Kegiatan Rembuk stunting tingkat Provinsi Sulsel di Ruang Rapat Kantor Gubernur Provinsi Sulsel (Foto : Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, @pinrangkab.go.id)

Kabupaten Pinrang, goindonesia.co – Rembuk Stunting yang digelar Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Jum’at (26/4), merupakan penguatan komitmen untuk bersama memberantas kasus stunting di Provinsi Sulsel.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulsel yang membuka Kegiatan Rembuk stunting tingkat Provinsi Sulsel di Ruang Rapat Kantor Gubernur Provinsi Sulsel.

Pelaksana Harian (Plh) Bupati Pinrang A.Calo Kerrang, pada kesempatan ini, turut hadir didampingi Kepala Dinas P2KBP3A dr. Ramli dan Kepala Bappelitbangda A.Fahruddin.

Ditemui seusai kegiatan, Plh. Bupati Pinrang A.Calo Kerrang mengungkapkan bahwa, Kabupaten Pinrang adalah salah satu Kabupaten yang konsisten dalam pelaksanaan program – program untuk menekan prevalensi stunting terutama di daerahnya.

Olehnya itu, upaya Pemerintah Provinsi Sulsel tentu sangat didukung oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang karena merupakan bagian dari program – program untuk memberantas kasus stunting di Kabupaten Pinrang.

“Kami turut serta dalam upaya penurunan stunting, hal ini telah menjadi komitmen kami di Kabupaten Pinrang” ujar A.Calo Kerrang.

Sebagai informasi, berdasarkan survey yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kabupaten Pinrang mengalami penurunan prevalensi stunting sebesar 3,3% dari tahun sebelumnya.

Hal ini menjadi bukti kuatnya komitmen Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dibantu oleh TP PKK dan stake holder terkait lainnya dalam menekan kasus stunting di Kabupaten Pinrang. (***)

*Pemkab Pinrang 2018

Penanaman pohon cabe oleh PKK Sumsel dan DWP Badan Penghubung Provinsi Sumsel di Anjungan TMII Prov. Sumsel (Foto : @sumselprov.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Semarak Jambore PKK Sumsel pada hari kedua dimulai dengan senam pagi bersama para kader PKK kab/kota se-Sumsel dilanjutkan dengan penanaman pohon cabe oleh PKK Sumsel dan DWP Badan Penghubung Provinsi Sumsel di Anjungan TMII Prov. Sumsel, Jumat, (26/4/2024).

Penjabat (Pi) Ketua TP PKK Sumsel, Tyas Fatoni ungkapkan makna Jambore PKK Sumsel adalah merayakan bersama-sama berbagai program kerja dari TP PKK Sumsel yang telah dilakukan.

Diungkapnya, Program kerja TP PKK Sumsel sendiri telah disusun dalam periode 2019 -2024. “Jadi ini adalah tahun terakhir, dan ini jambore terakhir pada periode ini maka kita lakukan disini, ” Jelasnya.

Tyas katakan untuk kekompakan bersama PKK Sumsel melaksanakan kegiatan ini diisi dengan banyak kegiatan yang dengannya diharapkan akan memiliki manfaat yang banyak juga kepada para kader PKK dan juga masyarakat.

Penanaman cabe ini sendiri merupakan salah satu implementasi dari Gertam Cabai (Gerakan Nasional Penanaman Cabai) yang telah dicanangkan Kementerian Pertanian, jelas Tyas.

“Gerakan cabe yang sudah dicanangkan itu harus dilakukan secara berkesinambungan maka kita sekarang melaksanakannya di tempat yang lain tetapi masih pada bagian Provinsi Sumatera Selatan, ” pungkasnya. (***)

* Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Rapat bersama Pemerintah Kota Balikpapan dan pihak Pertamina terkait rencana pengembalian fungsi bufferzone Revinery Unit V di Ruang Rapat I Balaikota Balikpapan (Foto : @web.balikpapan.go.id)

Balikpapan, goindonesia.co – Pemerintah Kota Balikpapan melaksanakan rapat bersama pihak Pertamina terkait rencana pengembalian fungsi bufferzone Revinery Unit V, Kamis (25/4/2024) di Ruang Rapat I Balaikota Balikpapan. Rapat ini dipimpin Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Muhaimin bersama Wakil Koordinator Project Manajemen Office Bufferzone PT Kilang Pertamina Internasional Wahyu Sulistyo Wibowo.

Diwawancarai usai kegiatan, Wahyu menjelaskan bahwa ini terkait dengan rencana pengembangan kilang melalui proyek Refinery Development Master Plan (RDMP). Sehingga perlu peningkatan kapasitas kilang.

“Maka dengan begitu akan terjadi peningkatan potensi risiko bahaya yang tidak kita inginkan. Maka kami bersama instansi terkait berupaya melindungi masyarakat melalui percepatan area bufferzone,” ungkapnya.

Ini adalah bentuk layanan untuk memastikan aspek keselamatan masyarakat. Dengan begitu memberikan kesadaran pada masyarakat mengenai bagaimana agar berada di jarak aman dari radius bahaya yang sudah dievaluasi.

“Nah terkait hal ini kami dari Pertamina memiliki tanggung jawab bersama. Makanya kami sampaikan kepada pemerintah berkaitan dengan menjaga keselamatan masyarakat ini. Maka kami berencana sinkronisasi hal ini,” katanya.

Pihaknya sudah berbicara dengan beberapa pihak terkait hal ini. Termasuk instansi maupun OPD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. “Kami berharap dukungan pemerintah,” katanya.

Setelah ini direncanakan pembentukan posko, dengan rencana kerja bersama. Maka jika itu sudah bisa disepakati, tinggal dilakukan sosialisasi pada masyarakat. “Disampaikan secara masif dengan humanis. Sehingga masyarakat punya kesadaran dan pemahaman bersama keselamatan yang kita bangun bersama,” katanya.

Sementara, dari Pemerintah Kota Balikpapan mendukung program Pertamina ini. Disampaikan Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Neny Dwi Winahyu, ini adalah upaya untuk keselamatan operasional kilang terhadap pemukiman di sekitarnya.

“Jadi ini adalah proyek strategis nasional dalam rangka peningkatan produksi Pertamina. Namun tentunya tidak melupakan aspek keselamatan dan daya dukung lingkungan hidup terhadap masyarakat di sekitar,” katanya. (***)

*Diskominfo, Pemerintah Kota Balikpapan