Connect with us

Berita Provinsi

Gubernur Khofifah : Pemprov Jatim Komitmen Dukung Rumah Restorative Justice

Published

on

Foto: dok. Humas Jatim

Jawa Timur, goindonesia.co – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh keberadaan Rumah Restorative Justice (RRJ) di Jatim. Hal ini sebagai upaya penyelesaian perkara pelanggaran hukum (pidana umum ringan) dengan pendekatan humanis dan kearifan lokal.

Pernyataan ini selaras dengan tema Hari Bhakti Adhyaksa ke-63 tahun 2023 yakni ‘Penegakan Hukum yang Tegas dan Humanis Mengawal Pembangunan Nasional’. Hari Bhakti Adhyaksa adalah sebutan lain untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kejaksaan Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 22 Juli.

“Keberadaan RRJ di Jatim ini semoga mampu memberikan rasa keadilan yang lebih kuat, dekat, murah dan cepat bagi masyarakat. Sehingga penyelesaian masalah hukum bisa diselesaikan lebih humanis, menggunakan hati nurani, tanpa harus sampai ke pengadilan,” kata Khofifah , melalui siaran persnya, Sabtu (22/7/2023).

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020, Restorative Justice hanya untuk perkara yang ancaman pidananya di bawah lima tahun. Untuk itu, Kejaksaan Agung membentuk RRJ di seluruh kejaksaan tinggi dan Kejaksaan Negeri di Indonesia, sebagai lembaga yang dapat menyelesaikan perkara secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. 

Khofifah mengatakan, saat ini telah ada RRJ di 315 Desa/Kelurahan dan RRJ di lingkungan Universitas di Jatim. Tidak hanya itu, Jatim juga memiliki Rumah Restorative Justice Sekolah (RRJS) 2023 dan ini pertama kalinya di Indonesia. 

Tercatat 630 RRJS telah tersebar di 630 SMA/SMK/SLB di seluruh Jatim. Dengan total 949 RRJ di seluruh Kab/Kota, Jawa Timur merupakan provinsi tertinggi jumlah RRJ se-Indonesia.

“Dengan adanya RRJ baik di desa/kelurahan maupun sekolah di Jatim, berbagai permasalahan hukum yang terjadi di lini bawah dapat diselesaikan dengan cara musyawarah. Tentunya dengan mempertimbangkan beberapa kualifikasi seperti tidak ada mens rea (mental dari niat seseorang untuk melakukan kejahatan), serta bukan residivis,” katanya.

Keberadaan RRJ di sekolah, lanjut Khofifah, juga tetap melihat klasifikasi jenis pelanggaran yang dilakukan. Contohnya pelanggaran narkoba, kekerasan maupun tindak pidana asusila. Bila ancaman hukumnya di atas lima tahun maka tidak masuk kategori restorative justice. 

“Tentunya tetap pihak dari kejaksaan yang akan menentukan hal tersebut sesuai klasifikasi pelanggarannya.  Apakah bisa masuk restorative justice atau masuk kategori Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH),” katanya.

Lebih lanjut, Khofifah mengatakan, hadirnya penyelesaian permasalahan sengketa secara non litigasi diharapkan dapat menjadi pilihan pertama untuk menyelesaikan permasalahan sederhana di tingkat desa. Peran dan fungsi kepala desa sebagai figur yang dihormati di lingkungan desa sangat potensial untuk menjadi jujukan penyelesaian perselisihan antar warga.

Terkait hal tersebut, Gubernur Khofifah turut mendukung pelaksanaan program Paralegal Academy yang diselenggarakan Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan Mahkamah Agung RI. Hal ini sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepala desa/lurah untuk menyelesaikan konflik yang ada di desanya. Serta memiliki pengetahuan hukum yang cukup dalam penyusunan peraturan desa. 

“Melalui peningkatan kompetensi/kapasitas hukum paralegal, maka Kepala Desa dapat berperan secara lebih efektif sebagai konsiliator atau mediator bagi warganya. Terutama dalam penyelesaian perselisihan yang berbasis pada pemahaman hukum yang berkeadilan. Sehingga kesadaran hukum masyarakat, ketertiban hukum, dan keamanan dapat lebih terjamin,” katanya.

Untuk itu, Pemprov Jatim akan melaksanakan pelatihan atau Diklat Paralegal bagi Kepala Desa di Jatim. Diklat ini akan dilakukan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jatim bekerjasama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI, Pengadilan Tinggi Surabaya, serta Kanwil Kementrian Hukum dan HAM Jawa Timur. Dimana periode pendaftaran dan seleksi dilakukan pada Bulan Agustus s/d November 2023 ini.

Di akhir, Gubernur Khofifah menegaskan dibutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam menyelesaikan permasalahan hukum di masyarakat. Baik dengan Kejaksaan, TNI, Polri sampai dengan kepala desa/lurah, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

“Selamat Hari Bhakti Adhyaksa ke-63 tahun 2023. Dirgahayu Kejaksaan Republik Indonesia. Semoga senantiasa amanah dalam mengemban tugas sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, profesional, proporsional, dan terpercaya bagi seluruh lapisan masyarakat demi Indonesia yang lebih maju dan unggul,” pungkasnya. (***)

*@kominfo.jatimprov.go.id

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita Provinsi

Penandatanganan Kesepakatan KAD Karo, Dairi dan Langkat, Pj Gubernur Sumut Terus Dorong Upaya Pengendalian Inovasi Pemkab/Pemko

Published

on

Penandatangan kesepakatan kerja sama antardaerah (KAD) Pemerintah Kabupaten Karo, Langkat dan Dairi, dalam rangka pengendalian inflasi komoditas pangan di Ruang Rapat 2 Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro 30, Medan (Foto : @sumutprov.go.id)

Medan, goindonesia.co – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin menyaksikan penandatangan kesepakatan kerja sama antardaerah (KAD) Pemerintah Kabupaten Karo, Langkat dan Dairi, dalam rangka pengendalian inflasi komoditas pangan.

Kerja sama antardaerah memungkinkan ketiga daerah tersebut saling memenuhi kebutuhan bahan pangan pokok di ketiga daerah tersebut. Ada tiga bahan pokok yang dikerjasamakan, antara lain cabai merah, ikan beku dan telur ayam ras. 

“KAD merupakan inovasi yang sangat baik. KAD merupakan upaya kita bersama pengendalian inflasi di daerah masing masing,” kata Hassanudin, saat penandatanganan kesepakatan KAD antara Pemerintah Kabupaten Karo, Langkat dan Dairi, di Ruang Rapat 2 Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro 30, Medan, Senin (13/5).

Pengendalian inflasi di Indonesia memerlukan upaya keras. Hassanudin mencontohkan Singapura, yang hanya memikirkan bagaimana menekan harga. Beda dengan Indonesia, yang juga harus memikirkan kepentingan petani dan masyarakat konsumen juga. 

“Petani dan konsumen ini harus kita pikirkan juga, oleh sebab itu, kita memerlukan upaya keras dan ekstra, inilah peran kita pemerintah dalam menerjemahkan keinginan masyarakat tersebut,” kata Hassanudin.

Selain KAD, Hassanudin juga menyampaikan beberapa upaya lain terkait pengendalian inflasi pada Bupati Karo Cory Sebayang, Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimi, dan Pj Bupati Dairi Charles Lamhot Bantjin. Hassanudin menyoroti mengenai pentingnya daerah memiliki cold storage besar untuk menampung hasil pertanian dan perkebunan rakyat.

“Ke depan kita perlu cold storage, untuk itu kita siapkan listrik dan sebagainya, kalau ada cold storage, saat panen melimpah bisa kita tampung dan buat produk turunannya,” ujar Hassanudin.

Hassanudin juga meminta para kepala daerah yang hadir, untuk terus mencermati arahan-arahan dari Pemerintah Pusat yang disampaikan setiap minggu. Dengan mencermati, para kepala daerah nantinya bisa mendiagnosa permasalahan yang terjadi, khususnya terkait inflasi. 

“Jika kita tahu diagnosanya, kita tahu bagaimana terapinya, harus pas terapi kita itu, sehingga misalnya kita membuat operasi pasar tidak sembarangan, termasuk juga memberikan subsidi pada angkutan,” kata Hassanudin.

Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimi mengharapkan, penandatanganan kesepakatan KAD tersebut tidak hanya sebatas seremonial belaka. Melainkan aksi nyata dalam mengendalikan harga bahan pokok di tengah masyarakat.

Dikatakan Faisal, kerja sama tersebut tidak hanya antara pemerintah kabupaten saja. Penandatanganan tersebut juga dilakukan antara pedagang komoditas. “Kerja sama ini juga menguntungkan antarpedagang,” ujar Faisal.

Sementara itu, Deputi Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut Suharman Tabrani mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi di wilayahnya masing-masing. Bank Indonesia pun memperkirakan inflasi Sumut akan berada pada sekitar angka 2,5% (year on year). Oleh sebab itu, upaya-upaya seperti KAD sangat diperlukan. 

“Kami apresiasi upaya yang dilakukan ini yaitu KAD di Langkat, Dairi dan Karo, ini sangat penting perannya mendukung pengendalian inflasi pangan, pellaksanaan KAD ini komitmen kita untuk mengoptimalkan langkah pengendalian inflasi di Sumut,” kata Suharman. (***)

*(DISKOMINFO SUMUT, @sumutprov.go.id)

Continue Reading

Berita Provinsi

Pemprov Papua akan Kembangkan Infrastruktur Pelabuhan Laut dan Udara untuk Ekspor

Published

on

Penjabat Sekda Papua, Derek Hegemur (Foto : @papua.go.id)

Jayapura, goindonesia.co – Pemerintah Provinsi Papua berencana mengembangkan infrastruktur pelabuhan laut dan udara di wilayahnya, guna mendukung ekspor ke luar negeri.

Menurut Penjabat Sekda Papua, Derek Hegemur, pemerintah provinsi beberapa waktu lalu telah sukses mengekspor kayu kurang dari 100 kontainer lewat Pelabuhan Jayapura.

Oleh karenanya, Pemprov Papua berencana untuk meningkatkan kegiatan ekspor dari pelabuhan Jayapura, lewat peningkatan infrastruktur yang ada.

“Pengembangan infrastruktur untuk ekspor langsung ke luar negeri membutuhkan persiapan matang, termasuk pengembangan pelabuhan laut dan udara.”

“Dengan instrumen yang sudah disiapkan, harapan Papua untuk meningkatkan ekspor langsung ke luar negeri semakin terbuka lebar. Mengingat pasar internasional yang potensial dan terbuka bagi produk-produk Papua,” terang Derek di Jayapura, Senin (13/5/2024).

Masih menurur Derek, pengembangan pelabuhan laut dan udara merupakan prioritas untuk menjadikan Papua sebagai titik keluar produk-produk unggulan Papua.

Dimana langkah awal dimulai dari Biak, yakni mengekspor langsung ikan tuna ke Narita, Jepang.

“Kemudian juga ada kakao, bahkan kopi juga menjadi komoditas unggulan yang tersebar di berbagai wilayah Papua. Jika sudah baik infrastrukturnya, kita dorong ekspor.”

“Tapi kita kembangkan dulu usaha masyarakat secara mandiri, supaya meningkatkan pendapatan serta menstabilkan ekonomi di wilayah Papua,” tandasnya. (***)

*Pemerintah Provinsi Papua

Continue Reading

Berita Provinsi

Dekranasda DKI Jakarta Pelajari Pengelolaan Batik Dan Industri Kreatif DIY

Published

on

Dekranasda DKI Jakarta saat melakukan study banding ke Dekranasda DIY (Foto : @jogjaprov.go.id)

Yogyakarta, goindonesia.co – DIY dinobatkan sebagai Kota Batik Dunia oleh Dewan Kerajinan Dunia (World Craft Council) karena berhasil memenuhi tujuh kriteria nilai yaitu sejarah, keaslian, pelestarian, ekonomi, ramah lingkungan, global dan keberlanjutan. Pengembangan dan pembinaan terhadap kreativitas di DIY ini terus dilakukan oleh Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) DIY dan Dinas Koperasi dan UMKM DIY.

Hal demikian menjadi alasan bagi Dekranasda DKI Jakarta untuk melakukan study banding ke Dekranasda DIY pada Senin (13/05). Rombongan  dipimpin oleh Pj. Dekranasda DKI Jakarta, Mirdiyanti Heru disambut hangat oleh Ketua Harian Dekranasda DIY, GKBRAA Paku Alam di Ruang Parangkarsa, Pura Pakualaman, Yogyakarta.  

DIY mengelola dan mendukung kreativitas penggiat kerajinan melalui berbagai program  pengembangan diri dan fasilitas digitalisasi. Salah satu bentuk dukungan dari Pemda DIY adalah program gratis ongkos kirim bagi pelaku UMKM yang memasarkan produknya melalui SiBakoel Jogja. Dekranasda DIY juga menjadi etalase bagi produk kreatif untuk dipasarkan. Tidak hanya batik sebagai ikon saja, namun dukungan ini diberikan menyeluruh pada segala jenis kerajinan di DIY yang sudah terkurasi dengan baik.

Gusti Putri menyebut, sebagai daerah dengan potensi kreatif yang tinggi, DIY memang menyiapkan generasi mudanya untuk siap bersaing di industri kreatif. Hal ini yang mendasari penanganan Sekolah Menengah Kejuruan dilakukan lebih serius dan mendalam. Harapannya, setelah lulus, generasi muda ini lebih siap untuk terjun langsung di dunia kerja industri kreatif, namun juga tidak menutup kemungkinan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

“Kita memang memfasilitasi untuk industri kreatif ini dengan serius. Apalagi DIY ini kan bisa di bilang hidup dari UMKM. Jadi kita benar-benar konsentrasi di situ,” ungkap Gusti Putri.

Pada acara tersebut, Gusti Putri berkesempatan memamerkan batik-batik buah karyanya. Batik yang dipamerkan berasal dari naskah-naskah kuno yang diterjemahkan melalui goresan canting oleh Permaisuri Puro Pakualaman tersebut. Mahakarya langka dan eksklusif tersebut, menjadi daya tarik tersendiri yang mampu memukau para tamu. Pun, Gusti Putri memberikan batik-batik karyanya sebagai kenang-kenangan bagi anggota Dekranasda DKI Jakarta.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM DIY Srie Nurkyatsiwi yang turut mendampingi Gusti Putri menjelaskan, kunjungan dari Dekranasda DKI ini dapat membuka peluang kerjasama. Meskipun awalnya hanya untuk study banding, namun Siwi yakin, setelahnya peluang kerjasama terutama di bidang pemasaran akan semakin terbuka. Selain itu, tidak bisa dipungkiri, pasar di Jakarta memang lebih luas jangkauannya.

“Saat ini DIY kan ada program gratis ongkir dari Dana Keistimewaan. Ini akan mempermudah pemasaran kita. Melalui SiBakoel Jogja, program ini mampu memberikan kemudahan lebih untuk pembeli dari luar DIY. Artinya apa? Peluang meningkatnya penjualan akan semakin besar. Ini daerah lain belum punya program ini,” jelas Siwi.

Siwi menyebut, kerjasama antara Dekranasda DIY dan Dinas Koperasi dan UMKM DIY sejauh ini berjalan dengan sangat baik. Kolaborasi inilah yang membuat pertumbuhan industri kreatif di DIY berkembang pesat. Hingga saat ini, tidak bisa dipungkiri, industri kreatif bergandengan erat dengan industri pariwisata, menjadi penopang pertumbuhan ekonomi DIY.

Sementara itu, Pj. Dekranasda DKI Jakarta, Mirdiyanti Heru menyebut, alasan perkembangan batik DIY menjadi hal utama dirinya dan tim mengunjungi DIY. Namun ternyata, bukan hanya batik yang menjadi potensi. Ia dibuat terkejut dengan fakta lapangan bahwa kerajinan di DIY jauh melebihi ekspektasinya.

“Saya seperti mendapat kejutan. Sudah disambut hangat, dapat ilmu baru, dan bahkan ilmunya melebihi apa yang saya bayangkan. Sekuat itu pengembangan industri kerajinan di sini. Apalagi batiknya. Gusti Putri ternyata pembatik, dan karyanya benar-benar luar biasa,” ungkap Mirdiyanti. (***)

*Humas Pemda DIY 

Continue Reading

Trending