Connect with us

Health

Komunikasi Penanganan Wabah Memburuk, SMSI Ingatkan Kemenkominfo

Published

on

Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat Firdaus

JAKARTA, goindonesia.co – Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat Firdaus optimistis tingkat kepercayaan publik terhadap hasil kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan kembali pulih khususnya dalam kerangka penanganan wabah COVID-19 yang bermuara pada pemulihan ekonomi.

Tentu ini dengan sejumlah catatan yang melandasinya. Kerangka pertama, adalah dengan memfokuskan komunikasi pada satu pintu. Tidak lagi menggunakan banyak pintu, sehingga pesan dan kebijakan yang ditetapkan Presiden Jokowi sampai dan tidak menimbulkan kegamangan dan berpotensi memunculkan polemik di masyarakat.

Sebenarnya, sambung Firdaus, pintu komunikasi paling strategis melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). ”Sayangnya hingga hari ini, Kominfo tidak memainkan peran itu. Tidak ada capaian maksimal yang dirasakan masyarakat dengan hadirnya Kemenkominfo. Direct message dari Istana tidak sampai ke publik,” terang Firdaus, Rabu (4/8/2021). 

Urusan data sebaran wabah COVID-19 di daerah hingga jumlah pasien yang terkontaminasi misalnya, semua bertumpu pada BNPB. Padahal, beban dan tugas BNPB bukan pada urusan menyebarkan data apalagi informasi. BNPB lebih pada proses penanganan kebencanaan. Meski pun, kini COVID-19 juga masuk dalam urgensi kerja BNPB. Hingga saat ini, dari seribu lebih media yang tergabung di  SMSI, satupun belum ada yang tersentuh. Ini mungkin karena beratnya tugas BNPB. 

Setelah BNPB, tugas yang berat dari sisi komunikasi kini ada di pundak Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Fakta ini begitu kasat mata, jika dilihat dari pola kerja yang dilakukan Menkes Budi Gunadi Sadikin.

Hampir setiap hari, turun ke lapangan melakukan cross check information di daerah, baik yang berkaitan dengan program vaksinasi, hingga pengendalian wabah.

”Lihat saja urusan penanganan dan informasi sebaran vaksin sampai obat. Semua informasi tertuju di Kemenkes dan BNPB. Artinya, Kemenkominfo tidak akan mampu menjawab semua yang dibutuhkan publik khususnya soal informasi data,” tandasnya.  

Lalu apa tugas Kemenkominfo? Mantan Ketua PWI Banten dua periode ini menilai, fungsi komunikasinya Kemenkominfo di bawah kendali Menteri Johnny G. Plate tidak berjalan. Sangat jauh dari harapan.

”Jangankan soal data sebaran wabah dan urusan informasi vaksin dan kebijakan yang dikeluarkan Presiden, untuk urusan bagaimana menyampaikan manfaat dari kebijakan PPKM saja, nyaris semua media terfokus pada informasi yang disajikan BNPB atau Kemenkes, bukan Kemenkominfo yang seharusnya bisa menyampaikan pesan ini,” terang Firdaus.

Wajar, sambung dia, jika hasil survei yang dirilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) 20-25 Juni 2021 lalu, menunjukan angka-angka demikian. Kepercayaan terhadap Presiden Jokowi terkoyak lantaran komando komunikasi tidak berjalan.

Data LSI jelas terpampang. Maka wajar pula, jika Presiden segera mengganti Johnny G. Plate dari kursi menteri. Cari sosok yang ideal yang mampu bekerja sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. Karena jelas-jelas pola kerja Kemenkominfo tidak dirasakan.

”Silahkan tanya rekan-rekan media atau pemerhati komunikasi, apa manfaat dari Kemenkominfo di saat seperti ini. Lalu mengapa demikian? SMSI yakin Presiden punya catatan sendiri,” jelas Firdaus. 

Jika fakta-fakta ini dibiarkan, tentu akan berdampak pada kinerja Presiden Jokowi. Kegamangan di masyarakat terhadap langkah kinerja Presiden tidak terlihat dan dirasakan. Sementara akar persoalan nasional terkait naiknya angka pengangguran, kemiskinan dan buruknya sisi kesehatan terus menjadi ’hantu’ di republik ini.

”Ya, bukannya membaik tapi semakin buruk. Jika ini dibiarkan berlarut-larut maka dampaknya terus meluas. Komunikasi dalam penanganan wabah akan terus memburuk. Publik resah hingga akhirnya, berita-berita negatif begitu deras berselancar di ponsel masyarakat. Karena pola komunikasi dan informasi tidak searah. Kemenkominfo tidak bisa memainkan peran strategisnya,” terangnya.  

Faktor kedua, Kemenkominfo harus mampu memainkan perannya sebagai jembatan penghubung dengan menggandeng lembaga atau asosiasi media, tokoh publik, tokoh agama baik nasional dan daerah dalam menyampaikan pesan-pesan Pemerintah Pusat yang diharapkan berimplikasi positif di masyarakat.

”Pola kerja dalam menggandeng media dan tokoh publik saja tidak terlihat yang dilakukan Kemenkominfo. Menteri Johnny G. Plate lebih asik bermain sendiri dengan konsep kerjanya. Jujur saja kami kecewa, Kemenkominfo tidak bisa berbuat banyak terhadap kondisi saat ini,” tegas Firdaus.   

Sebagai serikat media, sambung Firdaus, SMSI hanya mengingatkan, memberikan warning kepada Kemenkominfo untuk lebih lunak dan fleksibel dalam membuat terobosan dalam sisi komunikasi sebagai upaya membantu pemulihan kondisi bangsa.

”Kami berharap Johnny G. Plate sadar dengan kondisi dan fakta-fakta ini. Sadar pula bahwa Kementerian di bawah komandonya belum bisa berbuat banyak, lantaran sisi komunikasi tidak berjalan dengan baik. Mudah-mudahan Presiden Jokowi juga bisa memaknai kritik ini sebagai landasan. Satu harapan kami, Indonesia lekas sembuh,” tutup Firdaus.

Senada disampaikan Pengamat Kebijakan Publik dan kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Prof.Dr. Moestopo (beragama), Dr. Taufiqurokhman.

Dalam penegasannya Taufiqurokhman melihat munculnya hasil Survei LSI terkait trend Presiden Jokowi menurun, sampai di bawah 50 persen karena ternyata pemerintah pusat tidak bisa mengendalikan penyebaran Pandemi Covid-19 di Pulau Jawa Bali dan seluruh Indonesia.

”Hanya beberapa negara secara sistematis dan masif penyelesaiannya. Baik dari testing, tracing dan treatment. Soal pelaksanaan PPKM Darurat yang dianggap gagal malah dilanjutkan oleh pemerintah pusat yang lagi-lagi aturannya sangat tidak siap dilaksanakan. Jadi wajar kalau lampu kuning masyarakat menyala kepada pemerintahan Presiden Jokowi,” terangnya.

Bahkan sambung Taufiqurokhman, kini muncul bendera putih setengah tiang berkibar lantaran publik menyerah dengan kondisi saat ini. ”Lalu apa yang harus dilakukan? Presiden Jokowi sudah benar menggenjot agar bansos segera dibagikan ke masyarakat. Karena selama PPKM darurat hampir tidak ada bansos untuk  masyarakat yang terdampak,” jelasnya.

Terkait adanya permintaan dari masyarakat agar Rapid Test, PCR atau Swab digratiskan bagi masyarakat hal ini sangat relevan. ”Jangan seperti PPKM Darurat jumlah testing menurun lantas diklaim sebagai keberhasilan. Sungguh sangat bahaya mengambil kesimpulan dengan permasalahan yang kurang tepat treatmentnya,” jelasnya.

Taufiqurokhman juga menilai Kemenkominfo harus mengambil peran-peran strategis dalam pemberitaan dan memberikan siaran beredukasi. ”Banyak televisi yang menyiarkan menakut-nakuti masyarakat. Lalu apa peran Kemenkominfo. Maka berikan informasi seperti yang diharapkan Presiden Jokowi yakni informasi positif yang menyebar optimisime,” imbuhnya.

Selanjutnya, Kemenkominfo juga harus menggandeng perguruan tinggi yang masih mendapatkan kepercayaan tinggi dari masyarakat. Perguruan Tinggi swasta dan negeri harus digandeng dalam vaksinasi gratis buat mahasiswa fan dosen serta masyarakat sekitarnya.

”Perguruan tinggi porsinya diberikan lebih untuk tampil menyebarkn berita positif atau memberikan penyebar optimisme. Jangan terlampu banyak para politisi yang jelas berkepentingan utk menaikan citra partai atau hanya cari popularitas. Berikan kegiatan-kegiatan posotif pada perguruan tinggi agar mendukung menyebarkan nerita postif atau optimisme,” paparnya.

Menanggapi kondisi saat ini, Praktisi media sekaligis pengamat sosial Dhiman Abror juga angkat bicara. Dikatakannya, dalam perspektif survei dan polling, tingkat kepercayaan terhadap seorang pemimpin yang naik turun adalah fenomena biasa.

”Para pemimpin dunia pun mengalami fenomena yang sama, ketika dia membuat kebijakan populer dan membuat senang masyarakat pasti popularitas dan kepercayaan publik naik. Sebaliknya kalau dia membuat kebijakan yang tidak populer maka kepercayaan publik akan turun,” jelas mantan Pemimpin Redaksi Jawa Pos ini.

Dikatakan Dhiman, kebijakan PPKM yang diambil Presiden Jokowi kali ini tidak populer di mata masyarakat, selain itu, penanganan pandemi secara umum oleh pemerintah dianggap kurang efektif, karena itu kepercayaan masyarakat pun turun.

”Otomatis kredibilitas pemimpin itu turun di mata masyarakat, dia juga akan dianggap sebagai pemimpin yang kurang efektif. Kalau dikaitkan dengan perhelatan pilpres para ahli survei akan melihat angka di bawah 50 persen bagi petahana ini sudah masuk kategori lampu kuning yang harus diwaspadai,” urai Dhiman.

Dirinya pun mengkrituisi sikap posisi Kemenkominfo. ”Ya Kemenkominfo tentu tidak bisa bekerja sendirian karena persoalannya kompleks. Tetapi kominfo seharusnya bisa memainkan fungsi yang lebih efektif dalam mendesain dan mengeksekusi komunikasi politik pemerintah. Dalam hal ini masih sangat banyak kelemahan yang ada di kominfo,” ungkapnya. 

Lalu apa yang harus dilakukan Kemenkominfo sebagai salah satu Kementerian yang memiliki tupoksi kamunikasi lintas sektoral, untuk meningkatkan kepercayaan publik ini?

Dhiman berharap Kemenkominfo harus lebih bisa merangkul semua elemen masyarakat supaya komunikasi politik pemerintah lebih efektif. Kominfo bisa lebih mengintensifkan kerjasama dengan “opinion leader” dan “opinion maker” dari kalangan masyarakat.

”Kemenkominfo harus melakukan pendekatan lebih intensif dengan para pemimpin informal di kalangan masyarakat. Selain itu Kominfo harus lebih intensif bekerjasama dengan media yang bisa menjadi ujung tombak komunikasi massa dengan masyarakat,” jelasnya.

Akademisi Untirta Boyke Pribadi juga menguraikan beberapa hal yang menjadi faktor menurunya tren kepercayaan publik terhadap Jokowi. Salah satunya disebabkan karena komunikasi yang tidak terarah.

Kesimpangsiuran informasi dan adanya ketidak konsistenan informasi dari atas sampai bawah ditambah dengan kepanikan masyarakat di era pandemi yang cenderung menyimpulkan informasi dengan cepat sesuai selera pribadi ditambah dengan pesatnya teknologi informasi yang mempercepat tersebarnya.

Kabar hoaks atau informasi bohong menyebar begitu deras. Padahal ini terkait kepercayaan kepada kepemimpinan Fulltrust society adalah kondisinya sangat sempurna bagi kepemimpinan, dan kondisi rawan ada pada tingkat low trust atau bahkan zero trust society.

”Kemenkominfo harus berperan optimal dalam menjembatani komunikasi antara atas dan bawah hanya saja kominfo disibukkan dengan mengatasi persoalan hoaks,” tandasnya.

Johnny G. Plate harus meniru gaya Harmoko untuk menjembatani komunikasi antara Presiden dengan masyarakat. ”Pada masa Harmoko sangat dikenal komunikasi efektif Dengan memanfaatkan media. Dalam kondisi sulit seperti ini, agar seluruh informasi tidak bias, jika kementerian tidak dapat berdiri di tengah, mungkin agar komunikasi dapat efektif dapat mengoptimalkan komunikasi milik pemerintah Seperti TVRI dan RRI,” urainya.

Boyke Pribadi yang juga Ketua ICMI orwil Banten, meminta Kemenkominfo untuk membangkitkan modal sosial bangsa menuju fulltrust society, dengan mengurangi blunder-blunder berkomunikasi yang terjadi dan mampu memanfaatkan media media milik pemerintah agar menjadi media yang sangat terpercaya.

”Berikan masyarakat bukti bukan hanya janji. Janji-janji manis sangat tidak diperlukan pada masyarakat dengan kondisilow trust atau bahkan zero trust dengan demikian kita bisa keluar dari kondisi pandemi dengan baik,” timpal Boyke Pribadi.

Dugaan ketidak-adilan Kemkominfo dalam penyaluran bantuan melalui program Diseminasi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), mengundang reaksi keras dari para pengusaha media siber di berbagai daerah.

Para pengusaha media siber yang tergabung dalam Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menolak penyaluran KPCPEN yang disebut ”Berkah Presiden Jokowi”, karena mereka nilai pelaksanaannya tidak adil, diskriminatif, dan merendahkan martabat media siber. Protes ketidakpercayaan tersebut, terungkap dari berbagai media di daerah untuk Peninjauan ulang  Pegiatan Desiminasi KPCPEN di Kemenkominfo.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan atas surat dari SMSI dan konfirmasi dari kementerian. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Health

Kasus Covid-19 Naik, Wiku: Perketat Kembali Prokes

Published

on

Kasus positif Covid-19 terus mengalami peningkatan hingga berada di atas 1.000 kasus dalam beberapa hari terakhir ini. Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito pun mengingatkan agar masyarakat kembali memperketat kedisiplinannya menjalankan protokol kesehatan. Foto: Tangkapan Layar/Youtube Sekretariat Presiden

Tren kenaikan kasus ini sangat penting untuk melindungi diri sendiri dengan masker

Jakarta, goindonesia.co -Kasus positif Covid-19 terus mengalami peningkatan hingga berada di atas 1.000 kasus dalam beberapa hari terakhir ini. Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito pun mengingatkan agar masyarakat kembali memperketat kedisiplinannya menjalankan protokol kesehatan.

Wiku mengatakan, di tengah tren kenaikan kasus ini sangat penting untuk bisa melindungi diri sendiri dan orang lain dengan terus mengenakan masker dan mencuci tangan dengan rutin.“Ingat, masing-masing individu dapat berkontribusi dalam menekan kasus Covid-19 di Indonesia dimulai dari diri sendiri,” kata Wiku saat konferensi pers, dikutip pada Rabu (22/6).

Selain kedisiplinan protokol kesehatan, Wiku juga menyebut terdapat beberapa hal lainnya yang perlu kembali digencarkan di tengah masa kenaikan kasus ini. Yakni deteksi kasus sedini mungkin dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengunjungi tempat testing Covid-19 jika mengalami gejala atau berkontak erat dengan pasien positif.

Satgas juga meminta pemerintah daerah untuk kembali memastikan tempat testing tersedia dan mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat. Tak hanya itu, penanganan kasus atau perawatan terhadap pasien harus kembali dikuatkan.“Dengan adanya peningkatan angka kematian pada minggu terakhir, perlindungan kepada kelompok yang rentan juga perlu ditingkatkan,” jelasnya.

Karena itu, Satgas mendorong vaksinasi terutama pada penderita komorbid, anak-anak, dan lansia agar memberikan perlindungan dari keparahan penyakit dan juga kematian.“Serta perlu pengawasan pada pasien lebih ketat di tempat isolasi terpusat atau rumah sakit rujukan,” kata Wiku. (***)

Continue Reading

Health

Pemerintah Dorong Kemandirian Kesehatan Dengan Obat-obatan Tradisional

Published

on

Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes, L. Rizka Andalucia, pada sesi diskusi Business Matching Tahap III hari kedua dengan tema (Kementerian Kominfo )

Jakarta, goindonesia.co : Penyusunan formularium fitofarmaka menjadi salah satu komitmen Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes), untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian kesehatan nasional di bidang farmasi. Pasalnya, bahan baku alami obat-obatan banyak tersedia di Indonesia.

Fitofarmaka merupakan obat tradisional dari bahan alami yang pembuatannya terstandarisasi dan memenuhi kriteria ilmiah.

Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes, L. Rizka Andalucia, menjelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 3 Tahun 2022, tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik di Bidang Kesehatan, jika obat yang dibutuhkan tidak tercantum pada acuan kesehatan, dapat menggunakan obat lain termasuk tradisional, dalam hal ini Fitofarmaka dan obat herbal berstandar secara terbatas.

“Tentunya, harus sesuai dengan indikasi medis dan pelayanan kesehatan, dengan persetujuan kepala dinas kesehatan kabupaten atau kota,” katanya, Rizka Andalucia pada acara Business Matching Tahap atau Temu Bisnis III hari kedua bertajuk “Peran Rantai Pasok dalam Negeri untuk Mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa (31/5/2022).

Kemudian Permenkes Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penggunaan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

Dalam Permenkes tersebut tertulis bahwa, dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak tercantum dapat menggunakan obat lain. Termasuk di dalamnya adalah obat tradisional Fitofarmaka dan obat herbal terstandar (OHT) secara terbatas, dengan persetujuan kepala dinas kesehatan kabupaten atau kota.

“Agar penggunaan obat Fitofarmaka dan OHT itu terarah dan ada rambu-rambunya maka kita menyusun formularium obat Fitofarmaka itu,” katanya.

Selanjutnya, penggunaan obat-obat tradisional dapat mengacu pada formularium yang nantinya akan lebih banyak ada di e-katalog.

Rizka menyebut, bahwa saat ini beberapa obat tradisional sudah ada yang masuk di e-katalog. Namun dengan adanya formularium Fitofarmaka nantinya akan ada lebih banyak obat tradisional yang tersedia di e-katalog sektoral.

“Sebelum me-launching Fitofarmaka ini kami juga sudah berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), terkait dengan pengadaanya supaya nanti temen-temen di daerah lebih konfiden dalam penggunaan obat- obatan herbal itu,” sebut dia.

Ketersediaan Fitofarmaka

Pengembangan Fitofarmaka didasarkan atas ketersediaan bahan baku alam yang banyak diversitasnya di Indonesia.

Fitofarmaka tergolong ke dalam obat tradisional, seperti jamu atau obat herbal terstandar yang banyak ditemukan di Indonesia.

Produk ini banyak dihasilkan di Indonesia dengan berbagai inovasi yang dijalankan industri farmasi nasional untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebagai upaya pelayanan preventif dan promotif kesehatan.

Proses pembuatan fitofarmaka butuh analisis dan proses penelitian lain yang tidak singkat. Hal tersebut harus melibatkan banyak stakeholder dan kerja sama secara sinergis, baik dengan peneliti, industri, maupun dengan perguruan tinggi.

Beberapa fitofarmaka yang diproduksi di Indonesia antara lain immunomodulator, yakni obat yang dapat memodifikasi respons imun, menstimulasi mekanisme pertahanan alamiah dan adaptif, dan dapat berfungsi baik sebagai imunosupresan maupun imunostimulan. Ada pula obat tukak lambung, antidiabetes, antihipertensi, obat untuk melancarkan sirkulasi darah, dan obat untuk meningkatkan kadar albumin, dan beberapa obat herbal lainnya. (***)

Continue Reading

Health

Cegah Hepatitis Akut, Jangan Renang & Main di Tempat Umum!

Published

on

Foto: Detikcom

Jakarta, goindonesia.co – Dunia kembali dikejutkan adanya penyakit mematikan, yakni hepatitis misterius. Pasalnya, sampai saat ini, kabar mengenai apa penyebab penyakit hepatitis misterius itu masih simpang siur dan belum diketahui.

Di Indonesia sendiri, dilaporkan sudah ada belasan anak yang terjangkit dan beberapa anak yang meninggal akibat hepatitis misterius. Memang penyakit ini rentan terhadap anak kecil.

Menanggapi hepatitis misterius ini, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mengimbau warganya untuk menghindari berenang di tempat umum. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinkes Jatim Erwin Astha Triyono melalui keterangan resmi.

“Untuk sementara agar tidak berenang dulu di kolam renang umum, tidak bermain di playground serta hindari menyentuh hand railing, knop pintu, dinding dan lainnya yang sering dipegang orang,” ujarnya yang dikutip Sabtu (5/5/2022).

IDAI merinci beberapa hal yang harus dilakukan untuk mencegah hepatitis akut misterius ini adalah:

– dengan mencuci tangan

– meminum air bersih yang matang

– makan makanan yang bersih dan matang penuh

– membuang tinja dan/atau popok sekali pakai pada tempatnya

– menggunakan alat makan sendiri-sendiri serta,

– memakai masker dan menjaga jarak.

“Agar mendeteksi secara dini jika menemukan anak-anak dengan gejala-gejala seperti kuning. mual/muntah, diare, nyeri perut, penurunan kesadaran/kejang, lesu, demam tinggi memeriksakan diri ke fasilitas layanan kesehatan terdekat,” tulis IDAI. (**)

Continue Reading

Trending