Connect with us

Peristiwa

Wajib Tahu, Daftar Desa Wisata Pemenang Trisakti Tourism Award 2021

Published

on

Sedekah bumi di desa Sumberjatipohon, Grobogan, Jawa Tengah. (YouTube)

Jakarta, goindonesia.co– Penganugerahan ‘Trisakti Tourism Award’ kembali digelar tahun ini. Mengusung tema desa wisata, terdapat sebanyak 242 Desa Wisata Maju dan Desa Wisata Mandiri di Indonesia yang turut berpartisipasi.

Pemberian penghargaan ini diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah (pemda) agar mampu memajukan sektor pariwisata di daerahnya, terutama pembangunan dan pengembangan desa wisata.

Ketua DPP PDI-P Bidang Pariwisata, Wiryanti Sukamdani mengatakan bahwa pihaknya juga ingin mengapresiasi pemerintah yang berkomitmen dalam pembangunan kepariwisataan. Selain itu, mendorong pemda mengoptimalkan dana desa pada Desa yang memiliki potensi alam, budaya, ekonomi kreatif untuk dijadikan destinasi wisata.

“Seperti yang diamanatkan oleh Bung Karno bahwa desa merupakan salah satu benteng pertahanan negara. Kebijakan dan program pembangunan mesti menitikberatkan pada pemberdayaan desa, serta pembangunan Indonesia haruslah dimulai desa,” ungkap Yanti.

Yanti menjelaskan, kali ini ada empat kategori yang dipilih, antara lain desa wisata berbasis alam, desa wisata berbasis budaya, desa wisata berbasis kreatif, dan desa wisata berbasis kuliner. Kemudian, terdapat dua penghargaan baru yakni ‘special recognition desa wisata’ serta ‘special recognition kepedulian upaya terhadap sektor pariwisata’.

Adapun daftar pemenang ‘Trisakti Tourism Award 2021’ sebagai berikut:

Desa Wisata Berbasis Alam
1. Juara I : Desa Tamansari (Banyuwangi)
2. Juara II : Desa Taro (Gianyar)
3. Juara III : Desa Sombano (Wakatobi)
4. Juara Harapan I : Desa Kaki Langit Mangunan (Bantul)
5. Juara Harapan II : Desa Sangeh (Badung)
6. Juara Harapan III : Desa Kandri (Semarang)

Desa Wisata Berbasis Budaya
1. Juara I : Desa Tenganan Pegringsingan (Karangasem)
2. Juara II : Desa Kemiren (Banyuwangi)
3. Juara III : Kampung Baluwarti (Surakarta)
4. Juara Harapan I : Desa Pujungan (Tabanan)
5. Juara Harapan II : Desa Jagalan (Bantul)
6. Juara Harapan III : Desa Kaligentong (Boyolali)

Desa Wisata Berbasis Kreatif
1. Juara I : Desa Wanurejo (Magelang)
2. Juara II : Desa Bangsring (Banyuwangi)
3. Juara III : Desa Wukirsari (Bantul)
4. Juara Harapan I : Desa Plumbon Gambang (Jombang)
5. Juara Harapan II : Desa Krebet (Bantul)
6. Juara Harapan III : Kampung Ketandan dan Kebangsren (Surabaya)

Desa Wisata Berbasis Kuliner
1. Juara I : Kampung Jawi (Semarang)
2. Juara II : Desa Tifu (Buru Selatan)
3. Juara III : Desa Maumbi (Minahasa Utara)
4. Juara Harapan I : Desa Terong (Belitung)
5. Juara Harapan II : Desa Malalanda (Buton Utara)
6. Juara Harapan III : Desa Gerduren (Banyumas)

Special Recognition Desa Wisata:
– Desa Penglipuran (Bangli, Bali)
– Desa Pecatu (Badung, Bali)

Special Recognition Kepedulian Upaya terhadap Sektor Pariwisata:
– Samuel Yansen, Wakil Bupati Sigi, Sulawesi Tengah – TN Lore Rindu
– Yudas Sibaggalet, Bupati Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat – TN Siberut
– Lukman Abunawas, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara – TN Wakatobi
– Ipuk Fiestiandani, Bupati Banyuwangi, JawaTimur – TN Blambangan
– Olly Dondokambei, Gubenur Sulawesi Utara – TN Bunaken
– Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah – TN Karimun Jawa dan TN Merapi Merbabu
– Fransiskus Dian, Bupati Kapuas Hulu, Kalimantan Barat -TN Danau Sentarum

Video Favorit Pilihan Netizen:
– Desa Sumberjatipohon, Grobogan
– Desa Pulisan, Minahasa Utara
– Desa Sawangan, Minahasa Utara  (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Respons Anies, RK, Ganjar, Khofifah atas Demo Buruh soal UMP

Published

on

Buruh kepung kantor Gubernur kritik soal UMP. CNN Indonesia/Andry Novelino

Jakarta, goindonesia.co — Rentetan aksi yang dilakukan oleh buruh menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) merebak di sejumlah daerah.
Tercatat setidaknya ada ribuan buruh yang mengepung kantor gubernur DKI Jakarta, Jawa Timur (Jatim), Jawa Barat (Jabar), dan Jawa Tengah (Jateng).

Massa aksi buruh mendesak untuk bertemu gubernur demi membatalkan kenaikan UMP yang didasarkan pada PP 36/2021. Pasalnya, PP yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja (Ciptaker) itu mestinya tak lagi berlaku setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan harus direvisi dan inkonstitusional.

Respons kepala daerah pun beragam. Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Jatim Khofifah Indar Prawansa, Jateng Ganjar Pranowo memilih diam dan tak menemui massa aksi. Tercatat hanya Gubernur DKI Anies Baswedan saja yang menemui massa aksi dan ikut mengkritik soal kebijakan UMP yang ditetapkan pemerintah pusat.

DKI Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui para buruh yang melakukan aksi di depan Balai Kota DKI, Senin (29/11). Anies menyebut formula dalam PP 36/2021, kenaikan UMP di Jakarta hanya sekitar 0,8 persen atau sekitar Rp38.000. Menurutnya, kenaikan tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Kita mengatakan formula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta. Formula ini kalau diterapkan di Jakarta tidak sesuai,” kata Anies saat menemui massa buruh, di depan Balai Kota Jakarta, Senin (29/11).

Atas dasar itu, Anies mengatakan pihaknya pun bersurat ke Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah. Menurutnya, formula yang digunakan dalam menghitung UMP harus memenuhi asas keadilan.

“Jadi itu sudah kami kirimkan (surat) dan sekarang kita sedang fase pembahasan, kita berkeinginan agar di Jakarta baik buruh maupun pengusaha merasakan keadilan,” katanya.

Merespons pernyataan Anies itu, buruh dari KSPI DKI Jakarta menyatakan dukungan dan berteriak kata presiden.

“Teman-teman saat ini di tengah-tengah kita telah ada…,” kata Winarso di depan Balaikota DKI Jakarta, Senin (29/11)

“Presiden, presiden,” kata salah seorang massa aksi berteriak.

Jawa Timur
Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa masih enggan menemui ribuan massa buruh yang berunjuk rasa menolak upah murah di Gedung Negara Grahadi dan Kantor Gubernur Jatim beberapa hari ini.

Khofifah tak mengatakan alasan dirinya tak mau menemui massa buruh. Ia hanya menyebut Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang jadi salah satu tuntutan buruh selama aksi, baru akan dirapatkan Senin (29/11) malam. Eks Menteri Sosial itu menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu usulan UMK dari 38 bupati/wali kota di Jatim.

“Usulan itu dari kabupaten/kota, malam ini saya mau bahas ini, karena baru hari ini lengkap, sore ini. Kami kalau mau bahas ya nunggu usulan bupati/wali kota itu pasti,” kata Khofifah, di Grahadi Senin (29/11) malam.

Buruh kepung kantor Gubernur usai MK sebut UU Ciptaker cacat hukum. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Sebelumnya, massa telah menggelar beberapa kali aksi di depan Kantor Gubernur Jatim. Massa mendesak Gubernur Jatim Khofifah untuk merivisi aturan UMP Provinsi Jatim tahun 2022 dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 188/783/KPTS/013/2021.
Sebab aturan dasar keputusan itu yakni PP 36 tahun 2021 tidaklah lagi berlaku.

Bahkan, pada aksi sebelumnya, massa membawakan uang koin Rp500 untuk Khofifah sebagai bentuk penolakan penetapan upah minimum provinsi (UMP) Jatim 2022 yang hanya sebesar 1,2 persen

Jawa Barat
Elemen buruh Jawa Barat dari berbagai kabupaten/kota menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Sate, Kota Bandung. Mereka meminta Gubernur Jabar Ridwan Kamil (Emil) agar tetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sesuai rekomendasi bupati/wali kota se-Jawa Barat.

Aksi yang digelar Senin (29/11) juga mendesak Emil segera menetapkan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) pasca pembacaan putusan uji formil dan materiil oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Sayangnya, saat massa berlangsung Ridwan Kamil sedang tidak berada di Bandung. Akibat gagal menemui Gubernur Jabar tersebut, massa aksi memutuskan akan melanjutkan aksi hingga hari ini, Selasa (30/11).

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan UMP Jabar pada 2022 sebesar Rp 1.841.487,31. Angka itu naik 1,72 persen atau sebesar Rp31.135,95 dibandingkan dengan UMP Jabar 2021.

Jawa Tengah
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tak bergeming ataupun merespons aksi yang dilakukan berbagai serikat buruh di Jawa Tengah sepekan terakhir.

Sejumlah buruh pun sempat berteriak bahwa Ganjar tidak pantas menjadi calon presiden di tahun 2024 jika tak berani mengubah aturan soal upah layak. Buruh mengkritik UMP di Jateng termasuk salah satu yang terendah di Indonesia.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi di depan Kantor Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah Jalan Pahlawan Semarang, Senin (29/11) siang. Massa buruh mengancam akan mogok kerja dan mematikan mesin pabrik bila kenaikan UMK sebesar 10 persen yang dituntut buruh tak dipenuhi.

Bahkan, massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jawa Tengah (Jateng) menggelar aksi menyebut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak layak sebagai Calon Presiden (capres) di 2024 kalau tidak mau menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 Jateng.

Sebelumnya, Ganjar menetapkan UMP Jawa Tengah pada tahun 2022 hanya Rp.1.813.011. UMP itu merupakan yang paling kecil se-Indonesia.  (***)

Continue Reading

Berita

Ribut-Ribut Kopassus vs Brimob di Timika, Panglima TNI: Proses Hukum Dilakukan Terhadap Semua Oknum

Published

on

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa (FOTO VIA ANTARA)

Jakarta, goindonesia.co – Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan proses hukum dilakukan terhadap oknum anggota TNI yang diduga terlibat keributan dengan Brimob di Timika, Papua. Proses ini tengah dilakukan oleh Pusat Polisi Militer TNI bersama Pusat Militer TNI AD.

“Pusat Polisi Militer TNI bersama sama dengan Pusat Militer TNI AD sedang lakukan proses hukum terhadap semua oknum anggota TNI yang terlibat dalam dugaan tindak pidana di Timika tersebut,” kata Andika dalam keterangan tertulisnya, Senin, 29 November.

Selain itu, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu telah melakukan koordinasi dengan Polri. Sehingga, Andika bilang, anggota Brimob yang ikut dalam keributan itu juga bisa diproses.

“TNI juga sudah lakukan koordinasi dengan Polri untuk lakukan proses hukum terhadap oknum anggota Polri yang terlibat dalam dugaan tindak pidana di Timika tersebut,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, bentrokan antara Satgas Nanggala Kopassus dengan Satgas Amole (Brimob) terjadi Tembagapura, Timika, pada Sabtu, 27 November. Bentrokan itu disebut dipicu karena harga rokok yang terlalu mahal.

Awal mula bentrokan itu ketika enam anggota Satgas Amole berjualan rokok di Pos RCTU Ridge Camp Mile 72. Kemudian, datang 20 anggota Satgas Nanggala Kopassus untuk membeli rokok tersebut.

Hanya saja, puluhan anggota Kopasus itu protes lantaran harga rokok yang dijual itu terlalu mahal. Akibat bentrokan tersebut, lima orang mengalami luka-luka karena terjatuh saat berlari setelah mendengar suara tembakan.

Usai kejadian tersebut situasi di Kabupaten Mimika khususnya di Ridge Camp Pos RCTU Mile 72 tepat di depan Mess Hall, Timika, Papua aman dan kondusif. (***)

Continue Reading

Hukum

Belasan Tahun beroperasi Tanpa izin Perkebunan, PT langgam Harmuni di laporkan ke Bareskrim Mabes Polri

Published

on

Abdul Jabbar, Advokat Publik dan Anggota Koalisi, usai melaporkan ke Bareskrim Polri, Rabu, 24 November 2021.

Jakarta , goindonesia.co : Perkebunan Kelapa Sawit seluas 390 hektare di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau diduga beroperasi tanpa izin hingga belasan tahun. Hal ini terbukti dengan upaya PT. Langgam Harmuni yang masih mengupayakan izin usaha perkebunan melalui Bupati Kampar. Kesulitan terbitnya izin usaha perkebunan ini disebabkan karena kebun tersebut diduga hasil penyerobotan dari petani yang tergabung dalam Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa M).

Kebun ini berada di pinggiran kota dan hanya butuh waktu 30 menit dari Markas Polda Riau untuk menjangkaunya. Akan tetapi, baik Kapolres Kampar maupun Kapolda Riau justru membiarkannya. Atas dasar itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Agraria telah melaporkan dugaan adanya tindak pidana perkebunan ini ke Bareskrim Mabes Polri pada Rabu, 24 November 2021.

Koalisi mengatakan bahwa PT. Langgam Harmuni dilaporkan dengan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 disebutkan bahwa “Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin Usaha Perkebunan”. Ancaman ketidakpatuhan terhadap Pasal tersebut berupa ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Selain sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum, laporan pengaduan masyarakat ini juga ditujukan untuk mendukung Program Kapolri Jenderal Listiyo Sigit Prabowo dan Presiden Joko Widodo yang berkomitmen memberantas mafia tanah. Praktik-praktik seperti ini juga yang dikeluhkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam beberapa kesempatan saat memberikan respons atas rendahnya peroleh pajak dari sektor perkebunan, padahal harga Sawit terus meningkat. Perkebunan ilegal otomatis tidak membayar pajak dan merugikan keuangan negara.

Pilihan koalisi melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri, karena perkebunan tanpa izin tersebut telah lama dibiarkan oleh Kapolres Kampar dan Kapolda Riau. Untuk memastikan obyektivitas penyelidikan dan penyidikan, koalisi memilih pelaporan ini ke Bareskrim Polri. Respons Bareskrim Polri atas pengaduan masyarakat ini akan menjadi ujian visi Presisi Polri dan kesungguhan Kapolri dalam memberantas mafia tanah di sektor perkebunan. (***)

Continue Reading

Trending