Connect with us

Bisnis dan Ekonomi

Industri Alat Kesehatan Ekspor Antigen Rapid Test Ke Thailand Hingga Irlandia

Published

on

Photo : Industri alat kesehatan (Istimewa)

Jakarta, goindonesia.co : Industri alat kesehatan di tanah air terus memperlihatkan daya saingnya hingga kancah global. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah memasukkan industri alat kesehatan sebagai sektor yang mendapat prioritas pengembangan sesuai peta jalan Making Indonesia 4.0.

“Industri Alat Kesehatan Ekspor Antigen Rapid Test Me Thailand Hingga Irlandia. industri alat kesehatan adalah salah satu sektor prioritas yang menjadi perhatian pemerintah saat ini, terutama terkait dengan penanggulangan Covid-19 dan peningkatan penggunaan produk alat kesehatan dalam negeri,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) disela-sela Peresmian Ekspor Produk Covid-19 Antigen Rapid Test Cassette PT. Taishan Alkes Indonesia ke Thailand dan Irlandia di Jakarta, Selasa (7/9/2021).

Kementerian Perindustrian, ujar Menperin AGK, memberikan apresiasi kepada PT. Taishan Alkes Indonesia yang dapat menembus pasar ekspor ke Thailand dan Irlandia. Hal ini telah menunjukkan bahwa daya saing produk dari sisi quality, cost, dan delivery dapat bersaing di pasar internasional. Harga dari produk Taishan ini sangat kompetitif untuk di pasar domestik dibanding produk impor. Ini membawa nilai tambah tersendiri bagi konsumen.

Lebih lenjut Menperin berharap, kegiatan ekspor ini menjadi awal yang baik bagi industri alat kesehatan dalam negeri untuk memperluas pasar hingga ke mancanegara.

“Kemenperin akan selalu mendukung upaya proaktif untuk peningkatan daya saing industri dan memajukan industri dalam negeri. Kami optimistis bahwa anak-anak bangsa kita bisa mewujudkannya,” tegasnya.

Menperin menjelaskan, PT. Taishan Alkes Indonesia telah menanamkan investasinya di bidang alat kesehatan untuk menghasilkan produk Antigen Rapid Test Cassette dengan kapasitas produksi sebesar 1,2 juta pcs per hari dan menyerap tenaga kerja hingga 1.000 orang.

“Jadi, dari investasi dan serapan tenaga kerjanya, sektor ini memberikan multiplier effect yang luas bagi perekonomian nasional. Kami terus memacu perusahaan ini untuk ekspansi sehingga mendorong substitusi impor,” ungkapnya.

Menurut AGK, produk Rapid Test Swab Antigen PT. Taishan Alkes Indonesia telah mendapatkan izin edar Alat Kesehatan Dalam Negeri (AKD) dari Kementerian Kesehatan. Dan, tidak kalah pentingnya telah tersertifikasi CE mark yang akan mendukung dalam kegiatan ekspor ke pasar Eropa. Di samping itu, produk tersebut sudah memiliki capaian tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) sebesar 48,6% dan masuk dalam kategori barang wajib digunakan dalam pengadaan alat kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) milik pemerintah.

“Dengan tercapainya nilai TKDN ini, diharapkan stok barang jadi yang telah diproduksi oleh PT. Taishan Alkes Indonesia sebanyak 5 juta pcs dapat diserap terutama pada pengadaan pemerintah, sehingga berkontribusi dalam peningkatan penggunaan produk alat kesehatan dalam negeri dan mendukung program pemerintah untuk meningkatkan substitusi impor 35% pada tahun 2022,” papar Menperin.

Dirut PT. Taishan Alkes Indonesia Eko Sihombing menyampaikan, pihaknya bertekad untuk memberikan produk yang berkualitas sesuai standar dan kompetitif. Hal ini guna mendukung program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam negeri saat ini sebagai upaya pencegahan dan penanggulan Covid-19.

Menperin AGK kembali menegaskan kementeriannya bertekad untuk mewujudkan kemandirian Indonesia dalam bidang kesehatan, dengan langkah strategis yang dijalankan, antara lain pelaksanaan kebijakan substitusi impor 35 persen pada tahun 2022. Salah satunya didukung melalui program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

“Kita harus bertransformasi menjadi negara yang mandiri di bidang kesehatan, baik untuk alat kesehatan maupun obat-obatan,” ujarnya.

Langkah strategis lainnya yang dilakukan pemerintah, yaitu dengan membatasi produk impor yang tayang pada e- katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Sebanyak 79 jenis dari total 358 jenis alat kesehatan produksi dalam negeri sudah bisa menggantikan produk-produk impor di e-katalog LKPP.

“Sebagian besar produk tersebut telah memiliki nilai TKDN di atas 40 persen, yang artinya produk-produk dalam negeri ini wajib dibeli dan produk impor di-takedown dari penayangan e-katalog,” imbuhnya.

Menurut Menperin, sebanyak 79 produk prioritas tersebut baru tahap awal, selanjutnya akan ditambah secara bertahap, termasuk usulan takedown penayangan produk Swab Antigen Rapid Test impor pada usulan tahap kedua karena sudah mampu diproduksi oleh industri dalam negeri.

“Jadi, berdasarkan hasil rapat TKDN yang dipimpin oleh Bapak Menko Marivest, sudah diputuskan kalau ada produk dalam negeri yang nilai TKDN-ya mencapai 40 persen, maka LKPP wajib men-takedown produk-produk impor. Hal ini tujuannya untuk mengoptimalkan penyerapan produk dalam negeri,” ungkap Menteri Kabinet Jokowi asal Partai Golkar ini.

Di samping itu, guna memperdalam struktur industri alat kesehatan di dalam negeri, Kemenperin mendorong pengoptimalan nilai TKDN alat kesehatan melalui rumusan kebijakan tentang Tata Cara Penghitungan TKDN Alat Kesehatan dari skema cost to make (meliputi biaya alat kerja, modal kerja dan tenaga kerja) diubah menjadi skema full costing. Skema full costing mencakup seluruh biaya pembentuk harga barang jadi, dengan melengkapi biaya-biaya yang dalam skema cost to make selama ini belum diperhitungkan, di antaranya adalah biaya handling barang jadi, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya pengujian, biaya riset dan pengembangan, biaya sertifikasi, biaya pengawasan pasca produksi, dan lain-lain.

”Hal ini dimaksudkan untuk lebih memberikan keberpihakan kepada industri alat kesehatan dalam negeri sehingga produk alat kesehatan dalam negeri wajib dibeli dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah baik melalui e-katalog maupun lelang umum,” tandasnya.

Dengan dukungan pemerintah di sisi pengamanan pasar dan pendalaman struktur industri, diharapkan akan tumbuh investasi bagi industri-industri alat kesehatan baru guna mendukung kemandirian industri alat kesehatan nasional.

”Salah satu produk alat kesehatan yang sangat dibutuhkan dalam penanggulangan Covid-19 yaitu Rapid Test Swab Antigen Covid-19 yang sangat dibutuhkan guna mempermudah sistem tracing,” pungkasnya. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Bisnis dan Ekonomi

Daftar 70 BUMN yang Ditutup, Ada Anak Usaha Pertamina hingga PLN

Published

on

Erick Thohir (Foto: Dok BUMN)

Jakarta, goindonesia.co – Daftar 70 BUMN yang telah ditutup. Penutupan BUMN dilakukan sejak 2008 karena alasan efisiensi bisnis perusahaan.

Rencana pembubaran atau penutupan akan terus dilakukan. Salah satunya melalui skema swastanisasi perusahaan dengan tingkat revenue di bawah standar atau kecil.

BUMN yang dibubarkan tersebut adalah PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Industri Gelas (Persero), PT Istaka Karya (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero), PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT PANN (Persero), dan PT Kertas Leces (Persero).

“Kita sekarang terus menutup BUMN yang nggak efisien, kita sudah tutup 70 BUMN ya dan kita akan terus lakukan,” ujar Erick, Minggu (28/11/20221).

Dari catatan Erick Thohir, BUMN yang sudah dibubarkan terdiri atas anak, cucu, dan cicit sejumlah perseroan.

Mereka meliputi anak usaha PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), hingga PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Untuk PLN, saat ini masih memiliki 11 anak usaha yang beroperasi dengan bidang bisnis masing-masing. Mereka terdiri dari PT Indonesia Power (IP). Adapun anak usaha IP terdiri atas PT Cogindo Daya Bersama bergerak di bidang usaha cogeneration, distribute generation dan jasa operation & maintenance, PT Artha Daya Coalindo bergerak di bidang usaha trading dan jasa transportasi batubara, dan PT Indo Pusaka Berau dengan kegiatan usaha penyediaan listrik dari produksi PLTU Lati di Berau, Kaltim.

Anak usaha PLN berikutnya, PT Pembangkit Jawa Bali (PJB), PT Pelayanan Listrik Nasional Batam, PT Indonesia Comnets Plus (ICON+), PT PLN Tarakan, PT PLN Batubara, PT PLN Geothermal, PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (PLN-E), Majapahit Holding BV, PT Haleyora Power, dan PT Pelayaran Bahtera Adhiguna.

Sebelum pembubaran anak, cucu, dan cicit PLN, tercatat ada puluhan perusahaan yang dinaungi perusahaan negara di sektor kelistrikan tersebut. Hal ini disampaikan mantan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani sejak 2019 lalu.

Sripeni menyebut, pihaknya akan merampingkan 50 anak, cucu, dan cicit PLN. Artinya, sejak 2019 hingga 2021, tercatat sudah ada puluhan anak usaha PLN yang dibubarkan. Hal serupa pun dilakukan manajemen Pertamina.

Saat ini, tercatat ada 22 anak perusahaan yang masih beroperasi. Mereka terdiri atas, PT Pertamina EP, PT Pertamina Geothermal Energy, PT Pertamina Hulu Energi, PT Pertamina EP Cepu, PT Pertamina EP Cepu ADK, PT Pertamina Drilling Services Indonesia, PT Pertamina Internasional EP, PT Tugu Pratama Indonesia.

Lalu, PT Pertamina Dana Ventura, PT Pertamina Bina Medika, PT Patra Jasa, PT Pelita Air Service, PT Pertamina Gas, PT Pertamina Lubricants, PT Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina Trans Kontinental, PT Pertamina Retail, PT Pertamina Training & Consulting, PT Nusantara Regas. Kemudian, Dana Pensiun Pertamina, PT Patra Dok Dumai, PT Pertamina International Shipping.

Namun, sejak April 2020, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, pihaknya akan memangkas sejumlah anak usahanya dalam kurun waktu 2020-2021. Meski hingga kini, belum disampaikan secara resmi anak perusahaan mana saja yang sudah dibubarkan manajemen.

“Dari 25 perusahaan, tahun ini 2020 ada 8 (yang ditutup), 7 likuidasi dan 1 divestasi. 17 perusahaan lagi tahun depan (2021),” ujar Nicke Widyawati dalam teleconference pers tahun lalu.  (***)

Continue Reading

Bisnis dan Ekonomi

Program MuslimLeaderPreneur Sebagai Komitmen Erick Thohir Memajukan Ekonomi Umat

Published

on

Menteri BUMN Erick Thohir resmi melakukan kick-off program #MuslimLeaderPreneur Foto : Istimewa

Jakarta, goindonesia.co  – Keberpihakan penuh terhadap pengembangan ekonomi umat merupakan komitmen yang dijunjung tinggi oleh Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Adapaun salah satu program konkrit yang sedang berjalan di bawah asuhan MES adalah #MuslimLeaderPreneur. #MuslimLeaderPreneur adalah sebuah wadah kolaborasi generasi muda Muslim dalam memulai usaha rintisan (start-up) guna meningkatkan kapasitas usaha (scale-up) menuju pengembangan ekonomi umat di berbagai daerah. Sejak diresmikan pada Kamis 28 Oktober 2021 di Masjid Istiqlal, Jakarta, yang juga bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, #MuslimLeaderPreneur akan melaksanakan berbagai program pembibitan wirausaha muda. Program yang akan bergulir di 26 kota besar Indonesia selama setahun ke depan iini menyasar kalangan aktivis organisasi Islam, serta remaja masjid dan pesantren.

Pada Jumat 26 November 2021, Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum MES, Erick Thohir resmi melakukan kick-off program #MuslimLeaderPreneur di Masjid An-Nur, Provinsi Riau, secara hybrid. Mengusung tema “Masjid Sebagai Pusat Kebangkitan Ekonomi Umat”, Erick Thohir menyampaikan keynote speech sebagai pembuka acara. Hadir sebagai narasumber dalam acara ini; Sekretaris Jenderal (Sekjen) PP MES/Komisaris Pertamina, Igghi H. Achsein; Ketua Komite Pemuda MES, M. Arief Rosyid Hasan; Sekretaris Jenderal (Sekjen) ISYEF, Andi Ashadi; Chairman Rabu Hijrah, Phirman Rezha; Ketua MES Riau, Prof Akhmad Mujahiddin; Ketua Umum HIPMI Riau, Rahmad Ilah; Ketua KADIN Riau, Juni Rahman; dan Ketua Harian Masjid An-Nur Riau, Dr. Zulhendri Rais. Berperan sebagai moderator dalam acara ini Priority Banking Manager BSI Pekanbaru, Andi Oky.

Melalui keynote speech, Erick Thohir menyampaikan, “Kita perlu melakukan jihad ekonomi untuk Indonesia Maju dengan tujuan membangkitkan ekonomi, bahkan setelah pandemi COVID-19 nanti berlalu. Salah satu cara dalam melakukan jihad ekonomi adalah melalui program #MuslimLeaderPreneur yang cakupannya komprehensif; mulai dari pelatihan, pendampingan, pemberian penghargaan, hingga akses pembiayaan. Dengan demikian, kami berharap aktivis muda Muslim dapat menjadi leaderpreneur dengan kemampuan yang memiliki daya saing global.” Erick juga menambahkan, “Saat ini BUMN telah banyak melakukan komitmen dalam membangun para leaderpreneur yang ingin memulai usaha rintisan (start up) maupun meningkatkan usaha (scale-up) melalui berbagai program. Beberapa contoh di antaranya; Kmitraan Pertashop, Makmur, Kredit Usaha Rakyat, Mekaar dan Pasar Digital UMKM. Selanjutnya, kami juga akan melakukan penguatan program wakaf produktif dengan skema pemberian permodalan bagi usaha ultra mikro untuk meningkatkan produktivitas  umat sehingga kedepan dapat menghasilkan usaha yang berkelanjutan.”

Sekjen PP MES/Komisaris Pertamina, Igghi H. Achsein menyatakan bahwa saat ini umat Islam belum memiliki kekuatan secara ekonomi. Maka dari itu, perlu adanya dorongan untuk membangkitkan ekonomi umat. “Di Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) pusat, kami sudah memiliki beberapa program pemberdayaan ekonomi umat khususnya masjid dan pesantren. Pertama, kami memiliki program Mawar Emas yang berfokus untuk melawan rentenir berbasis masjid di NTB. Melalui program ini, banyak jamaah masjid yang terbantu serta bebas dari hutang kepada lintah darat. Yang kedua, program Pertashop untuk masjid dan pesantren. Kehadiran program ini bertujuan membangun pom bensin mini di daerah sekitar masjid dan pesantren. Semua program tersebut bertujuan untuk membangkitkan kembali ekonomi umat,” ujar Igghi.

Dalam kesempatan ini, Sekjen ISYEF, Andi Ashadi memaparkan bahwa skema program #MuslimLeaderPreneur ke depannya akan melakukan onboarding untuk sosialisasi wirausaha kepada aktivis pemuda Islam dengan tujuan meningkatkan angka pengusaha muslim. “Setelah sosialisasi, kami akan melaksanakan pelatihan teknis, mulai dari branding and  marketing, cara sisi legal perusahaan, dan lain sebagainya. Setelah sosialisasi dan pelatihan, kami akan melakukan berbagai kemitraan dengan melakukan linkage usaha muda muslim yang sudah bankable dalam permodalan. Dari situ, usaha yang belum bankable akan dibantu melalui dana sosial atau CSR perusahaan. Pada akhirnya, inti dari program #MuslimLeaderPreneur adalah capacity building dan permodalan,” tutur Ashadi.

M. Arief Rosyid Hasan; Sekjend ISYEF, Andi Ashadi; Chairman Rabu Hijrah,  Phirman Rezha; Ketua MES Riau, Prof Akhmad Mujahiddin; Ketua Umum HIPMI Riau, Rahmad Ilah; Ketua KADIN Riau, Juni Rahman; Ketua Harian Masjid An-Nur Riau, DR.Zulhendri Rais sepakat mendukung langkah Erick Thohir selaku Ketua MES dalam melakukan jihad ekonomi untuk Indonesia maju sebagai cara membangkitkan ekonomi umat. Nantikan kelanjutan program #MuslimLeaderPreneur di kota-kota berikutnya. (***)

Continue Reading

Bisnis dan Ekonomi

Gara-gara Merger dan Efisiensi, Laba BUMN Tembus Rp 61 T

Published

on

Foto : detik

Jakarta, goindonesia.co – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disebut mampu menggerakkan 1/3 perekonomian nasional. Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan saat ini ada banyak perusahaan BUMN yang digabungkan.
Hal ini agar perusahaan lebih efisien dan mampu bertransformasi dan menjalankan model bisnis yang lebih baik. Dia menyampaikan dengan efisiensi ini, laba yang dihasilkan oleh BUMN naik signifikan.

“Bisa dilihat hasilnya sekarang? untuk laba Rp 13 triliun 2020, hari ini kuartal III 2021 Rp 61 triliun. Artinya efisiensi dan transformasi, perubahan bisnis model terbukti berjalan dengan baik,” kata dia dalam acara Orasi Ilmiah ‘Globalization And Digitalization: Strategi BUMN Pasca Pandemi’ yang digelar Universitas Brawijaya, Sabtu (27/11/2021).

Dari data yang dipaparkan laba BUMN pada kuartal III 2020 tercatat hanya Rp 3 triliun. Erick mengungkapkan, pencapaian itu belum cukup karena negara juga masih membutuhkan keseimbangan.

Karena itu dia terus mendorong perusahaan-perusahaan untuk efisiensi dan bertransformasi. Seperti di bidang energi ada Mind ID yang akan menjalankan masalah pertambangan nasional.

Selanjutnya, menurut Erick dulu Indonesia ingin menjadi negara yang kompetitif namun biaya logistik Indonesia paling mahal di dunia menyentuh 26%.

“Bagaimana kita mau kompetitif kalau logistik biayanya mahal. Karena itu kita merger yang namanya Pelindo 1, 2, 3 dan 4 harus lebih efisien dan ternyata kita terbangun dari tidur,” jelasnya.

Setelah merger peti kemas Indonesia secara kapasitas menjadi nomor 8 terbesar di dunia. Jika selama ini logistik harus lewat Singapura harus lewat Malaysia kini tak perlu lagi stop di negara lain.

“Tapi size do matter, ketika kita konsolidasi baru kita bisa. Kalau nggak, tidak ada shipping company yang mau datang dan akhirnya tadi, harga logistiknya jadi mahal,” ujar dia. (***)

Continue Reading

Trending