Connect with us

Pariwisata

UNESCO Minta Hentikan Proyek Taman Nasional Komodo

Published

on

Loh Buaya di Pulau Rinca (Dadan Kuswaharja)

Jakarta – goindonesia.co :Taman Nasional Komodo kembali jadi perhatian. UNESCO melalui World Heritage Center (WHC) meminta agar proyek pembangunan di Pulau Rinca, Taman Nasional Kodomo disetop.

UNESCO menyampaikan tuntutan itu dalam sidang ke-44 WHC yang dilaksanakan secara virtual pada akhir Juli 2021. Mereka menyebut pembangunan di Pulau Rinca bakal menjadi ancaman bagi nilai universal luar biasa (OUV) di TN Komodo.

Melihat ini, kita tentu bertanya-tanya soal perjalanan panjang UNESCO dan Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo masuk daftar warisan dunia pada tahun 1991, seperti yang tertulis dalam situs resmi UNESCO.

Bekerja sama dengan Internasional Union for Conservation of Nature (IUCN), organisasi internasional dalam bidang konservasi dan sumberdaya alam berkelanjutan, Taman Nasional Komodo dimasukkan dalam daftar Warisan Dunia dalam Bahaya.

Permintaan ini rapatkan mulai dari tahun 1993-1995. Biaya yang dikeluarkan untuk Taman Nasional Komodo adalah USD 119.500 dalam catatan UNESCO.

Pada Juli 1995, Taman Nasional Komodo mulai dipantau untuk menilai status konservasi. Namun misi dibatalkan dan dilakukan pada September 2000. Pada Januari-Februari 2002, UNESCO bersama IUCN kembali memantau Taman Nasional Komodo untuk UNESCO-UNE-RARE Center for Tropical.

Pesona Rumah Komodo di Loh Buaya , Pulau Rinca

Saat melakukan konservasi, UNESCO memantau beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Taman Nasional Komodo ke dalam bahaya. Mulai dari dampak pariwisata; sistem manajemen; identitas, kohesi sosial, perubahan populasi dan komunikasi lokal; kebakaran hutan; kegiatan ilegal (perburuan rusa, peledakan karang, dinamit ilegal dan penangkapan ikan sianida. Dari beberapa misi hanya dua yang terselesaikan yaitu kebakaran hutan dan kegiatan ilegal.

Semua berjalan sesuai dengan agenda UNESCO. Sampai pada tanggal 9 Maret 2020, Pusat Warisan Dunia melayangkan surat kepada Indonesia untuk meminta klarifikasi mengenai informasi pihak ketiga tentang perkembangan yang direncanakan di Taman Nasional Komodo.

Surat ini juga menjelaskan adanya ancaman terhadap Outstanding Universal Value (OUV) sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur di Pulau Rinca untuk mengantisipasi KTT G-20 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, dan pembangunan fasilitas pariwisata di Pulau Padar tanpa pemberitahuan kepada Panitia, meskipun ada ketentuan Paragraf 172 Pedoman Operasional;

2. Target pertumbuhan pariwisata yang signifikan dan mengumumkan reformasi pariwisata yang berpotensi mempengaruhi mata pencaharian masyarakat lokal dan memicu protes lokal;

3. Peningkatan signifikan dalam kegiatan penangkapan ikan ilegal di properti, termasuk di zona larang tangkap;

4. Masalah pengelolaan di wilayah laut properti, termasuk kurangnya penegakan hukum berkelanjutan praktik pariwisata, seperti mengamati zona larangan berlabuh.

Sebagai balasan, pada tanggal 30 April dan 6 Mei 2020, Indonesia memberikan informasi berikut ini:

A. Indonesia sedang mengembangkan Rencana Induk Pariwisata Terpadu (ITMP) untuk Labuan Bajo (berdasarkan barat pulau Flores, di luar properti) dan termasuk pulau Rinca dan Padar (yang merupakan bagian dari properti), dan beralih dari pariwisata massal dan menuju pariwisata berkualitas;

B. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah 10 tahun properti (2016-2025), yang merupakan bagian dari Rencana Jangka Panjang 2000-2025, mengidentifikasi tujuh tujuan agar properti menjadi “Kelas Dunia” “Destinasi Ekowisata” dan “Kebanggaan Nasional Unggulan dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi”. Pemantauan dan pelaporan berkala akan dilakukan untuk mengukur kemajuan dengan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Jangka Menengah;

C. Fasilitas yang terletak di dalam “zona pemanfaatan” properti sedang diperbarui untuk meningkatkan kualitas dan memperkuat ketahanan mereka terhadap bencana alam dan perubahan iklim. Lingkungan Penilaian Dampak (EIA), diwujudkan sesuai dengan Catatan Saran Warisan Dunia IUCN tentang Penilaian Lingkungan, sedang berlangsung dan beberapa tindakan lain direncanakan untuk mengatasi potensi risiko mendesak terhadap OUV properti;

D. Populasi komodo di properti berfluktuasi antara 2.430 dan 3.022 selama periode 2015 hingga 2019, berdasarkan studi ekologi yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Melihat ini, Pusat Warisan Dunia meminta Indonesia untuk tidak melanjutkan proyek infrastruktur pariwisata apa pun yang dapat mempengaruhi OUV sebelum adanya peninjauan AMDAL relevan oleh IUCN. Kabar ini disampaikan pada tanggal 30 Oktober 2020.

Dengan sigap Indonesia menyerahkan sebuah AMDAL dan ditinjau langsung oleh IUCN. Pihak IUCN merevisi beberapa hal sesuai dengan Pedoman Operasional dan Catatan Saran IUCN dan minta Indonesia untuk mengirimkan kembali AMDAL yang sesuai pada 5 November 2020.

Namun Indonesia belum memberikan AMDAL yang sesuai sampai di tanggal 12 Januari dan 12 Maret 2021. UNESCO masih terus mengejar Indonesia dengan mengirimkan surat pada 12 Maret 2021.

UNESCO meminta Indonesia untuk memberikan alasan tentang perubahan signifikan yang dilakukan pada sistem zonasi tahun 2020, yang mengakibatkan penurunan zona hutan belantara sampai sepertiga dari luas sebelumnya. Kemudian adanya atribusi konsesi pariwisata lebih lanjut di dalam dan di dekat properti dan melaporkan undang-undang baru yang membebaskan pekerjaan infrastruktur dari kewajiban menjalankan AMDAL.

Dalam catatannya, UNESCO menulis bahwa Indonesia belum memberikan tanggapan. Sementara itu Rencana Induk Pariwisata Terpadu (ITMP) tidak menjelaskan sejauh mana proyek ini mempertimbangkan status dan nilai warisan dunia atau berapa banyak properti yang dicakupkan.

Tak sampai di situ, UNESCO juga meminta Indonesia menjelaskan dengan detail soal target 500.000 pengunjung dalam setahun. Karena ternyata target ini dua kali lipat jumlah wisatawan di era sebelum pandemi.

Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan untuk UNESCO.

“Bagaimana mungkin model pariwisata ini sesuai dengan visi Indonesia beralih dari pariwisata massal ke pendekatan yang lebih berkelanjutan,” tulis UNESCO.

Indonesia masih bungkam. UNESCO tak mau kalah, Indonesia terus didesak untuk memberikan informasi rinci mengenai OUV dan AMDAL yang dinilai tidak memadai.

UNESCO semakin kebakaran jenggot ketika tahu bahwa ada undang-undang baru yang mengizinkan pembangunan infrastruktur di dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Surat demi surat dilayangkan agar Indonesia merevisi AMDAL dan meninjau ulang OUV yang diberikan oleh UNESCO.

Selain itu UNESCO juga meminta Indonesia lebih memperhatikan manajemen dan masalah kelautan di Taman Nasional Komodo. UNESCO bahkan meminta penegakan hukum yang lebih efektif untuk mencegah praktik penangkapan ikan yang merusak terumbu karang di sana. Sehingga sumber daya luar biasa atau OUV dari Taman Nasional Komodo tetap terjaga.

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Pariwisata

BEC dan Gandrung Sewu Banyuwangi Kembali Masuk Kharisma Event Nusantara 2024

Published

on

Banyuwangi Festival yakni Gandrung Sewu dan Banyuwangi Ethno Carnival (BEC) (Foto : @banyuwangikab.go.id)

Banyuwangi, goindonesia.co – Dua event Banyuwangi Festival yakni Gandrung Sewu dan Banyuwangi Ethno Carnival (BEC), kembali masuk kalender event nasional, Kharisma Event Nusantara 2024 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Sebelumnya dua event tersebut telah masuk KEN sejak 2022.

“Alhamdulillah, tahun ini dua event Banyuwangi Festival kembali masuk KEN 2024. Terima kasih kepada Kemenparekraf yang kembali mempercayai event Banyuwangi. Ini menjadi kebanggaan sekaligus tantangan bagi Banyuwangi untuk terus berkreasi menyuguhkan event pariwisata yang berkualitas dan berkelas,” ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani  Senin (29/1/2024). 

KEN merupakan program strategis Kemenparekraf dalam mendukung dan mengembangkan event-event daerah bertaraf nasional. KEN tahun ini telah diluncurkan secara virtual oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI, Sandiaga Salahuddin Uno, dari Gedung Sasono Langen Budoyo, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Sabtu (27/1/2024) lalu.

Dalam peluncuran tersebut, Banyuwangi menampilkan mini show Gandrung Sewu dan dua kostum BEC bertema Gandrung dan Barong. Tema ini merupakan representasi budaya lokal Banyuwangi yang telah mengakar kuat.  

“Semoga ditetapkannya dua event Banyuwangi sebagai agenda pariwisata nasional mampu meningkatkan pergerakan wisatawan nusantara dan mancanegara ke Banyuwangi. Ujungnya berdampak pada peningkatan perekonomian daerah,” kata Bupati Ipuk.

Ditambahkan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, M.Y Bramuda, masuknya BEC dan Gandrung Sewu dalam KEN 2024 melalui proses kurasi selama tiga bulan, Oktober-Desember 2023.

“Dari total 252 event usulan Dinas Pariwisata Provinsi se-Indonesia, mengerucut tinggal 110 event,” ujar Bramuda.

Proses kurasi tahun ini melibatkan tim kurator yang terdiri dari lima bidang. Di antaranya Bidang Ide dan Inovasi, Bidang Pemasaran dan Strategi Komunikasi, Bidang Manajemen Kegiatan, Bidang Manajemen Keuangan, dan Bidang Analisis Dampak. 

“Alhamdulillah, Banyuwangi konsisten menempatkan dua event kerennya dalam agenda KEN,” kata Bramuda. (***)

*@banyuwangikab.go.id

Continue Reading

Pariwisata

Diajukan Masuk Rute Fremantle Yacht Race, Pusat Dukung Pengembangan Fasilitas Marina Boom Banyuwangi

Published

on

Laksamana TNI (Purn.) Marsetio saat bertemu Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani (Foto : @banyuwangikab.go.id)

Banyuwangi, goindonesia.co  –  Pemerintah pusat terus mendukung pengembangan pariwisata Banyuwangi.  Salah satunya dengan mendorong tumbuhnya pariwisata internasional sektor maritim Pantai marina Boom.

“Pemerintah pusat terus mendukung pengembangan pariwisata Banyuwangi untuk meningkatkan perekonomian daerah. Salah satunya adalah mendorong investasi kemaritiman di Banyuwangi seperti yang disampaikan Laksamana TNI (Purn.) Marsetio saat bertemu di Banyuwangi beberapa hari lalu,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Sabtu (28/1/2024). 

Ipuk mengungkapkan dirinya telah bertemu dengan Penasihat Menteri Bidang Pertahanan dan Keamanan Maritim Kemenko Marvest, Laksamana TNI (Purn.) Prof. Dr. Marsetio di Banyuwangi pada 25 Januari 2024 lalu. Turut hadir pada pertemuan tersebut Kepala Badan Karantina RI Sahat Manaor Panggabean, sejumlah pejabat Bea Cukai dan Imigrasi.

Dalam kesempatan itu, disampaikan Kemenko Marves akan mendorong investasi di Pelabuhan Marina Boom dengan menambah kapasitas dermaga ponton kapal yacht. Penambahan ini menyambut event internasional, Fremantle Yacht Race 2025 yang direncanakan singgah di Banyuwangi juga. 

“Ini tentunya atas dukungan pemerintah pusat terhadap pariwisata Banyuwangi. Hal ini sejalan dengan keinginan pemerintah daerah untuk meningkatkan kedatangan wisatawan mancanegara. Untuk itu kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih,” ujar Bupati Ipuk.

Selanjutnya, Laksamana (Purn) Marsetio menyebut wisata di Banyuwangi terus mengalami kemajuan dari waktu ke waktu. “Kami melihat Banyuwangi serius memajukan pariwisatanya. Berdasarkan data jumlah wisatawan yang masuk baik domestik maupun internasionalnya terus meningkat. Kami  fokus untuk pengembangan wisata internasonalnya lewat sektor maritim,” ujarnya.

Salah satunya, lanjut dia, dengan mendorong investasi di Pelabuhan Marina Boom dengan menambah kapasitas dermaga ponton kapal yacht. Marina Boom sendiri, pada tahun lalu disandari 65 yacht.

“Jumlah itu masih masih bisa dimaksimalkan. Makanya kami mendorong penambahan dermaga ponton, dengan menggandeng investor. Karena kami berencana membawa lebih banyak lagi Kapal Yacht masuk Banyuwangi bersama Kemenpar, salah satunya lewat Fremantle Yacht race tahun depan,” ujar Marsetio.

“Kami juga akan minta Kantor Imigrasi untuk bisa segera di buka di Banyuwangi agar bisa melayani perpanjangan ijin tinggal dan visa on arrival (VIA) bagi wisatawan asing yang datang ke sini,” imbuhnya.

Sebelumnya, Direktur Pemasaran Regional I Asia Pasifik Kemenparekraf RI, Raden Wisnu Sindhutrisno, juga telah bertemu dengan Bupati Ipuk Fiestandani dan menyampaikan jika Kemeparekraf berencana memasukkan agenda Fremantle Yacht Race 2025 ke Banyuwangi.

Fremantle Yacht Race merupakan ajang tahunan yang diikuti oleh puluhan kapal layar yang tergabung dalam Fremantle Sailing Club di Australia Barat. Fremantle Yacht Race diikuti puluhan yacht dengan kapasitas 7-10 orang per yacht. Mereka akan menghabiskan waktunya selama beberapa hari di Banyuwangi saat sandar. 

Kunjungan wisatawan ke Banyuwangi terus mengalami peningkatan pasca-pandemi Covid-19. Tercatat data kunjungan wisatawan domestik pada tahun 2021 sebesar 1.865.553, meningkat di tahun 2022 menjadi 2.948.543 orang. Sementara wisatawan manca negara yang bepergian ke Banyuwangi tercatat (2021) 3.854 orang, (2022) 29.020 orang, (2023) 36.829 orang. (***)

*@banyuwangikab.go.id

Continue Reading

Pariwisata

Desa Wisata Kedabu Rapat, Sajikan Sensasi Kopi Liberika di Pulau Terdepan

Published

on

Desa Wisata Kedabu Rapat (Foto : @mediacenter.riau.go.id)

Pekanbaru, goindonesia.co – Bagi pelancong yang ingin berlibur akhir tahun, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau bisa menjadi rekomendasi pilihan wisata. Pasalnya, di sini ada perkebunan kopi di tepi pantai. Jauh dari hiruk-pikuk metropolitan. 

Di Kepulauan Meranti, wisatawan bisa menikmati hamparan bakau, sembari diterpa semilir angin sepoi-sepoi. Hilir mudik burung elang melintas di cakrawala. Tatapannya membidik ikan-ikan di permukaan laut. 

Daerah ini merupakan penghasil kopi jenis liberika. Lokasi kebun kopi terhampar luas di Desa Wisata Kedabu Rapat, Kecamatan Rangsang Pesisir, Pulau Rangsang. Kawasan ini merupakan pulau terdepan dan terluar di wilayah timur Indonesia. Berbatasan langsung dengan negara jiran Malaysia. 

Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Riau telah memberikan apresiasi desa wisata tahun 2023 untuk Desa Wisata Kedabu Rapat. Kegiatan ini sebagai ajang apresiasi dari Pemerintah Provinsi Riau kepada desa wisata di wilayah setempat. 

“Desa Wisata Kedabu Rapat, Kabupaten Kepulauan Meranti meraih juara unggulan 2 dalam ajang apresiasi desa wisata, kategori souvenir,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Roni Rakhmat, Rabu. 

“Desa Kedabu Rapat berbatasan langsung dengan Malaysia. Dengan didukung kondisi pantai yang ada, sangat memungkinkan perkebunan kopi di daerah ini dijadikan sebagai Agro Wisata,” imbuhnya. 

Roni Rakhmat optimistis, bahwa sektor pariwisata mampu membantu menciptakan potensi ekonomi lokal yang berkelanjutan serta mendukung pembangunan di daerah. Menurutnya, potensi wisata yang ada di desa harus bisa dioptimalkan. “Bisa dijadikan suatu objek wisata, sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dalam mengelola desa wisata,” ucapnya. 

Sementara, Master Asesor Pariwisata, Osvian Putra menilai Desa Wisata Kedabu Rapat masih pada tingkatan desa wisata rintisan. Meski begitu, memiliki potensi luar biasa untuk dikembangkan. Apalagi desa ini berbatasan langsung dengan Selat Malaka.

“Kelebihan Kedabu Rapat, yang pertama adalah desa pada pulau terluar Indonesia. Pantainya berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Di sana juga punya kebun kopi Liberika yang luas dan fasilitas pengolahannya,” katanya.

Menurut dia, pantai di Kedabu Rapat cocok untuk mencari pengalaman baru. Namun, di sana belum tersedia fasilitas penginapan. “Kami mengkategorikan Kedabu Rapat sebagai Desa Wisata Rintisan. Pantainya itu yaa, seperti kebanyakan pantai di pesisir timur Sumatra,” jelasnya. 

Meski masih dikategorikan desa wisata rintisan, namun produksi Kopi Liberika Kedabu Rapat menjadi komoditas asli Indonesia. Memiliki keunikan dan ciri khas. Ukuran buahnya lebih besar daripada buah kopi arabika maupun robusta. 

Kopi ini dibudidayakan oleh petani setempat di atas lahan gambut. Luas lahannya berkisar 1.246 hektare, dengan hasil produksi mencapai 1.710,422 ton per tahun.

Di Kedabu Rapat, Kopi Liberika merupakan tanaman tumpang sari yang tumbuh bersama dengan pohon lainya, seperti pohon pinang dan pohon kelapa. Satu pohon kopi bisa menghasilkan 12 kilogram hingga 20 kilogram biji kopi. Petani kopi di Desa itu, selain bisa menghasilkan kopi, mereka juga bisa menikmati hasil panen buah kelapa dan buah pinang.

Menurut sejarah, kopi Liberika adalah kopi yang berasal dari wilayah Liberia, Afrika Barat. Tumbuhan ini dibawa  Belanda ke Indonesia pada abad ke-19, dan dikembangkan untuk menggantikan tanaman Arabika yang terserang wabah penyakit.

Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, pada awalnya mengenal kopi Liberika dengan sebutan nama kopi Sempian. Di Indonesia, kopi Liberika bisa ditemukan di wilayah Provinsi Riau dan Jambi. Tumbuh di lahan gambut dan ada sebagian lagi  tumbuh di tanah mineral.

Kebun Kopi Liberika di desa Kedabu Rapat, lokasinya tidak jauh dari tepian pantai. Berdasarkan hasil tes dari berbagai badan penelitian, Kopi Liberika Meranti memiliki aroma dan ciri khas tersendiri yaitu memiliki aroma coklat dan rasa buah nangka. 

Kopi Liberika Meranti telah di hak patenkan melalui Indikasi Geografis (IG) yang dikeluarkan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, nomor IG. 00.2014.000014. Indikasi Geografis ini adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk yang dihasilkan. (***) 

*(Mediacenter Riau)

Continue Reading

Trending