Connect with us

Health

Kemenkes: Vaksin Nusantara Tak Bisa Dikomersialkan

Published

on

Illustrasi : Vaksin Nusantara (Youtube) 

Jakarta , goindonesia.co : Pemberitaan terkait vaksin Nusantara ramai lagi. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr Siti Nadia Tarmizi M Epid pun kembali menegaskan, vaksin Nusantara tidak dapat dikomersialkan lantaran bersifat individual (autologus).

”Sel dendritik bersifat autologus. Artinya, dari materi yang digunakan, dari diri kita sendiri dan untuk diri kita sendiri sehingga tidak bisa digunakan untuk orang lain. Jadi, produknya hanya bisa dipergunakan untuk diri pasien sendiri,” kata dr Nadia dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (28/08/2021).

Lebih jauh dr Nadia menyampaikan bahwa vaksin Nusantara dapat diakses oleh masyarakat dalam bentuk pelayanan berbasis penelitian secara terbatas.

Penelitian tersebut berdasarkan nota kesepahaman (MoU) antara Kemenkes bersama Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), dan TNI Angkatan Darat, April lalu terkait ‘Penelitian Berbasis Pelayanan Menggunakan Sel Dendritik untuk Meningkatkan Imunitas Terhadap Virus SARS-CoV-2’.

”Masyarakat yang menginginkan vaksin Nusantara atas keinginan pribadi nantinya akan diberikan penjelasan terkait manfaat hingga efek sampingnya oleh pihak peneliti. Kemudian, jika pasien tersebut setuju, maka vaksin Nusantara baru dapat diberikan atas persetujuan pasien tersebut,” ujar dr Nadia.

Bantahan Dubes RI di Turki

Sementara itu terkait kabar soal Vaksin Nusantara yang diklaim dipesan oleh Turki, dr Siti Nadia yang juga Direktur Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kemenkes, mengaku pihaknya tak mendapat informasi soal itu. “Kami belum terinfo soal ini. Mungkin bisa dicek langsung ke tim vaksin Nusantara di RSPAD,” kata dr Nadia.

Senada dengan dr Nadia, Duta Besar RI di Ankara, Lalu Muhamad Iqbal, pun membantah kabar bahwa Pemerintah Turki membeli 5 juta dosis vaksin Nusantara. “Tidak ada. Kalau pemerintah yang mau beli, pasti saya orang Indonesia pertama yang dikasih tahu,” ujar Iqbal yang dikutip dari CNNIndonesia.com, Jumat (27/08/2021).

Pernyataan bantahan itu muncul setelah beredar kabar Pemerintah Turki berencana membeli Vaksin Nusantara sebanyak 5 juta dosis. Mereka bahkan juga disebut mempersilakan jika peneliti vaksin Nusantara mau melakukan uji klinis 3 di Turki lantaran tak diizinkan di Indonesia.

Orang yang pertama kali menyinggung berita itu adalah Chairul Anwar Nidom. Guru Besar Ilmu Biokimia dan Biologi Molekular Universitas Airlangga ini mengaku mendapat informasi dari dr Terawan Agus Putranto bahwa Pemerintah Turki tertarik membeli Vaksin Nusantara.

Informasi itu lantas dibicarakan oleh anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rabu (25/08/2021). Singkat cerita, masalah vaksin Nusantara kembali berhembus cepat di  media massa.

Yang jelas, pengembangan vaksin Nusantara bukan untuk dimintakan izin edar oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sebagaimana vaksin Merah Putih. Vaksin Nusantara dapat diakses masyarakat dalam bentuk pelayanan berbasis penelitian secara terbatas.

Ada Yang Percaya?

Dilansir Indozone id, epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono kesal masih ada saja yang percaya akan keberadaan Vaksin Nusantara. Bahkan dia merasa heran mengapa ada rumor yang menyebut bahwa Turki telah memesan vaksin tersebut.

Hal itu dikatakan Pandu Riono melalui cuitan di akun Twitternya @drpriono1 saat merespons pemberitaan mengenai Dubes RI yang telah membantah bahwa Pemerintah Turki melakukan pemesanan terhadap Vaksin Nusantara.

“Vaksin Nusantara itu tidak ada. Kok tiba2 ada yang bilang mau beli. Dipercaya lagi,” tulis Pandu Riono dikutip Indozone, Jumat (27/8/2021).

Sebelumnya, Pandu Riono juga meminta Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Daulay menghentikan kehebohan dan kebohongan soal Vaksin Nusantara.

Hal itu diungkapkan Pandu Riono saat merespons unggahan video Saleh Daulay yang kesal dengan BPOM karena dianggap meremehkan Vaksin Nusantara.

“Tidak ada pengembangan Vaksin Nusantara yang sesuai kaidah ilmiah dan diakui WHO, tidak ada pemesanan. Pendapatnya tidak akurat, Saleh Daulay hentikan kehebohan dan kebohonan tersebut, fokus pada upaya pengendalian pandemi,” tulis Pandu Riono.

Kepentingan Kelompok?

Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar IDI Zubairi Djoerban meminta pengembangan vaksin Nusantara tetap mengikuti kaidah ilmiah penelitian (saintifik) sesuai amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Zubairi juga meminta vaksin buatan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto ini tak lagi disangkutpautkan dengan kepentingan kelompok.

“Harus ditekankan lagi, vaksin Covid-19 memang amat dibutuhkan. Itu benar. Yang tak benar itu mengabaikan kaidah-kaidah ilmiah dalam pengembangan vaksinnya. Hal itu yang ditegaskan juga oleh Presiden Jokowi, kan. Dia bilang, pengembangan vaksin harus memenuhi kaidah ilmiah. Jelas,” kata Zubairi melalui cuitan di akun twitter pribadinya @ProfesorZubairi, Jumat (16/04/2021), seperti dikutip dari CNNIndonesia.com.

Presiden Jokowi pada pertengahan Maret lalu mengimbau agar penelitian vaksin Nusantara mengikuti kaidah-kaidah keilmuan dan uji klinis dan harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Ia juga meminta proses itu digelar secara terbuka, transparan, dan melibatkan para ahli.

Zubairi meminta agar tim peneliti vaksin Nusantara tetap berpedoman pada regulator dalam hal ini BPOM. Ia menyebut tak ada salahnya tim peneliti memperbaiki uji klinis fase I.

Perbaikan itu nantinya akan kembali dievaluasi oleh BPOM untuk kemudian dijadikan pertimbangan dalam memberikan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) uji klinis fase II vaksin Nusantara.

“Berhenti sejenak untuk memperbaiki uji klinis satu merupakan hal yang baik. Jangan tergesa, jangan dipolitisasi, dasarkan semua pada fakta ilmiah,” katanya.

Vaksin Nusantara menjadi polemik publik dalam sepekan terakhir usai politisi hingga mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menjadi relawan vaksin Nusantara ini. Polemik itu terjadi lantaran pengambilan sampel dilakukan tanpa restu dari BPOM.

Kepala BPOM Penny K Lukito mengaku pihaknya sudah memberikan evaluasi dan rekomendasi hasil uji klinis pada tim peneliti vaksin Nusantara, namun menurutnya tim kerap mengabaikan. Lantas Penny dalam pernyataan publik meminta agar tim peneliti mengulang penelitian dari tahap pre-klinis.

Keputusan Penny menyusul beragam temuan, mulai dari komponen yang digunakan dalam penelitian tidak sesuai pharmaceutical grade, kebanyakan impor, hingga antigen virus yang digunakan bukan berasal dari virus Corona di Indonesia sehingga tidak sesuai dengan klaim vaksin karya anak bangsa.

Merespons hal itu, peneliti vaksin Nusantara, Muhammad Karyana mengaku hingga kini pihaknya belum mendapat rekomendasi secara tertulis dari BPOM soal rekomendasi pre-klinis vaksin ini.

Karyana juga membantah pernyataan BPOM soal tim peneliti yang tidak memberikan balasan evaluasi. Peneliti, kata dia, terpantau tetap memberikan jawaban dalam proses pengembangan. Jawaban terakhir diberikan usai agenda hearing dan inspeksi BPOM pada 16 Maret lalu.  (***)

Sumber: Kemenkes, BPOM,  CNNIndonesia, DetikHealth, Indozone.id.

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Kesehatan

Kemenkes Perkuat Rantai Logistik Vaksin Untuk Daerah Terpencil

Published

on

Menkes Budi pada acara serah terima hibah refrigerator vaksin di Gedung Kemenkes, Sabtu (28/1).(Dokumentasi : Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, @sehatnegeriku.kemkes.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Situasi geografis Indonesia membuat pemerataan akses vaksinasi menjadi tantangan tersendiri. Kementerian Kesehatan memperbanyak jumlah rantai logistik vaksin untuk mengatasi masalah tersebut.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan banyak pengalaman dari berbagai negara dalah hal pemerataan vaksinasi bagi warganya. Ada sejumlah negara yang sukses dalam melakukan vaksinasi adapula negara yang belum sukses.

Sejumlah negara yang belum sukses vaksinasi itu diketahui bukan bermasalah pada ketersediaan vaksinnya, melainkan juga pada ketersediaan logistik pendukung lainnya.

Kementerian Kesehatan akan memperkuat rantai logistik vaksin agar distribusi vaksin berjalan lancar dan kualitas vaksin masih terjaga baik sampai puskesmas terujung sekalipun. Sebanyak 330 unit refrigerator vaksin diterima Kemenkes dari Japan International Cooperation Agency (JICA) yang akan melengkapi rantai logistik pengelolan vaksin di Indonesia.

“Jadi dengan bantuan JICA dan warga Jepang kita bisa melakukan vaksinasi cepat dan kita berharap sistem logistik ini bisa dipertahankan di seantero Indonesia,” ujar Menkes Budi pada serah terima hibah refrigerator vaksin di Gedung Kemenkes, Sabtu (28/1).

Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dr. Maxi Rein Rondonuwu mengatakan refigerator tersebut sudah didistribusikan ke provinsi dan kabupaten/ kota prioritas yang memiliki fasilitas penyimpanan rantai dingin (cold chain).

“Refrigerator vaksin ini didisttibusikan ke 232 kabupaten/kota di 32 provinsi di Indonesia. Proses distribusinya sudah dimulai sejak Desember 2022,” ucap Dirjen Maxi.

Pendistribusian refrigerator vaksin ini dapat menambah kapasitas rantai dingin di level provinsi untuk mendukung layanan imunisasi.

Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji mengungkapkan JICA mendanai sekitar 1,8 juta USD ke UNICEF yang telah menyediakan 330 unit refrigerator vaksin untuk bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan RI.

“Untuk mengamankan suplai vaksin ke seluruh Indonesia, maka perbanyakan refrigerator vaksin ini penting bukan hanya untuk memastikan vaksin itu mencapai seluruh area di Indonesia, tapi juga untuk bersiap akan pandemi di masa depan dan juga penyakit lainnya,” tuturnya.

JICA juga sudah melakukan pelatihan dalam meningkatkan kapasitas SDM kesehatan untuk pengelolaan refrigerator. Kerja sama Jepang dan Indonesia selain refrigerator juga menyediakan 7 juta vaksin, serta peralatan medis seperti oksigen konsentrator.

“Harapan saya dari kerja sama ini adalah dapat berkontribusi akan kesejahteraan warga negara Indonesia,” ungkap Kenji.

Selain untuk pemerataan vaksinasi di Indonesia, kerja sama ini juga sebagai upaya kesiapsiagaan menghadapi pandemi di masa depan. Dikatakan Menkes Budi, perbanyakan refrigerator ini merupakan bagian dari program memperkuat laboratorium nasional untuk mengkontrol patogen yang sangat menular.

“Kolaborasi regional dan internasional sangatlah penting untuk menangani pandemi. Jadi Jepang dan Indonesia akan selalu bekerja bersama untuk menangani tantangan-tantangan bersama di masa depan,” tambah Menkes Budi. (***)

(Sumber : Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, @sehatnegeriku.kemkes.go.id)

Continue Reading

Kesehatan

Sejumlah Penyakit Tropis Ini Harus Diwaspadai

Published

on

Screenshoot Youtube ( Dokumentasi : Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kemenkes RI, @sehatnegeriku.kemkes.go.id )

Jakarta, goindonesia.co – Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyebut ada 20 penyakit yang termasuk Penyakit Tropis yang Terabaikan atau Neglected Tropical Diseases (NTDs) NDTs. Namun di Indonesia ada sejumlah penyakit NDTs yang diprioritaskan antara lain filariasis, cacingan, schistosomiasis, kusta, dan frambusia.

NTDs adalah Penyakit yang disebabkan oleh berbagai patogen, termasuk virus, bakteri, protozoa, dan cacing parasit.

Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dr. Maxi Rein Rondonuwu mengatakan berdasarkan data Kemenkes RI, sebanyak 236 kabupaten/kota di 28 provinsi di Indonesia merupakan daerah endemis filariasis. Sebanyak 9.906 kasus kronis filariasis tersebar di berbagai provinsi di Indonesia.

“Dari target sebanyak 93, hanya 72 kabupaten/kota yang mencapai eliminasi pada tahun 2021, dan baru ada 33 kabupaten/kota telah mendapatkan sertifikat eliminasi filariasis,” ujarnya di Jakarta, Senin (30/1).

Prof. Dr. Taniawati Supali, M.Biomed dari FKM UI mengatakan penyakit kaki gajah ini ditularkan oleh larva yang ada di dalam nyamuk. Tahap awal orang terkena filariasis biasanya belum bergejala, masih normal.

“Ini yang susah untuk pengobatan tapi pasien bilang masih normal. Gejala awal demam ringan, itu yang menyebabkan mereka tidak sadar, kemudian bengkak, kempes, dan bengkak lagi dan tidak bisa kempes lagi,” ucap Prof. Taniawati.

Untuk penyakit cacingan, di tahun 2021 terdapat 36,97 juta anak yang mendapatkan POPM. Hasil survei evaluasi pasca pemberian obat cacing dari tahun 2017 hingga tahun 2021 menunjukkan bahwa terdapat 66 kab/kota yang memiliki prevalensi cacingan di bawah 5%, dan 26 kab/kota yang memiliki  prevalensi cacingan diatas 10%.

Schistosomiasis merupakan penyakit yang endemik di 28 desa di Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kementerian Kesehatan, melalui Permenkes Nomor 19 Tahun 2018, menargetkan agar schistosomiasis dapat dieliminasi dari 28 desa tersebut pada tahun 2024.

Peta jalan eradikasi penyakit schistosomiasis 2019-2025 pun telah menjabarkan tahapan menuju eradikasi sesuai dengan rekomendasi WHO, yaitu; pengurangan tingkat kejadian infeksi pada manusia menjadi nol, pengurangan tingkat kejadian infeksi pada hewan menjadi nol, dan pengurangan jumlah keong yang terinfeksi menjadi nol.

Sebagai penyakit zoonotik, program pencegahan dan pengendalian schistosomiasis merupakan program yang
membutuhkan integrasi dari banyak pemangku kepentingan dalam menjalankan surveilans, pengobatan, pemberantasan keong positif, rekayasa lingkungan, penyediaan sistem sanitasi dan air bersih, serta manajemen penggembalaan ternak.

Sejak tahun 2000 Indonesia dinyatakan telah mencapai status eliminasi kusta dengan angka prevalensi kusta tingkat nasional sebesar 0,9 per 10.000 penduduk. Angka prevalensi kusta di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 0,45 kasus per 10.000 penduduk dan angka penemuan kasus baru sebesar 4,03 kasus per 100.000 penduduk.

Selama 10 tahun terakhir terlihat tren relatif menurun baik pada Prevalensi Rate (PR) angka prevalensi maupun angka
penemuan kasus baru kusta atau New Case Detection Rate (NCDR).

Kementerian Kesehatan melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanggulangan kusta menargetkan untuk mencapai eliminasi kusta tingkat provinsi pada tahun 2019 dan tingkat kabupaten/kota pada tahun 2024.

Pada tahun 2021 terdapat 6 Provinsi dan 101 kab/kota belum mencapai eliminasi kusta di Indonesia, dan 26 provinsi masih memiliki angka cacat tingkat 2 diatas 1 per 1 juta penduduk.

dr. Sri Linuwih, Sp.KK dari RSCM menjelaskan kusta sebetulnya penyakit kulit dan saraf. Utamanya ke saraf dulu baru ke kulit.

Penyebannya adalah mycobacterium leprae, suatu bakteri yang bersaudara dengan bakteri mycobacterium tuberculosis.

“Penyakit ini menular tapi memiliki daya tular yang rendah memerlukan waktu bulanan hingga taunan. Yang terkena bisa mulai dari anak kecil sampai dewasa, bahkan bayi juga bisa tertular. Penyakit ini dapat diobati dan gratis di Puskesmas,” ungkap dr. Sri.

Selanjutnya, berdasarkan Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/496/2017 terdapat 79 kab/kota endemis frambusia. Kementerian Kesehatan juga telah menetapkan bahwa target eradikasi tingkat kabupaten/kota dapat dicapai pada tahun 2024.

Pada tahun 2021, telah dilakukan sertifikasi pada 55 daerah kabupaten/kota kasus sehingga total kabupaten/kota yang telah mengalamai eradikasi sebanyak 55 kab/kota. Jumlah kasus frambusia yang dilaporkan pada tahun 2021 sebanyak 185 kasus sebagian besar terdapat di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id (D2). (***)

( Sumber : Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kemenkes RI, @sehatnegeriku.kemkes.go.id )

Continue Reading

Kesehatan

Waspadai 4 Masalah Gizi ini, Anak Berisiko jadi Stunting

Published

on

Tabel Laporan (Dokumentasi: Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI, @sehatnegeriku.kemkes.go.id)

Jakarta, goindonesia.co : Penurunan prevalensi stunting dipengaruhi oleh 4 masalah gizi, yakni weight faltering, underweight, gizi kurang, dan gizi buruk. Setelah 4 masalah gizi tersebut teratasi, penurunan prevalensi stunting akan terjadi.

“Kalau mau menurunkan stunting maka harus menurunkan masalah gizi sebelumnya yaitu weight faltering, underweight, gizi kurang, dan gizi buruk. Kalau kasus keempat masalah gizi tersebut tidak turun, maka stunting akan susah turunnya,” kata Dirjen Kesehatan Masyarakat dr. Maria Endang Sumiwi, MPH di Jakarta, Jumat (27/1).

Pencegahan stunting yang lebih tepat harus dimulai dari hulu yaitu sejak masa kehamilan sampai anak umur 2 tahun atau 1000 hari pertama kehidupan. Pada periode setelah lahir yang harus diutamakan adalah pemantauan pertumbuhan yang dilakukan setiap bulan secara rutin. Dengan demikian dapat diketahui sejak dini apabila anak mengalami gangguan pertumbuhan.

Dikatakan Dirjen Endang, gangguan pertumbuhan dimulai dengan terjadinya weight faltering atau berat badan tidak naik sesuai standar.

“Anak-anak yang weight faltering apabila dibiarkan maka bisa menjadi underweight dan berlanjut menjadi wasting. Ketiga kondisi tersebut bila terjadi berkepanjangan maka akan menjadi stunting,” ungkapnya.

Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 menunjukkan bahwa terjadi penurunan angka stunting sebesar 2,8 % dibandingkan dengan 2021.

“Angka stunting tahun 2022 turun dari 24,4 % [tahun 2021] menjadi 21,6 %. Jadi turun sebesar 2,8 %.” Ungkap Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), Syarifah Liza Munira pada kesempatan yang sama

Untuk dapat mencapai target 14 % di tahun 2024 diperlukan penurunan secara rata rata 3,8 % per tahun, lanjut Liza.

Pelaksanaan SSGI dilaksanakan melibatkan berbagai stakeholder, mulai dari Setwapres, Bappenas, BPS, Kemendagri, Poltekkes Dinkes Provinsi dan Kabupaten Kota, serta para pakar dari berbagai universitas.

Selain stunting, dalam SSGI juga mengukur tiga status gizi lainnya, yakni balita wasting (penurunan berat badan), underweight (berat badan kurang), dan overweight (berat badan berlebih).

Meski angka stunting menurun, angka balita wasting dan underweight mengalami peningkatan. Yakni angka wasting naik 0.6 % dari 7,1 % pada 2021 menjadi 7,7 % pada 2022

Sementara underweight naik 0,1 % dari 17,0 pada 2021 dan 17,1 % pada 2022. Underweight adalah kondisi saat berat badan anak berada di bawah rentang rata-rata atau normal.

Kemudian pada kasus balita overweight terjadi penurunan 0,3 % dari 3,8 % tahun 2021 menjadi 3,5 % pada 2022.

Terkait angka stunting, jika dilihat lagi berdasarkan kelompok umur, ada dua kelompok umur yang sangat signifikan dan penting untuk dilakukan intervensi. Pertama saat kondisi sebelum kelahiran sebesar 18,5 % di tahun 2022. Kelompok kedua pada usia 6-11 bulan meningkat tajam 1,6 kali menjadi 22,4% di kelompok usia 12-23 bulan.

“Di titik pertama (sebelum kelahiran) penting untuk intervensi di masa kehamilan. Dan intervensi kedua saat bayi mendapatkan MP-ASI setelah masa ASI eksklusif” jelas Liza

Pemerintah melakukan pemberian makanan tambahan untuk mengatasi masalah gizi di Indonesia. Pemerintah akan beralih dari pemberian makanan tambahan dengan biskuit menjadi pemberian makanan tambahan dengan makanan lokal.

“Jadi kita sudah mulai tahun 2022 di 16 kabupaten/kota, karena kami mau lihat pemberian makanan tambahan dengan makanan lokal bisa dilakukan tidak,” ucap Dirjen Endang.

Pemberian makanan tambahan dengan pangan lokal ini disajikan siap santap oleh Posyandu dan dimasak oleh kader dengan menu khusus yang memenuhi kebutuhan gizinya baik protein maupun kebutuhan gizi yang lain.

16 kabupaten/kota percontohan itu berada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Sumatera Selatan. Sisanya mulai tahun 2023 diperluas ke 389 kabupaten/kota.

Selain pemberian makanan tambahan dengan makanan lokal, hal yang paling penting adalah pemberian edukasi kepada ibu tentang cara pemberian makanan yang baik untuk anak. Hal tersebut bertujuan untuk mengejar penurunan angka stunting hingga 14% di tahun 2024.

Sejumlah faktor yang mempengaruhi adanya penurunan stunting antara lain inisiasi menyusui dini, pemberian ASI eksklusif, pemberian protein hewani dan konseling gizi.

Ada peningkatan proporsi pada tahun 2022 yaitu inisiasi menyusui dini menjadi 60,1% dari yang sebelumnya 47,2% tahun 2021. Anak yang diberi ASI jadi 96,4% tahun 2022 dari yang sebelumnya ASI eksklusif 6 bulan terjadi penurunan dari 48,2 % pada 2021 menjadi 16,7 % pada 2022

Pemberian sumber protein hewani menjadi 69,9% tahun 2022 dari yang sebelumnya 35,5% tahun 2021, dan konseling gizi 32% tahun 2022 dari sebelumnya 21,5% tahun 2021.
Pemerintah memiliki 11 intervensi spesifik stunting yang difokuskan pada masa sebelum kelahiran dan anak usia 6 sampai 23 bulan.

“Pencegahan stunting jauh lebih efektif dibandingkan pengobatan stunting,” ucap Dirjen Endang. (***)

(Sumber : Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI, @sehatnegeriku.kemkes.go.id)

Continue Reading

Trending