Connect with us

Pariwisata

UNESCO Minta Hentikan Proyek Taman Nasional Komodo

Published

on

Loh Buaya di Pulau Rinca (Dadan Kuswaharja)

Jakarta – goindonesia.co :Taman Nasional Komodo kembali jadi perhatian. UNESCO melalui World Heritage Center (WHC) meminta agar proyek pembangunan di Pulau Rinca, Taman Nasional Kodomo disetop.

UNESCO menyampaikan tuntutan itu dalam sidang ke-44 WHC yang dilaksanakan secara virtual pada akhir Juli 2021. Mereka menyebut pembangunan di Pulau Rinca bakal menjadi ancaman bagi nilai universal luar biasa (OUV) di TN Komodo.

Melihat ini, kita tentu bertanya-tanya soal perjalanan panjang UNESCO dan Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo masuk daftar warisan dunia pada tahun 1991, seperti yang tertulis dalam situs resmi UNESCO.

Bekerja sama dengan Internasional Union for Conservation of Nature (IUCN), organisasi internasional dalam bidang konservasi dan sumberdaya alam berkelanjutan, Taman Nasional Komodo dimasukkan dalam daftar Warisan Dunia dalam Bahaya.

Permintaan ini rapatkan mulai dari tahun 1993-1995. Biaya yang dikeluarkan untuk Taman Nasional Komodo adalah USD 119.500 dalam catatan UNESCO.

Pada Juli 1995, Taman Nasional Komodo mulai dipantau untuk menilai status konservasi. Namun misi dibatalkan dan dilakukan pada September 2000. Pada Januari-Februari 2002, UNESCO bersama IUCN kembali memantau Taman Nasional Komodo untuk UNESCO-UNE-RARE Center for Tropical.

Pesona Rumah Komodo di Loh Buaya , Pulau Rinca

Saat melakukan konservasi, UNESCO memantau beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Taman Nasional Komodo ke dalam bahaya. Mulai dari dampak pariwisata; sistem manajemen; identitas, kohesi sosial, perubahan populasi dan komunikasi lokal; kebakaran hutan; kegiatan ilegal (perburuan rusa, peledakan karang, dinamit ilegal dan penangkapan ikan sianida. Dari beberapa misi hanya dua yang terselesaikan yaitu kebakaran hutan dan kegiatan ilegal.

Semua berjalan sesuai dengan agenda UNESCO. Sampai pada tanggal 9 Maret 2020, Pusat Warisan Dunia melayangkan surat kepada Indonesia untuk meminta klarifikasi mengenai informasi pihak ketiga tentang perkembangan yang direncanakan di Taman Nasional Komodo.

Surat ini juga menjelaskan adanya ancaman terhadap Outstanding Universal Value (OUV) sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur di Pulau Rinca untuk mengantisipasi KTT G-20 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, dan pembangunan fasilitas pariwisata di Pulau Padar tanpa pemberitahuan kepada Panitia, meskipun ada ketentuan Paragraf 172 Pedoman Operasional;

2. Target pertumbuhan pariwisata yang signifikan dan mengumumkan reformasi pariwisata yang berpotensi mempengaruhi mata pencaharian masyarakat lokal dan memicu protes lokal;

3. Peningkatan signifikan dalam kegiatan penangkapan ikan ilegal di properti, termasuk di zona larang tangkap;

4. Masalah pengelolaan di wilayah laut properti, termasuk kurangnya penegakan hukum berkelanjutan praktik pariwisata, seperti mengamati zona larangan berlabuh.

Sebagai balasan, pada tanggal 30 April dan 6 Mei 2020, Indonesia memberikan informasi berikut ini:

A. Indonesia sedang mengembangkan Rencana Induk Pariwisata Terpadu (ITMP) untuk Labuan Bajo (berdasarkan barat pulau Flores, di luar properti) dan termasuk pulau Rinca dan Padar (yang merupakan bagian dari properti), dan beralih dari pariwisata massal dan menuju pariwisata berkualitas;

B. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah 10 tahun properti (2016-2025), yang merupakan bagian dari Rencana Jangka Panjang 2000-2025, mengidentifikasi tujuh tujuan agar properti menjadi “Kelas Dunia” “Destinasi Ekowisata” dan “Kebanggaan Nasional Unggulan dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi”. Pemantauan dan pelaporan berkala akan dilakukan untuk mengukur kemajuan dengan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Jangka Menengah;

C. Fasilitas yang terletak di dalam “zona pemanfaatan” properti sedang diperbarui untuk meningkatkan kualitas dan memperkuat ketahanan mereka terhadap bencana alam dan perubahan iklim. Lingkungan Penilaian Dampak (EIA), diwujudkan sesuai dengan Catatan Saran Warisan Dunia IUCN tentang Penilaian Lingkungan, sedang berlangsung dan beberapa tindakan lain direncanakan untuk mengatasi potensi risiko mendesak terhadap OUV properti;

D. Populasi komodo di properti berfluktuasi antara 2.430 dan 3.022 selama periode 2015 hingga 2019, berdasarkan studi ekologi yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Melihat ini, Pusat Warisan Dunia meminta Indonesia untuk tidak melanjutkan proyek infrastruktur pariwisata apa pun yang dapat mempengaruhi OUV sebelum adanya peninjauan AMDAL relevan oleh IUCN. Kabar ini disampaikan pada tanggal 30 Oktober 2020.

Dengan sigap Indonesia menyerahkan sebuah AMDAL dan ditinjau langsung oleh IUCN. Pihak IUCN merevisi beberapa hal sesuai dengan Pedoman Operasional dan Catatan Saran IUCN dan minta Indonesia untuk mengirimkan kembali AMDAL yang sesuai pada 5 November 2020.

Namun Indonesia belum memberikan AMDAL yang sesuai sampai di tanggal 12 Januari dan 12 Maret 2021. UNESCO masih terus mengejar Indonesia dengan mengirimkan surat pada 12 Maret 2021.

UNESCO meminta Indonesia untuk memberikan alasan tentang perubahan signifikan yang dilakukan pada sistem zonasi tahun 2020, yang mengakibatkan penurunan zona hutan belantara sampai sepertiga dari luas sebelumnya. Kemudian adanya atribusi konsesi pariwisata lebih lanjut di dalam dan di dekat properti dan melaporkan undang-undang baru yang membebaskan pekerjaan infrastruktur dari kewajiban menjalankan AMDAL.

Dalam catatannya, UNESCO menulis bahwa Indonesia belum memberikan tanggapan. Sementara itu Rencana Induk Pariwisata Terpadu (ITMP) tidak menjelaskan sejauh mana proyek ini mempertimbangkan status dan nilai warisan dunia atau berapa banyak properti yang dicakupkan.

Tak sampai di situ, UNESCO juga meminta Indonesia menjelaskan dengan detail soal target 500.000 pengunjung dalam setahun. Karena ternyata target ini dua kali lipat jumlah wisatawan di era sebelum pandemi.

Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan untuk UNESCO.

“Bagaimana mungkin model pariwisata ini sesuai dengan visi Indonesia beralih dari pariwisata massal ke pendekatan yang lebih berkelanjutan,” tulis UNESCO.

Indonesia masih bungkam. UNESCO tak mau kalah, Indonesia terus didesak untuk memberikan informasi rinci mengenai OUV dan AMDAL yang dinilai tidak memadai.

UNESCO semakin kebakaran jenggot ketika tahu bahwa ada undang-undang baru yang mengizinkan pembangunan infrastruktur di dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Surat demi surat dilayangkan agar Indonesia merevisi AMDAL dan meninjau ulang OUV yang diberikan oleh UNESCO.

Selain itu UNESCO juga meminta Indonesia lebih memperhatikan manajemen dan masalah kelautan di Taman Nasional Komodo. UNESCO bahkan meminta penegakan hukum yang lebih efektif untuk mencegah praktik penangkapan ikan yang merusak terumbu karang di sana. Sehingga sumber daya luar biasa atau OUV dari Taman Nasional Komodo tetap terjaga.

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Pariwisata

Sandiaga Gagas Wisata Kapal Pesiar dari Singapura ke Indonesia

Published

on

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Foto: Kominfo.

Jakarta, goindonesia.co : Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menggagas wisata kapal pesiar ke Indonesia mulai Juli 2022 ketika bertemu dengan dua pengelola kapal pesiar terbesar di Singapura, yakni Royal Carribean dan Resort World Cruises.

Kedua pengelola pelayaran pesiar itu menawarkan paket wisata ke Indonesia yang mencakup Pulau Batam dan Pulau Bintan di Kepulauan Riau, Surabaya di Jawa Timur, Pulau Bali, Pulau Belitung, dan Pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat.

“Kami telah lakukan pertemuan dengan pengelola pelayaran pesiar dan ada beberapa kesepakatan akan dimulainya wisata kapal pesiar tahun ini. Ini berita besar, sangat strategis, dan sangat signifikan dalam pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia,” kata Sandiaga Uno, dilansir dari Antara, Kamis, 2 Juni 2022.

Wisata pelayaran kapal pesiar segera dimulai pada tahun ini yang meliputi Batam-Bintan-Surabaya-Bali. Pada tahun depan, akan ditambah Belitung dan Pulau Lombok.
 
“Dua perusahaan besar ini sudah berkomitmen untuk menyelenggarakan pelayaran pesiar ini. Ini sangat menguntungkan kedua pihak karena akan mempromosikan tujuan wisata prioritas di Indonesia yang akan membuka peluang usaha dan juga lapangan kerja yang sangat dibutuhkan dalam kepulihan sektor pariwisata kita,” ujar dia.
 
Ia mengatakan Indonesia tidak memberikan insentif secara khusus untuk pengelola kapal pesiar, namun hanya memfasilitasi terkait regulasi. “Insentifnya sendiri adalah daerah tujuan, budaya, kekayaan alam, sumber daya manusia, kekayaan setempat,” ucapnya.
 
Salah satu paket wisata yang ditawarkan ialah di Bali utara mengingat selama ini sektor pariwisata di daerah tersebut belum banyak tergarap secara optimal. Sebelum ibukotanya pindah ke Denpasar, Provinsi Bali memiliki ibukota di Singaraja di Kabupaten Buleleng, yang ada di Bali utara.
 
Dirinya berencana menjajal langsung sensasi menaiki kapal pesiar ke Surabaya dan Bali utara sebagai bentuk dukungan dan memastikan sendiri seluruh prosesnya.
 
Deputi Bidang Kebijakan Strategis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Nia Niscaya, menambahkan, sebenarnya pasar wisata kapal pesiar ke Indonesia sudah ada, hanya tinggal dieksekusi. Namun, lanjut dia, perlu kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan, seperti dengan Kementerian Perhubungan terkait perizinan.
 
Chief Operating Officer Resort World Cruises Singapura Raymond Lim Jiun Yan mengutarakan kesiapan mereka untuk melayari kembali perairan Indonesia, dan mengharapkan tidak ada kendala signifikan untuk mewujudkan wisata kapal pesiar pada Juli dan Agustus tahun ini.
 
Cruises Genting Dream dari Resort World Cruises akan memulai pelayaran pada Juli dan Desember 2022 dengan 1.700 kamar dari total kapasitas 3.500 kamar. Sementara untuk Royal Carribean Cruises mencapai 4.800 kamar yang akan melintasi Benoa di Pulau Bali dan Pulau Lombok. (***)

Continue Reading

Pariwisata

Mantap! Sandiaga Uno Berbagi Kisah Sukses Pariwisata Berkelanjutan Indonesia di Forum UNWTO

Published

on

Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: Instagram/@sandiuno)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan success story dan sharing best practices yang telah dilakukan Indonesia melalui Kemenparekraf, dalam upaya pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pascapandemi Covid-19.

Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara Forum UNWTO yang diselenggarakan di New York, Amerika Serikat 4-5 Mei 2022.

Selain itu ia juga mengungkapkan, Presidensi G20 tahun 2022 yang menjadikan Indonesia sebagai rujukan dan panutan dalam upaya pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan, sehingga dapat mendorong negara anggota PBB, khususnya G20, berpartisipasi aktif dalam Tourism Working Group dan forum multilateral lainnya.

Foto : Istimewa

“Mengembangkan sektor pariwisata berkelanjutan harus melihat lebih jauh, melampaui isu terhadap lingkungan atau kesejahteraan lingkungan,” ujar Sandi saat menjadi pembicara dalam Forum UNWTO, seperti dikutip dari akun Instagram miliknya @sandiuno.

Lebih lanjut, konsep pariwisata berkelanjutan harus terus didorong dan sejalan dengan tetap memerhatikan dan memelihara keberlangsungan ekosistem nasional.

Selain itu, pariwisata berkelanjutan juga bermanfaat untuk menyerap banyak tenaga kerja sehingga mendorong ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

“Kita memenuhi undangan dari President United Nations General Assembly yang menginginkan partisipasi aktif Indonesia dalam kebangkitan ekonomi khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, dan memastikan bahwa pariwisata Indonesia berkelanjutan dan fokus pada pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas,” terangnya.

Ia menyebut, salah satu langkah yang dilakukan Kemenparekraf dalam mendukung pariwisata berkelanjutan adalah melalui program pengembangan desa wisata yang berbasis komunitas dan ekonomi berkeadilan bagi setiap lapisan masyarakat.

Menurutnya, hal ini sesuai dengan rencana strategis organisasi pariwisata dunia (UNWTO) dalam upaya pemulihan pariwisata yang berkualitas untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam forum tersebut, mantan Wagub DKI Jakarta itu juga menjelaskan posisi Indonesia yang secara tegas tetap akan mengundang Rusia dan kami akan menambah Ukraina pada tourism working Group yang pertama sesuai arahan Presiden RI yang jadi bagian dari G20.

“Jadi, peran Indonesia inilah yang kita harapkan akan semakin membuka peluang untuk kebangkitan ekonomi, membuka peluang usaha dan lapangan kerja, khususnya pariwisata berbasis masyarakat seperti desa wisata, program-program pemberdayaan UMKM dan digitalisasi,” pungkasnya. (***)

Continue Reading

Pariwisata

Pengunjung Sarangan Membludak, Omset Perhotelan Meningkat Didominasi OTA

Published

on

Foto : Istimewa

Magetan, goindonesia.co – Memasuki H+5 pada Lebaran Idul Fitri 2022, objek wisata Telaga Sarangan Kabupaten Magetan Jawa Timur diserbu pengunjung, baik wisatawan lokal maupun luar daerah.

Dari pantauan di lokasi, destinasi wisata Magetan tersebut dipadati puluhan ribu pelancong dari berbagai daerah untuk memanfaatkan moment Hari Raya Idul Fitri 1443 H dan Libur Lebaran, Kamis (5/5/2022).

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Magetan, Joko Trihono, membenarkan, bahwa icon andalan Kabupaten Magetan ini diserbu pengunjung dengan tiket terjual hingga sampai 12.938 orang.

“Per jam 16.30 WIB ini kurang lebih sekitar 12.938 pengunjung. Kita juga akan update perkembangan kunjungan wisata di Kabupaten Magetan Jawa Timur,” ungkap Joko Trihono.

Tak hanya itu saja, dinas yang menaungi pariwisata di Magetan ini juga memantau perkembangan pertumbuhan perekonomian atau omset bagi para pelaku jasa usaha wisata di Telaga Sarangan.

“Untuk okupansi hotel di Sarangan cenderung ada kenaikan, namun paling banyak didapat bagi pelaku jasa usaha perhotelan yang bekerjasama dengan Online Travel Agent (OTA),” jelas Joko Trihono kepada awak media, Kamis (5/5).

Menurutnya, bagi pelaku jasa usaha perhotelan dengan menggunakan jasa OTA mengalami kenaikan secara signifikan dengan okupansi 100%. Sedangkan untuk pemasaran hotel secara konvensional, hanya mengalami kenaikan sebesar 25-30 persen.

“Memang banyak pengunjung, tapi rata-rata hanya untuk berwisata dan mencari oleh-oleh khas Magetan. Karena dari pantauan kami mereka juga ada peningkatan,” tutup Kepala Disparbud Magetan. (***)

Continue Reading

Trending