Connect with us

Dunia Pendidikan

Presiden Persilakan Opsi Belajar Tatap Muka Jika Seluruh Pelajar Telah Divaksin

Published

on

Presiden Joko Widodo berdialog dengan peserta vaksinasi melalui konferensi video di SMPN 3 Mejayan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, pada Kamis, 19 Agustus 2021. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev

Opsi PTM bisa digelar karena Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri yang mengatur hal tersebut telah keluar.

Madiun, goindonesia.co — Presiden Joko Widodo mempersilakan opsi pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas digelar apabila seluruh pelajar telah mendapatkan vaksinasi Covid-19. Hal tersebut disampaikan Presiden saat meninjau vaksinasi Covid-19 untuk pelajar yang digelar di SMPN 3 Mejayan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, pada Kamis, 19 Agustus 2021.

“Jadi semuanya, untuk semuanya pelajar di seluruh Tanah Air kalau sudah divaksin silakan dilakukan langsung belajar tatap muka,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, opsi PTM bisa digelar karena Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri yang mengatur hal tersebut telah keluar, yakni Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/202l, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Presiden menyadari antusiasme para pelajar dan para guru yang berharap agar bisa segera melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah. Namun, Presiden juga mengingatkan bahwa seluruh pihak harus berhati-hati agar tidak ada yang terpapar Covid-19 jika PTM digelar.

“Kita semuanya harus hati-hati. Jangan sampai nanti kalau pas dibuka belajar tatap muka ada yang terpapar Covid. Ini yang harus kita hindari,” tegasnya.

Presiden juga mengingatkan para siswa agar tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan meskipun sudah menerima vaksinasi karena Covid-19 masih ada. Di saat yang sama, Presiden meminta para siswa agar tetap semangat belajar meskipun harus dilakukan secara daring.

“Saya titip semuanya pada anak-anak tetap belajar daring, tetap belajar. Tapi kalau nanti pas bisa sudah tatap muka, pakai masker jangan dilupakan,” tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden berdialog melalui konferensi video dengan sejumlah perwakilan sekolah lainnya yang mengadakan vaksinasi untuk pelajar, salah satunya SMA Negeri 5 Pekanbaru, Riau. Kepada Presiden, Kepala SMA Negeri 5 Pekanbaru, Elmi Gurita, menyampaikan optimismenya agar PTM segera digelar.

“Mohon izin pak, kami sebetulnya sudah rindu dengan anak-anak kami. Kami sudah ingin melaksanakan pembelajaran tatap muka. Mudah-mudahan dengan adanya vaksin ini kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan kondisi anak-anak kita sehat wal afiat,” ujar Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Pekanbaru.

Sementara itu, Tengku, salah satu perwakilan siswa juga menyampaikan harapannya terkait dengan program vaksinasi bagi para pelajar. Ia juga berharap pembelajaran tatap muka bisa segera digelar.

“Vaksinasi ini akan menjadi angin segar bagi kami siswa dan siswi di Provinsi Riau, terutama bagi saya sendiri, Ketua OSIS SMA Negeri 5 Pekanbaru. Selama pandemi kami memiliki hambatan-hambatan dalam melaksanakan program kerja kami, di mana karena tidak dapat tatap muka padahal OSIS merupakan sarana pembelajaran untuk wawasan kebangsaan untuk di sekolah,” jelasnya. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Dunia Pendidikan

Upaya Kemendikbudristek Optimalkan Merdeka Belajar di Kalimantan

Published

on

Gerakan Merdeka Belajar di satuan pendidikan Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. (Foto : @www.kemdikbud.go.id)

Palangka Raya, goindonesia,co— Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, mengapresiasi kerja keras pendidik dan tenaga pendidik dalam mengimplementasikan Gerakan Merdeka Belajar di satuan pendidikan Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Dirjen Nunuk mengatakan bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus berupaya meluaskan Gerakan Merdeka Belajar dengan mengoptimalkan sejumlah program prioritas Ditjen GTK, seperti rekrutmen ASN PPPK Guru, Pendidikan Profesi Guru (PPG), Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), Pendidikan Guru Penggerak (PGP), Program Pengembangan Kompetensi Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PKG PJOK), Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), dan Awan Penggerak.

“Pemerintah melalui Kemendikbudristek terus berkomitmen memperjuangkan kesejahteraan dan perlindungan bagi guru honorer melalui rekrutmen ASN PPPK Guru. Dan bagi guru yang sudah menjadi ASN PPPK, Kemendikbudristek memberi ‘karpet merah’ agar bisa menjabat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah di satuan pendidikan serta daerahnya masing-masing,” ucap Nunuk saat temu sapa dengan pendidik dan tenaga pendidik di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Percobaan Palangka Raya, Rabu (20/3).

Nunuk Suryani menyebut, terobosan lain yang dilakukan oleh Kemendikbudristek pada tahun ini adalah akan melakukan akselarasi pada program PPG. Akselerasi tersebut nantinya akan menambah jumlah peserta sertifikasi guna menuntaskan permasalahan sertifikasi pendidik bagi para guru di Indonesia. Nunuk berharap, para pendidik dan tenaga pendidik terus menjadi pondasi dalam berjalannya Gerakan Merdeka Belajar di satuan pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

“Teruslah bekerja dengan baik di satuan pendidikan masing masing dan menjadi abdi negara yang profesional untuk mewujudkan Merdeka Belajar bagi pelajar Indonesia,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Jayani, mengatakan bahwa Palangka Raya memiliki karakter geografis yang unik sehingga letak dari satuan pendidikan yang adapun menjadi beragam. Jayani menambahkan, profesi guru masih menjadi salah satu peminat terbanyak di Palangka Raya, namun juga hal tersebut belum sebanding dengan jumlah satuan pendidikan yang ada sehingga dibutuhkan kerja sama untuk menyelesaikannya.

“Saat ini Kota Palangka Raya masih menjadi magnet bagi para guru di Kabupaten/Kota untuk bertugas mengajar dan mendapatkan formasi ASN PPPK Guru. Pemerintah Kota menyambut baik kolaborasi dan kerja sama ini guna menuntaskan sejumlah permasalahan di satuan pendidikan Palangka Raya,” ungkap Jayani.

Sementara itu, Kepala Sekolah SDN Percobaan, Mulyati, mengungkapkan bahwa proses pembelajaran SDN Percobaan pada tahun ajaran 2022/2023 telah memfasilitasi peserta didik kelas 1 s.d. 6 dengan Kurikulum Merdeka Mandiri Belajar, dan menambah jam pembelajaran KoKurikuler Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Pada tahun ajaran 2023/2024, SDN Percobaan mencoba mengimplementasikan Kurikulum Merdeka untuk peserta didik kelas 1, 2, 4, dan 5, serta Kurikulum 2013 untuk kelas 3 dan 6, dengan mempertahankan pembelajaran KoKurikuler P5 yang berlaku untuk peserta didik kelas 1 s.d. 6.

“Sebagai hasil belajar Kokurikuler dan ekstrakurikuler SDN Percobaan berhasil menggelar Pameran Hasil Belajar P5 sebanyak tiga kali. Pameran pertama berlangsung di SDN Percobaan pada November 2022, sekaligus menjadi inspirasi bagi seluruh sekolah IKM Kota Palangka Raya. Pameran kedua berlangsung di Gedung Pemerintah Kota Palangka Raya pada Maret 2023, berkolaborasi dengan Sekolah Penggerak dan Sekolah IKM Palangka Raya. Dan pameran ketiga digelar November 2023 di Halaman SDN Percobaan,” ujar Mulyati.

Selanjutnya, Mulyati juga menuturkan bahwa SDN Percobaan sudah memiliki Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), Tim Sekolah Ramah Anak, Tim Patroli Kebersihan Lingkungan, dan Siswa Pemantau Jentik (SISMANTIK) dalam proses pembelajaran di sekolah. “Dengan banyaknya kegiatan dan sinergi yang dilakukan di SDN Percobaan, kami berharap ke depannya dapat merevitalisasi ruang perpustakaan dan membangun aula sekolah,” ucapnya.

Acara temu sapa Dirjen GTK ini turut dihadiri oleh sejumlah Guru Hononer, Guru Penggerak, dan Guru PPPK. Salah satu guru PPPK, Rina Susanti, mengungkapkan bahwa dirinya merupakan lulusan seleksi ASN PPPK pada tahun 2022 dan mengajar di SDN Percobaan. “Saya berharap ke depannya guru PPPK dapat memiliki jenjang karir di satuan pendidikan dan mendapatkan perpanjangan masa kerja secara otomatis tanpa mengulang proses seleksi yang telah dilakukan,” imbuh Rina.

Senada dengan Rina, salah satu guru honorer SDN Percobaan, Maria Christina, mengatakan bahwa dirinya sudah mengabdi di SDN Percobaan sejak tahun 2009, dan kini mengajar mata pelajaran Bahasa Inggris sekaligus menjadi wali kelas. “Dengan berlakunya kurikulum merdeka, saya berharap tetap dapat mengikuti seleksi PPPK sesuai dengan ijazah yang dimiliki atau juga diberi kesempatan dengan formasi wali kelas sesuai dengan data di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Selain itu, sebagai tenaga pendidik Non-ASN saya berharap Kemendikbudristek dapat membuka ruang untuk mendapatkan sertifikasi,” tutup Maria. (***)

*Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Continue Reading

Dunia Pendidikan

Peluncuran Peta Jalan Sanitasi Sekolah, Menuju Lingkungan Sekolah yang Bersih dan Sehat

Published

on

Peluncuran dokumen Peta Jalan atau Roadmap Sanitasi Sekolah 2024-2030 oleh Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (Foto : @www.kemdikbud.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, secara resmi meluncurkan dokumen Peta Jalan atau Roadmap Sanitasi Sekolah 2024-2030. Dokumen ini menjadi landasan perencanaan bagi seluruh pihak terkait untuk mewujudkan sanitasi sekolah yang berkualitas di akhir tahun 2030.

Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Sekolah Menengah Pertama yang juga berperan sebagai Supervisor Gerakan Sekolah Sehat (GSS), I Nyoman Rudi Kurniawan, dalam laporannya menyampaikan bahwa Kemendikbudristek bersama pemangku kepentingan lainnya telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat pengembangan sanitasi sekolah melalui berbagai intervensi.

“Kami telah memperbarui kebijakan dan standar nasional tentang sanitasi, meningkatkan pengembangan kapasitas kepala sekolah dan guru, melengkapi data pokok pendidikan dengan indikator sanitasi sekolah, serta mengatur alokasi anggaran untuk membangun fasilitas sanitasi sekolah,” jelas Nyoman di Jakarta, Senin (26/2).

Menurut Nyoman, peluncuran dokumen Peta Jalan Sanitasi Sekolah ini sejalan dengan Gerakan Sekolah Sehat yang berfokus pada satuan pendidikan dalam rangka mewujudkan peserta didik yang sehat, kuat, cerdas, dan berkarakter.

Nyoman pun mengapresiasi dukungan kementerian/lembaga terkait dan mitra seperti United Nations Children’s Fund (UNICEF) Indonesia, Jejaring Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), Stichting Nederlandse Vrijwilligers (SNV) Indonesia, Wahana Visi Indonesia, SPEAK Indonesia, Plan International Indonesia, GIZ Fit for School, dan CARE Indonesia yang telah mendukung penyusunan dokumen peta jalan ini.

Selain itu, kegiatan peluncuran ini juga menghadirkan sejumlah narasumber untuk berdialog terkait praktik baik perencanaan dan kebijakan Sanitasi Sekolah di wilayah atau satuan pendidikan masing-masing.

Dalam paparannya, Ketua Kelompok Kerja Pembangunan, Perumahan, Permukiman, Air dan Sanitasi (Pokja PPAS) Kabupaten Tangerang, Imam Sutopo, memaparkan terkait kebijakan Sanitasi Berbasis Sekolah (Sanisek) di wilayahnya. Tercatat pada akhir tahun 2018, ada 679 sekolah, yakni seluruh SD dan SMP di Kabupaten Tangerang yang tersebar di 29 kecamatan, menjadi sasaran pembangunan dari program Sanisek ini. Sarana yang dibangun terdiri dari toilet, sarana air bersih, instalasi pengolahan air limbah, dan sarana cuci tangan.

“Kami menjadikan program Sanisek ini sebagai program unggulan RPJMD, agar ada jaminan kebijakan dan alokasi pembiayaan untuk menjalankan program ini yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD,” ujar Imam.

Imam melanjutkan, dalam praktiknya, tidak semua kepala sekolah memiliki tingkat kepedulian yang sama terkait sanitasi sekolah. “Untuk itu, dalam monitoring kami melibatkan Bupati Kabupaten Tangerang untuk melakukan sidak. Sehingga, sekolah yang sarana sanitasinya buruk, menjadi indikator kinerja kepala sekolah,” pungkasnya.

Kemudian dari sisi satuan pendidikan, pihak sekolah juga menyambut dengan diluncurkannya dokumen Peta Jalan Sanitasi ini dengan antusias. Kepala Sekolah SMP Negeri 1, Pantee Bidari, Kab. Aceh Timur, Islahudin, menyampaikan bahwa terkait masalah sanitasi di sekolah pedalaman, pemerintah daerah berkomitmen membuat kebijakan yang memprioritaskan sekolah-sekolah tersebut, sehingga akses sanitasi untuk semua sekolah merata.

“Selain itu, para kepala sekolah juga diinstruksikan untuk memaksimalkan anggaran dana BOS sesuai dengan kebutuhan masing-masing agar dapat melakukan kebijakan dan inovasi bersama mita-mitra. Hal ini merupakan solusi bagi kami untuk bergerak di daerah pesisir dan pedalaman,” jelas Islahudin.

Di sisi lain, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Margahayu, Kab. Bandung, Reti Damayanti juga berbagi cerita tentang bagaimana pengalamannya mendapat pelatihan pengenalan aplikasi yang berfokus pada edukasi kesehatan dan kebersihan atau OKY oleh Tim SPEAK.

“Banyak sekali manfaat terkait kesehatan dan kebersihan sekolah yang kami dapatkan. Setelah pelatihan itu, kami pun membentuk tim untuk turut memperkenalkan manfaat tersebut kepada seluruh guru dan peserta didik.”

Sebagai salah satu sekolah binaan Gerakan Sekolah Sehat, SMP Negeri 3 Margahayu telah menerapkan berbagai praktik baik di lingkungan sekolahnya. Beberapa di antaranya adalah menginstruksikan kepada siswa untuk membawa tempat makan dan minum ke sekolah, makan bersama setiap hari Rabu dengan makanan yang dibawa dari rumah, memperbaiki sarana-sarana yang digunakan untuk menunjang sanitasi, serta rencana penyediaan galon air untuk setiap ruang kelas.

Sebagai informasi, sejak tahun 2022, Kemendikbudristek telah meluncurkan GSS sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan derajat/status kesehatan satuan pendidikan dan peserta didik. Dalam GSS terdapat lima fokus sehat, yaitu sehat fisik, sehat gizi, sehat imunisasi, sehat jiwa, dan sehat lingkungan. Peluncuran Peta Jalan Sanitasi Sekolah 2024-2030 ini memperkuat komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan berkualitas untuk masa depan anak Indonesia. (***)

*Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Continue Reading

Dunia Pendidikan

Kemendikbudristek dan PT. Pos Indonesia Jalin Kerja Sama, Optimalisasi Penyaluran Bantuan Pendidikan

Published

on

Kemendikbudristek menjalin kerja sama dengan PT. Pos Indonesia (Persero) untuk mengoptimalkan pemanfaatan produk dan layanan Pos Indonesia dalam mendukung program  bantuan pendidikan (Foto : @www.kemdikbud.go.id)

Bandung, goindonesia.co – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menjalin kerja sama dengan PT. Pos Indonesia (Persero) untuk mengoptimalkan pemanfaatan produk dan layanan Pos Indonesia dalam mendukung program  bantuan pendidikan. Naskah kerja sama tersebut ditandangani oleh Direktur Utama PT. POS Indonesia (Persero) Faizal Rochmad Djoemadi dan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti. Acara seremoni penandatanganan Nota Kesepahaman dengan PT. Pos Indonesia (Persero) dilakukan di Graha Pos Indonesia, Bandung, Kamis (22/02).

Plt. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Anang Ristanto, yang hadir mewakili Sekretaris Jenderal mengatakan dalam kerja sama ini meliputi pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan, pemanfaatan produk dan layanan kurir logistik serta dukungan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

“Dengan adanya Nota Kesepahaman ini, harapannya dapat mewujudkan sinergisitas dalam pemanfaatan produk dan layanan Pos Indonesia terutama dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi,” ungkap Anang.

Sebagai perusahaan BUMN logistik terbesar di Indonesia, Direktur Utama PT. POS Indonesia (Persero) Faizal Rochmad Djoemadi menuturkan kesanggupan PT Pos Indonesia di dalam menyalurkan bantuan pendidikan ke seluruh Indonesia.

“Kami memiliki 15.000 lebih Pegawai, 10.000 Mitra, dan 100.000 Agen Pos yang siap membantu setiap pnyaluran bantuan pendidikan di tahun 2024,” ujar Faizal.

PT. POS Indonesia (Persero) turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan pada khususnya di bidang pelayanan jasa pos dan giro bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip – prinsip perseroan terbatas.

Nota Kesepahaman ini akan dilanjutkan dengan perjanjian kerja sama yang lebih konkrit dan dapat segera diimplementasikan dalam membangun sinergisitas dengan semangat kolaborasi kedua belah pihak untuk memajukan program dan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi di Indonesia. Acara ini turut dihadiri oleh seluruh jajaran Direksi, Komisaris dan Kepala Kantor Pos seluruh Indonesia. (***)

*Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi – Republik Indonesia

Continue Reading

Trending