Connect with us

Health

Kemenkes: Vaksin Nusantara Tak Bisa Dikomersialkan

Published

on

Illustrasi : Vaksin Nusantara (Youtube) 

Jakarta , goindonesia.co : Pemberitaan terkait vaksin Nusantara ramai lagi. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr Siti Nadia Tarmizi M Epid pun kembali menegaskan, vaksin Nusantara tidak dapat dikomersialkan lantaran bersifat individual (autologus).

”Sel dendritik bersifat autologus. Artinya, dari materi yang digunakan, dari diri kita sendiri dan untuk diri kita sendiri sehingga tidak bisa digunakan untuk orang lain. Jadi, produknya hanya bisa dipergunakan untuk diri pasien sendiri,” kata dr Nadia dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (28/08/2021).

Lebih jauh dr Nadia menyampaikan bahwa vaksin Nusantara dapat diakses oleh masyarakat dalam bentuk pelayanan berbasis penelitian secara terbatas.

Penelitian tersebut berdasarkan nota kesepahaman (MoU) antara Kemenkes bersama Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), dan TNI Angkatan Darat, April lalu terkait ‘Penelitian Berbasis Pelayanan Menggunakan Sel Dendritik untuk Meningkatkan Imunitas Terhadap Virus SARS-CoV-2’.

”Masyarakat yang menginginkan vaksin Nusantara atas keinginan pribadi nantinya akan diberikan penjelasan terkait manfaat hingga efek sampingnya oleh pihak peneliti. Kemudian, jika pasien tersebut setuju, maka vaksin Nusantara baru dapat diberikan atas persetujuan pasien tersebut,” ujar dr Nadia.

Bantahan Dubes RI di Turki

Sementara itu terkait kabar soal Vaksin Nusantara yang diklaim dipesan oleh Turki, dr Siti Nadia yang juga Direktur Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kemenkes, mengaku pihaknya tak mendapat informasi soal itu. “Kami belum terinfo soal ini. Mungkin bisa dicek langsung ke tim vaksin Nusantara di RSPAD,” kata dr Nadia.

Senada dengan dr Nadia, Duta Besar RI di Ankara, Lalu Muhamad Iqbal, pun membantah kabar bahwa Pemerintah Turki membeli 5 juta dosis vaksin Nusantara. “Tidak ada. Kalau pemerintah yang mau beli, pasti saya orang Indonesia pertama yang dikasih tahu,” ujar Iqbal yang dikutip dari CNNIndonesia.com, Jumat (27/08/2021).

Pernyataan bantahan itu muncul setelah beredar kabar Pemerintah Turki berencana membeli Vaksin Nusantara sebanyak 5 juta dosis. Mereka bahkan juga disebut mempersilakan jika peneliti vaksin Nusantara mau melakukan uji klinis 3 di Turki lantaran tak diizinkan di Indonesia.

Orang yang pertama kali menyinggung berita itu adalah Chairul Anwar Nidom. Guru Besar Ilmu Biokimia dan Biologi Molekular Universitas Airlangga ini mengaku mendapat informasi dari dr Terawan Agus Putranto bahwa Pemerintah Turki tertarik membeli Vaksin Nusantara.

Informasi itu lantas dibicarakan oleh anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rabu (25/08/2021). Singkat cerita, masalah vaksin Nusantara kembali berhembus cepat di  media massa.

Yang jelas, pengembangan vaksin Nusantara bukan untuk dimintakan izin edar oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sebagaimana vaksin Merah Putih. Vaksin Nusantara dapat diakses masyarakat dalam bentuk pelayanan berbasis penelitian secara terbatas.

Ada Yang Percaya?

Dilansir Indozone id, epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono kesal masih ada saja yang percaya akan keberadaan Vaksin Nusantara. Bahkan dia merasa heran mengapa ada rumor yang menyebut bahwa Turki telah memesan vaksin tersebut.

Hal itu dikatakan Pandu Riono melalui cuitan di akun Twitternya @drpriono1 saat merespons pemberitaan mengenai Dubes RI yang telah membantah bahwa Pemerintah Turki melakukan pemesanan terhadap Vaksin Nusantara.

“Vaksin Nusantara itu tidak ada. Kok tiba2 ada yang bilang mau beli. Dipercaya lagi,” tulis Pandu Riono dikutip Indozone, Jumat (27/8/2021).

Sebelumnya, Pandu Riono juga meminta Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Daulay menghentikan kehebohan dan kebohongan soal Vaksin Nusantara.

Hal itu diungkapkan Pandu Riono saat merespons unggahan video Saleh Daulay yang kesal dengan BPOM karena dianggap meremehkan Vaksin Nusantara.

“Tidak ada pengembangan Vaksin Nusantara yang sesuai kaidah ilmiah dan diakui WHO, tidak ada pemesanan. Pendapatnya tidak akurat, Saleh Daulay hentikan kehebohan dan kebohonan tersebut, fokus pada upaya pengendalian pandemi,” tulis Pandu Riono.

Kepentingan Kelompok?

Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar IDI Zubairi Djoerban meminta pengembangan vaksin Nusantara tetap mengikuti kaidah ilmiah penelitian (saintifik) sesuai amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Zubairi juga meminta vaksin buatan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto ini tak lagi disangkutpautkan dengan kepentingan kelompok.

“Harus ditekankan lagi, vaksin Covid-19 memang amat dibutuhkan. Itu benar. Yang tak benar itu mengabaikan kaidah-kaidah ilmiah dalam pengembangan vaksinnya. Hal itu yang ditegaskan juga oleh Presiden Jokowi, kan. Dia bilang, pengembangan vaksin harus memenuhi kaidah ilmiah. Jelas,” kata Zubairi melalui cuitan di akun twitter pribadinya @ProfesorZubairi, Jumat (16/04/2021), seperti dikutip dari CNNIndonesia.com.

Presiden Jokowi pada pertengahan Maret lalu mengimbau agar penelitian vaksin Nusantara mengikuti kaidah-kaidah keilmuan dan uji klinis dan harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Ia juga meminta proses itu digelar secara terbuka, transparan, dan melibatkan para ahli.

Zubairi meminta agar tim peneliti vaksin Nusantara tetap berpedoman pada regulator dalam hal ini BPOM. Ia menyebut tak ada salahnya tim peneliti memperbaiki uji klinis fase I.

Perbaikan itu nantinya akan kembali dievaluasi oleh BPOM untuk kemudian dijadikan pertimbangan dalam memberikan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) uji klinis fase II vaksin Nusantara.

“Berhenti sejenak untuk memperbaiki uji klinis satu merupakan hal yang baik. Jangan tergesa, jangan dipolitisasi, dasarkan semua pada fakta ilmiah,” katanya.

Vaksin Nusantara menjadi polemik publik dalam sepekan terakhir usai politisi hingga mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menjadi relawan vaksin Nusantara ini. Polemik itu terjadi lantaran pengambilan sampel dilakukan tanpa restu dari BPOM.

Kepala BPOM Penny K Lukito mengaku pihaknya sudah memberikan evaluasi dan rekomendasi hasil uji klinis pada tim peneliti vaksin Nusantara, namun menurutnya tim kerap mengabaikan. Lantas Penny dalam pernyataan publik meminta agar tim peneliti mengulang penelitian dari tahap pre-klinis.

Keputusan Penny menyusul beragam temuan, mulai dari komponen yang digunakan dalam penelitian tidak sesuai pharmaceutical grade, kebanyakan impor, hingga antigen virus yang digunakan bukan berasal dari virus Corona di Indonesia sehingga tidak sesuai dengan klaim vaksin karya anak bangsa.

Merespons hal itu, peneliti vaksin Nusantara, Muhammad Karyana mengaku hingga kini pihaknya belum mendapat rekomendasi secara tertulis dari BPOM soal rekomendasi pre-klinis vaksin ini.

Karyana juga membantah pernyataan BPOM soal tim peneliti yang tidak memberikan balasan evaluasi. Peneliti, kata dia, terpantau tetap memberikan jawaban dalam proses pengembangan. Jawaban terakhir diberikan usai agenda hearing dan inspeksi BPOM pada 16 Maret lalu.  (***)

Sumber: Kemenkes, BPOM,  CNNIndonesia, DetikHealth, Indozone.id.

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Health

Jokowi: Kesenjangan Akses Vaksin Antara Negara Kaya Dan Miskin Masih Lebar

Published

on

Presiden Jokowi. (Tangkapan layar YouTube)

Jakarta, goindonesia.co : Kesenjangan akses terhadap vaksin Covid-19 secara global masih lebar. Lebih dari 7,6 miliar dosis vaksin yang telah disuntikkan umat manusia dunia saat ini, sebagian besar masih didominasi penduduk dari negara-negara maju dan kaya.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya saat menghadiri Konferensi Tinggi Tinggi (KTT) Asia-Europe Meeting (ASEM) Ke-13 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (26/11/2021), seperti disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden.

Menurut Kepala Negara, sebanyak 64,99 persen populasi negara kaya telah menerima setidaknya satu dosis vaksin. “Sementara di negara miskin baru 6,48 persen,” ujar Presiden Jokowi yang mengajak para pemimpin negara Asia dan Eropa untuk bekerjasama menghadapi pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum usai. 

Lebih jauh Presiden Jokowi mengatakan bahwa target vaksinasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga masih sulit dicapai. Diperkirakan hampir 80 negara tidak mencapai target vaksinasi 40 persen populasi di akhir tahun 2021. Bahkan, pada saat yang sama, lebih dari 100 juta dosis vaksin di negara G7 tidak terpakai dan kadaluwarsa.

Dalam pertemuan ASEM tersebut, Presiden mengajak semua pihak mengubah situasi agar target vaksinasi WHO dapat dicapai semua negara. “Untuk itu, dose-sharing harus digalakkan, produksi vaksin dinaikkan, dan kapasitas penyerapan negara penerima vaksin ditingkatkan,” ungkapnya.

Presiden juga mengajak para pemimpin ASEM untuk terus memperkuat tata kelola dan arsitektur kesehatan global, salah satu agenda utama dalam Presidensi Indonesia di G-20. “WHO harus diperkuat. Traktat pandemi harus didukung oleh semua negara dan mekanisme pendanaan kesehatan untuk negara berkembang perlu dibangun,” katanya.

Sedangkan terkait percepatan pemulihan ekonomi, Presiden Jokowi menyampaikan dua hal utama yang memerlukan kerja lsama erat para pemimpin ASEM, yaitu transisi energi dan transisi digital.

Transisi menuju energi baru terbarukan, menurut Presiden, harus terus didorong namun perlu diletakkan juga dalam konteks pencapaian SDGs. “Investasi dan alih teknologi adalah kata kunci,” ujarnya.

Selain itu, inklusivitas juga dinilai sangat penting agar celah kesejahteraan tidak makin melebar dan tidak ada yang tertinggal. Inklusivitas dapat dicapai jika akses digital ditingkatkan.

“Digital ekonomi adalah masa depan ekonomi kita. Mari kita menjalin kerjasama agar kita dapat pulih bersama dan pulih lebih kuat,” tuturnya menegaskan.

Soroti Afghanistan 

Lebih jauh Presiden Jokowi menyoroti situasi kemanusiaan di Afghanistan yang memburuk karena pemerintahan inklusif yang belum terwujud. Selain itu, dua isu yang jadi perhatian Indonesia, kata Presiden, yaitu pemberdayaan perempuan dan kerjasama antarulama.

“Saat ini, pemerintahan inklusif belum terwujud. Situasi kemanusiaan memburuk. Sekitar 23 juta rakyat Afghanistan terancam krisis pangan,” ungkap Presiden “Bantuan kemanusiaan menjadi prioritas. Kami berkomitmen memberikan bantuan, termasuk untuk bantuan kapasitas,” ujarnya. 

Terkait masalah pemberdayaan perempuan di Afghanistan, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa penghormatan hak-hak perempuan adalah salah satu janji Taliban. Indonesia ingin berkontribusi agar janji tersebut dapat dipenuhi, antara lain melalui Indonesia-Afghanistan Women Solidarity Network yang akan dimanfaatkan untuk kerjasama pemberdayaan perempuan ke depan.

“Kami juga siap memberikan beasiswa pendidikan bagi perempuan Afghanistan. Kami akan terus lanjutkan upaya pemberdayaan perempuan Afghanistan melalui kerjasama dengan berbagai pihak,” ucapnya.

Terkait kerjasama antarulama di Afghanistan, Presiden Jokowi memahami betul peran penting ulama di masyarakat. Pada tahun 2018, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan trilateral ulama Afghanistan-Pakistan-Indonesia untuk mendukung proses perdamaian.

“Meskipun situasi Afghanistan sudah berbeda, namun ulama tetap berperan penting. Kami siap memfasilitasi dialog antara ulama, termasuk ulama Afghanistan,” ungkapnya.

Dilansir BPMI Setpres, turut mendampingi Presiden dalam acara ASEM Ke-13, yaitu Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet (Setkab) Pramono Anung, dan Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri (Kemlu) I Gede Ngurah Swajaya. (***)

Continue Reading

Health

Agar tak Ketakutan, Ini Lima Hal Perlu Diketahui tentang Varian Omicron

Published

on

  • Butuh beberapa pekan lagi untuk tahu signifikansi mutasi Omicron.
  • Tidak ada indikasi varian ini menyebabkan sakit parah.
  • Belum ada jawaban atas pertanyaan apakah vaksin saat ini efektif.

Jakarta, goindonesia.co — Penemuan Omicron, varian baru Covid-19 di Afrika Selatan (Afsel), memicu kegemparan di seluruh dunia. Sejumlah negara menghentikan perjalanan dari dan ke Afsel, dan beberapa negara Eropa melaporkan temuan varian baru ini di tubuh warganya.

Berikut yang perlu Anda ketahui tentang Omicron, varian yang seolah lebih menakutkan dari Delta, seperti diberitakan New York Post.

Bagaimana varian Omicron ditemukan?

Para ilmuwan melihat sampel virus dan menemukan varian baru setelah kasus infeksi Covid-19 di Afsel mulai meledak pekan ini. Semula, jumlah kasus di Afsel bertahan pada angka 200 per hari, tiba-tiba mendekati 2.500 dalam sehari pada Kamis pekan lalu.

Mengapa dinamakan Omicron?

Badan Kesehatan Dunia (WHO) memberi nama varian ini sesuai huruf dalam alfabet Yunani. WHO juga melabelinya sebagai varian mengkhawatirkan. Ini satu-satunya varian yang mendapat sebutan sejak Delta muncul di India akhir 2020.

Mengapa Omicron memprihatinkan?

Jumlah mutasi yang tampaknya tinggi, sekitar 30, dalam protein lonjakan virus corona dapat berarti virus menyebar dengan mudah. Omicron ditengarai mudah menyebar dua kali lipat dibanding varian Delta, yang berarti meningkatkan risiko penularan.

Menurut Sharon Peacock, yang memimpin pengurutan genetik Covid-19 di Inggris, signifikansi mutasi masih belum diketahui. Mengutip sejumlah ilmuwan, situs news24.com memberitakan perlu beberapa pekan untuk mengetahui signifikansi mutasi Omicron.

Apakah varian Omicron membuat orang yang tertular lebih sakit?

Tidak ada indikasi varian ini akan menyebabkan penyakit lebih parah. WHO mengatakan ‘bukti awal’ menunjukan adanya peningkatan risiko infeksi ulang dengan Omicron kepada mereka yang pernah memiliki virus, dibanding varian lain.

Menurut Institut Nasional untuk Penyakit Menular Afsel, tidak ada gejala tak biasa yang dilaporkan dengan varian ini, yang juga dapat menyebabkan kasus tanpa gejala

Akankah vaksin Covid-19 efektif melawan Omicron?

Para ilmuwan mengatakan terlalu dini untuk mengatakannya, dan jawaban pasti untuk pertanyaan di atas butuh waktu beberapa pekan.

Peter Openshaw, profesor kedokteran eksperimental di Imperial College London, mengatakan sangat tidak mungkin vaksin saat ini tidak berfungsi. Sebab,vaksin sejauh ini efektif terhadap banyak varian lain. (***)

Continue Reading

Health

Varian Omicron Paksa Korea Selatan, Australia, Jepang, Filipina dan Thailand Berlakukan Pembatasan

Published

on

Illustrasi

Penemuan Omicron, varian Corona yang memiliki protein lonjakan sangat berbeda dari sebelumnya itu memicu alarm global pada hari Jumat, ketika negara-negara bergegas menangguhkan perjalanan dari Afrika selatan. Pasar saham segera mengalami penurunan terbesar dalam lebih dari setahun.

Jakarta, goindonesia.co—Pemerintah Korea Selatan pada Sabtu (27/11) sore mengatakan akan membatasi kedatangan dari Afrika Selatan dan tujuh negara lain karena kekhawatiran tentang varian Covid-19 baru yang diidentifikasi tengah marak di wilayah tersebut. Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea mengatakan, mulai 28 November penerbitan visa bagi mereka yang berasal dari delapan negara di Afrika akan dibatasi, sementara warga Korea Selatan yang kembali dari wilayah tersebut akan dikarantina.

Delapan negara yang dikenai pembatasan baru itu adalah Afrika Selatan, Botswana, Zimbabwe, Namibia, Lesotho, eSwatini, Mozambik, dan Malawi.

Pada hari yang sama Australia juga memberlakukan pembatasan baru pada orang-orang yang telah berkunjung ke sembilan negara Afrika selatan, sehari setelah Filipina melakukan langkah serupa. Varian baru Covid-19, Omicron, segera menimbulkan kekhawatiran tentang gelombang lain pandemi virus corona.

Secara efektif pemerintah Australia segera akan melarang non-warga negara yang telah berada di Afrika Selatan, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Lesotho, eSwatini, Seychelles, Malawi, dan Mozambik masuk ke negaranya. Selain itu, Australia juga akan memberlakukan karantina 14 hari yang diawasi untuk warga negara Australia dan tanggungan mereka kembali dari negara-negara tersebut, kata Menteri Kesehatan Greg Hunt.

Pembatasan ini juga berlaku untuk orang-orang seperti pelajar internasional dan migran terampil, yang telah berada di salah satu dari sembilan negara dalam 14 hari terakhir.

“Jika bukti medis menunjukkan bahwa diperlukan tindakan lebih lanjut, kami tidak akan ragu untuk mengambilnya. Dan itu mungkin melibatkan penguatan atau perluasan pembatasan,” kata Hunt.

Siapa pun yang tiba di Australia dan telah berada di salah satu negara tersebut dalam 14 hari terakhir harus segera diisolasi dan diuji. Pemerintah Australia juga akan menangguhkan semua penerbangan dari sembilan negara Afrika selatan selama dua pekan.

Sementara itu, Jepang mengatakan akan memperketat kontrol perbatasan untuk negara-negara Afrika selatan seperti Mozambik, Malawi dan Zambia, yang membutuhkan karantina 10 hari untuk setiap pendatang, kata Kementerian Luar Negeri Jepang, Sabtu.

Aturan baru, yang berlaku mulai tengah malam, datang sehari setelah Jepang memperketat kontrol perbatasan bagi mereka yang datang dari Afrika Selatan, Botswana, eSwatini, Zimbabwe, Namibia, dan Lesotho.

Filipina juga telah menangguhkan penerbangan dari Afrika Selatan dan enam negara lainnya – Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, eSwatini, dan Mozambik – hingga 15 Desember, kata Sekretaris Kabinet Karlo Nograles dalam sebuah pernyataan pada Jumat malam.

Penumpang yang telah mengunjungi salah satu negara ini dalam 14 hari sebelum kedatangan mereka juga akan dilarang masuk untuk sementara, katanya. Sebelumnya pada hari itu Filipina telah mengumumkan pembukaan kembali perbatasan bagi wisatawan dari apa yang dianggapnya daerah berisiko rendah, sebagai bagian dari pelonggaran pembatasan setelah berminggu-minggu penurunan infeksi virus corona.

Thailand mengatakan juga akan melarang masuknya orang yang bepergian dari delapan negara – Botswana, eSwatini, Lesotho, Malawi, Mozambik, Namibia, Afrika Selatan dan Zimbabwe – mulai Desember.

“Kami telah memberi tahu maskapai penerbangan dan negara-negara ini,” kata pejabat kesehatan senior, Opas Karnkawinpong, dalam konferensi pers. “Mereka yang telah disetujui masuk ke negara tersebut dari delapan negara tersebut akan diperintahkan untuk menjalani karantina wajib tambahan selama 14 hari, mulai sekarang,” kata Opas.

Inggris melarang perjalanan dari Afrika Selatan setelah munculnya varian Covid-19 baru yang sangat bermutasi

Orang-orang dari negara-negara Afrika lainnya yang telah mendapatkan persetujuan untuk mengunjungi Thailand akan dikenakan karantina hotel selama 14 hari.

Tidak ada negara Afrika dalam daftar 63 negara yang memenuhi syarat untuk perjalanan bebas karantina ke Thailand yang dimulai bulan ini, kata Opas.

Thailand telah mencatat lebih dari 2,1 juta infeksi Covid, bagian terbesar dari mereka sejak varian Delta lepas landas pada bulan April. Hanya 57 persen dari populasi 70 juta orang yang divaksinasi lengkap.

Pembatasan perjalanan baru sejalan dengan sejumlah tempat, seperti Singapura, Inggris, dan Hong Kong, ketika para ilmuwan di seluruh dunia berlomba untuk menentukan bagaimana varian baru tersebut cenderung berperilaku pada orang yang telah divaksinasi atau sebelumnya terinfeksi.

Penemuan varian yang memiliki protein lonjakan sangat berbeda dari yang menjadi dasar vaksin yang ada itu memicu alarm global pada hari Jumat, ketika negara-negara bergegas untuk menangguhkan perjalanan dari Afrika selatan. Pasar saham segera mengalami penurunan terbesar dalam lebih dari setahun.

Australia awal bulan ini melonggarkan pembatasan perbatasan internasional untuk pertama kalinya selama pandemi, memungkinkan penduduk yang divaksinasi penuh untuk kembali ke negara itu tanpa karantina. [Reuters/Bloomberg/AFP/SCMP]

Continue Reading

Trending