Connect with us

Berita

YLKI dan Komnas PA Dukung Pelabelan Kemasan Plastik Mengandung BPA

Published

on

Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait (Photo : Istimewa)

Jakarta, goindonesia.co : Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Komnas PA), dukung pelabelan kemasan plastik mengandung BPA (Bisphenol A).

Menurut  Pengurus Harian YLKI, Sularsi, pentingnya mengedukasi masyarakat soal bahaya produk kemasan plastik yang mengandung Bisphenol A (BPA).

“Konsumen berhak mendapat informasi yang jelas terkait kemasan plastik yang bisa membahayakan. Konsumen berhak mendapatkan keamanan dan keselamatan,” ujar Sularsi, kepada Media, di kantornya di Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin 13 September 2021.

Semua produk mengandung zat berbahaya, paparnya, harus diberi label. “Baik itu produk kemasan makanan, air minum maupun mainan anak-anak.  Jika itu tidak diberikan informasi atau pelabelan tentu akan sangat merugikan konsumen,”  tegas Sularsi.

Sejauh ini ada kelompok masyarakat yang menyuarakan pelabelan terhadap  barang-barang atau kemasan yang mengandung zat BPA. YLKI sangat setuju dengan pelabelan ini, sepanjang yang diuntungkan adalah masyarakat atau konsumen.

“Sangat setuju. Buat kami sepanjang ada penelitiannya dan itu ternyata tidak aman buat masyarakat, maka negara yang punya wewenang melakukan pengawasan harus hadir,” tambahnya. 

Sularsi menegaskan, bahwa bayi dan anak-anak adalah masa depan bangsa. “Jangan sampai kena racun dari sedini mungkin, kalau perlu bebas racun. Karena akan menjadi satu paket dalam pembangunan nasional,” tegasnya.

Lebih lanjut  Sularsi juga menggaris bawahi bahwa bukan hanya kemasan plastik yang mengandung zat BPA saja yang harus dilabeli. Tetapi secara lebih luas lagi konsumen juga perlu adanya informasi terkait makanan dan minuman.

“Kalau dilakukan pelabelan pada kemasan tentu sangat bagus. Apakah kemasannya aman atau tidak itu ada warningnya. Kita sudah ada standar SNI yang mengatur batas ambang zat tertentu boleh tidaknya suatu kemasan maupun makanan. Cuma terkadang dipahami berbeda oleh pelaku usaha,” tambahnya lagi.

Masih menurut Sularsi, regulasi menjadi sangat penting. Oleh karena YLKI bukan regulator maka hanya bisa menyuarakan melalui 2 cara, yaitu aktif dan pasif. Aktif misalnya YLKI menemukan kasus terhadap sebuah produk. Pasif artinya menerima laporan dari masyarakat yang kemudian dikaji dan diskusikan lalu disampaikan kepada pihak instansi terkait selaku regulator.

“Regulator yang kami maksud adalah, jika menyangkut obat dan makanan tentunya BPOM. Jika yang menyangkut produk mainan anak-anak yang mengandung zat berbahaya adalah Kemenperindag,” terangnya. 

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait, kembali menegaskan bahwa kemasan plastik polycarbonat (PC) dengan kode plastik No.7 jelas mengandung senyawa Bisphenol A (BPA).

“BPA zat berbahaya rentan bagi bayi, balita dan janin pada ibu hamil. Untuk bayi dan anak – anak Indonesia harus zero Zat BPA. Tidak ada toleransi ambang batas BPA yang diperbolehkan untuk usia rentan ini,” kata Arist Merdeka Sirait, saat dijumpai di kantornya Komnas PA, jalan TB Simatupang No 33, Pasar Rebo Jakarta Timur, Senin 13 September 2021.

Bayi dan anak-anak Indonesia mempunyai kesetaraan hak konsumen dan perlu dilindungi Pemerintah. Oleh karena itu, papar Arist, Komnas Perlindungan anak akan memberikan edukasi waspada terhadap kemasan plastik dengan kode No.7 yang mengandung BPA.

Materi edukasi ini akan disampaikan kepada para ibu dengan menggandeng Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Kampanye tentang bahaya BPA akan dilakukan bersama Direktur PAUD Institut yang juga aktifis Sosialisasi Parenting dan Edukasi, Lia Latifah.

Arist menuturkan perlu mengedukasi kepada ibu-ibu waspada, agar bayi dan anak-anak mereka tidak mengkonsumsi makanan atau minuman dari kemasan atau wadah dengan kode plastik No.7 yang mengandung BPA.

Ciri – ciri kemasan plastik seperti galon guna ulang yang mengandung Bisphenol A adalah, tercantum kode plastik No.7, keras dan tahan lama.

“Ibu-ibu dihimbau untuk waspada agar bayi dan anak mereka tidak mengkonsumsi makanan atau minuman dari kemasan atau wadah dengan kode plastik No.7 yang mengandung BPA,” tegasnya.

Saat ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Komnas PA), telah memberi pelatihan kepada 5 relawan Komnas Perlindungan Anak. Menurut rencana sosialisasi Bahaya BPA akan dilakukan pada akhir bulan September 2021.

“Sosialisasi ini sebagai wujud nyata akan komitmen Komnas Perlindungan Anak untuk memerangi BPA, dan sebagai reaksi kepada BPOM yang lamban dalam merespon usulan dari Komnas Perlindungan Anak dan masyarakat” ujarnya.

Arist berharap BPOM segera memberikan label peringatan pada kemasan plastik makanan dan minuman serta galon guna ulang yang mempunyai kode plastik No.7 yang mengandung BPA.

Soal kalimat peringatannya, Arist berharap seperti yang diinginkan yaitu berbunyi : “Kemasan ini Mengandung BPA, Tidak Cocok bagi Bayi, balita dan Janin.”

“Karena bayi, balita dan janin pada ibu hamil belum mempunyai sistem detok, sehingga racun yang masuk ke dalam tubuhnya bisa langsung menyerang menjadi penyakit,” ujarnya.

Selaku Ketua Komnas Perlindungan Anak, Arits mendesak BPOM agar segera melakukan pelabelan, tidak berlarut – larut seperti ini. Memang BPOM telah menghubungi Komnas PA, tapi hanya memperhatikan. Kita ingin tindakan nyata dari BPOM sebagai pemegang regulator,” tegas Arist.

Arist berharap BPOM menunjukkan keseriusan dalam menangani pelabelan pada kemasan yang mengandung BPA. “Jadi wujud kesungguhan BPOM adalah dengan segera memberi label peringatan pada galon guna ulang dan kemasan plastik lainnya dengan kode plastik No.7,” ujarnya./* Eddie Karsito

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Kasad Sambut Baik Keinginan Angkatan Darat Prancis Latihan Bersama

Published

on

Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman menyambut baik keinginan Angkatan Darat Prancis untuk menjalin kerja sama militer dengan TNI AD berupa latihan bersama Foto: ANTARA/Reno Esnir/nym

Angkatan Darat Prancis ingin menjalin kerja sama militer dengan TNI AD

Jakarta, goindonesia.co – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman menyambut baik keinginan Angkatan Darat Prancis untuk menjalin kerja sama militer dengan TNI AD berupa latihan bersama yang disampaikan langsung oleh Kasad Prancis Jenderal Pierre Schill.

Berdasarkan siaran tertulis Dinas Penerangan Angkatan Darat (Dispenad) yang diterima di Jakarta, Jumat, keinginan berlatih bersama itu disampaikan Pierre saat menerima kunjungan kehormatan Dudung di Markas Besar Angkatan Darat Prancis, Prancis, Kamis (22/9/2022).

Dudung menyampaikan bahwa TNI AD akan memberikan jawaban resmi atas keinginan Angkatan Darat Prancis untuk berlatih bersama.

Di samping latihan bersama, Pierre menyampaikan keinginan Angkatan Darat Prancis untuk melakukan pertukaran Prajurit Artileri Medan (Armed) pada tahun 2023. Hal itu disambut baik oleh Dudung. Bahkan, Dudung menambahkan potensi kerja sama militer lainnya yang dapat dilakukan AD kedua negara itu adalah pertukaran kadet antara Indonesia dan Perancis.

Mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) ini menyampaikan bahwa saat ini ada dua prajurit TNI AD yang menempuh pendidikan di Prancis.

Pertama, prajurit yang sedang menempuh pendidikan setingkat Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad). Kedua, prajurit yang sedang menempuh pendidikan setingkat pendidikan lanjutan perwira (diklapa).

Ke depannya, Jenderal Dudung berharap para Taruna Akademi Militer dapat pula menempuh pendidikan di Prancis dalam konteks pertukaran pelajar.

Pada akhir pertemuan, Dudung menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan yang baik dari Pierre selama rombongan TNI AD berkunjung ke Prancis.

Ia bahkan mengundang Pierre untuk berkunjung ke Indonesia agar dapat mengenal TNI AD secara lebih dekat, sekaligus menjadi bentuk kunjungan balasan atas kunjungan kehormatan yang Dudung lakukan ini. (***)

Continue Reading

Berita

Atal S. Depari Tegaskan Setiap Jurnalis Dijamin Undang-Undang

Published

on

Atal Sembiring Depari didampingi Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi ( Foto : Istimewa)

Jakarta, goindonesia.co – Ketua umum PWI Pusat, Atal S. Depari menegaskan tidak ada pihak manapun yang bisa mengintervensi wartawan terkait karya jurnalistik yang diproduksi. Pernyataan itu disampaikan sehubungan beredarnya pemberitaan mengenai oknum aparat berseragam yang melakukan intervensi terhadap salah satu Wartawan Indonesiaglobal.net usai menayangkan berita terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi di Aceh Barat.

“Setiap produk jurnalistik telah dijamin oleh UU Pers No 40 tahun 1999. Jadi, tidak ada pihak manapun yang bisa mengintervensi wartawan dalam membuat berita,” tegas Atal kepada Indonesiaglobal.net menjelang terbang ke Ternate, Maluku Utara, Selasa (22/9/22).

Jakarta – Ketua umum PWI Pusat, Atal S. Depari menegaskan tidak ada pihak manapun yang bisa mengintervensi wartawan terkait karya jurnalistik yang diproduksi. Pernyataan itu disampaikan sehubungan beredarnya pemberitaan mengenai oknum aparat berseragam yang melakukan intervensi terhadap salah satu Wartawan Indonesiaglobal.net usai menayangkan berita terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi di Aceh Barat.

“Setiap produk jurnalistik telah dijamin oleh UU Pers No 40 tahun 1999. Jadi, tidak ada pihak manapun yang bisa mengintervensi wartawan dalam membuat berita,” tegas Atal kepada Indonesiaglobal.net menjelang terbang ke Ternate, Maluku Utara, Selasa (22/9/22). (***)

Continue Reading

Berita

Jokowi Minta Caketum Hipmi Siap Bersaing Hadapi Tantangan Globa

Published

on

Presiden Jokowi Foto: ANTARA/Sigid Kurniawan

Munas Hipmi akan diikuti tiga calon ketua umum.

Jakarta, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kedatangan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/9/2022). Ketua SC Munas XVII Hipmi, Dede Indra Permana Soediro mengatakan, dalam pertemuan tersebut ia melaporkan persiapan penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) XVII Hipmi, sekaligus pemilihan ketua umum.

“Kita audiensi karena beliau juga sebagai senior Hipmi. Arahan dari Bapak Presiden, tadi masing-masing calon ketua umum (caketum) diperkenalkan. Calon ketua umum Anggawira, calon ketua umum Akbar Buchari, dan calon ketua umum Bagas Adhadirga,” kata Dedi di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/9/2022).

Ia menjelaskan, Munas XVII Hipmi akan digelar pada Desember 2022. Menurutnya, Jokowi pun menyampaikan kesediaannya untuk menghadiri acara munas Hipmi. Jokowi juga berpesan agar para calon ketua umum dapat bersaing secara baik dan sehat.

“Pesan dari Bapak Presiden tadi para calon ketua umum berkompetisi, anak muda harus bisa bersaing menghadapi semua tantangan yang ada sehingga nanti kita masing-masing dari SC (steering committee) akan menyiapkan penyelenggaraan munas sebaik-baiknya dan senetral-netralnya,” kata dia.

Tiga kandidat yang dinyatakan telah lolos verifikasi untuk menjadi calon ketua umum yakni Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Hipmi Anggawira, Wakil Ketua Umum BPP Hipmi Akbar Himawan Buchari, dan Sekretaris Jenderal BPP HIPMI Bagas Adhadirgha. Menurut Dede, ketiganya merupakan kader terbaik Hipmi.

“Pak Anggawira, Pak Akbar Buchari, dan Bagas Adhadirga. Tiga caketum. Semua masing-masing kader terbaik Hipmi dan semua berjenjang mulai di kepengurusan Hipmi yang dari tingkatan bawah sampai sekarang ini menjadi pengurus harian,” ungkapnya.

Nantinya para calon ketua umum tersebut akan menyampaikan kuliah umum dan memaparkan visi misi terbaiknya untuk kepentingan ekonomi bangsa ke depannya. Dede berharap calon ketua umum yang terpilih nantinya dapat membantu pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan di bidang perekonomian.

“Tentunya calon ketua umum ini bisa membantu pemerintah untuk menopang perekonomian yang ada dan khususnya sekarang ini dengan menghadapi tantangan ekonomi yang secara global menurun, calon ketua umum ini bagaimana bisa menggairahkan perekonomian bangsa Indonesia,” jelas Dedi. (***)

Continue Reading

Trending