, sehingga memupuk kesadaran anti-korupsi sejak dini.

Dari diskusi tersebut, juga muncul sebua pertanyaan yang dilontarkan oleh seorang wartawan mengenai alasan mengapa kasus korupsi seringkali memakan waktu yang lama untuk diselesaikan, sehingga terkesan KPK tidak bekerja secara efektif. Juru Bicara KPK, Ali Fikri menyampaikan, bahwa kasus korupsi bukanlah sesuatu yang bisa diatasi dengan cepat. Proses penyelidikan dan investigasi memerlukan waktu yang cukup lama sebelum kasus dapat dipecahkan.

Pertanyaan lain yang diajukan adalah mengenai upaya KPK dalam pemberantasan korupsi di tingkat pemerintahan daerah. Dijelaskan bahwa pemberantasan korupsi dapat diantisipasi dengan menurunkan anggota KPK yang memiliki tugas khusus untuk memantau pergerakan dan tindakan korupsi di tingkat daerah. Hal ini akan memungkinkan pengawasan yang lebih baik terhadap semua daerah. (***)

Continue Reading

Trending