Connect with us

Health

Kemenkes: Vaksin Nusantara Tak Bisa Dikomersialkan

Published

on

Illustrasi : Vaksin Nusantara (Youtube) 

Jakarta , goindonesia.co : Pemberitaan terkait vaksin Nusantara ramai lagi. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr Siti Nadia Tarmizi M Epid pun kembali menegaskan, vaksin Nusantara tidak dapat dikomersialkan lantaran bersifat individual (autologus).

”Sel dendritik bersifat autologus. Artinya, dari materi yang digunakan, dari diri kita sendiri dan untuk diri kita sendiri sehingga tidak bisa digunakan untuk orang lain. Jadi, produknya hanya bisa dipergunakan untuk diri pasien sendiri,” kata dr Nadia dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (28/08/2021).

Lebih jauh dr Nadia menyampaikan bahwa vaksin Nusantara dapat diakses oleh masyarakat dalam bentuk pelayanan berbasis penelitian secara terbatas.

Penelitian tersebut berdasarkan nota kesepahaman (MoU) antara Kemenkes bersama Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), dan TNI Angkatan Darat, April lalu terkait ‘Penelitian Berbasis Pelayanan Menggunakan Sel Dendritik untuk Meningkatkan Imunitas Terhadap Virus SARS-CoV-2’.

”Masyarakat yang menginginkan vaksin Nusantara atas keinginan pribadi nantinya akan diberikan penjelasan terkait manfaat hingga efek sampingnya oleh pihak peneliti. Kemudian, jika pasien tersebut setuju, maka vaksin Nusantara baru dapat diberikan atas persetujuan pasien tersebut,” ujar dr Nadia.

Bantahan Dubes RI di Turki

Sementara itu terkait kabar soal Vaksin Nusantara yang diklaim dipesan oleh Turki, dr Siti Nadia yang juga Direktur Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kemenkes, mengaku pihaknya tak mendapat informasi soal itu. “Kami belum terinfo soal ini. Mungkin bisa dicek langsung ke tim vaksin Nusantara di RSPAD,” kata dr Nadia.

Senada dengan dr Nadia, Duta Besar RI di Ankara, Lalu Muhamad Iqbal, pun membantah kabar bahwa Pemerintah Turki membeli 5 juta dosis vaksin Nusantara. “Tidak ada. Kalau pemerintah yang mau beli, pasti saya orang Indonesia pertama yang dikasih tahu,” ujar Iqbal yang dikutip dari CNNIndonesia.com, Jumat (27/08/2021).

Pernyataan bantahan itu muncul setelah beredar kabar Pemerintah Turki berencana membeli Vaksin Nusantara sebanyak 5 juta dosis. Mereka bahkan juga disebut mempersilakan jika peneliti vaksin Nusantara mau melakukan uji klinis 3 di Turki lantaran tak diizinkan di Indonesia.

Orang yang pertama kali menyinggung berita itu adalah Chairul Anwar Nidom. Guru Besar Ilmu Biokimia dan Biologi Molekular Universitas Airlangga ini mengaku mendapat informasi dari dr Terawan Agus Putranto bahwa Pemerintah Turki tertarik membeli Vaksin Nusantara.

Informasi itu lantas dibicarakan oleh anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rabu (25/08/2021). Singkat cerita, masalah vaksin Nusantara kembali berhembus cepat di  media massa.

Yang jelas, pengembangan vaksin Nusantara bukan untuk dimintakan izin edar oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sebagaimana vaksin Merah Putih. Vaksin Nusantara dapat diakses masyarakat dalam bentuk pelayanan berbasis penelitian secara terbatas.

Ada Yang Percaya?

Dilansir Indozone id, epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono kesal masih ada saja yang percaya akan keberadaan Vaksin Nusantara. Bahkan dia merasa heran mengapa ada rumor yang menyebut bahwa Turki telah memesan vaksin tersebut.

Hal itu dikatakan Pandu Riono melalui cuitan di akun Twitternya @drpriono1 saat merespons pemberitaan mengenai Dubes RI yang telah membantah bahwa Pemerintah Turki melakukan pemesanan terhadap Vaksin Nusantara.

“Vaksin Nusantara itu tidak ada. Kok tiba2 ada yang bilang mau beli. Dipercaya lagi,” tulis Pandu Riono dikutip Indozone, Jumat (27/8/2021).

Sebelumnya, Pandu Riono juga meminta Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Daulay menghentikan kehebohan dan kebohongan soal Vaksin Nusantara.

Hal itu diungkapkan Pandu Riono saat merespons unggahan video Saleh Daulay yang kesal dengan BPOM karena dianggap meremehkan Vaksin Nusantara.

“Tidak ada pengembangan Vaksin Nusantara yang sesuai kaidah ilmiah dan diakui WHO, tidak ada pemesanan. Pendapatnya tidak akurat, Saleh Daulay hentikan kehebohan dan kebohonan tersebut, fokus pada upaya pengendalian pandemi,” tulis Pandu Riono.

Kepentingan Kelompok?

Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar IDI Zubairi Djoerban meminta pengembangan vaksin Nusantara tetap mengikuti kaidah ilmiah penelitian (saintifik) sesuai amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Zubairi juga meminta vaksin buatan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto ini tak lagi disangkutpautkan dengan kepentingan kelompok.

“Harus ditekankan lagi, vaksin Covid-19 memang amat dibutuhkan. Itu benar. Yang tak benar itu mengabaikan kaidah-kaidah ilmiah dalam pengembangan vaksinnya. Hal itu yang ditegaskan juga oleh Presiden Jokowi, kan. Dia bilang, pengembangan vaksin harus memenuhi kaidah ilmiah. Jelas,” kata Zubairi melalui cuitan di akun twitter pribadinya @ProfesorZubairi, Jumat (16/04/2021), seperti dikutip dari CNNIndonesia.com.

Presiden Jokowi pada pertengahan Maret lalu mengimbau agar penelitian vaksin Nusantara mengikuti kaidah-kaidah keilmuan dan uji klinis dan harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Ia juga meminta proses itu digelar secara terbuka, transparan, dan melibatkan para ahli.

Zubairi meminta agar tim peneliti vaksin Nusantara tetap berpedoman pada regulator dalam hal ini BPOM. Ia menyebut tak ada salahnya tim peneliti memperbaiki uji klinis fase I.

Perbaikan itu nantinya akan kembali dievaluasi oleh BPOM untuk kemudian dijadikan pertimbangan dalam memberikan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) uji klinis fase II vaksin Nusantara.

“Berhenti sejenak untuk memperbaiki uji klinis satu merupakan hal yang baik. Jangan tergesa, jangan dipolitisasi, dasarkan semua pada fakta ilmiah,” katanya.

Vaksin Nusantara menjadi polemik publik dalam sepekan terakhir usai politisi hingga mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menjadi relawan vaksin Nusantara ini. Polemik itu terjadi lantaran pengambilan sampel dilakukan tanpa restu dari BPOM.

Kepala BPOM Penny K Lukito mengaku pihaknya sudah memberikan evaluasi dan rekomendasi hasil uji klinis pada tim peneliti vaksin Nusantara, namun menurutnya tim kerap mengabaikan. Lantas Penny dalam pernyataan publik meminta agar tim peneliti mengulang penelitian dari tahap pre-klinis.

Keputusan Penny menyusul beragam temuan, mulai dari komponen yang digunakan dalam penelitian tidak sesuai pharmaceutical grade, kebanyakan impor, hingga antigen virus yang digunakan bukan berasal dari virus Corona di Indonesia sehingga tidak sesuai dengan klaim vaksin karya anak bangsa.

Merespons hal itu, peneliti vaksin Nusantara, Muhammad Karyana mengaku hingga kini pihaknya belum mendapat rekomendasi secara tertulis dari BPOM soal rekomendasi pre-klinis vaksin ini.

Karyana juga membantah pernyataan BPOM soal tim peneliti yang tidak memberikan balasan evaluasi. Peneliti, kata dia, terpantau tetap memberikan jawaban dalam proses pengembangan. Jawaban terakhir diberikan usai agenda hearing dan inspeksi BPOM pada 16 Maret lalu.  (***)

Sumber: Kemenkes, BPOM,  CNNIndonesia, DetikHealth, Indozone.id.

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Kesehatan

Cegah Kanker Serviks: Kolaborasi Bio Farma dan IHC RS Pelabuhan Cirebon Kenalkan CerviScan

Published

on

Grand launching deteksi Ca Cervix dengan Metode PCR HPV-DNA (Sampel Urine) & Vaksin Ca Cervix di Hotel Prima, Kota Cirebon (02/11). (Dokumentasi : @www.biofarma.co.id)

Cirebon, goindonesia.co – Bio Farma bersama IHC RS Pelabuhan Cirebon berkolaborasi cegah kanker serviks dengan memperkenalkan kit diagnostik deteksi dini melalui pemeriksaan urine dengan metode PCR HPV-DNA di Hotel Prima, Kota Cirebon. Acara tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran bahaya kanker serviks dan pentingnya melakukan deteksi dini. 

Direktur Medis dan Hubungan Kelembagaan Bio Farma, Sri Harsi Teteki mengatakan bahwa kanker serviks sangat berbahaya bagi perempuan karena sering ditemukan pada stadium lanjut sehingga pengobatannya terlambat.

“Kanker serviks sangat berbahaya bagi perempuan, seperti kita ketahui kanker serviks menempati urutan kedua terbanyak setelah kanker payudara. Kanker serviks sering kali ditemukan pada stadium lanjut karena tidak adanya gejala pada stadium awal kanker serviks.” ujar Sri Harsi Teteki.

“Sebab itu, pentingnya bagi perempuan untuk melakukan deteksi dini, karena Kanker serviks dapat terdeteksi dengan kita rutin melakukan deteksi dini, lebih awal ditemukan akan memberikan harapan hidup lebih baik.” tambahnya.

Wakil Wali Kota Cirebon, Dra. Hj. Eti Herawati, M.A.P. mengungkapkan dirinya sangat berterima kasih karena diagnostik kit ini memenuhi kebutuhan perempuan dalam melakukan deteksi dini dengan nyaman.

“Atas nama Pemerintah Kota Cirebon, saya mengucapkan terima kasih atas kolaborasi yang terjadi, diagnostik kit ini merupakan jawaban atas kebutuhan perempuan untuk melakukan deteksi dini dengan nyaman.” ungkap Eti Herawati.

“Saya juga berharap dengan adanya kit diagnostik ini kedepannya dapat meningkatkan kesadaran tentang bahaya kanker serviks dan pentingnya melakukan deteksi dini bagi masyarakat khususnya Cirebon.” tambah Eti.

Masih tingginya kasus kanker serviks di Indonesia disebabkan karena rendahnya kesadaran perempuan untuk melakukan deteksi dini dikarenakan merasa takut dan malu.

Kanker serviks juga termasuk penyakit yang disebut sebagai “Silent killer” karena tidak adanya gejala pada stadium awal kanker serviks. Hampir semua kasus kanker serviks (lebih dari 95%) disebabkan oleh infeksi human papillomavirus (HPV) risiko tinggi.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Dr. Hj. Siti Maria Listiawaty, MM mengatakan dengan adanya kit diagnostik yang lebih nyaman dan efektif ini dapat memberikan kesadaran bagi masyarakat dalam mencegah kanker serviks.

“Dengan adanya metode yang lebih efektif dan nyaman ini, saya berharap masyarakat akan lebih sadar tentang bahayanya kanker serviks, masyarakat juga tidak perlu takut dan malu lagi untuk melakukan pemeriksaan karena metode yang digunakan adalah mengambil sampel urine.” ungkap Siti Maria.

Karena itu, Maria berharap dengan alat deteksi dini terhadap Human Papillomavirus (HPV) penyebab kanker serviks yang dihadirkan Bio Farma, tidak ada lagi kendala melakukan deteksi dini karena lebih praktis dan nyaman. (***)

*Bio Farma, @www.biofarma.co.id

Continue Reading

Kesehatan

Kemenkes Kolaborasi Dengan Kaukus DPR RI, Luncurkan KOBAR Lawan Dengue

Published

on

Wakil Menteri Kesehatan, Prof. Dante Saksono Harbuwono (Dokumentasi : @sehatnegeriku.kemkes.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Kesehatan bersama Kaukus Kesehatan DPR RI deklarasikan kolaborasi bersama melawan penyakit demam berdarah (dengue) di Indonesia. Kolaborasi yang diberi nama KOBAR Lawan Dengue ini diluncurkan pada Jumat, 8 September 2023 di DPR RI, Jakarta.

Wakil Menteri Kesehatan, Prof. Dante Saksono Harbuwono mengatakan koalisi bersama lawan dengue merupakan gabungan dari seluruh stakeholder di tingkat pusat dan daerah. Dengan tujuan untuk mempercepat target bersama mencapai nol kematian akibat dengue di tahun 2030 (zero dengue death by 2030).

Percepatan dilakukan mengingat karakteristik penularan nyamuk dengue telah berubah. Jika dulunya nyamuk dengue lebih banyak ditemui saat musim hujan, maka kini apapun musimnya nyamuk dengue tetap bisa ditemukan. Perubahan inilah yang menyebabkan kasus dengue di Indonesia terus meningkat setiap tahun.

“Sepanjang tahun apapun musimnya dengue itu ada. Kita lihat angka-angkanya juga semakin meningkat. Angka kejadiannya sekitar 25.000/100.000 penduduk di tahun 2012 menjadi 52.000/100.000 penduduk di tahun 2022,” kata Wamenkes.

Wamenkes mengungkapkan kenaikan ini tidak hanya terjadi pada kasus dengue, tapi juga terjadi pada kasus kematian. Tercatat, di tahun 2018 case fatality rate sebesar 0,71% meningkat jadi 0,86% di tahun 2022.

Mengantisipasi terjadinya kenaikan kasus yang lebih tinggi, pemerintah telah menggalakkan gerakan Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik (G1R1J). G1R1J merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk mengendalikan penyakit vektor di lingkungan rumahnya sendiri.

“Melalui program ini, masyarakat diajak untuk meluangkan waktu 1 menit di jam 10 pagi selama 10 minggu berturut-turut. Jadi program ini pada prinsipnya dari masyarakat untuk masyarakat,” terang Wamenkes.

G1R1J, lanjut Wamenkes, akan diperkuat dengan inovasi pencegahan dan pengendalian dengue seperti vaksin dengue yang telah terbukti efektif dan efisien dalam mencegah DBD. Saat ini terdapat dua jenis vaksin dengue yang sudah mendapat izin penggunaan dari Badan POM dan telah beredar di masyarakat. Dua vaksin tersebut yakni vaksin Dengvaxia dan vaksin Qdenga.

Upaya antisipatif lainnya yang juga digalakkan oleh pemerintah adalah memberantas dengue dengan memandulkan nyamuk aedes aegypti menggunakan nyamuk Wolbachia.

Wamenkes menegaskan, upaya penanggulangan dengue tersebut tidak hanya mengandalkan kemampuan pemerintah saja, melainkan harus dilakukan bersama-sama dengan melibatkan semua pihak sesuai dengan kekuatan di bidangnya masing-masing.

“Belajar dari kasus COVID-19, maka ini tidak mungkin jadi program eksklusif Kemenkes saja, melainkan menjadi program inklusif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat termasuk Kaukus Kesehatan DPR RI,” ujar Wamenkes.

“Terima kasih atas kolaborasi yang mesra antara pemerintah dan DPR RI. Mudah-mudahan target nol kematian akibat dengue di tahun 2030 tercapai. Saya berharap kolaisi ini bisa melakukan aksi nyata bukan hanya slogan semata,” lanjut Wamenkes.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Kaukus Kesehatan DPR RI sekaligus anggota Komisi IX DPR RI, Suir Syam, mengatakan merupakan salah satu program prioritas dalam RPJMN tahun 2020-2024.

Ia pun sepakat bahwa Penanggulangan dengue membutuhkan kolaborasi bersama dengan melibatkan lintas sektor guna mempercepat tercapainya target nol kematian akibat dengue di tahun 2023.

Menyadari hal tersebut, guna memastikan pencapaian tujuan tersebut, serta dibutuhkannya percepatan penanggulangan dengue sebagai ancaman kesehatan masyarakat di Indonesia, maka Kaukus Kesehatan DPR RI bersama dengan Kementerian Kesehatan sepakat meluncurkan Koalisi Bersama Lawan Dengue (KOBAR Lawan Dengue) untuk menggalang dukungan bersama dan mengukuhkan komitmen peserta dalam menanggulangi dengue di Indonesia.

“Kami memakai koalisi bersama ini dengan nama KOBAR Lawan Dengue adalah untuk menggalang dukungan dalam menanggulangi dengue di Indonesia. Kami percaya bahwa peluncuran KOBAR lawan dengue menjadi upaya startegis pemenuhan tanggung jawab Negara terhadap target global dalam membaca nol kematian akibat dengue di tahun 20230,” harap Suir Syam. (***)

*Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI

Continue Reading

Kesehatan

Cegah Diare Pada Anak Dengan Imunisasi Rotavirus (RV) Secara Gratis

Published

on

Imunisasi Rotavirus (RV) di Kab. Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan. (Dokumentasi : @sehatnegeriku.kemkes.go.id)

Pangkajene Kepulauan, goindonesia.co : Penyakit Diare masih menjadi masalah kesehatan yang besar di Indonesia dan dunia, saat ini Diare dapat dicegah dengan Imunisasi Rotavirus (RV) secara gratis di Puskesmas atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Indonesia.

Data Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2020 menunjukkan bahwa diare menjadi penyumbang kematian nomor dua setelah pneumonia (infeksi paru) pada bayi usia 29 hari – 11 bulan yaitu 9,8% dan pada kelompok balita usia 12 – 59 bulan sebesar 4,5% dari total kematian. Menurut sumber data Indonesia Rotavirus Surveillance Network 2001-2017, Rotavirus adalah penyebab utama diare berat pada balita, yaitu sekitar 41% sampai 58% dari total kasus diare pada balita yang dirawat inap, saat ini 1 dari 8 anak balita menderita diare.

Selain menyebabkan kesakitan dan kematian, diare juga akan menghambat tumbuh kembang seorang anak karena dapat menimbulkan stunting. Zat mikro yang dibutuhkan oleh tubuh anak untuk tumbuh hilang karena infeksi diare yang berulang dan nilai gizi pada tubuh anak pun akan berkurang. Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 juga menunjukkan prevalensi diare yang tinggi pada balita yaitu mencapai 9,8%.

“Melihat data di atas, saya sangat sedih. Anak-anak yang sedang masa lucu-lucunya, aktif-aktifnya, harus tersiksa, terkulai lemas, dan menderita akibat diare. Padahal, sesungguhnya diare dapat dicegah. Berdasarkan penelitian sebelumnya, 1 dari 2 anak diare disebabkan karena infeksi rotavirus yang berasal dari makanan, yang penanganannya dapat dicegah antara lain dengan Imunisasi Rotavirus secara gratis!” ungkap Wakil Menteri Kesehatan RI Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono pada Selasa (14/8) saat sambutan pada acara Pencanangan Nasional Imunisasi Rotavirus (RV) di Kab. Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan.

Imunisasi Rotavirus ini diberikan sebanyak tiga dosis mulai bayi usia 2 bulan dan maksimal usia 4 bulan dengan interval minimal empat minggu antar dosis. Pemberian imunisasi Rotavirus tepat waktu ditujukan untuk memberikan perlindungan sedini mungkin pada bayi dari diare yang disebabkan oleh Rotavirus.

“Imunisasi Rotavirus ini diberikan sebanyak tiga dosis, pada bulan kedua, bulan ketiga, dan pada bulan keempat saat anak-anak tersebut mulai berkembang, karena waktu-waktu itulah anak mulai makan makanan tambahan yang cenderung peluang diare lebih besar” katanya.

Keberhasilan program imunisasi sangat ditentukan oleh kolaborasi pemerintah, profesional kesehatan, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan mitra pembangunan kesehatan, sehingga dapat mendukung akselerasi transformasi kesehatan serta mencapai cakupan imunisasi yang tinggi agar dapat semakin memperkuat sistem kesehatan di Indonesia.

“ada 3 hal yang dapat dilakukan untuk mendukung program imunisasi ini, yaitu pertama menyebarkan informasi ini seluas-luasnya pada masyarakat, bahwa diare bisa dicegah dengan imunisasi. Kemudian yang kedua, melengkapi imunisasi bayinya agar menjadi contoh untuk keluarga lainnya. Lalu yang ketiga, memastikan bahwa anak yang sudah diimunisasi tetap dijaga kebersihan makanan dan cuci tangannya, ini penting sekali, semoga dengan 3 hal tersebut kita bisa mencegah diare sebesar-besarnya di Indonesia” tambahnya.

Pemberian imunisasi rotavirus di Indonesia dilaksanakan secara bertahap dimulai pada tahun 2022 di 21 kab/kota. Namun, untuk mempercepat penurunan kesakitan dan kematian akibat diare maka pada tahun ini pemberian imunisasi Rotavirus akan dilaksanakan secara nasional di seluruh Indonesia, baik didaratan maupun di kepulauan.

“introduksi Imunisasi Rotavirus memang sudah dilakukan sejak 2022, namun mulai hari ini kita lakukan pencanangan dan perluasan secara nasional, yang dilakukan di Kab. Pangkajene Kepulauan karena memang imunisasi disini sangat baik, sehingga dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat” kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan RI Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu.

Masyarakat pun menyambut Imunisasi Rotavirus (RV) dengan penuh sukacita, seperti yang diungkapkan oleh Tenri Uleng, salah satu ibu dari anak yang sudah mendapatkan Imunisasi Rotavirus (RV).

“senang sekali anak saya mendapatkan imunisai rotavirus ini untuk kekebalan tubuhnya agar tidak dapat diare, harapan saya semoga anak saya sehat dan kekebalan tubuhnya juga semakin bertambah dari diare, terus selalu aktif dan tidak sakit” ucap Tenri Uleng (***)

*Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI.

Continue Reading

Trending