Connect with us

Pariwisata

UNESCO Minta Hentikan Proyek Taman Nasional Komodo

Published

on

Loh Buaya di Pulau Rinca (Dadan Kuswaharja)

Jakarta – goindonesia.co :Taman Nasional Komodo kembali jadi perhatian. UNESCO melalui World Heritage Center (WHC) meminta agar proyek pembangunan di Pulau Rinca, Taman Nasional Kodomo disetop.

UNESCO menyampaikan tuntutan itu dalam sidang ke-44 WHC yang dilaksanakan secara virtual pada akhir Juli 2021. Mereka menyebut pembangunan di Pulau Rinca bakal menjadi ancaman bagi nilai universal luar biasa (OUV) di TN Komodo.

Melihat ini, kita tentu bertanya-tanya soal perjalanan panjang UNESCO dan Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo masuk daftar warisan dunia pada tahun 1991, seperti yang tertulis dalam situs resmi UNESCO.

Bekerja sama dengan Internasional Union for Conservation of Nature (IUCN), organisasi internasional dalam bidang konservasi dan sumberdaya alam berkelanjutan, Taman Nasional Komodo dimasukkan dalam daftar Warisan Dunia dalam Bahaya.

Permintaan ini rapatkan mulai dari tahun 1993-1995. Biaya yang dikeluarkan untuk Taman Nasional Komodo adalah USD 119.500 dalam catatan UNESCO.

Pada Juli 1995, Taman Nasional Komodo mulai dipantau untuk menilai status konservasi. Namun misi dibatalkan dan dilakukan pada September 2000. Pada Januari-Februari 2002, UNESCO bersama IUCN kembali memantau Taman Nasional Komodo untuk UNESCO-UNE-RARE Center for Tropical.

Pesona Rumah Komodo di Loh Buaya , Pulau Rinca

Saat melakukan konservasi, UNESCO memantau beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Taman Nasional Komodo ke dalam bahaya. Mulai dari dampak pariwisata; sistem manajemen; identitas, kohesi sosial, perubahan populasi dan komunikasi lokal; kebakaran hutan; kegiatan ilegal (perburuan rusa, peledakan karang, dinamit ilegal dan penangkapan ikan sianida. Dari beberapa misi hanya dua yang terselesaikan yaitu kebakaran hutan dan kegiatan ilegal.

Semua berjalan sesuai dengan agenda UNESCO. Sampai pada tanggal 9 Maret 2020, Pusat Warisan Dunia melayangkan surat kepada Indonesia untuk meminta klarifikasi mengenai informasi pihak ketiga tentang perkembangan yang direncanakan di Taman Nasional Komodo.

Surat ini juga menjelaskan adanya ancaman terhadap Outstanding Universal Value (OUV) sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur di Pulau Rinca untuk mengantisipasi KTT G-20 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, dan pembangunan fasilitas pariwisata di Pulau Padar tanpa pemberitahuan kepada Panitia, meskipun ada ketentuan Paragraf 172 Pedoman Operasional;

2. Target pertumbuhan pariwisata yang signifikan dan mengumumkan reformasi pariwisata yang berpotensi mempengaruhi mata pencaharian masyarakat lokal dan memicu protes lokal;

3. Peningkatan signifikan dalam kegiatan penangkapan ikan ilegal di properti, termasuk di zona larang tangkap;

4. Masalah pengelolaan di wilayah laut properti, termasuk kurangnya penegakan hukum berkelanjutan praktik pariwisata, seperti mengamati zona larangan berlabuh.

Sebagai balasan, pada tanggal 30 April dan 6 Mei 2020, Indonesia memberikan informasi berikut ini:

A. Indonesia sedang mengembangkan Rencana Induk Pariwisata Terpadu (ITMP) untuk Labuan Bajo (berdasarkan barat pulau Flores, di luar properti) dan termasuk pulau Rinca dan Padar (yang merupakan bagian dari properti), dan beralih dari pariwisata massal dan menuju pariwisata berkualitas;

B. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah 10 tahun properti (2016-2025), yang merupakan bagian dari Rencana Jangka Panjang 2000-2025, mengidentifikasi tujuh tujuan agar properti menjadi “Kelas Dunia” “Destinasi Ekowisata” dan “Kebanggaan Nasional Unggulan dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi”. Pemantauan dan pelaporan berkala akan dilakukan untuk mengukur kemajuan dengan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Jangka Menengah;

C. Fasilitas yang terletak di dalam “zona pemanfaatan” properti sedang diperbarui untuk meningkatkan kualitas dan memperkuat ketahanan mereka terhadap bencana alam dan perubahan iklim. Lingkungan Penilaian Dampak (EIA), diwujudkan sesuai dengan Catatan Saran Warisan Dunia IUCN tentang Penilaian Lingkungan, sedang berlangsung dan beberapa tindakan lain direncanakan untuk mengatasi potensi risiko mendesak terhadap OUV properti;

D. Populasi komodo di properti berfluktuasi antara 2.430 dan 3.022 selama periode 2015 hingga 2019, berdasarkan studi ekologi yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Melihat ini, Pusat Warisan Dunia meminta Indonesia untuk tidak melanjutkan proyek infrastruktur pariwisata apa pun yang dapat mempengaruhi OUV sebelum adanya peninjauan AMDAL relevan oleh IUCN. Kabar ini disampaikan pada tanggal 30 Oktober 2020.

Dengan sigap Indonesia menyerahkan sebuah AMDAL dan ditinjau langsung oleh IUCN. Pihak IUCN merevisi beberapa hal sesuai dengan Pedoman Operasional dan Catatan Saran IUCN dan minta Indonesia untuk mengirimkan kembali AMDAL yang sesuai pada 5 November 2020.

Namun Indonesia belum memberikan AMDAL yang sesuai sampai di tanggal 12 Januari dan 12 Maret 2021. UNESCO masih terus mengejar Indonesia dengan mengirimkan surat pada 12 Maret 2021.

UNESCO meminta Indonesia untuk memberikan alasan tentang perubahan signifikan yang dilakukan pada sistem zonasi tahun 2020, yang mengakibatkan penurunan zona hutan belantara sampai sepertiga dari luas sebelumnya. Kemudian adanya atribusi konsesi pariwisata lebih lanjut di dalam dan di dekat properti dan melaporkan undang-undang baru yang membebaskan pekerjaan infrastruktur dari kewajiban menjalankan AMDAL.

Dalam catatannya, UNESCO menulis bahwa Indonesia belum memberikan tanggapan. Sementara itu Rencana Induk Pariwisata Terpadu (ITMP) tidak menjelaskan sejauh mana proyek ini mempertimbangkan status dan nilai warisan dunia atau berapa banyak properti yang dicakupkan.

Tak sampai di situ, UNESCO juga meminta Indonesia menjelaskan dengan detail soal target 500.000 pengunjung dalam setahun. Karena ternyata target ini dua kali lipat jumlah wisatawan di era sebelum pandemi.

Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan untuk UNESCO.

“Bagaimana mungkin model pariwisata ini sesuai dengan visi Indonesia beralih dari pariwisata massal ke pendekatan yang lebih berkelanjutan,” tulis UNESCO.

Indonesia masih bungkam. UNESCO tak mau kalah, Indonesia terus didesak untuk memberikan informasi rinci mengenai OUV dan AMDAL yang dinilai tidak memadai.

UNESCO semakin kebakaran jenggot ketika tahu bahwa ada undang-undang baru yang mengizinkan pembangunan infrastruktur di dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Surat demi surat dilayangkan agar Indonesia merevisi AMDAL dan meninjau ulang OUV yang diberikan oleh UNESCO.

Selain itu UNESCO juga meminta Indonesia lebih memperhatikan manajemen dan masalah kelautan di Taman Nasional Komodo. UNESCO bahkan meminta penegakan hukum yang lebih efektif untuk mencegah praktik penangkapan ikan yang merusak terumbu karang di sana. Sehingga sumber daya luar biasa atau OUV dari Taman Nasional Komodo tetap terjaga.

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Pariwisata

INDONESIA JADI TUAN RUMAH INTERNATIONAL HALAL LIFESTYLE CONFERENCE 2021

Published

on

By

Jakarta, Goindonesia.co – Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) kembali hadir pada 25 hingga 30 Oktober 2021. Acara tahunan ekonomi dan keuangan syariah terbesar di Indonesia ini mengangkat tema “Magnifying Halal Industries Through Food and Fashion Markets for Economic Recovery”.

Salah satu bagian dari acara ISEF tersebut, Indonesia International Halal Lifestyle Conference (INHALIFE) 2021 resmi dibuka pada 27–28 Oktober 2021 secara virtual.

Hal tersebut dilakukan Untuk menjaga keamanan, mengingat kondisi pandemi didunia belum pulih 100% maka event kali ini masih diselenggarakan secara virtual.

Acara ini diharadiri oleh Gubernur Bank Indonesia, Dr. Perry Warjiyo, Deputi Bidang Koordinasi Makroekonomi dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Dr. Iskandar Simorangkir, Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian Koperasi UKM Republik Indonesia, Bapak Eddy Satriya, Deputi Bidang Industri dan Investasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Fadjar Hutomo, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Didi Sumedi, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, DR. Sapta Nirwandar, dan Bapak Sutan Emir Hidayat selaku Direktur Pendukung Ekosistem Ekonomi Islam, Komite Nasional Ekonomi & Keuangan Islam (KNEKS) yang ditunjuk sebagai moderator.

Dalam sambutannya, DR. Sapta Nirwandar sebagai Ketua Indonesia Halal Lifestyle Center menyampaikan beberapa hal, seperti optimisme bangkitnya dunia dari pandemi Covid-19.

“Insya Allah pandemi ini sudah berkurang dan akan segera berakhir. Agar dunia dapat kembali bangkait, masyarakat Indonesia, bersama masyarakat global harus bangkit dari kesulitan akibat pandemi Covid-19. Saatnya berkolaborasi. Mempersiapkan kebangkitan ekonomi dan kehidupan sosial. Optimis bahwa kami akan memiliki prospek yang kuat untuk masa depan Ekonomi Islam dan Industri Halal,”bebernya.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bank Sentral Indonesia, sebagai salah satu pemangku kepentingan terkemuka di Ekonomi Islam, atas komitmen kuat mereka mempercayakan IHLC untuk menyelenggarakan INHALIFE mulai beberapa tahun yang lalu,”sambungnya.

Tidak hanya itu, dirinya juga sangat senang, bahwa tahun ini didukung oleh Bank Indonesia, DinarStandard dengan pimpinan Br. Rafi-uddin Shikoh dan IHLC telah menyelesaikan “Indonesia Halal Market Report 2021/2022”.

“Laporan ini dipersembahkan atas kerjasama dan dukungan kuat dari Bank Indonesia. Laporan ini tidak hanya tentang temuan tetapi juga dilengkapi dengan strategi dan rekomendasi yang dapat diterapkan secara luas oleh pemerintah, korporasi maupun UKM. Kami yakin laporan ini akan menarik Perdagangan dan Investasi Global menuju Industri Halal Indonesia,”tambahnya.

Sejalan dengan kebijakan Bank Sentral Indonesia, untuk mengembangkan industri halal khususnya di Halal food and simple fashion, IHLC juga bekerjasama dengan Indonesia Fashion Chamber menyelenggarakan Fashion Show Parade.

“Pada hari Jumat kita akan mengadakan Muslim Modest Fashion Mastermind Class dan Business Linkage dengan sesi interaktif antara perwakilan bisnis fashion sederhana terkemuka Indonesia dan Desainer,”katanya.

Pada saat yang sama, Deputi kementerian Koperasi UKM Republik Indonesia, Bapak Eddy Satriya menjelaskan, Industri halal menjadi peluang untuk meningkatkan level Usaha Mikro Kecil Menegah (UMKM) yang memerlukan bantuan dari pemerintah.

“Salah satu implementasi daru UU cipta kerja, sudah di syaratkan 30% untuk infrastuktur publik untuk fasilitasi dari umkm. Kami ingin UMKM untuk memiliki tempat-tempat yang premium. Untuk kawasan sedang dipersiapkan, seperti kawasan industri dan KEK. Secara khusus peraturannya belum ada, tetapi merujuh dengan UU dan pelaksanannya sudah berjalan dikawasan industri dan memprioritaskan industri halal,”jelasnya.

Oleh karena itu menurutnya, memberikan edukasi efektif bagi masyarakat mengenai industri halal sangat penting lantaran penerimaan industri halal belum begitu tinggi.

“Tidak sempat lagi menyusun regulasi untuk halal industri. Sebagai gantinya kita Menggunakan program edukasi dan mendampingi melalui, didampingi hingga keluar sertifikat halalnya,”ujarnya.

Sementara itu, Bapak Didi Sumedi, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, menjelaskan mengapa penerimaan industri halal belum begitu tinggi lantaran masih terbentur masalah literasi.

“Ini merupakan masalah literasi. Menurut saya, kebutuhan akan sandang dan pangan yang memenuhi syariah belum begitu mendalam. Ada dua hal yang menjadi penekanan, literasi dari pemahaman agama dan pentingnya suplier untuk memiliki sertifikasi halal. Serta edukasi kepada masyarakat akan memberikan pemahaman mengenai pentingnya mengkonsumsi sandang pangan yang halal,”jelasnya.

Continue Reading

Pariwisata

Perry Warjiyo Beberkan 3 Strategi Pengembangan Industri Halal di Indonesia

Published

on

By

JAKARTA, Goindonesia.co – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo membeberkan tiga strategi yang harus dilakukan untuk mengembangkan industri halal di Indonesia. Ketiga strategi tersebut adalah digitalisasi, kejelasan roadmap serta sinergi dan kolaborasi.

Berbicara dalam forum Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2021, Perry mengatakan digitalisasi merupakan kunci untuk mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia termasuk industri halal.

“Pandemi Covid-19 telah menyebabkan tekanan yang ekstensif dan tantangan bagi 57 negara OKI. Rantai pasok produk halal terganggu dan investasi makan halal, modest fashion dan wisata ramah islam menurun sekitar 13% year on year pada tahun lalu. Tetapi kita harus kuat dan maju dengan digitalisasi,” ujar Perry dalam Indonesia International Halal Lifestyle (Inhalife) Conference & Forum 2021 secara virtual, Rabu (27/10/2021).

Perry menambahkan nilai transaksi e-commerce untuk komoditas halal naik signifikan sekitar 20% yoy pada Agustus 2021 terutama didominasi oleh produk fashion.

“Dalam setiap masalah ada banyak solusi yang bisa kita formulasikan dan implementasikan. Digitalisasi adalah salah satu solusi,” kata Perry.

Menurutnya, digitalisasi membuat sistem terintegrasi yang bisa melacak dari hulu hingga hilir sehingga bisa menjamin kehalalan produk dari sisi sumber daya material bahkan bisa melacak bebas kontaminasi bahan-bahan ataupun aktivitas yang tidak halal.

Strategi kedua yang tak kalah penting dalam pengembangan industri halal di Indonesia, menurut Perry adalah peta jalan yang jelas untuk pengembangan industri halal di Indonesia. Peta jalan ini, menurutnya, tentu saja harus didukung oleh data.

Perry mengapresiasi Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah yang telah membuat peta jalan pengembangan industri halal di Indonesia. “Road map ini sangat penting sebagai panduan bagi semua pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan, mengimplementasikan program serta memonitor indikator kemajuan industri halal di Indonesia,” ujar Perry.

Perry berharap roadmap ini menjadi tonggak yang penting untuk mencapai visi Indonesia sebagai pusat industri halal global. Untuk mendukung ketersediaan data, Bank Indonesia akan meluncurkan Halal Market Report yang akan diluncurkan dalam forum ISEF ini.

“Laporan ini memberikan kita berbagai informasi tentang potensi industri halal Indonesia, tantangan dan keunggulan kompetitif serta posisi pasar halal global serta membuka peluang perdagangan dan investasi di Indonesia,” ujar Perry.

Strategi ketiga adalah sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, otoritas, pelaku industri halal serta masyarakat. Sinergi dan kolaborasi, jelas Perry sangat penting untuk mempromosikan pengembangan industri halal di Indonesia.

“Bersama kita mencapai lebih, bersama kita bisa. Inilah yang menjadi semangat kami dan bank Indonesia menggunakannya sebagai tagline untuk tumbuh bersama industri,” ujar Perry.

Semangat kolaborasi ini, menurut Perry telah membuahkan hasil yang baik. Pada kuartal kedua lalu, industri halal Indonesia tumbuh 8,2% yoy lebih tinggi dari pertumbuhan PDB Indonesia pada periode yang sama yang mencapai 7,07%.

Sektor yang menopang pertumbuhan industri halal ini adalah makanan halal, fesyen muslim dan pariwisata ramah islam.

“Tetapi tentu saja kita harus melakukan lebih lagi. Kami percaya, bersama kita bisa tumbuh bersama industri. Ini menjadi semangat yang terus-menerus kami pegang untuk memajukan ekonomi dan keuangan syariah di negara dengan populasi islam terbesar dunia ini,” pungkas Perry.

Continue Reading

Pariwisata

Kemenparekraf Serahkan Sertifikat CHSE untuk Pelaku Usaha Pariwisata Yogyakarta

Published

on

By

Jakarta, Goindonesia.co – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyerahkan sertifikat Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment Sustainability (Kelestarian Lingkungan) (CHSE) kepada 5 (lima) pelaku usaha pariwisata wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Lima pelaku usaha tersebut yaitu Museum Gunungapi Merapi, Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta, Hotel Kotta GO Yogyakarta, De Mangol Resto and Picnic Ground, dan Kolona Kitchen and Coffee.

Direktur Utama PT SUCOFINDO (Persero) Mas Wigrantoro Roes Setiyadi. Penyerahan ini berlangsung dalam perhelatan Rapat Pimpinan Nasional PT SUCOFINDO (Persero), yang juga merupakan rangkaian Hari Ulang Tahun ke-65 SUCOFINDO yang jatuh pada tanggal 22 Oktober 2021.

“Sucofindo sebagai salah satu Lembaga Sertifikasi yang terkemuka di Indonesia diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam menjamin kualitas sistem manajemen, kualitas produk, dan proses pendukungnya agar dapat memberikan jaminan kepada pihak ketiga yang membutuhkan khususnya di masa pandemi ini,” kata Inspektur Utama Kemenparekraf, Restog Krisna Kusuma dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (14/10).

Menurutnya, salah satu sektor yang terdampak di masa pandemi ini adalah Industri Pariwisata. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk menjaga resiliensi industri dan usaha pariwisata salah satunya dengan menerapkan standar protokol kesehatan bagi usaha pariwisata agar jumlah wisatawan kembali meningkat dan sektor pariwisata bangkit kembali, yaitu melalui inisiasi program CHSE dari Kemenparekraf.

Program CHSE ini, Kemenparekraf bekerja sama dengan PT SUCOFINDO (Persero) sebagai pelaksana proses audit dan sertifikasi. Program CHSE sejauh ini dinilai berjalan baik dan dapat mencapai 12.000 usaha pariwisata yang bisa tersertifikasi hingga akhir tahun 2021.

“Program sertifikat CHSE Kemenparekraf ini, juga selaras dengan komitmen SUCOFINDO dalam upaya membantu pemulihan Ekonomi Nasional,” kata Direktur Utama PT SUCOFINDO (Persero), Mas Wigrantoro Roes Setiyadi.

Dalam upaya memulihkan ekonomi Nasional, PT SUCOFINDO (Persero) melalui peranannya sebagai BUMN Jasa Survei akan terus adaptif mencipta inovasi dan berkolaborasi untuk membantu para pelaku usaha. “Hal ini selaras dengan tema Rapimnas 2021 ini, yaitu Peningkatan Pertumbuhan Bisnis Sucofindo Melalui Inovasi dan Kolaborasi antar Anggota Holding Jasa Survei,” kata Mas Wigrantoro

Bentuk komitmen ini sejalan dalam pencapaian Visi dan Misi SUCOFINDO, khususnya mampu menciptakan nilai ekonomi kepada para pemangku kepentingan melalui layanan jasa inspeksi, pengujian, sertifikasi, konsultansi serta jasa terkait lainnya untuk menjamin kepastian berusaha. Inovasi yang telah dilakukan SUCOFINDO dapat diproyeksikan memacu target pendapatan PT SUCOFINDO (Persero) di tahun 2022. Kemudian, kolaborasi Holding Jasa Survei, diharapkan mampu melebarkan sayap dan meningkatkan skala bisnis BUMN Jasa Survei.

Continue Reading

Trending