Connect with us

Berita

YLKI dan Komnas PA Dukung Pelabelan Kemasan Plastik Mengandung BPA

Published

on

Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait (Photo : Istimewa)

Jakarta, goindonesia.co : Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Komnas PA), dukung pelabelan kemasan plastik mengandung BPA (Bisphenol A).

Menurut  Pengurus Harian YLKI, Sularsi, pentingnya mengedukasi masyarakat soal bahaya produk kemasan plastik yang mengandung Bisphenol A (BPA).

“Konsumen berhak mendapat informasi yang jelas terkait kemasan plastik yang bisa membahayakan. Konsumen berhak mendapatkan keamanan dan keselamatan,” ujar Sularsi, kepada Media, di kantornya di Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin 13 September 2021.

Semua produk mengandung zat berbahaya, paparnya, harus diberi label. “Baik itu produk kemasan makanan, air minum maupun mainan anak-anak.  Jika itu tidak diberikan informasi atau pelabelan tentu akan sangat merugikan konsumen,”  tegas Sularsi.

Sejauh ini ada kelompok masyarakat yang menyuarakan pelabelan terhadap  barang-barang atau kemasan yang mengandung zat BPA. YLKI sangat setuju dengan pelabelan ini, sepanjang yang diuntungkan adalah masyarakat atau konsumen.

“Sangat setuju. Buat kami sepanjang ada penelitiannya dan itu ternyata tidak aman buat masyarakat, maka negara yang punya wewenang melakukan pengawasan harus hadir,” tambahnya. 

Sularsi menegaskan, bahwa bayi dan anak-anak adalah masa depan bangsa. “Jangan sampai kena racun dari sedini mungkin, kalau perlu bebas racun. Karena akan menjadi satu paket dalam pembangunan nasional,” tegasnya.

Lebih lanjut  Sularsi juga menggaris bawahi bahwa bukan hanya kemasan plastik yang mengandung zat BPA saja yang harus dilabeli. Tetapi secara lebih luas lagi konsumen juga perlu adanya informasi terkait makanan dan minuman.

“Kalau dilakukan pelabelan pada kemasan tentu sangat bagus. Apakah kemasannya aman atau tidak itu ada warningnya. Kita sudah ada standar SNI yang mengatur batas ambang zat tertentu boleh tidaknya suatu kemasan maupun makanan. Cuma terkadang dipahami berbeda oleh pelaku usaha,” tambahnya lagi.

Masih menurut Sularsi, regulasi menjadi sangat penting. Oleh karena YLKI bukan regulator maka hanya bisa menyuarakan melalui 2 cara, yaitu aktif dan pasif. Aktif misalnya YLKI menemukan kasus terhadap sebuah produk. Pasif artinya menerima laporan dari masyarakat yang kemudian dikaji dan diskusikan lalu disampaikan kepada pihak instansi terkait selaku regulator.

“Regulator yang kami maksud adalah, jika menyangkut obat dan makanan tentunya BPOM. Jika yang menyangkut produk mainan anak-anak yang mengandung zat berbahaya adalah Kemenperindag,” terangnya. 

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait, kembali menegaskan bahwa kemasan plastik polycarbonat (PC) dengan kode plastik No.7 jelas mengandung senyawa Bisphenol A (BPA).

“BPA zat berbahaya rentan bagi bayi, balita dan janin pada ibu hamil. Untuk bayi dan anak – anak Indonesia harus zero Zat BPA. Tidak ada toleransi ambang batas BPA yang diperbolehkan untuk usia rentan ini,” kata Arist Merdeka Sirait, saat dijumpai di kantornya Komnas PA, jalan TB Simatupang No 33, Pasar Rebo Jakarta Timur, Senin 13 September 2021.

Bayi dan anak-anak Indonesia mempunyai kesetaraan hak konsumen dan perlu dilindungi Pemerintah. Oleh karena itu, papar Arist, Komnas Perlindungan anak akan memberikan edukasi waspada terhadap kemasan plastik dengan kode No.7 yang mengandung BPA.

Materi edukasi ini akan disampaikan kepada para ibu dengan menggandeng Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Kampanye tentang bahaya BPA akan dilakukan bersama Direktur PAUD Institut yang juga aktifis Sosialisasi Parenting dan Edukasi, Lia Latifah.

Arist menuturkan perlu mengedukasi kepada ibu-ibu waspada, agar bayi dan anak-anak mereka tidak mengkonsumsi makanan atau minuman dari kemasan atau wadah dengan kode plastik No.7 yang mengandung BPA.

Ciri – ciri kemasan plastik seperti galon guna ulang yang mengandung Bisphenol A adalah, tercantum kode plastik No.7, keras dan tahan lama.

“Ibu-ibu dihimbau untuk waspada agar bayi dan anak mereka tidak mengkonsumsi makanan atau minuman dari kemasan atau wadah dengan kode plastik No.7 yang mengandung BPA,” tegasnya.

Saat ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Komnas PA), telah memberi pelatihan kepada 5 relawan Komnas Perlindungan Anak. Menurut rencana sosialisasi Bahaya BPA akan dilakukan pada akhir bulan September 2021.

“Sosialisasi ini sebagai wujud nyata akan komitmen Komnas Perlindungan Anak untuk memerangi BPA, dan sebagai reaksi kepada BPOM yang lamban dalam merespon usulan dari Komnas Perlindungan Anak dan masyarakat” ujarnya.

Arist berharap BPOM segera memberikan label peringatan pada kemasan plastik makanan dan minuman serta galon guna ulang yang mempunyai kode plastik No.7 yang mengandung BPA.

Soal kalimat peringatannya, Arist berharap seperti yang diinginkan yaitu berbunyi : “Kemasan ini Mengandung BPA, Tidak Cocok bagi Bayi, balita dan Janin.”

“Karena bayi, balita dan janin pada ibu hamil belum mempunyai sistem detok, sehingga racun yang masuk ke dalam tubuhnya bisa langsung menyerang menjadi penyakit,” ujarnya.

Selaku Ketua Komnas Perlindungan Anak, Arits mendesak BPOM agar segera melakukan pelabelan, tidak berlarut – larut seperti ini. Memang BPOM telah menghubungi Komnas PA, tapi hanya memperhatikan. Kita ingin tindakan nyata dari BPOM sebagai pemegang regulator,” tegas Arist.

Arist berharap BPOM menunjukkan keseriusan dalam menangani pelabelan pada kemasan yang mengandung BPA. “Jadi wujud kesungguhan BPOM adalah dengan segera memberi label peringatan pada galon guna ulang dan kemasan plastik lainnya dengan kode plastik No.7,” ujarnya./* Eddie Karsito

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Aturan Baru, Polisi dan KPK Tak Boleh Sembarangan Panggil Prajurit TNI

Published

on

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa didampingi KSAL Laksamana Yudo Margono saat kunjungan di Markas Besar TNI AL, Cilangkap, Jaktim, Senin (22/11/21). Penegak hukum tidak boleh sembarangan memanggil prajurit TNI. FOTO/MPI/ALDI CHANDRA

Jakarta – goindonesia.co – Penegak hukum, baik itu Polri , Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), dan lainnya, tidak bisa lagi sembarangan memanggil prajurit TNI untuk dimintai keterangan. Pemanggilan terhadap prajurit TNI terkait peristiwa hukum harus melalui komandan atau kepala satuan.

Hal ini tercantum dalam ST Panglima TNI Nomor ST/1221/2021 tertanggal 5 November 2021 tentang Prosedur Pemanggilan Prajurit TNI oleh Aparat Penegak Hukum.

Dikutip dari siaran resmi Pasmar 2 Marinir TNI, dasar penerbitan ST Panglima ini menyusul adanya beberapa kejadian pemanggilan prajurit TNI oleh Pihak Kepolisian yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan ini untuk menghindari kesalahpahaman, meminimalkan permasalahan hukum, dan terselenggaranya ketaatan prajurit TNI.

Terdapat empat poin aturan dalam ST Panglima Nomor ST/1221/2021 tersebut. Berikut ini aturan lengkapnya:

1. Pemanggilan yang dilakukan kepada prajurit TNI oleh Polri, KPK, aparat penegak hukum lainnya dalam rangka untuk memberikan keterangan terkait peristiwa hukum harus melalui Komandan/Kepala Satuan.

2. Pemanggilan terhadap prajurit TNI yang tidak sesuai dengan prosedur, agar Komandan atau Kepala Satuan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang dimaksud.

3. Prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di satuannya dengan didampingi Perwira Hukum atau Perwira Satuan.

4. Prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di kantor penegak hukum yang memanggilnya dengan didampingi Perwira Hukum. (***)

Continue Reading

Berita

Jokowi: Infrastruktur Fondasi Membangun Peradaban Bangsa

Published

on

Presiden Jokowi. (Tangkapan layar You Tube)

Jakarta , goindonesia.co : Presiden Joko Widodo (Jokowi)  kembali menegaskan bahwa infrastruktur adalah fondasi bagi Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara lain. Menurutnya, tidak mungkin sebuah negara bisa melampaui negara lain jika indeks daya saingnya rendah.

Penegasan itu disampaiksn Presiden Jokowi dalam sambutannya ketika meresmikan Jalan Tol Serang-Panimbang Seksi I Ruas Serang-Rangkasbitung di Gerbang Tol Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten, Selasa (16/11/2021). 

“Karena, apa pun tanpa infrastruktur, barang-barang yang ada ini akan menjadi harganya lebih tinggi. Artinya, barang-barang kita juga akan menjadi terdistribusi lebih baik dan bisa menjadi lebih murah. Artinya, infrastruktur ini akan memperbaiki jaringan logistik,” katanya dalam siaran di YouTube Sekretariat Presiden.

Menurut Kepala Negara, infrastruktur juga akan menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, memudahkan distribusi komoditas, dan memberikan fasilitas pada produksi hingga sampai ke tangan konsumen. Selain itu, dibangunnya sebuah jalan akan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya dan akan membangun peradaban bangsa.

“Kalau negara lain punya jalan tol, kita punyanya hanya jalan kampung, artinya peradaban kita tertinggal. Kalau negara lain punya jalan tol, kita (juga) punya. Kita punya airport, negara lain juga punya. Itulah sekali lagi bahwa infrastruktur akan menjadi fondasi kita untuk bersaing dengan negara-negara lain,” ujarnya.

Presiden menjelaskan, adanya kemudahan konektivitas berupa jalan tol akan menjadi faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. “Saya yakin ini akan menjadi pengungkit bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten khususnya, terutama di sekitar jalan tol ini, yaitu Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang,” ucapnya.

Lebih jauh Presiden mengungkapkan pembangunan jalan tol tersebut nantinya akan dilanjutkan dengan seksi II dan III dan tersambung hingga Panimbang. Jika jalan tol telah selesai sampai ke Panimbang, maka akan mendekatkan Jakarta dengan Serang, Pandeglang, hingga akhirnya nanti Tanjung Lesung akan hidup sebagai sebuah kawasan wisata. Diharapkan, keseluruhan jalan tol tersebut akan selesai pada akhir 2023.

“Sekarang ini kita harapkan kemacetan-kemacetan yang ada di Lebak, di Pandeglang, dan Serang bisa sedikit terurai,” ujarnya.

Kepala Negara juga meyakini bahwa ketika jalan tol tersebut telah terkoneksi sepenuhnya, maka akan muncul optimisme investasi untuk segera menyelesaikan Tanjung Lesung. Tol tersebut juga akan memangkas waktu temput antara Jakarta ke Tanjung Lesung yang tadinya empat hingga lima jam menjadi 1,5-2 jam.

“Itu nanti kalau tembus mungkin bisa satu setengah jam, maksimal dua jam. Sehingga orang akan menjadi alternatif (bagi yang ingin berwisata) tidak hanya ke Puncak, tetapi juga bisa ke Tanjung Lesung,” ungkapnya.

“Alhamdulillah pada pagi hari ini jalan tol Serang-Panimbang seksi I ruas Serang-Rangkasbitung telah selesai dibangun dan siap untuk dioperasikan. Kemudian akan dilanjutkan nanti dengan seksi II, yaitu Rangkasbitung-Cileles sepanjang 24 kilometer dan juga Cileles-Panimbang sepanjang 33 kilometer yang insya Allah akan dituntaskan di akhir nanti 2023 akan selesai,” ungkap Presiden dalam sambutannya.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut, antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Gubernur Banten Wahidin Halim, dan Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya. (***)

Continue Reading

Berita

Irjen Ferdy Sambo: Jangan Viralkan Polisi Nakal, Lapor Propam Saja

Published

on

By

Jakarta, Goindonesia.co – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sempat menjadi sorotan publik karena ulah oknum anggota melakukan perbuatan melawan hukum hingga viral di media sosial. Harusnya, warga tidak perlu memviralkan video oknum polisi yang menyimpang di media sosial, tapi langsung laporkan saja melalui aplikasi Propam Presisi.

“Sebenarnya tidak perlu upload di sosial media, tapi bisa laporkan langsung kepada kita melalui aplikasi Propam Presisi,” kata Kepala Divisi Propam Polri, Sebagaimana di kutip dari VIVA.co.id.

Tentunya, kata Sambo, Divisi Propam bakal memproses dan menindaklanjuti laporan masyarakat terhadap oknum polisi yang menyimpang dengan cepat meskipun melaporkannya melalui aplikasi tersebut.

“Kami sudah melaksanakan beberapa program untuk mempercepat proses laporan itu melalui aplikasi. Kita akan tindaklanjuti secara maksimal,” ujarnya.

Menurut dia, maraknya oknum polisi menyimpang menjadi tantangan dan masukan bagi institusi Polri. Propam, kata dia, akan mengimplementasikan program Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yakni transformasi menuju Polri Presisi dengan transformasi bidang pengawasan.

“Terhadap kejadian-kejadian viral atau ramai di sosmed, kami komitmen bahwa ini harus kita lakukan penegakan hukum internal. Kalau pun melakukan pidana, kita akan pidanakan sampai pemberhentian kepada anggota-anggota yang melakukan pelanggaran dan mencoreng nama institusi,” tegas dia.

Propam terdepan jaga citra Polri meski tak populer

Sambo yang juga mantan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri ini sudah hampir satu tahun menjabat sebagai Kepala Divisi Propam yang ditunjuk Jenderal Sigit pada November 2020. Memang, karir dia selama 26 di kepolisian itu bidang reserse.

Begitu diberi tugas memimpin divisi ini, Sambo langsung mempelajari dan melihat wewenang serta tanggungjawab Divisi Propam. Setelah dianalisa, justru Divisi Propam ini menjadi brand ambasador Polri. Karena, divisi ini motonya garda terdepan menjaga citra Polri dan benteng terakhir pencari keadilan.

“Artinya, Divisi Propam ini paling depan di seluruh satuan kerja untuk menjaga citra Polri. Dan, Divisi Propam juga menjadi benteng terakhir mencari keadilan. Divisi ini sama dengan satuan kerja lain, justru harus melebihi mereka,” kata Sambo.

Maka dari itu, Sambo mengambil kebijakan di antaranya menarik orang-orang yang bertugas di Divisi Propam harus memiliki integritas, kompetensi dan komitmen serta loyalitas kepada institusi. Memang, divisi ini di luar belum populer karena menangani pelanggaran-pelanggaran internal.

“Tapi justru, divisi inilah paling terdepan untuk menjaga citra Polri dan benteng terakhir orang-orang mencari keadilan. Maka, kita mulai dari diri sendiri, ucapan, pikiran dan perbuatan harus melebihi polisi-polisi yang lain, harus bisa memberi contoh,” ucapnya.

Jadi, Sambo mengingatkan kepada seluruh jajaran Propam jangan sampai ada satu orang anggotanya yang melakukan pelanggaran sebagaimana oknum polisi yang sempat viral di media sosial. Sebab, anggota Propam harus menjadi teladan bagi personel Korps Bhayangkara lainnya.

“Bagaimana kita menindak menegakkan disiplin kedalam kalau anggota Propam ini tidak berdisiplin lebih dahulu, kita harus jadi contoh. Jadi kalau Divisi Propam ini tidak terkenal, mungkin karena kami melakukan penegakan hukum internal dan tidak terekspose,” tandasnya.

Continue Reading

Trending