Connect with us

Berita Provinsi

Pj Gubernur Sumsel Inisiasi Gerakan Perlindungan Pekerja Rentan Serentak Se-Sumsel

Published

on

Pj. Gubernur Provinsi Sumsel Agus Fatoni mendorong adanya partisipasi aktif para pemangku kepentingan dalam memperkuat program GPPRSS (Foto : @www.sumselprov.go.id)

Palembang, goindonesia.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) memberikan perhatian kepada para pekerja rentan seperti petani, nelayan, peternak, dan pedagang kaki lima, melalui program Gerakan Perlindungan Pekerja Rentan Serentak Se-Sumsel.

Program Gerakan Perlindungan Pekerja Rentan Serentak Se-Sumsel (GPPRSS) yang diinisiasi oleh Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Sumsel Agus Fatoni, merupakan langkah nyata sinergi Pemprov Sumsel bersama BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas cakupan peserta.

Salah satu wujud dari program tersebut yakni dengan menyerahkan santunan jaminan kematian melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Agus Fatoni saat menerima kunjungan silaturahmi Direktur kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin dan jajaran, bertempat di Griya Agung, pada Jum’at (22/3/20224) Siang.

Fatoni mendorong adanya partisipasi aktif para pemangku kepentingan dalam memperkuat program GPPRSS, Menurutnya, hal ini sangat penting bagi pekerja rentan, yang membutuhkan perlindungan rasa aman dan tenang dari risiko sosial dan ekonomi yang dihadapi selama bekerja, seperti kecelakaan dan kematian.

“Jadi tadi sudah dijelaskan bagaimana kondisinya, kemudian kita juga sudah memberikan solusi dan langkah-langkah apa yang akan kita lakukan, serta terobosan-terobosan baru, insya Allah di sumsel ini akan dilaunching gerakan serentak bersama BPJS Ketenagakerjaan, sehingga semuanya akan bergerak di semua level, karena kita punya tanggung jawab bersama,” terangnya

Fatoni berharap Gerakan ini nantinya, dapat memberikan kemanfaatan bagi perlindungan pekerja rentan di Provinsi Sumsel. Oleh sebab itu pula, Fatoni mengatakan perlu adanya sinergi antar pemangku kepentingan dalam menyukseskan program tersebut.

“Nanti kita bagi tugas saja, apa yang menjadi tugasnya pemprov dan apa yang menjadi tugasnya kabupaten/kota, hingga ke desa, gerakan yang kita mulai secara bersama-sama ini merupakan tugas mulia, untuk melindungi masyarakat kita, pekerja kita, agar bisa mendapatkan penghidupan yang terjamin,” katanya

Lebih jauh Fatoni menguraikan, melalui GPPRS ini juga akan mengajak perusahaan maupun masyarakat pekerja, untuk memastikan diri terlindungi dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Kita tahu di Provinsi Sumsel ini banyak sekali perusahaan-perusahaan besar dan kita akan sasar kesana, perusahaan juga kita akan bangkitkan kesadaran bahwa ini tanggung jawab bersama. Tugas besar ini kalau kita bagi semakin kecil ke unit-unit maka akan semakin ringan, dari yang ringan itulah nanti yang tidak tertangani dari level bawah akan diangkat ke level atasnya,” tandasnya

Sementara Direktur kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin menyampaikan terimakasih kepada Pemprov Sumsel yang telah memberikan perhatian penuh kepada Pekerja Rentan, bahkan BPJS Ketenagakerjaan menyambut baik dan akan bersinergi dengan Pemprov Sumsel untuk percepatan launching Gerakan Perlindungan Pekerja Rentan Serentak Se-Sumsel.

“Jadi beberapa hal tadi sangat konkrit dan ada ide yang sangat brilian dari Bapak Gubernur, sebenarnya ini memang harus dibuat dari bawah menjadi satu gerakan bersama, gaungnya kecil dari daerah tapi besar untuk semua,” tambahnya. (***)

*Pemerintah Provini Sumatera Selatan

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita Provinsi

Dir Reskrimsus Polda Riau Awasi Ketat Harga Bahan Pokok Jelang Pilkada

Published

on

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Polda Riau, Kombes Nasriadi mengecek harga bahan pokok di Pasar Pulau Payung, Kota Dumai (Foto : @mediacenter.riau.go.id)

Dumai, goindonesia.co –  Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Polda Riau, Kombes Nasriadi mengecek harga bahan pokok di Pasar Pulau Payung, Kota Dumai. Itu dilakukan sebagai upaya untuk memastikan stabilitas harga menjelang pelaksanaan Pilkada di Kota Dumai.

Dalam kegiatan tersebut, Kombes Nasriadi didampingi oleh sejumlah pejabat utama Polda Riau, Wakapolres Dumai, perwakilan Bulog, serta petugas dari Polres Dumai. 

Bersama-sama, mereka melakukan pengecekan langsung ke sejumlah lapak pedagang untuk mengetahui harga terkini berbagai komoditas pangan.

“Pengecekan harga ini merupakan langkah proaktif untuk mengantisipasi adanya potensi kenaikan harga yang tidak wajar menjelang Pilkada,” ujar Nasriadi Kamis (31/10).

Nasriadi ingin menjaga stabilitas harga bahan pokok agar tidak membebani masyarakat. Karena itu, Nasriadi membawa anak buahnya ke Dumai untuk memastikan kestabilitasan harga bahan pokok di pasar.

“Hasil dari pengecekan tersebut menunjukkan bahwa secara umum harga bahan pokok di Pasar Pulau Payung masih terpantau stabil,” katanya. 

Namun demikian, tim dari Dir Reskrimsus tetap melakukan pencatatan terhadap harga masing-masing komoditas sebagai data perbandingan.

Selain melakukan pengecekan harga, tim juga berinteraksi langsung dengan para pedagang untuk mendengarkan keluhan dan masukan mereka. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika harga di pasar.

“Kami akan terus memantau perkembangan harga bahan pokok, baik di Kota Dumai maupun di daerah lainnya di Riau,” tegas Nasriadi. 

Dia juga mengimbau kepada seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga stabilitas harga agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dengan baik.

Usai melakukan pengecekan di pasar, tim kemudian melanjutkan kegiatan dengan melakukan foto bersama sebagai dokumentasi. Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan kondusif.

Dengan adanya kegiatan pengawasan harga ini, diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat Kota Dumai, khususnya menjelang pelaksanaan Pilkada. Masyarakat dapat berbelanja kebutuhan pokok tanpa khawatir akan adanya kenaikan harga yang signifikan. (***)

*(Mediacenter Riau, Bidang Informasi Komunikasi Publik)

Continue Reading

Berita Provinsi

Polda Riau dan Instansi Terkait Bahas Perlindungan Pekerja Jelang Pilkada

Published

on

Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) terkait peran Polri dalam penegakan hukum ketenagakerjaan (Foto : @mediacenter.riau.go.id)

Pekanbaru, goindonesia.co – Kepolisian Daerah Riau terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga ketertiban dan keadilan di wilayah hukumnya. Apalagi menjelang pelaksanaan Pilkada serentak, Polda Riau menjaga kondusivitas agar berjalan lancar dan damai.

Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut adalah partisipasi aktif dalam kegiatan Forum Group Discussion (FGD) terkait peran Polri dalam penegakan hukum ketenagakerjaan.

Kegiatan FGD yang berlangsung pada Selasa, 22 Oktober 2024 di Pekanbaru ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi terkait, termasuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. 

Kasie Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Riau beserta satu orang anggotanya turut hadir dalam forum diskusi yang sangat penting ini.

“Dalam FGD tersebut, para peserta membahas berbagai isu terkini seputar permasalahan ketenagakerjaan yang ada di Provinsi Riau,” ujar Direktur Reskrimsus Polda Riau Kombes Nasriadi.

Diskusi yang berlangsung secara interaktif ini bertujuan untuk mencari solusi terbaik dalam upaya penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan serta perlindungan terhadap hak-hak pekerja.

Hadirnya perwakilan dari Polda Riau dalam FGD ini menunjukkan pentingnya sinergi antara kepolisian dengan instansi terkait lainnya dalam menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat. 

“Selain itu, partisipasi aktif ini juga sebagai bentuk dukungan Polda Riau terhadap upaya pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan melindungi hak-hak pekerja,” katanya.

Selama kegiatan FGD, para peserta juga membahas berbagai tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum ketenagakerjaan. Namun, dengan semangat kebersamaan dan saling mendukung, diharapkan permasalahan tersebut dapat segera teratasi.

Hasil dari FGD ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak dalam meningkatkan sinergi dan kerjasama dalam penegakan hukum ketenagakerjaan. 

“Selain itu, diharapkan juga dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pekerja di Provinsi Riau,” jelas Nasrdiadi.

Polda Riau akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi seluruh pekerja di Provinsi Riau (***)

*(Bidang Informasi Komunikasi Publik, Mediacenter Riau)

Continue Reading

Berita Provinsi

Kadis TPHP Pimpin Rapat Panitia Jambore Tani 2024

Published

on

Kadis TPHP Memimpin Rapat Panitia Jambore Tani (Foto : @mmc.kalteng.go.id)

Palangka Raya, goindonesia.co – Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Kalimantan Tengah, Hj. Sunarti memimpin rapat persiapan Jambore Tani 2024, Senin (7/10/2024) di Kantor Dinas TPHP. Rapat tersebut bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara panitia dan pihak pengelola acara guna memastikan kegiatan berjalan lancar dan sesuai dengan harapan. Jambore Tani 2024 menjadi ajang penting dalam mendukung petani di Kalimantan Tengah untuk berkembang dan berinovasi dalam sektor pertanian.

Pada kesempatan tersebut, Sunarti menyampaikan bahwa Jambore Tani 2024 akan melibatkan para petani dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah. Selain itu, kegiatan Jambore Tani juga akan berkolaborasi dengan kegiatan Rapat Kepala Desa dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) se- Kalimantan Tengah yang akan dihadiri oleh Kepala Desa, anggota PKK dan pendamping.

“Pada kegiatan Jambore Tani akan bersamaan dengan kegiatan rapat Kepala Desa se- Kalimantan Tengah, Rapat PKK, dan Pendamping, terdapat kurang lebih 5000 peserta nantinya,” ungkap Sunarti.

Disampaikan pula, salah satu agenda utama dalam rapat tersebut adalah memastikan persiapan dekorasi tempat kegiatan dengan baik. Mulai dari panggung utama, dekorasi stand, photobooth, dan lain-lain. Selain itu, berbagai sesi pelatihan dan penyuluhan juga dipersiapkan untuk memberi wawasan baru bagi peserta dalam memanfaatkan teknologi pertanian terkini.

Selain itu, Sunarti menegaskan pentingnya manajemen konsumsi saat kegiatan. “Saya berharap pembagian konsumsi peserta dapat diatur dengan baik sehingga peserta tidak berebut dan tertib,” tegasnya.

Selanjutnya, ditekankan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung acara ini. Ia berharap melalui Jambore Tani 2024, akan ada sinergi antara pemerintah, petani, dan seluruh masyarakat untuk bersama-sama memajukan pertanian di Kalimantan Tengah. Selain itu, diharapkan acara ini dapat menjadi motivasi bagi petani untuk lebih berinovasi dan meningkatkan produksi pertanian yang berkelanjutan. 

Turut hadir pada rapat tersebut yakni Pejabat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, dan Event Organizer kegiatan Jambore Tani. (***)

*MULTIMEDIA CENTER PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Continue Reading

Trending