Connect with us

Ekonomi

Airlangga minta daerah percepat penyerapan anggaran COVID-19

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Kamis (5/8/2021). ANTARA/HO-Kemenko Perekonomian/pri.

Pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat penyerapan anggaran, guna memanfaatkan APBD dalam membantu masyarakat, UKM dan penanganan COVID-19. Hal ini dapat diimplementasikan melalui PEN sesuai kewenangan pemerintah daerah

Jakarta , goindonesia – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto minta pemerintah daerah mempercepat penyerapan anggaran penanganan COVID-19 dan memaksimalkan potensi daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat penyerapan anggaran, guna memanfaatkan APBD dalam membantu masyarakat, UKM dan penanganan COVID-19. Hal ini dapat diimplementasikan melalui PEN sesuai kewenangan pemerintah daerah,” ujar Menko Airlangga dalam keterangannya, Sabtu. Menko Airlangga menyampaikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sejumlah Rp744,75 triliun pada 2021 dan juga telah dialokasikan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp780,48 triliun. Namun dana TKDD tersebut baru terealisasi Rp373,86 triliun atau sebesar 47,9 persen dari total alokasi.

Ia juga menyampaikan bahwa melalui otonomi daerah memberikan peluang kepada daerah untuk mandiri dalam mengaktualisasikan potensi yang dimiliki dalam mengatur dan mengurus ekonomi rumah tangganya sendiri.

Otonomi daerah sekaligus merupakan instrumen untuk memacu pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di berbagai daerah serta meningkatkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Regulasi yang mengatur otonomi daerah telah diatur sejak 1999 dan mengalami penyempurnaan hingga saat ini berlaku UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Pandemi COVID-19 sejak awal tahun 2020 lalu telah memberikan tekanan terhadap kondisi perekonomian. Meski demikian, pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif masih lebih baik dibandingkan negara-negara lainnya di dunia. Di saat memasuki tahun 2021 kita terus berada di dalam tren pemulihan,” ujar Airlangga , seperti dikutip antaranews.com .

Selain itu, pemerintah juga melakukan upaya penyederhanaan regulasi melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Regulasi tersebut merupakan langkah untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045 melalui transformasi ekonomi.

Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengidentifikasi dan merencanakan wilayah-wilayah yang berpotensi dikembangkan secara terintegrasi, yang membentuk aglomerasi kegiatan perekonomian dan terhubung antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.

Kemudian, pemerintah daerah juga harus mampu berinovasi dan menerapkan perkembangan teknologi dalam pengembangan wilayah kota/kabupaten (smart city) dengan tetap menjaga keberlangsungan lingkungan hidup (green infrastructure). Selain juga mampu melakukan mitigasi bencana untuk memiminalkan kerugian yang timbul akibat bencana.

“Pemerintah Daerah diharapkan dapat memaksimalkan potensi daerahnya melalui otonomi daerah, memanfaatkan instrumen regulasi yang telah ditetapkan, serta mampu menemukan strategi pendanaan yang tidak menitikberatkan pada APBN dan APBD saja,” kata Airlangga.

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Ekonomi

G20 Buka Potensi Ekonomi Digital Semakin Besar

Published

on

Logo G20. (Dokumentasi Kemlu RI)

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif mengatakan, dengan Indonesia menjadi Presidensi Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20, membuat peluang ekonomi digital semakin besar.

Adapun ini disampaikan dalam peringatan HUT APJII yang ke-26.

Dia pun melihat ada peluang ini, terlebih Indonesia sudah dipilih menjadi ketua B20 dalam KTT G20.

“Kita sudah dipercaya secara global jadi pemimpin forum bisnis 20 (B20) di G20. Potensi untuk ekonomi digital kita semakin besar,” kata dia dalam keterangannya, Senin (16/5/2022).

Di sisi lain, Arif pun menyampaikan, APJII terus berusaha dan bekerja untuk mewujudkan infrastruktur internet di Indonesia. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan internet.

Salah satu program yang dilaksanakan adalah Indonesia Internet Exchange (IIX) yang memungkinkan jaringan internet lebih cepat sampai ke pelosok daerah.

“Semakin banyak masyarakat bisa mengakses internet cepat, semakin bagus untuk percepatan ekonomi digital,” tutur Arif.

Menurut dia, Indonesia mempunyai potensi ekonomi digital yang sangat besar seiring dengan pertumbuhan pengguna internet dari tahun ke tahun. Kini jumlahnya sudah lebih dari 200 juta orang.

Jumlah pengguna yang sangat besar tersebut, kata Arif, harus didukung dengan internet yang berkualitas. Dengan begitu, masyarakat bisa memanfaatkan internet sebagai bisnis dan pada akhirnya meningkatkan perekonomian digital Indonesia.

“Dengan begitu juga kita bisa bersaing secara global,” kata Arif.

Siap Berkerja Sama

APJII, menurut Arif, selalu siap bekerja sama dengan pemerintah dan pelbagai pihak untuk memperkuat ekonomi digital di Indonesia.

APJII pun terus akan membuat program-program meningkatkan infrastruktur internet di negeri ini.

“26 tahun kami bekerja, itu belum selesai. Kami akan terus berusaha memasyarakatkan internet berkualitas di negeri ini,” kata Arif.

Perkuat Industri Big Data

Sebelumnya, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Binokular Media Utama melakukan penandatanganan perjanjian (Memorandum of Understanding/MoU) untuk menguatkan industri Big Data di Indonesia.

“MoU ini sebagai langkah awal kerja sama yang efektif dan efisien serta berkesinambungan, agar masyarakat lebih dekat dengan Big Data,” kata Ketua APJII, Muhammad Arif, saat melakukan penandatangan perjanjian dengan CEO Binokular Media Utama, Sapto Anggoro, belum lama ini di Jakarta.

Arif menuturkan internet menyediakan data luar bisa besar untuk kemaslahatan masyarakat, sehingga perlu dikelola agar benar-benar bisa dimanfaatkan dengan baik. (***)

Continue Reading

Ekonomi

KSP Klaim Harga Minyak Goreng Curah Cenderung Turun Setelah Ekspor Disetop

Published

on

Petugas mengisi jeriken minyak goreng curah saat Operasi Pasar Minyak Goreng Curah di Gedung Serbaguna Pemkab Sleman, Yogyakarta, Kamis (28/4/2022). Operasi pasar yang digagas oleh Bulog DIY dan Pemda Sleman tersebut menyediakan minyak goreng curah sebanyak 6.000 liter. Minyak goreng curah ini dijual dengan harga Rp15.500 per kilogram untuk kebutuhan masyarakat dan usaha mikro serta usaha kecil. Foto: Wihdan Hidayat / Republika

Harga minyak goreng curah di pasaran disebut sudah di bawah Rp 20 ribu.

Jakarta, goindonesia.co — Kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya diklaim berdampak pada ketersediaan dan kestabilan harga minyak goreng curah di pasaran. Deputi III Kepala Staf Kepresidenan RI Panutan Sulendrakusuma mengatakan, saat ini harga minyak goreng curah mengalami tren pelandaian dan cenderung menurun, meski belum terlalu signifikan.

“Dari data yang dihimpun KSP, per 2 Mei kemarin, harga minyak goreng curah di pasaran sudah di bawah Rp 20 ribu. Trennya melandai dan cenderung turun,” kata Panutan, dikutip dari siaran resmi KSP, Rabu (4/2/2022).

Ia mengakui, untuk melihat efektivitas kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng terhadap ketersediaan dan kestabilan harga minyak goreng di pasaran masih membutuhkan waktu. Terlebih, kebijakan tersebut masih berjalan satu pekan.

“Masih butuh waktu untuk melihat outcome-nya. Apalagi kebijakan baru berjalan satu pekan ini,” ujarnya.

Panutan pun memastikan, Kantor Staf Presiden bersama kementerian/lembaga terus melalukan monitoring di lapangan, agar pelaksanaan kebijakan pelarangan minyak goreng dan bahan baku minyak goreng berjalan efektif dan terukur. Termasuk, melakukan antisipasi dampak negatif terhadap petani.

“Kita perlu menjamin agar implementasi pelaksanaan kebijakan larangan ekspor untuk minyak goreng dan bahan baku minyak dapat berjalan secara efektif dan terukur. Hal ini tentunya harus didukung oleh mekanisme monitoring dan evaluasi baik di tingkat pusat maupun daerah,” jelasnya.

Sebelumnya, pada Jumat (29/4/2022), Kantor Staf Presiden menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan Satgas Pangan, terkait pelaksanaan kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng.

Dalam rapat telah disepakati beberapa hal. Yakni, penentuan indikator keberhasilan kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak, target jumlah pasar yang akan dipantau, penguatan aplikasi Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH), rencana kebijakan penanggulangan pelemahan harga tandan buah segar kelapa sawit, dan strategi upaya pengendalian harga minyak goreng ke depan.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan terkait dengan kebijakan pelarangan ekspor untuk minyak goreng dan bahan baku minyak goreng. Hal tersebut mencerminkan prioritas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, meskipun di lain sisi pemerintah menyadari terdapat beberapa dampak negatif seperti potensi hasil panen petani sawit yang tidak terserap, serta penurunan ekspor, dan cadangan devisa.

Kebijakan pelarangan ekspor tersebut kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 tahun 2022 dan berlaku pada 28 April 2022. (***)

Continue Reading

Ekonomi

Harga Pertamax di DKI dan Sekitarnya Naik Jadi Rp 12.500

Published

on

Foto: SPBU Pertamina (CNBC Indonesia/ Muhamaad Sabki)

Jakarta, goindonesia.co – Per 1 April 2022 mulai pukul 00.00 waktu setempat, bahan bakar minyak nonsubsidi Gasoline RON 92 (Pertamax) disesuaikan harganya menjadi Rp 12.500 per liter (untuk daerah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor /PBBKB 5%), dari harga sebelumnya Rp 9.000 per liter.

“Pertamina selalu mempertimbangkan daya beli masyarakat, harga Pertamax ini tetap lebih kompetitif di pasar atau dibandingkan harga BBM sejenis dari operator SPBU lainnya. Ini pun baru dilakukan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, sejak tahun 2019,” jelas Irto Ginting, Pjs. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, SH C&T PT Pertamina (Persero).

Penyesuaian harga ini, lanjut Irto, masih jauh di bawah nilai keekonomiannya. Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM, Agung Pribadi dalam keterangan tertulisnya menyatakan dengan mempertimbangkan harga minyak bulan Maret yang jauh lebih tinggi dibanding Februari, maka harga keekonomian atau batas atas BBM umum RON 92 bulan April 2022 akan lebih tinggi lagi dari Rp 14.526 per liter, bisa jadi sekitar Rp 16.000 per liter.

Dengan demikian, penyesuaian harga Pertamax menjadi Rp12.500 per liter ini masih lebih rendah Rp3.500 dari nilai keekonomiannya.

“Ini kita lakukan agar tidak terlalu memberatkan masyarakat,” ujar Irto melalui keterangan resmi, Kamis (31/3/2022)

“Harga baru masih terjangkau khususnya untuk masyarakat mampu. Kami juga mengajak masyarakat lebih hemat dengan menggunakan BBM sesuai kebutuhan,” imbuhnya.

Melalui keterangan resminya, Pertamina menyatakan penyesuaian tersebut berangkat dari harga minyak dunia yang terus merangkak naik di atas US$ 100 per barel dan yang juga didorong oleh krisis geopolitik.

Adapun, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) per 24 Maret 2022 tercatat US$ 114,55 per barel atau melonjak hingga lebih dari 56% dari periode Desember 2021 yang sebesar US$73,36 per barel.

Menurut perseroan, penyesuaian harga dilakukan secara selektif, hanya berlaku untuk BBM nonsubsidi yang dikonsumsi masyarakat sebesar 17%, di mana 14% merupakan jumlah konsumsi Pertamax dan 3% jumlah konsumsi Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Adapun, BBM Subsidi seperti Pertalite dan solar subsidi yang dikonsumsi sebagian besar masyarakat Indonesia sebesar 83%, tidak mengalami perubahan harga atau ditetapkan stabil di harga Rp7.650 per liter. (***)

Continue Reading

Trending