Connect with us

Health

Pandu Riono dkk Bikin Aliansi Ilmuwan, Sodorkan Skenario Pascapandemi

Published

on

Tes Corona (Rifkianto Nugroho/detikcom)

Jakarta, goindonesia.co — Skenario pascaandemi disusun dalam suatu peta jalan (road map) yang jadi acuan seluruh proses transformasi yang harus kita capai secara terencana. Secara umum, peta jalan ini terdiri atas tiga fase.

Pertama, fase supression dengan target utama menekan angka kasus dan kematian secara drastis dalam satu periode tertentu. Fase ini menerapkan strategi “pull and push” yakni kombinasi antara pembatasan sosial dan pelacakan secara masif dan terpadu. Fase kedua adalah stabilization dengan tujuan utama untuk mengendalikan skala penularan pada tingkat tertentu dan mempersiapkan pembukaan secara parsial aktivitas sosial ekonomi, misalnya sekolah dan perkantoran. Dalam fase ini, dua unsur utama perlu ditekankan. Pertama, pengembangan teknik pengendalian risiko penularan virus Corona khususnya terkait dengan sirkulasi udara yang diterapkan di sektor sektor berisiko tinggi, misalnya pabrik, restoran, dan pusat perbelanjaan.

Kedua, penguatan surveilans yang melibatkan komunitas sebagai ujung tombak pelacakan dan isolasi. Fase ketiga adalah normalization di mana secara keseluruhan pandemi dapat dikatakan telah terkendali dan masyarakat sudah bisa hidup secara normal. Pada fase ini tingkat persepsi risiko di masyarakat sudah tinggi dan sistem pelacakan sebagai instrumen surveilans khususnya di tingkat komunitas sudah terlembagakan dengan baik. Indikator utama fase ketiga ini adalah rerata tes positif di bawah 1% dan jumlah kasus harian di bawah 1,000.

Dengan asumsi setiap fase membutuhkan waktu 3-4 bulan, maka dalam setahun Indonesia sudah relatif bebas dari pandemi. Jika ini terjadi, aturan protokol kesehatan sudah bisa kita longgarkan termasuk penggunaan masker. Aktivitas ekonomi dapat pulih sepenuhnya dan kita bisa kembali mengejar target-target pembangunan.

Dalam implementasinya, ketiga tahapan dalam peta jalan ini membutuhkan kolaborasi nasional antara pemerintah dengan segenap unsur masyarakat sipil, khususnya organisasi yang selama ini bergerak dalam penanganan pandemi berbasis komunitas. Pada saat bersamaan, penggunaan teknologi dan sistem pendataan yang andal, transparan, dan akuntabel adalah hal mutlak untuk melewati setiap tahapan dengan baik.

Tata Kelola Pandemi

Satu pelajaran paling penting dari pandemi adalah bahwa Indonesia tidak memiliki tata kelola pandemi yang sistematis. Tata Kelola Pandemi adalah suatu sistem pendeteksian, penanganan, dan penyelesaian bencana wabah penyakit pada skala nasional yang meliputi aspek medis, sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Sikap penyangkalan Pemerintah di masa awal pandemi serta respons sporadis ketika jumlah kasus meledak adalah indikasi lemahnya kapasitas institusional menghadapi situasi bencana wabah penyakit berskala global. Ketiadaan cetak biru (blueprint) sistem tata kelola pandemi juga terlihat dari sikap Presiden Joko Widodo untuk terus mengubah format organisasi penanganan pandemi dari satu kementerian ke kementerian yang lain.

Karena itu, pandemi Covid-19 semestinya menjadi momentum untuk membangun sistem tata kelola pandemi yang andal dan berbasis kompetensi. Ini bisa dimulai dengan membenahi organisasi penanganan pandemi yang lepas dari domain kementerian dan dijalankan oleh sekelompok teknokrat kompeten dan independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Dalam jangka panjang, organisasi ini menjadi embrio badan nasional pengendalian wabah penyakit yang berfungsi seperti Center for Disease Control and Prevention (CDC) di Amerika Serikat. Ketika terbentuk, badan ini tidak hanya memainkan peran penting untuk mengakhiri pandemi Covid-19, tetapi juga membangun ketahanan Indonesia dalam menghadapi risiko pandemi di masa datang.  (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Health

Komnas PA Tanggapi Lambatnya Pelabelan Bisphenol A (BPA)

Published

on

By

Jakarta, Goindonesia.co – Penggunaan plastik mengandung Bisphenol A (BPA) dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, seperti kanker, syaraf dan lain sebagainya. Zat BPA tersebut salah satunya terdapat pada galon guna ulang.

Demikian antara lain disampaikan Ketua Umum Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) dan Koordinator Presidium Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA), Nia Umar, di acara Selebrasi 23 Tahun Komnas Perlindungan Anak, yang berlangsung di Aula Komnas Perlindungan Anak, Pasar Rebo Jakarta Timur, Selasa (26/10/2021).

“Jadi saya menakut-nakuti. BPA itu ibarat polusi yang tidak kelihatan. Kalau asap masih kelihatan. BPA secara akumulatif dapat memicu berbagai macam penyakit,” papar Nia Umar.

Dia acara diskusi publik berjudul ‘Bebaskan Anak, Balita, Bayi dan Janin dari Bahaya Bisphenol A (BPA) – Urgensi Label Bebas BPA untuk Kesehatan,’ tersebut Nia mengimbau, agar masyarakat berhati-hati.

“Perhatikan kesehatan keluarga. BPA ada diberbagai kemasan, mulai dari plastik, kaleng, dan galon. Dari tiga kemasan tersebut yang perlu diperhatikan adalah galon air minum,” ujarnya.

Nia menegaskan, galon isi ulang harus kita perhatikan. Misal air dimasukan ke galon dan diangkut menggunakan mobil. Di mobil galon ini terpapar panas matahari.

“Belum lagi ketika di minimarket terjemur panas matahari. Kejadian ini dapat membuat BPA larut dan masuk ke dalam air minum,” jelasnya.

Tidak hanya anak-anak, menurutnya, bahaya BPA juga mengancam kesehatan ibu hamil dan lingkungan.

“Bahaya BPAberdampak bagi tubuh ibu hamil dan menyusui. Bagi yang menyusui, risiko yang ditimbulkan adalah ASI yang diminum bayi akan mengandung BPA. Sehingga bisa jadi si bayi ini tidak mau lagi menyusui melalui payudara ibu mereka,” kata Nia.

BPA dapat mengganggu kerja endokrin dan meniru esterogen. Bahkan Laporan Program Toksikologi Nasional AS pada 2008 menyatakan keprihatinannya atas efek BPA kepada otak dan perilaku dan kelenjar prostat pada janin.

Sementara sifat BPA ini akan terjadi migrasi, apabila terkena panas secara berulang-ulang dan terjadi gesekan atau goresan. Belum lagi saat pemindahan dari truk ke depo –depo ini sangat mungkin timbulnya gesekan.

Jika larut dan air minum yang terkandung BPA ini masuk ke dalam tubuh, maka sel kanker dapat dipicu untuk hidup dan membuat risiko terjadinya kanker semakin tinggi.

“Gunakan kemasan bebas BPA. Pemerintah harus memuat regulasi yang lebih ketat dalam penggunaan kandungan BPA pada kemasan makanan ataupun minuman,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKB, Arzeti Bilbina, SE, M.A.P, menyampaikan bawah Pemerintah menyambut positif. Setuju jika kemasan plastik makanan dan minuman harus free BPA.

“DPR RI telah melakukan rapat kerja dengan BPOM. Pada tahun anggaran 2022 Pemerintah akan mengalokasikan untuk sosialisasi bahaya BPA,” terang Arzeti Bilbina.

Senada dengan Nia Umar dan Arzeti, Ketua Komisi Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait dengan tegas menyatakan, kekecewaan atas lambannya pihak BPOM yang tidak segera memberi label pada galon guna ulang yang jelas mengandung BPA.

“Saya sudah beberapa kali menjadi narasumber webinar tentang pelabelan BPA. Dan BPOM masih lambat dalam menetapkan revisi PERKA label,” ujarnya geram.

Di banyak negara, kata Arist, BPA pada kemasan sudah dilarang. Beliau juga mensinyalir adanya upaya menggagalkan rencana BPOM untuk merevisi PERKA label terkait BPA.

“Seharusnya tidak ada toleransi batas ambang terkait kemasan yang mengandung BPA untuk bayi, balita dan janin pada ibu hamil. Jangan sampai upaya ini malah menyesatkan bagi konsumen, BPA tetap racun. Migrasinya tidak layak dikonsumsi oleh usia rentan,” papar Arist Merdeka.

Arist bertekad tidak akan surut terus berjuang demi kesehatan masyarakat, khususnya bagi anak, bayi, balita dan janin. Tuntutannya jelas agar BPOM segera memberi label pada galon guna ulang berbahan PC dengn kode plastik No.7 yang nyata – nyata mengandung BPA.

Menurutnya, migrasi BPA awalnya dari galon guna ulang, migrasi ke air. Sejak proses pencuncian galon di pabrik, saat dibawa dari pabrik ke distributor sudah terjemur matahari.

“Masuk ke toko-toko dijemur matahari lagi. Padahal BPA mudah bermigrasi bila terjadi pemanasan maupun gesekan,” papar Arist.

Continue Reading

Health

Sesuai Prediksi, DKI Jakarta Akhirnya Nihil Kasus Kematian COVID-19

Published

on

By

Jakarta, Goindonesia.co – Pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono sebelumnya memprediksi DKI Jakarta akan mencapai nol kasus kematian COVID-19 dalam sepekan hingga dua pekan ke depan. Tepat sepekan dari prediksi mencuat, per Kamis (7/10/2021) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan kabar baik tersebut.

“Sebuah hari yang patut disyukuri. Dalam 24 jam terakhir terdapat 0 permintaan pelayanan pemakaman protap COVID-19 di DKI Jakarta,” ungkapnya dalam akun Instagram pribadi, berdasarkan data Distamhut DKI sejak jam 18:00 Rabu (6/7/2021) sampai 18:00 Kamis (7/10/2021).

Anies berharap tren baik ini bisa terus dijaga hingga hari-hari berikutnya. Ia tak ingin DKI Jakarta kembali menghadapi lonjakan kasus kematian di Juli lalu yang bisa mencapai lebih dari 200 kasus.

“Mari kita jaga sama-sama. Jangan lepas masker dulu,” pesan Anies.

Jika dilihat berdasarkan data yang dihimpun Satgas COVID-19, DKI Jakarta mencatat nol kasus Corona per Senin (4/10/2021), sementara Kamis (7/10/2021) satu orang meninggal dunia.

Diberitakan sebelumnya, prediksi Pandu soal catatan nol kasus kematian COVID-19 bukan tidak berdasar. Menurut dia, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi kemungkinan tersebut.

Salah satunya ialah cakupan vaksinasi lansia. DKI Jakarta menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia dengan cakupan vaksinasi dosis pertama dan kedua pada lansia di atas 80 persen.

“Yang pertama kali saya ingat Inggris itu bisa angka kematiannya zero (nol) ketika terjadi, peningkatan gelombang memprioritaskan salah satu negara sejak awal vaksinasi lansia,” jelas Pandu saat dihubungi detikcom Jumat (1/10/2021).

Continue Reading

Berita

Guru Besar Teknik Kimia Undip : “Kemasan Makanan dan Minuman Plastik Harus Bebas Zat BPA!”

Published

on

By

Migrasi zat Bisphenol A (BPA) dari kemasan makanan dan minuman plastik ternyata bisa lebih cepat prosesnya. Ada dua pemicu cepatnya proses migrasi BPA, yakni goresan dan panas.

Demikian antara lain diungkapkan Guru Besar Teknik Kimia Universitas Diponegoro (Undip), Prof. Dr. Andi Cahyo Kumoro, S.T., M.T, yang disampaikan melalui sambungan telepon, Kamis (30/09/2021).

Ia mengatakan, jika kemasan plastik yang mengandung BPA mengalami pemanasan dan goresan, maka migrasi zat BPA akan lebih cepat. “Terutama jika ada pemanasan dan goresan, migrasi BPA akan lebih cepat dibandingkan jika tidak ada guncangan atau tidak ada perlakuan thermal,” ujarnya.

Salah satu kemasan plastik makanan dan minuman yang mempunyai potensi besar lebih cepat terjadi migrasi BPA adalah galon guna ulang. Galon guna ulang dengan kode daur ulang nomor 7 merupakan kemasan plastik berbahan dasar polycarbonat.

Kemasan ini wajib menjadi perhatian serius. Sebab dalam proses distribusinya, kerap terpapar panas matahari. Belum lagi saat pencucian kerap disikat dan disemprot dengan air panas juga.

“Kondisi ini memenuhi syarat proses cepatnya migrasi BPA. Selain itu penggunaan di masyarakat sangat besar,” terangnya.

Menurut Prof. Andri, cara lain zat BPA bermigrasi dari kemasan plastik, selain karena goresan dan panas, BPA juga bisa sedikit larut di minyak.

“Jangan sampai ada goresan, juga jangan menyimpan kemasan plastik terlalu lama, saat plastik mulai rapuh maka mempermudah migrasi BPA dari struktur polikarbonat yang ada, ” jelasnya.

Menurut dia, kalau produk mengandung minyak atau mungkin kemasannya sudah lama, ditambah ada pemanasan, penggoresan lalu dikocok-kocok misalnya, itu akan mempercepat laju peluruhan.

Prof. Andri mengingatkan, bahaya yang ditumbulkan jika terpapar BPA, anak-anak akan terganggu sistem sarafnya, kemudian akan mengubah perilakunya. Bagi ibu hamil bisa terjadi miscarriage atau keguguran. Oleh karenanya, di berbagai negara sudah tidak direkomendasikan menggunakan kemasan yang mengandung BPA.

Mengingat sejumlah bahaya dari penggunaan kemasan plastik yang mengandung BPA ini, Prof. Andri setuju jika Indonesia perlu menerapkan regulasi pelarangan penggunaan kemasan plastik yang mengandung BPA.

Prof. Andi berpendapat, demi generasi mendatang, mau tidak mau Pemerintah harus memiliki kebijakan melindungi generasi penerus, terutama anak-anak, bayi dan juga balita.

“Apalagi di era pandemi seperti ini, kita tidak boleh makan di tempat, sehingga harus membawa kemasan serba plastik. Itu menjadi tantangan kita semua dan juga Pemerintah tentunya. Tapi, saya tetap berharap, sebaiknya harus ada regulasi soal ini,” tegasnya.

Prof Andri mendukung apabila BPOM sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap keselamatan konsumen mampu melakukan pembatasan.

“Saya sangat mendukung BPOM karena lembaga ini bertanggung jawab terhadap keselamatan konsumen terkait penggunaan bahan terutama bahan kimia dan bahan obat,” ujarnya.

Apalagi zat BPA ini sangat mempengaruhi terhadap kesehatan balita termasuk pada ibu-ibu hamil terutama pada janin. Bisa terjadi keguguran jika terpapar dalam jumlah besar dan rutin.

“Jadi saya rasa ini sudah semestinya BPOM mengusulkan regulasi yang lebih jelas dan terkontrol bahwa produk produk yang menggunakan kemasan sebaiknya yang bebas zat Bisohenol A,” harap Prof. Andri./* Eddie Karsito

Continue Reading

Trending