Connect with us

Bisnis dan Ekonomi

Industri Alat Kesehatan Ekspor Antigen Rapid Test Ke Thailand Hingga Irlandia

Published

on

Photo : Industri alat kesehatan (Istimewa)

Jakarta, goindonesia.co : Industri alat kesehatan di tanah air terus memperlihatkan daya saingnya hingga kancah global. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah memasukkan industri alat kesehatan sebagai sektor yang mendapat prioritas pengembangan sesuai peta jalan Making Indonesia 4.0.

“Industri Alat Kesehatan Ekspor Antigen Rapid Test Me Thailand Hingga Irlandia. industri alat kesehatan adalah salah satu sektor prioritas yang menjadi perhatian pemerintah saat ini, terutama terkait dengan penanggulangan Covid-19 dan peningkatan penggunaan produk alat kesehatan dalam negeri,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) disela-sela Peresmian Ekspor Produk Covid-19 Antigen Rapid Test Cassette PT. Taishan Alkes Indonesia ke Thailand dan Irlandia di Jakarta, Selasa (7/9/2021).

Kementerian Perindustrian, ujar Menperin AGK, memberikan apresiasi kepada PT. Taishan Alkes Indonesia yang dapat menembus pasar ekspor ke Thailand dan Irlandia. Hal ini telah menunjukkan bahwa daya saing produk dari sisi quality, cost, dan delivery dapat bersaing di pasar internasional. Harga dari produk Taishan ini sangat kompetitif untuk di pasar domestik dibanding produk impor. Ini membawa nilai tambah tersendiri bagi konsumen.

Lebih lenjut Menperin berharap, kegiatan ekspor ini menjadi awal yang baik bagi industri alat kesehatan dalam negeri untuk memperluas pasar hingga ke mancanegara.

“Kemenperin akan selalu mendukung upaya proaktif untuk peningkatan daya saing industri dan memajukan industri dalam negeri. Kami optimistis bahwa anak-anak bangsa kita bisa mewujudkannya,” tegasnya.

Menperin menjelaskan, PT. Taishan Alkes Indonesia telah menanamkan investasinya di bidang alat kesehatan untuk menghasilkan produk Antigen Rapid Test Cassette dengan kapasitas produksi sebesar 1,2 juta pcs per hari dan menyerap tenaga kerja hingga 1.000 orang.

“Jadi, dari investasi dan serapan tenaga kerjanya, sektor ini memberikan multiplier effect yang luas bagi perekonomian nasional. Kami terus memacu perusahaan ini untuk ekspansi sehingga mendorong substitusi impor,” ungkapnya.

Menurut AGK, produk Rapid Test Swab Antigen PT. Taishan Alkes Indonesia telah mendapatkan izin edar Alat Kesehatan Dalam Negeri (AKD) dari Kementerian Kesehatan. Dan, tidak kalah pentingnya telah tersertifikasi CE mark yang akan mendukung dalam kegiatan ekspor ke pasar Eropa. Di samping itu, produk tersebut sudah memiliki capaian tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) sebesar 48,6% dan masuk dalam kategori barang wajib digunakan dalam pengadaan alat kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) milik pemerintah.

“Dengan tercapainya nilai TKDN ini, diharapkan stok barang jadi yang telah diproduksi oleh PT. Taishan Alkes Indonesia sebanyak 5 juta pcs dapat diserap terutama pada pengadaan pemerintah, sehingga berkontribusi dalam peningkatan penggunaan produk alat kesehatan dalam negeri dan mendukung program pemerintah untuk meningkatkan substitusi impor 35% pada tahun 2022,” papar Menperin.

Dirut PT. Taishan Alkes Indonesia Eko Sihombing menyampaikan, pihaknya bertekad untuk memberikan produk yang berkualitas sesuai standar dan kompetitif. Hal ini guna mendukung program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam negeri saat ini sebagai upaya pencegahan dan penanggulan Covid-19.

Menperin AGK kembali menegaskan kementeriannya bertekad untuk mewujudkan kemandirian Indonesia dalam bidang kesehatan, dengan langkah strategis yang dijalankan, antara lain pelaksanaan kebijakan substitusi impor 35 persen pada tahun 2022. Salah satunya didukung melalui program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

“Kita harus bertransformasi menjadi negara yang mandiri di bidang kesehatan, baik untuk alat kesehatan maupun obat-obatan,” ujarnya.

Langkah strategis lainnya yang dilakukan pemerintah, yaitu dengan membatasi produk impor yang tayang pada e- katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Sebanyak 79 jenis dari total 358 jenis alat kesehatan produksi dalam negeri sudah bisa menggantikan produk-produk impor di e-katalog LKPP.

“Sebagian besar produk tersebut telah memiliki nilai TKDN di atas 40 persen, yang artinya produk-produk dalam negeri ini wajib dibeli dan produk impor di-takedown dari penayangan e-katalog,” imbuhnya.

Menurut Menperin, sebanyak 79 produk prioritas tersebut baru tahap awal, selanjutnya akan ditambah secara bertahap, termasuk usulan takedown penayangan produk Swab Antigen Rapid Test impor pada usulan tahap kedua karena sudah mampu diproduksi oleh industri dalam negeri.

“Jadi, berdasarkan hasil rapat TKDN yang dipimpin oleh Bapak Menko Marivest, sudah diputuskan kalau ada produk dalam negeri yang nilai TKDN-ya mencapai 40 persen, maka LKPP wajib men-takedown produk-produk impor. Hal ini tujuannya untuk mengoptimalkan penyerapan produk dalam negeri,” ungkap Menteri Kabinet Jokowi asal Partai Golkar ini.

Di samping itu, guna memperdalam struktur industri alat kesehatan di dalam negeri, Kemenperin mendorong pengoptimalan nilai TKDN alat kesehatan melalui rumusan kebijakan tentang Tata Cara Penghitungan TKDN Alat Kesehatan dari skema cost to make (meliputi biaya alat kerja, modal kerja dan tenaga kerja) diubah menjadi skema full costing. Skema full costing mencakup seluruh biaya pembentuk harga barang jadi, dengan melengkapi biaya-biaya yang dalam skema cost to make selama ini belum diperhitungkan, di antaranya adalah biaya handling barang jadi, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya pengujian, biaya riset dan pengembangan, biaya sertifikasi, biaya pengawasan pasca produksi, dan lain-lain.

”Hal ini dimaksudkan untuk lebih memberikan keberpihakan kepada industri alat kesehatan dalam negeri sehingga produk alat kesehatan dalam negeri wajib dibeli dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah baik melalui e-katalog maupun lelang umum,” tandasnya.

Dengan dukungan pemerintah di sisi pengamanan pasar dan pendalaman struktur industri, diharapkan akan tumbuh investasi bagi industri-industri alat kesehatan baru guna mendukung kemandirian industri alat kesehatan nasional.

”Salah satu produk alat kesehatan yang sangat dibutuhkan dalam penanggulangan Covid-19 yaitu Rapid Test Swab Antigen Covid-19 yang sangat dibutuhkan guna mempermudah sistem tracing,” pungkasnya. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Bisnis dan Ekonomi

Presiden: Pariwisata Harus Lebih Tangguh dan Sejahterakan Masyarakat

Published

on

Wisatawan berjalan di area Garuda Wisnu Kencana (GWK) Cultural Park, Bali. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sektor pariwisata harus terus berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dunia yang inklusif dan berkelanjutan. Foto: ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo

Kenaikan animo pariwisata dirasakan di berbagai belahan dunia.

Jakarta, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerukan kepada segenap pemangku kepentingan pariwisata untuk memikirkan bersama bagaimana sektor itu bisa lebih tangguh dan semakin menyejahterakan masyarakat. Seruan itu disampaikan Presiden Jokowi dalam acara puncak peringatan World Tourism Day ke-42 di Bali, Selasa (27/9/2022).

“Kita harus memikirkan ulang bagaimana sektor pariwisata dapat menjadi lebih tangguh dan lebih menyejahterakan masyarakat,” kata Presiden dalam sambutan secara virtual sebagaimana kanal YouTube resmi World Tourism Organization (UNWTO).

Menurut Presiden situasi pandemi Covid-19 berangsur-angsur mereda. Hal itu dirasakan Indonesia antara lain lewat lonjakan jumlah kedatangan wisatawan internasional, yang pada awal tahun ini sudah mencapai dua kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021.

Presiden mengatakan bahwa pola serupa juga terjadi di berbagai belahan dunia lainnya. Artinya, konektivitas manusia mulai menunjukkan kebangkitan.

Akan tetapi Jokowi menegaskan masih banyak tantangan global yang dihadapi oleh sektor pariwisata. “Inflasi yang tajam di berbagai negara, bahan bakar transportasi yang mahal, konflik geopolitik yang belum selesai, serta perubahan iklim yang semakin mempengaruhi semua lini kehidupan masyarakat. Semua tantangan itu harus dihadapi dengan kreativitas, dengan inovasi, dan kerja sama global,” katanya.

Oleh karena itu Presiden menyatakan bahwa sektor pariwisata harus terus berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dunia yang inklusif dan berkelanjutan. Sektor pariwisata, lanjut Presiden, juga harus berwawasan alam lingkungan, berkelanjutan melestarikan budaya-budaya lokal, dan melibatkan peran aktif masyarakat lokal.

Untuk menciptakan sektor pariwisata yang lebih tangguh dan semakin menyejahterakan masyarakat, Jokowi menekankan bahwa segenap pemangku kepentingan harus mengedepankan kebangkitan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. “Merancang ulang kebangkitan sektor pariwisata membutuhkan kerja keras semua pihak. Semua pemangku kepentingan harus mulai mencari cara untuk memitigasi munculnya perubahan-perubahan akibat perkembangan dunia yang sangat cepat dan menjadikan sektor pariwisata masa depan yang lebih siap, lebih tangguh, dan lebih berkualitas,” katanya.

Presiden juga mengapresiasi kepercayaan yang diberikan UNWTO kepada Indonesia menjadi tuan rumah puncak perayaan World Tourism Day ke-42. Jokowi tidak lupa untuk mengajak organisasi pariwisata dunia melakukan kolaborasi serta mengundang para investor untuk membangun pariwisata yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan di Indonesia. (***)

Continue Reading

Bisnis dan Ekonomi

‘Tsunami’ PHK RI Berlanjut, dari Shopee Hingga Indosat

Published

on

Foto: Sejumlah kurir Shopee Express melakukan konvoi usai melakukan aksi unjuk rasa di kawasa Sudirman, Jumat (16/9/2022). (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)

Jakarta, goindonesia.co – Tsunami PHK ternyata tak hanya menghampiri startup saja, tapi juga perusahaan konvensional.

Baru kemarin, Jumat (23/9), Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) mengumumkan perusahaan telah menempuh langkah pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan.

Menurut keterangan tertulis, 95% dari karyawan yang terkena dampak telah menerima tawaran dari perusahaan, sementara sebagian kecil sisanya masih mempertimbangkan tawaran tersebut. Namun IOH tak menyebut jumlah pasti karyawan yang terdampak PHK.

Adapun paket kompensasi yang ditawarkan kepada karyawan adalah rata-rata 37 kali upah, dan yang tertinggi mencapai 75 kali upah.

Menurut keterangan tertulis, 95% dari karyawan yang terkena dampak telah menerima tawaran dari perusahaan, sementara sebagian kecil sisanya masih mempertimbangkan tawaran tersebut. Namun IOH tak menyebut jumlah pasti karyawan yang terdampak PHK.

Adapun paket kompensasi yang ditawarkan kepada karyawan adalah rata-rata 37 kali upah, dan yang tertinggi mencapai 75 kali upah. (***)

Continue Reading

Bisnis dan Ekonomi

Pengusaha Kapal Ferry Terpukul Kenaikan BBM, Minta Tarif Tiket Dinaikkan

Published

on

Kapal Ferry Yang Melayani Penyebrangan Merak-Bakauheni. (Kamis, 04/03/2021). (Dokumentasi ASDP Indonesia Ferry).

Jakarta, goindonesa.co – Sejumlah pengusaha kapal dari Gapasdap dan Indonesian National Ferry Owners Association (INFA) memprotes kenaikan BBM jenis solar, karena memberatkan biaya pelayaran kapal Ferry di sejumlah lintasan, terutama di Selat Sunda yang menjadi penghubung Pelabuhan Merak dengan Bakauheni.

Mereka mendatangi kantor Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) wilayah VIII Banten, Kota Cilegon, untuk menyampaikan keluhan agar tarif angkutan penyeberangan ikut naik, setelah BBM di naikkan oleh Presiden Jokowi pada Sabtu, 3 September 2022.

“Sampai Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM solar sebesar 32 persen, kami merasa kenaikan harga BBM itu sangat memukul usaha kami di industri penyeberangan,” kata Aminudin Rifai, Sekretari DPP Gapasdap, di kantor BPTD Wilayah VIII Banten, Kota Cilegon, Selasa (20/09/2022).

Aminudin bercerita dia telah mendapatkan informasi kenaikan tarif penyeberangan harusnya sudah dilakukan pada Senin, 19 September 2022, pukul 00.00 wib. Tapi dia bingung, lantaran hal itu tidak terjadi di tanggal tersebut.

Pengusaha dan pegawai kapal mengultimatum pemerintah pusat untuk segera menaikkan tarif pelayaran antarprovinsi dan antarnegara, pada Rabu, 21 September 2022, pukul 00.00 wib.

“Mengenai tarif angkutan penyeberangan antarprovinsi yang sampai saat ini belum diberlakukan oleh Kemenhub atau pemerintah pusat, seyogyanya tarif ini diberlakukan Senin, 19 September 2022, seperti yang ditetapkan menhub melalui Kepmenhub nomor 172 tahun 2022 mengenai tarif angkutan kelas ekonomi antarnegara antar provinsi,” terangnya.

Sedangkan Kepala BPTD Wilayah VIII Banten, Handjar Dwi Antoro hanya mampu meneruskan keluhan dari Gapasdap dan Infa ke pemerintah pusat, terkait desakan mereka untuk menaikkan tarif angkutan penyeberangan antar provinsi antar negara, terutama di wilayah Selat Sunda yang menghubungkan Pelabuhan Merak dengan Pelabuhan Bakauheni.

Tunggu Keputusan Kemenhub

“Kami memahami dan kami memaklumi bahwa kenaikan BBM sangat berpengaruh terhadap operasional kapal yang ada di Pelabuhan Merak-Bakauheni. Prinsipnya kami sebagai unit pelaksana akan meneruskan ke pusat,” kata Kepala BPTD Wilayah VIII Banten, Handjar Dwi Antoro, ditempat yang sama, Selasa (21/09/2022).

Handjar mengatakan dia belum melakukan sosialisasi ataupun pengumuman, mengenai rencana kenaikan tarif yang akan diberlakukan Kemenhub pada Senin, 19 September 2022, pukul 00.00 wib.

BPTD Wilayah VIII Banten masih menunggu keputusan resmi dari Kemenhub, menganai kenaikan tarif angkutan penyeberangan.

“Kami, khususnya BPTD, tidak pernah mengeluarkan statement (kenaikan tarif), pada saat ini kami menunggu keputusan dari pusat,” jelasnya. (***)

Continue Reading

Trending