Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, bersama warga usai meresmikan hunian tetap (huntap) Relokasi Rumah dan Sarana Prasarana Lingkungan Pasca Bencana Banjir Bandang di Kec. Ijen, Kab. Bondowoso, Kamis (21/9/2023). Foto: dok,humasjatim

Bondowoso, goindonesia.co – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meresmikan hunian tetap (huntap) Relokasi Rumah dan Sarana Prasarana Lingkungan Pasca Bencana Banjir Bandang di Kec. Ijen, Kab. Bondowoso, Kamis (21/9/2023).

Peresmian tersebut ditandai dengan pemberian kunci mockup huntap secara simbolis oleh Gubernur Khofifah kepada 5 orang perwakilan penghuni. Serta penandatanganan prasasti dan pemotongan untaian pita. Turut mendampingi Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya BNPB RI Eny Supartini, Bupati Bondowoso Salwa Arifin, dan Kalaksa BPBD Jatim.

Total sebanyak 78 rumah yang dibangun dengan luas masing-masing huntap ukuran 4×6 m2 yang dibangun di atas lahan 7×14 m2. Masing-masing bangunan juga sudah dilengkapi dengan MCK.

Kawasan area lahan yang digunakan merupakan tanah milik Perhutani dengan luas lahan kurang lebih 4,63 Ha. Sementara, luas lahan yang digunakan untuk relokasi rumah kurang lebih 1 Ha, sehingga masing-masing penerima bantuan mendapatkan lahan seluas 98 m persegi.

Gubernur Khofifah mengatakan, huntap tersebut dibangun setelah bencana banjir bandang melanda Desa Kalisat dan Sempol di lereng Gunung Ijen pada Februari lalu. Ia berharap, rumah ini akan lebih memberikan ketenangan dan kenyamanan, karena dibangun di lokasi yang lebih aman dari sebelumnya.

“Ketenangan merupakan hal vital. Karena lokasi rumah sebelumnya berada di dekat arus lereng Gunung  Raung. Sehingga saat hujan maupun arus kuat, rawan banjir dan meresahkan warga. Semoga di lokasi yang baru ini warga lebih tenang, aman dan nyaman,” katanya.

Menurut Khofifah , Huntap tersebut diisi oleh 29 warga Desa Sempol dan 49 warga Desa Kalisat. Berlokasi di kawasan strategis, huntap ini dekat dengan fasilitas kesehatan, pasar, tempat ibadah, pusat pendidikan, dan kantor pemerintah dalam jarak kurang lebih 2-3 km.

“Alhamdulillah ke-78 rumah tersebut juga sudah lengkap dengan MCK. Sedangkan sarana prasarana, pipanisasi, dan akses jalan sebagian akan terus digenjot percepatan penyelesaiannya,” katanya.

Pembangunan huntap ini, lanjutnya, merupakan kerjasama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemprov Jatim melalui BPBD, dan Pemkab Bondowoso. Total ada Rp 13,18 miliar dana yang dikeluarkan untuk pembangunan huntap.

Dengan rincian, BNPB memberikan bantuan 5 paket pekerjaan dengan total nilai anggaran sebesar Rp 11,6 miliar untuk relokasi 65 unit rumah di Desa Kalisat, relokasi jalan lingkungan sepanjang 1.500 m di Desa Kalisat, relokasi drainase lingkungan sepanjang 3.000 m di Desa Kalisat, pengadaan tangkis afvour di Desa Sempol dan Kalisat.

Pemprov Jatim melalui BPBD Provinsi Jawa Timur memberikan bantuan sebesar Rp 1,17 miliar. Anggaran ini digunakan untuk pembangunan fasilitas kamar mandi/MCK pada 78 unit rumah dan pembangunan jalan lingkungan sepanjang 300 meter.

Pemkab Bondowoso sendiri mengeluarkan anggaran senilai Rp 409,4 juta untuk kegiatan relokasi 13 rumah lainnya. Selain itu, bantuan lain didapatkan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang memberikan batuan berupa pintu untuk kamar mandi/MCK.

Peresmian huntap ini juga bertepatan dengan bulan  Rabi’ul Awwal yang merupakan bulan  kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Untuk itu, dalam kesempatan tersebut, Khofifah turut mengajak masyarakat untuk membaca sholawat bersama.

“Sangat banyak di antara warga Jawa Timur jikalau memasuki rumah baru, mereka  membaca shalawat Nabi. Kali ini, bapak-ibu memasuki rumah baru dengan membaca shalawat Nabi yang dipimpin langsung oleh Gubernur. Semoga kita mendapat syafaat Rasullah Muhammad SAW,” katanya.

Setelah peresmian, Khofifah menyempatkan diri meninjau rumah-rumah yang akan dijadikan hunian tetap. Tak lupa, dirinya juga turut menyapa warga.

Dalam kesempatan yang sama, Khofifah juga menyerahkan Bantuan Listrik Instalasi Rumah dan Sambungan Rumah kepada 452 penerima manfaat yang diserahkan secara simbolis kepada 5 orang.

Salah satu penerima huntap, Siti (70) mengaku merasa sangat bersyukur. Sebab, bencana banjir bandang pada Februari lalu telah menghancurkan rumahnya.

“Waktu banjir, saya harus pegangan ke paku biar tidak hanyut. Rumah saya habis, dan saya tidur di kandang. Alhamdulillah saya senang sekali sekarang sama Bu Gubernur sudah dibangunkan rumah,” pungkasnya. (***)

*MC jatim, @kominfo.jatimprov.go.id

KPK Diskusi Media dengan Jurnalis Jatim di kantor Diskominfo Jatim, Rabu (20/9/2023). Foto: JNR Kominfo Jatim

Surabaya, goindonesia.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan Produksi Bersama Bincang KPK dan Diskusi Media di Gedung Diskominfo Jatim, Rabu (20/9/2023). Kegiatan ini diikuti puluhan wartawan dari berbagai media nasional dan Jawa Timur. Pertemuan ini memberikan kesempatan bagi awak media untuk mendiskusikan peranan KPK dan penyampaian berita progress KPK dalam upayan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pada kesempatan ini, Juru Bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan, agenda Diskusi Media menjadi sarana mempererat silaturahmi bersama insan pers. Mengingat pihak media juga memiliki peran vital sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurutnya, pemberantasan korupsi ini bukan hanya tugas penegak hukum, namun peran media dinilai sangat penting untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait kerja-kerja pemberantasan korupsi,

Ali juga meminta awak media untuk terus berkontribusi mengedukasi masyarakat agar melakukan pemeriksaan terhadap daerah-daerah yang memiliki potensi tinggi untuk melakukan tindakan korupsi. Informasi mengenai daerah-daerah tersebut dapat ditemukan di website jaga.id yang menyediakan data per daerah.

Selain itu, KPK juga mengumumkan rencana mereka untuk mengembangkan kurikulum dan mata kuliah yang fokus pada pendidikan anti-korupsi. Ini adalah langkah yang diambil untuk mengantisipasi tindakan korupsi dari tingkat pendidikan yang paling rendah, sehingga memupuk kesadaran anti-korupsi sejak dini.

Dari diskusi tersebut, juga muncul sebua pertanyaan yang dilontarkan oleh seorang wartawan mengenai alasan mengapa kasus korupsi seringkali memakan waktu yang lama untuk diselesaikan, sehingga terkesan KPK tidak bekerja secara efektif. Juru Bicara KPK, Ali Fikri menyampaikan, bahwa kasus korupsi bukanlah sesuatu yang bisa diatasi dengan cepat. Proses penyelidikan dan investigasi memerlukan waktu yang cukup lama sebelum kasus dapat dipecahkan.

Pertanyaan lain yang diajukan adalah mengenai upaya KPK dalam pemberantasan korupsi di tingkat pemerintahan daerah. Dijelaskan bahwa pemberantasan korupsi dapat diantisipasi dengan menurunkan anggota KPK yang memiliki tugas khusus untuk memantau pergerakan dan tindakan korupsi di tingkat daerah. Hal ini akan memungkinkan pengawasan yang lebih baik terhadap semua daerah. (***)

Pengukuhan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik (Pesparani) provinsi Sulbar periode 2023-2027 oleh Pj Gubernur Sulbar , Prof Zudan Arif Fakrulloh (Foto : @berita.sulbarprov.go.id)

Mamuju, goindonesia.co – Pj Gubernur Sulbar , Prof Zudan Arif Fakrulloh resmi mengukuhkan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik (Pesparani) provinsi Sulbar periode 2023-2027, di Aula Kanwil Kemenag Provinsi Sulbar Rabu 20 September 2023.

Pengukuhan tersebut dihadiri Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Sulbar Syafrudin Baderung dan Kepala FKUB Provinsi Sulbar serta seluruh anggota LP3K Provinsi Sulbar.

Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan , dengan pelantikan yang dilakukan diharap dapat menjadi momen untuk merekatkan persatuan dan kesatuan, menjalin kerjasama antar umat beragama demi tercapainya kerukunan sebagai modal pembangunan.

“Ini dilakukan untuk memperkuat agar di LP3K menyambut persiapan Pesparani bisa berjalan baik, pemerintah akan mendukung setiap kegiatan keagamaan,”kata Zudan.

Sestama BNPP itu meminta agar LP3k Sulbar dapat memperkuat eksistensi dan jaringan di internal organisasi LP3k. 

“Sehingga seluruh pengurus dapat lebih maju dan bermanfaat bagi umat Katolik di Sulbar.Saya mengajak LP3K bersama seluruh umat beragama, dapat saling menjaga saling meningkatkan kerukunan umat beragama di wilayah Sulbar,” lanjut mantan Dirjen Dukcapil itu.

Sementara Ketua LP3K Gerejani Katolik Sulbar Anton ranteallo mengaku sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Sulbar khususnya bagi umat Katolik di Sulbar.

Ia berkomitmen akan melakukan pembinaan dengan baik agar terciptanya kerukunan dan kemajemukan umat beragama di Sulbar.

“Kami sampaikan terimakasih kepada pemerintah Provinsi, tentu dengan selesainya dilakukan pelantikan seluruh pengurus akan bersiap untuk mengikuti Pesparani Nasional di Jakarta,” tutup Antoni. (***)

*@berita.sulbarprov.go.id