Connect with us

Health

Rentan Terdampak Pandemi Covid-19, Hak Penyandang Disabilitas Jadi Prioritas Pemerintah

Published

on

Firtual meeting terkait pemberian bansoe bagi penyandang disabilitas digelar oleh Kemensoa dan Kemkominfo, Jumat (13/8/2021).   

JAKARTA , goindonesia.co : Para penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang paling terdampak akibat pandemi Covid-19. Selain bantuan sosial, pemerintah juga mengupayakan akselerasi program vaksinasi bagi para penyandang disabilitas.

Pada Juli 2021 pemerintah telah mempercepat pendistribusian program bantuan sosial di masa PPKM, salah satunya adalah Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Bansos PKH).

Pemerintah melalui Kementerian Sosial telah menyediakan tempat pelaksanaan vaksinasi serta layanan pendampingan penyandang disabilitas ke pusat vaksinasi mulai dari penjemputan hingga pemulangan.

Untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait kebijakan-kebijakan pemerintah dalam memenuhi dan melindungi hak penyandang disabilitas di masa pandemi, Direktorat Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyelenggarakan Forum Literasi Hukum dan HAM Digital (Firtual).

Tema yang diangkat pada firtual ini “Pemenuhan Hak dan Perlindungan Penyandang Disabilitas Saat Pandemi”.

Acara tersebut diadakan pada Jumat (13/8/2021) secara daring (online) melalui platform aplikasi Zoom Cloud Meeting dan disiarkan secara live streaming melalui kanal YouTube Ditjen IKP Kominfo.

Adapun narasumber yang hadir secara virtual antara lain Angkie Yudistia (Staf Khusus Presiden), Eva Rahmi Kasim (Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Kementerian Sosial), dan Nurjanah S.KM., M.Kes (Koordinator Substansi Program Gangguan Indera dan Fungsional Kementerian Kesehatan), serta Bambang Gunawan (Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Kominfo) sebagai keynote speaker.

Bambang Gunawan menyampaikan bahwa pemerintah telah mulai penyelenggaraan vaksinasi Covid-19 bagi penyandang disabilitas sejak Juni 2021. Vaksinasi dilakukan oleh Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan 98 komunitas disabilitas dan diprioritaskan ke pulau Jawa, Bali yang merupakan zona merah Covid-19.

“Upaya-upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 tidak akan berhasil apabila tidak disertai dukungan masyarakat dalam mensosialisasikan 3M, 3T dan vaksinasi sebagai upaya memutus rangkaian penyebaran Covid-19,” ujar Bambang.

Angkie Yudistia mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo sudah memberikan arahannya terkait percepatan vaksinasi Covid-19 dan penyaluran bantuan sosial.

Para penyandang disabilitas dan kelompok rentan harus diprioritaskan akan haknya. Vaksinasi juga harus dilakukan segera mungkin agar terbangun kekebalan komunalnya, herd immunity-nya.

Adapun peran Pemerintah Daerah adalah sebagai kunci distribusi dan percepatan pelaksanaan vaksinasi, masyarakat rentan harus dilindungi dan diakomodir.

“Kami dan pemerintah pusat selalu berkolaborasi dan berkoordinasi, dan untuk eksekusinya kami percayakan pada Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing,” tuturnya.

Selain itu, Angkie juga menyampaikan jika data alokasi vaksin ada sekitar 450.000 ribu dosis dimana target sasaran Penyandang Disabilitas adalah setiap satu penyandang disabilitas mendapatkan dua dosis.

Adapun sasaran data para penyandang disabilitas dari Kementerian Kesehatan telah diberikan langsung pada Pemerintah Daerah yang menyesuaikan data dari Kementerian Sosial. Eva Rahmi Kasim berpendapat jika penyandang disabilitas harus diberikan prioritas untuk mendapatkan vaksin selain lansia, ini menjadi penting karena dengan meningkatkan kekebalan imunitas. t Tentunya akan mencegah lebih lanjut terjadinya pandemi di kalangan para penyandang disabilitas dan untuk mencegah adanya penyakit lanjutan.

“Adapun permasalahan yang sering dihadapi adalah banyak juga para Penyandang Disabilitas yang tidak mau divaksin karena ketakutan. Takut akibat vaksin berdampak kepada kondisi yang lebih buruk bagi kedisabilitasannya. Hal ini sangat perlu kami sosialisasikan, bahwa vaksinasi itu justru untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap masuknya penyakit,” kata Eva.

Ia juga menambahkan bahwa pada pelaksanaannya vaksin ini tidak selalu mulus, karena tidak semua penyandang disabilitas memiliki NIK, KTP. Karena untuk mengurus NIK dan KTP itu tidak mudah bagi penyandang disabilitas terutama yang memiliki hambatan mobilitas dan hambatan lainnya. Hal ini menjadi concern utama pemerintah dalam pelaksanaan vaksin bagi penyandang disabilitas.

Dengan adanya surat edaran Menteri Kesehatan yang terbaru, Eva juga menjelaskan bahwa para penyandang disabilitas yang belum memiliki NIK diperbolehkan untuk ikut vaksin namun NIK-nya akan tetap diurus juga.

Sehingga ini menjadi sebuah bonus di mana penyandang disabilitas mendapatkan vaksin, kemudian NIK-nya juga diuruskan dan juga diberikan fasilitas transportasi.

“Selama pandemi Covid-19 ini banyak para penyandang disabilitas yang mengalami hambatan dan risiko dalam menerima vaksin, seperti hambatan dalam mengakses informasi, bergantung pada kontak fisik dengan lingkungan atau pendamping, penurunan kemampuan atau kelemahan terutama bagi para penyandang fisabilitas fisik, pembatasan atau isolasi seperti bekerja, makan, perawatan, dan lainnya,” ucap Nurjanah.

Ia juga mengatakan bahwa dalam UU No 8 Tahun 2016 Pasal 12 disebutkan jika penyandang disabilitas berhak mendapatkan informasi dan komunikasi, seperti informasi media yang dibuat adalah yang ramah akan disabilitas. Selain itu, kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. “Harapan bagi lintas sektor, mitra pembangunan, swasta dan masyarakat bagaimana melakukan diseminasi dan literasi informasi mengenai Covid-19 secara komprehensif dan berkesinambungan kepada penyandang disabilitas adalah jangan ketakutan, jangan percaya hoaks, dan lakukan 3M juga ikuti selalu protokol kesehatan.” kata Nurjanah. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Health

Kasus Covid-19 Naik, Wiku: Perketat Kembali Prokes

Published

on

Kasus positif Covid-19 terus mengalami peningkatan hingga berada di atas 1.000 kasus dalam beberapa hari terakhir ini. Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito pun mengingatkan agar masyarakat kembali memperketat kedisiplinannya menjalankan protokol kesehatan. Foto: Tangkapan Layar/Youtube Sekretariat Presiden

Tren kenaikan kasus ini sangat penting untuk melindungi diri sendiri dengan masker

Jakarta, goindonesia.co -Kasus positif Covid-19 terus mengalami peningkatan hingga berada di atas 1.000 kasus dalam beberapa hari terakhir ini. Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito pun mengingatkan agar masyarakat kembali memperketat kedisiplinannya menjalankan protokol kesehatan.

Wiku mengatakan, di tengah tren kenaikan kasus ini sangat penting untuk bisa melindungi diri sendiri dan orang lain dengan terus mengenakan masker dan mencuci tangan dengan rutin.“Ingat, masing-masing individu dapat berkontribusi dalam menekan kasus Covid-19 di Indonesia dimulai dari diri sendiri,” kata Wiku saat konferensi pers, dikutip pada Rabu (22/6).

Selain kedisiplinan protokol kesehatan, Wiku juga menyebut terdapat beberapa hal lainnya yang perlu kembali digencarkan di tengah masa kenaikan kasus ini. Yakni deteksi kasus sedini mungkin dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengunjungi tempat testing Covid-19 jika mengalami gejala atau berkontak erat dengan pasien positif.

Satgas juga meminta pemerintah daerah untuk kembali memastikan tempat testing tersedia dan mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat. Tak hanya itu, penanganan kasus atau perawatan terhadap pasien harus kembali dikuatkan.“Dengan adanya peningkatan angka kematian pada minggu terakhir, perlindungan kepada kelompok yang rentan juga perlu ditingkatkan,” jelasnya.

Karena itu, Satgas mendorong vaksinasi terutama pada penderita komorbid, anak-anak, dan lansia agar memberikan perlindungan dari keparahan penyakit dan juga kematian.“Serta perlu pengawasan pada pasien lebih ketat di tempat isolasi terpusat atau rumah sakit rujukan,” kata Wiku. (***)

Continue Reading

Health

Pemerintah Dorong Kemandirian Kesehatan Dengan Obat-obatan Tradisional

Published

on

Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes, L. Rizka Andalucia, pada sesi diskusi Business Matching Tahap III hari kedua dengan tema (Kementerian Kominfo )

Jakarta, goindonesia.co : Penyusunan formularium fitofarmaka menjadi salah satu komitmen Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes), untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian kesehatan nasional di bidang farmasi. Pasalnya, bahan baku alami obat-obatan banyak tersedia di Indonesia.

Fitofarmaka merupakan obat tradisional dari bahan alami yang pembuatannya terstandarisasi dan memenuhi kriteria ilmiah.

Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes, L. Rizka Andalucia, menjelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 3 Tahun 2022, tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik di Bidang Kesehatan, jika obat yang dibutuhkan tidak tercantum pada acuan kesehatan, dapat menggunakan obat lain termasuk tradisional, dalam hal ini Fitofarmaka dan obat herbal berstandar secara terbatas.

“Tentunya, harus sesuai dengan indikasi medis dan pelayanan kesehatan, dengan persetujuan kepala dinas kesehatan kabupaten atau kota,” katanya, Rizka Andalucia pada acara Business Matching Tahap atau Temu Bisnis III hari kedua bertajuk “Peran Rantai Pasok dalam Negeri untuk Mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa (31/5/2022).

Kemudian Permenkes Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penggunaan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

Dalam Permenkes tersebut tertulis bahwa, dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak tercantum dapat menggunakan obat lain. Termasuk di dalamnya adalah obat tradisional Fitofarmaka dan obat herbal terstandar (OHT) secara terbatas, dengan persetujuan kepala dinas kesehatan kabupaten atau kota.

“Agar penggunaan obat Fitofarmaka dan OHT itu terarah dan ada rambu-rambunya maka kita menyusun formularium obat Fitofarmaka itu,” katanya.

Selanjutnya, penggunaan obat-obat tradisional dapat mengacu pada formularium yang nantinya akan lebih banyak ada di e-katalog.

Rizka menyebut, bahwa saat ini beberapa obat tradisional sudah ada yang masuk di e-katalog. Namun dengan adanya formularium Fitofarmaka nantinya akan ada lebih banyak obat tradisional yang tersedia di e-katalog sektoral.

“Sebelum me-launching Fitofarmaka ini kami juga sudah berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), terkait dengan pengadaanya supaya nanti temen-temen di daerah lebih konfiden dalam penggunaan obat- obatan herbal itu,” sebut dia.

Ketersediaan Fitofarmaka

Pengembangan Fitofarmaka didasarkan atas ketersediaan bahan baku alam yang banyak diversitasnya di Indonesia.

Fitofarmaka tergolong ke dalam obat tradisional, seperti jamu atau obat herbal terstandar yang banyak ditemukan di Indonesia.

Produk ini banyak dihasilkan di Indonesia dengan berbagai inovasi yang dijalankan industri farmasi nasional untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebagai upaya pelayanan preventif dan promotif kesehatan.

Proses pembuatan fitofarmaka butuh analisis dan proses penelitian lain yang tidak singkat. Hal tersebut harus melibatkan banyak stakeholder dan kerja sama secara sinergis, baik dengan peneliti, industri, maupun dengan perguruan tinggi.

Beberapa fitofarmaka yang diproduksi di Indonesia antara lain immunomodulator, yakni obat yang dapat memodifikasi respons imun, menstimulasi mekanisme pertahanan alamiah dan adaptif, dan dapat berfungsi baik sebagai imunosupresan maupun imunostimulan. Ada pula obat tukak lambung, antidiabetes, antihipertensi, obat untuk melancarkan sirkulasi darah, dan obat untuk meningkatkan kadar albumin, dan beberapa obat herbal lainnya. (***)

Continue Reading

Health

Cegah Hepatitis Akut, Jangan Renang & Main di Tempat Umum!

Published

on

Foto: Detikcom

Jakarta, goindonesia.co – Dunia kembali dikejutkan adanya penyakit mematikan, yakni hepatitis misterius. Pasalnya, sampai saat ini, kabar mengenai apa penyebab penyakit hepatitis misterius itu masih simpang siur dan belum diketahui.

Di Indonesia sendiri, dilaporkan sudah ada belasan anak yang terjangkit dan beberapa anak yang meninggal akibat hepatitis misterius. Memang penyakit ini rentan terhadap anak kecil.

Menanggapi hepatitis misterius ini, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mengimbau warganya untuk menghindari berenang di tempat umum. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinkes Jatim Erwin Astha Triyono melalui keterangan resmi.

“Untuk sementara agar tidak berenang dulu di kolam renang umum, tidak bermain di playground serta hindari menyentuh hand railing, knop pintu, dinding dan lainnya yang sering dipegang orang,” ujarnya yang dikutip Sabtu (5/5/2022).

IDAI merinci beberapa hal yang harus dilakukan untuk mencegah hepatitis akut misterius ini adalah:

– dengan mencuci tangan

– meminum air bersih yang matang

– makan makanan yang bersih dan matang penuh

– membuang tinja dan/atau popok sekali pakai pada tempatnya

– menggunakan alat makan sendiri-sendiri serta,

– memakai masker dan menjaga jarak.

“Agar mendeteksi secara dini jika menemukan anak-anak dengan gejala-gejala seperti kuning. mual/muntah, diare, nyeri perut, penurunan kesadaran/kejang, lesu, demam tinggi memeriksakan diri ke fasilitas layanan kesehatan terdekat,” tulis IDAI. (**)

Continue Reading

Trending