Connect with us

Politik

Hanya Ada Tiga Jalan Untuk Menunda Pemilu

Published

on

Ahli Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra /Instagram @yusrilihzamhd/

Oleh Yusril Ihza Mahendra

Jakarta, goindonesia.co – Tiga Ketua Umum Partai Politik di negara kita, Muhaimin Iskandar (PKB), Airlangga Hartarto (Golkar) dan Zulkifli Hasan (PAN) telah mengemukakan usulan agar Pemilu 2024, yang jadwalnya telah disepakati Pemerintah, DPR dan KPU untuk dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024, ditunda.
Sebagaimana kita maklum, Pemilu 2024 ini adalah Pemilu serentak, untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD.

Alasan penundaan Pemilu yang awalnya dilontarkan Menteri Investasi / Kepala BKPM Bahlil Lahadalia ini memang beragam.
Pertama, situasi perekonomian negara sedang sulit, utang menggunung, berapa biaya Pemilu hingga kini belum dianggarkan. Sumbernya juga belum jelas dari mana.

Kedua, pandemi sedang merebak dan belum dapat diprediksi kapan akan berakhir.
Ramai-ramai kampanye dan pencoblosan bisa membuat makin banyak rakyat yang terpapar.

Ketiga, dan ini yang kontroversial, rakyat masih menghendaki Jokowi melanjutkan kepemimpinan.
Bahkan, ada yang meminta diperpanjang tiga periode. Sementara Jokowinya sendiri dalam berbagai kesempatan menyatakan tidak punya niat untuk menjabat 3 periode karena menyalahi konstitusi UUD 45.
Terakhir, serbuan Rusia terhadap Ukraina juga dijadikan alasan, walau susah mencari kaitannya secara langsung dengan alasan penundaan Pemilu.

Usulan penundaan Pemilu berkaitan langsung dengan norma konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD 45.

Pertama, Pemilu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Dasar (Pasal 1 ayat 2). Pemilu dilaksanakan sekali dalam lima tahun.
Pemilu itu untuk memilih anggota DPR dan DPD untuk membentuk MPR (Pasal 2 ayat 1).

Secara spesifik Pasal 22E UUD 45 secara imperatif menyatakan bahwa pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

Ketentuan-ketentuan di atas berkaitan erat dengan masa jabatan anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden.

Setelah lima tahun sejak dilantik, masa jabatan penyelenggara negara tersebut berakhir dengan sendirinya.

Jadi, jika Pemilu ditunda melebihi batas waktu lima tahun, maka atas dasar apakah para penyelenggara negara itu menduduki jabatan dan menjalankan kekuasaannya?

Tidak ada dasar hukum sama sekali. Kalau tidak ada dasar hukum, maka semua penyelenggara negara mulai dari Presiden dan Wakil Presiden, anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD semuanya “ilegal” alias “tidak sah” atau “tidak legitimate”.

Jika para penyelenggara negara itu semuanya ilegal, maka tidak ada kewajiban apapun bagi rakyat untuk mematuhi mereka. Rakyat akan jalan sendiri-sendiri menurut maunya sendiri. Rakyat berhak untuk membangkang kepada Presiden, Wakil Presiden, para menteri, membangkang kepada DPR, DPD dan juga kepada MPR.

Rakyat berhak menolak keputusan apapun yang mereka buat karena keputusan itu tidak sah dan bahkan ilegal.

Penyelenggara negara (eksekutif) yang masih legal di tingkat pusat tinggallah Panglima TNI dan Kapolri. Kedua penyelenggara negara ini hanya dapat diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan dan persetujuan DPR. Bagaimana cara menggantinya, Presiden dan DPR saja sudah tidak sah dan ilegal. Dalam situasi seperti ini banyak pula kemungkinan dapat terjadi.

TNI dan POLRI sekarang ini bukan lagi ABRI zaman dulu yang berada di bawah satu komando, Panglima ABRI. TNI dan POLRI sekarang terpisah dengan tugas masing-masing, dan punya komando sendiri-sendiri yang masing-masing bertanggung jawab secara terpisah kepada Presiden. Jika Presidennya sendiri sudah ilegal dan tidak sah, Panglima TNI dan Kapolri bisa pula membangkang kepada perintah Presiden yang ilegal itu. Beruntung bangsa ini kalau Panglima TNI dan Kapolri kompak sama-sama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa pada saat yang sulit dan kritis. Tetapi kalau tidak kompak, bagaimana dan apa yang akan terjadi?

Bisa saja terjadi dengan dalih untuk menyelamatkan bangsa dan negara, TNI mengambil alih kekuasaan walau untuk sementara.

Di daerah, gubernur, bupati dan walikota masih sah menjalankan roda pemerintahan kalau masa jabatannya belum habis, tetapi tanpa kontrol DPRD lagi. Bagaimana mau mengontrol, DPRD-nya saja sudah ilegal. Begitu juga tanpa pertanggungjawaban lagi kepada Presiden sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Bagaimana mau bertanggung jawab kalau Presidennya sudah ilegal?

Keadaan bangsa dan negara akan benar-benar carut marut akibat penundaan Pemilu.

Dalam suasana carut marut, timbullah anarki. Dalam anarki setiap orang, setiap kelompok merasa merdeka berbuat apa saja. Situasi anarki akan mendorong munculnya seorang diktator untuk menyelamatkan negara dengan tangan besi. Diktator akan mendorong konflik makin meluas. Daerah-daerah potensial bergolak. Campur-tangan kepentingan-kepentingan asing untuk adu domba dan pecah belah tak terhindarkan lagi. NKRI “harga mati” berada dalam pertaruhan besar.

Saya membayangkan keadaan buruk yang mungkin akan terjadi sebagaimana saya uraikan di atas, apabila Pemilu ditunda. Mungkin saya pesimis terlalu berlebihan.

Tetapi membayangkan keadaan paling buruk itu, perlu bagi kita untuk mengantisipasi jangan sampai itu terjadi.

Ambillah contoh ketika kita menghadapi krisis ekonomi yang membawa dampak luas pada stabilitas politik di tahun 1997-1998.

Krisis politik dan keamanan itu berakhir hanya dalam waktu beberapa menit saja.

Presiden Soeharto membacakan Pidato Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Presiden RI, dan kemudian disusul oleh pengucapan sumpah Wakil Presiden BJ Habibie sebagai Presiden RI di hadapan Pimpinan Mahkamah Agung. Panglima ABRI Jenderal Wiranto membacakan statement menyatakan peralihan kekuasaan itu sah, ABRI menyatakan tunduk kepada Presiden yang baru, BJ Habibie.

Krisis politik berakhir dengan damai dalam waktu tidak sampai 1 jam. Presiden Soeharto yang telah berkuasa 32 tahun kehilangan konstitusionalitas dan legalitas jabatan, kedudukan dan kekuasaannya. Walaupun ada yang suka dan tidak suka kepada BJ Habibie, tetapi itu persoalan politik.

Yang paling fundamental dia memegang jabatan Presiden secara sah, legal dan legitimate.

Hanya ada beberapa guru besar hukum seperti Prof. Dr. Dimyati Hartono dari UNDIP, Prof. A. Muis dari UNHAS dan Prof. Dr. I Gde Atmadja dari UNUD yang menolak, tetapi pendapatnya saya sanggah melalui polemik. Sanggahan terhadap mereka juga datang dari Prof. Dr. Ismail Suny, Prof. Dr. Harun Alrasyid dari UI dan Prof. Dr. Laica Marzuki dari UNHAS.
Para politisi yang menganggap berhentinya Presiden Soeharto tidak sah antara lain Prof. Dr. Subroto dan Prof. Dr. Emil Salim, dua mantan menteri Soeharto, dan Ali Sadikin, mantan Gubernur DKI Jakarta. Secara berseloroh saya katakan kepada Ali Sadikin, saya heran beliau mengatakan cara berhentinya Presiden Soeharto tidak sah. Kalau tidak sah berarti Soeharto masih Presiden RI yang sah. Apa itu yang Pak Ali Sadikin mau?

Tahun 1998 itu ada 100 orang advokat yang menamakan dirinya “Advokat Reformasi” yang menggugat keabsahan berhentinya Presiden Soeharto ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memanggil saya untuk didengar keterangannya mengenai proses, prosedur dan landasan hukum berhentinya Soeharto dan keabsahan pergantiannya oleh Wapres BJ Habibie. Saya memenuhi permintaan majelis hakim. Akhirnya Majelis hakim memutuskan menolak gugatan 100 Pengacara Reformasi itu.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis berpendapat bahwa prosedur berhentinya Presiden Soeharto dan digantikan BJ. Habibie adalah sah menurut hukum.
Saya kemudian bertanya kepada Suhana Natawilana, SH, salah seorang tokoh penggugat, apakah akan ajukan banding. Dia bilang tidak, mereka menerima putusan PN Jakarta Pusat itu.

Banyak orang yang tidak tahu bahwa polemik keabsahan berhentinya Presiden Soeharto dan naiknya BJ Habibie itu akhirnya masuk ranah pengadilan dan ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Saya mengungkapkan kembali peristiwa berhentinya Presiden Soeharto dan digantikan BJ. Habibie itu sebagai catatan sejarah bahwa legalitas dan legitimasi penyelenggara negara itu sangat penting untuk mencegah meluasnya konflik politik.

Persoalan penundaan Pemilu yang berimplikasi kepada legalitas dan legitimasi kekuasaan ini tidak bisa diselesaikan dengan usulan-usulan Ketua-ketua Umum Parpol yang sarat dengan kepentingan politik. Meskipun usul itu kemudian disepakati oleh semua partai yang punya wakil di DPR, DPRD dan MPR, tetapi kesepakatan itu bukanlah kesepakatan lembaga-lembaga negara yang resmi dan legitimate untuk mengambil keputusan menurut UUD 45.

Saya berpendapat, penundaan Pemilu 2024 itu hanya mungkin mendapatkan keabsahan dan legitimasi jika dilakukan dengan menempuh tiga cara:

(1) Amandemen UUD 45;
(2) Presiden mengeluarkan Dekrit sebagai sebuah tindakan revolusioner; dan
(3) Menciptakan konvensi ketatanegaraan (constitutional convention) yang dalam pelaksanaannya diterima dalam praktik penyelenggaraan negara.

Ketiga cara ini sebenarnya berkaitan dengan perubahan konstitusi, yang dilakukan secara normal menurut prosedur yang diatur dalam konstitusi itu sendiri, atau cara-cara tidak normal melalui sebuah revolusi hukum, dan terakhir adalah perubahan diam-diam terhadap konstitusi melalui praktik, tanpa mengubah sama sekali teks konstitusi yang berlaku.

Dasar paling kuat untuk memberikan legitimasi pada penundaan Pemilu dan sebagai konsekuensinya adalah perpanjangan sementara masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD dan DPRD adalah dengan cara melakukan perubahan atau amandemen terhadap UUD 45.
Prosedur perubahan konstitusi sudah diatur dalam Pasal 37 UUD 45, Pasal 24 sampai Pasal 32, UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2019, serta Peraturan Tata Tertib MPR yang detilnya tidak perlu saya uraikan di sini.

Apa yang perlu diubah sebenarnya bukanlah mengubah pasal-pasal UUD 45 yang ada sekarang secara harfiah, tetapi menambahkan pasal baru dalam UUD 45 terkait dengan pemilihan umum. Pasal 22E UUD 45 dapat ditambahkan pasal baru, yakni Pasal 22 E ayat (7) yang berisi norma. “Dalam hal pelaksanaan pemilihan umum sekali dalam lima tahun sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22E ayat (1) tidak dapat dilaksanakan karena terjadinya perang, pemberontakan, gangguan keamanan yang berdampak luas, bencana alam dan wabah penyakit yang sulit diatasi, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang untuk menunda pelaksanaan Pemilu sampai batas waktu tertentu.”

Ayat (8) “Semua jabatan-jabatan kenegaraan yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan umum sebagaimana diatur dalam undang-undang dasar ini, untuk sementara waktu tetap menduduki jabatannya sebagai pejabat sementara sampai dengan dilaksanakannya pemilihan umum”.

Dengan penambahan 2 ayat dalam pasal 22E UUD 45 itu, maka tidak ada istilah perpanjangan masa jabatan Presiden, MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Para anggota dari Lembaga Negara seperti MPR, DPR, DPD tersebut berubah status menjadi anggota sementara, sebelum diganti dengan anggota-anggota hasil pemilu. Status mereka sama dengan anggota KNIP di masa awal kemerdekaan, anggota DPRS di masa Demokrasi Liberal dan anggota MPRS di masa Orde Lama dan awal Orde Baru.

Kedudukan Presiden Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin juga menjadi Pejabat Presiden dan Pejabat Wakil Presiden, sebagaimana Pejabat Presiden Soeharto di awal Orde Baru.

Jalan kedua, di luar mengubah UUD 45 adalah Presiden mengeluarkan Dekrit menunda pelaksanaan pemilu dan sekaligus memperpanjang masa jabatan semua pejabat yang menurut UUD 45 harus diisi dengan pemilu.

Dekrit adalah sebuah revolusi hukum, yang keabsahannya harus dilihat secara post-factum.

Revolusi yang berhasil dan mendapat dukungan mayoritas rakyat, kata Professor Ivor Jennings, menciptakan hukum yang sah. Tetapi sebaliknya revolusi yang gagal, menyebabkan tindakan revolusi hukum sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Pelaku revolusi yang gagal bisa diadili oleh pengadilan dengan dakwaan makar (kudeta) atau pengkhianatan terhadap bangsa dan negara, atau dipecat dari jabatannya oleh lembaga yang berwenang.

Masalahnya apakah Presiden Jokowi punya nyali untuk mengeluarkan dekrit, sebagaimana Bung Karno mengeluarkan Dekrit membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 45?
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 itu bukanlah tindakan yang didasarkan kepada dalil “staatsnoodrechts” (keadaan darurat negara) atau “noodstaatsrechts” (hukum tata negara dalam keadaan darurat) sebagaimana didalilkan oleh Prof. Mr Djokosutono dan Prof. Mr. Notonegoro karena tidak cukup alasan untuk menyatakan adanya faktor itu.

Dekrit 5 Juli 1959 adalah sebuah revolusi hukum yang berhasil berkat politik cipta kondisi yang kala itu diorganisir oleh Kepala Staf Angkatan Perang Jenderal AH Nasution yang lebih dulu menyatakan SOB (Staat van Oorlog en Beleg) atau “negara dalam keadaan bahaya”, serta dukungan partai-partai politik terutama PNI dan PKI. Revolusi hukum tidak mungkin akan berhasil tanpa dukungan militer. Itu sejarah tahun 1959.

Presiden Gus Dur juga pernah mencoba melakukan revolusi hukum dengan mengeluarkan dekrit membubarkan DPR dan MPR hasil Pemilu 1999. Sebelum niat itu dilaksanakan, saya sudah memberikan tausiyah kepada Presiden Gus Dur resmi dalam sidang kabinet tanggal 6 Februari 2001. Saya mengingatkan Presiden dalam posisi saya sebagai Menteri Kehakiman dan HAM yang memang berkewajiban memberikan nasehat hukum kepada Presiden.

Saya katakan bahwa rencana Presiden mengeluarkan maklumat atau dekrit membubarkan DPR dan MPR itu adalah tindakan inkonstitusional yang sangat berisiko. Kalau tindakan itu mau disamakan dengan tindakan Bung Karno tanggal 5 Juli 1959, maka landasan sosiologis, politis dan konstitusional untuk itu tidak ada. Lagipula dekrit hanya akan berhasil jika didukung oleh kekuatan militer. Sementara saya melihat TNI kala itu justru enggan mendukung langkah inkonstitusional tersebut. Mengingat pada waktu itu DPR sudah mengeluarkan memorandum I kepada Presiden, saya menyarankan agar Presiden mengundurkan diri saja. Hal itu baik bagi Presiden pribadi, dan baik juga bagi bangsa dan negara daripada Presiden dipermalukan dengan diberhentikan oleh MPR.

Namun tausiyah saya itu disambut Presiden dengan kemarahan. Esoknya tanggal 7 Februari 2001, saya diberhentikan sebagai Menteri Kehakiman dan HAM dan digantikan oleh Baharudin Lopa. Lopa bersedia mewakili Presiden menjawab memorandum I dan II di MPR, suatu tugas yang sebelumnya saya tolak untuk melaksanakannya.

Dekrit akhirnya diteken oleh Presiden Gus Dur tanggal 23 Juli 2001 yang mendapat dukungan begitu banyak dari kalangan aktivis, akademisi dan tokoh-tokoh LSM yang berbondong-bondong datang ke Istana. Namun karena sebagai sebuah tindakan revolusi hukum yang tidak matang, MPR segera bersidang dan menjawab dekrit Presiden sebagai pelanggaran terhadap konstitusi dan haluan negara. Maka, Presiden Gus Dur diberhentikan dari jabatannya.

Pertanyaannya sekarang, apakah Presiden Jokowi akan memilih mengeluarkan Dekrit menunda Pemilu dan memperpanjang masa jabatan semua penyelenggara negara termasuk dirinya, yang menurut UUD 45 harus diisi melalui Pemilu?

Dugaan saya Presiden Joko Widodo tidak akan melakukan itu. Resiko politiknya terlalu besar.
Sebagai tindakan revolusioner, tindakan itu jauh daripada matang. TNI dan POLRI juga belum tentu akan mendukung, meskipun keputusan itu adalah Keputusan Presiden sebagai Panglima Tertinggi. Langkah seperti itu akan jadi boomerang bagi Presiden Jokowi sendiri.

Presiden Joko Widodo sendiri mengatakan kepada saya bahwa beliau tidak berkeinginan memegang jabatan tiga periode. Langkah itu, menurut beliau, tidak punya landasan konstitusional dan bertentangan dengan cita-cita reformasi. Apakah apa yang dikatakan Presiden Joko Widodo itu adalah sesuatu yang keluar dari hati nuraninya ataukah hanya sekedar ucapan basa-basi saja, saya tidak tahu. Sebagai manusia, saya hanya memahami yang zahir, dalam makna, itulah kata-kata yang beliau ucapkan dan saya pahami. Sesuatu yang batin dibalik yang zahir itu, semuanya berada di luar jangkauan saya untuk memastikannya.

Jalan ketiga untuk menunda Pemilu dan memperpanjang masa jabatan para penyelenggara negara adalah dengan menciptakan konvensi ketatanegaraan atau “constitutional convention”.
Perubahan bukan dilakukan terhadap teks konstitusi, UUD 45, melainkan dilakukan dalam praktik penyelenggaraan negara.
Dalam Pasal 22E UUD 45 tegas diatur bahwa pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali untuk memilih DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD.
Pasal 7 UUD 45 mengatur bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah lima tahun. Sesudah itu dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan lagi.
Kedua pasal ini tidak diubah, tetapi dalam praktik Pemilunya dilaksanakan misalnya tujuh tahun sekali. Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD dan dengan sendirinya MPR, dalam praktiknya juga dilaksanakan selama tujuh tahun.

Praktik penyelenggaraan negara yang beda dengan apa yang diatur dalam konstitusi itu dalam sejarah ketatanegaraan kita, hanya dilakukan dengan pengumuman Pemerintah, yakni Maklumat Wakil Presiden No X tanggal 16 Oktober 45.
Arsitek perubahan itu adalah Sutan Sjahrir.
Pertimbangannya adalah, menurut Sjahrir, Sukarno-Hatta adalah “kolaborator Jepang” yang sulit untuk diterima kehadirannya oleh Sekutu, dan juga Belanda. Kita harus berunding dan berdiplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan, karena perlawanan bersenjata, menurut perhitungan Sjahrir, tidak cukup kuat untuk mengalahkan Belanda.

Dengan Maklumat Nomor X itu sistem presidensial berubah menjadi parlementer. Sukarno-Hatta hanya berkedudukan sebagai Kepala Negara dan Wakilnya, sementara kekuasaan pemerintahan ada ditangan Perdana Menteri yang dijabat Sjahrir.
KNIP yang semula hanya lembaga yang membantu Presiden, berubah menjadi parlemen tempat Perdana Menteri bertanggung jawab.

Perubahan dalam praktik itu, menurut Prof. Dr. Ismail Suny terjadi karena konvensi ketatanegaraan yang dalam praktik diterima, tanpa ada yang menentang.

Akibat situasi perang kemerdekaan, Pemilu pertama yang direncanakan akan dilaksanakan tanggal 1 Februari 1946 untuk membentuk DPR dan MPR, menetapkan UUD tetap dan memilih Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dilaksanakan.
UUD 45 yang menurut ketentuan dua ayat dalam Aturan Tambahan hanya akan berlaku selama dua kali enam bulan, akhirnya berlaku terus sampai digantikan dengan Konstitusi RIS pada tanggal 27 Desember 1949.
Semua itu terjadi melalui konvensi ketatanegaraan. Teks UUD 45-nya sepatah kata pun tidak diubah, tetapi praktik penyelenggaraan negaranya sudah berbeda jauh dengan apa yang secara normatif diatur di dalam UUD tersebut. Namun praktik itu diterima tanpa banyak masalah.

Seperti telah saya katakan, tidak ada pihak yang membawa masalah itu ke pengadilan untuk menilai apakah tindakan yang menyimpang dari UUD 45 itu sah atau tidak.

Sekarang zaman sudah berubah. Rakyat sudah lebih paham bagaimana penyelenggaraan negara dibanding zaman revolusi tahun 1945-1949. Ahli-ahli tambah banyak. Ada media sosial yang membuka peluang bagi siapa saja untuk mengkritik, ada Mahkamah Konstitusi yang bisa menguji undang-undang dan mengadili sengketa kewenangan antar lembaga negara.
Konvensi ketatanegaraan tentang penundaan Pemilu sulit diciptakan, apalagi orang awam dengan mudah akan menganggap ada “penyelewengan” terhadap UUD 45.
Presiden Jokowi tentu tidak dalam posisi untuk dapat menciptakan konvensi ketatanegaraan sebagaimana digagas Sjahrir dan dilaksanakan Wapres. Mohammad Hatta tahun 1945 itu.

Hari ini 26 Februari 2022 saya menyimak statement Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan usulan penundaan pemilu itu tidak punya dasar hukum yang kuat. Hal itu benar adanya. Apakah Pemilu akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal tanggal 14 Februari 2024?

Sekiranya memang mungkin dilaksanakan, tentu harus dilakukan penyederhanaan terkait penyelenggaraannya. Biayanya harus diperkecil mengingat sedang sulitnya keuangan negara kita, demikian pula mekanisme atau prosedur pelaksanaannya yang juga harus disederhanakan.
KPU sebenarnya dapat belajar dengan COMELEC (Commission on Elections of the Philippine) yang berhasil menyelenggarakan Pemilu secara digital dengan biaya yang lebih murah.
Kalau sekiranya tahun 2024 masih ada pandemi covid-19, maka pemilu digital juga mengurangi risiko warga dapat terpapar virus covid-19 secara masif.

Kalau Pemilu memang harus ditunda karena alasan ekonomi dan pandemi, maka saya telah memberikan tiga jalan untuk mengatasinya. Jalan yang paling mungkin seperti telah saya bahas adalah amandemen terhadap Pasal 22E UUD 45. Kalau itu dilakukan, maka keraguan Sekjen PDIP mengenai dasar hukum penundaan pemilu menjadi lebih jelas dan lebih kokoh.

Demikian pandangan saya. Jakarta, 26 Februari 2022. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Politik

Muncul Koalisi Indonesia Bersatu, Kesetiaan ke Jokowi Jadi Isu

Published

on

Suharso Monoarfa, Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan (Dok. Humas Golkar)

Jakarta, goindonesia.co – Koalisi Indonesia Bersatu besutan Partai Golkar, PAN, dan PPP mendapat reaksi dari sesama partai politik Koalisi Indonesia Maju. Kesetiaan dan dukungan tiga partai kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) disinggung.

Adalah PSI yang menyinggung kesetiaan Koalisi Indonesia Bersatu kepada Jokowi. Meski tak soal dengan manuver Golkar, PAN, dan PPP, PSI memberi kritik.

“Setiap partai silakan saja melakukan manuver politik. Sah-sah saja,” kata Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni kepada wartawan, Sabtu (14/5).

Padahal PSI berharap tak ada koalisi partai politik lain yang muncul dari dalam Koalisi Indonesia Maju, kabinet pemerintahan Jokowi.

“Namun, sebagai bagian dari koalisi Jokowi-Ma’ruf, PSI berharap hendaknya tidak ada koalisi lain yang dibentuk partai pendukung Pak Jokowi selain Koalisi Indonesia Maju,” ujar Raja.

Raja Juli Antoni (Ari Saputra/detikcom)

Oleh sebab itu, PSI menyentil kesetiaan Partai Golkar, PAN, dan PPP dalam mendukung pemerintahan Jokowi. PSI meminta partai yang sudah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu setia terhadap Jokowi.

“Setia dulu saja mendukung Pak Jokowi dengan sepenuh hati. Kasihan Pak Jokowi mengurus rakyat. Pandemi belum selesai, recovery ekonomi sedang dilangsungkan, soal minyak goreng belum tuntas. Fokus saja dulu dukung Pak Jokowi,” imbuhnya.

PAN: Tak Ada Agenda Terselubung

Kesetiaan Partai Golkar, PAN, dan PPP yang disentil PSI mendapat respons Koalisi Indonesia Bersatu. PAN menegaskan setia terhadap pemerintahan Jokowi hingga 2024.

“Keberadaan Koalisi Indonesia Bersatu, yaitu Golkar, PAN, PPP, terbentuk dari adanya persamaan cita-cita untuk menunaikan janji Kemerdekaan RI sebagaimana termaktub di Pembukaan UUD 1945 melalui jalan demokrasi konstitusional,” kata Waketum PAN Viva Yoga Mauladi kepada wartawan, Sabtu (14/5).

Viva menjelaskan cita-cita itu kemudian diturunkan ke dalam wadah perjuangan politik gagasan, ide, dan pemikiran, sebagai landasan prinsip melalui proses-proses politik yang mencerdaskan, menggembirakan, menyejahterakan, memakmurkan, dan berkeadilan.

“Itulah yang menjadi salah satu dasar pendirian dari Koalisi Indonesia Bersatu,” ujar jubir PAN itu.

Viva Yoga Mauladi (Ari Saputra/detikcom)

Koalisi Indonesia Bersatu, menurut Viva, tetap bagian dari pemerintahan Jokowi. Koalisi ini, kata Viva, tetap mengemban tugas kerja pemerintahan Jokowi.

“KIB ini adalah bagian dari pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Oleh karena itu, dalam rencana kerja selanjutnya dipastikan akan bertanggung jawab untuk dapat meningkatkan kinerja pemerintahan,” ucap Viva.

Oleh sebab itu, kesetiaan koalisi ini bagi PAN tak perlu dipertanyakan lagi. Viva mengatakan tak ada agenda terselubung yang dibawa oleh Koalisi Indonesia Bersatu.

“Kesetiaan KIB kepada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin tidak usah diragukan lagi. Tidak ada agenda politik tersembunyi atau terselubung. Semua serba-transparan alias terang-benderang. Apalagi Pak Airlangga Hartarto dan Bang Sumo (Suharso Monoarfa) adalah menteri di kabinet, maka tentu akan bekerja maksimal bekerja untuk rakyat,” sebut Viva.

“Bahkan, menurut Bang Zulkifli Hasan, PAN akan terus berkomitmen menjadi partai koalisi pemerintah, sampai berakhirnya purnatugas pemerintah setelah Pemilu 2024 nanti,” imbuhnya.

Golkar: Kami Tak Abai Dukung Jokowi

Partai Golkar juga membalas kritik PSI yang menyinggung kesetiaan Koalisi Indonesia Bersatu terhadap Jokowi. Golkar mengatakan Koalisi Indonesia Bersatu yang terbentuk bersama PAN dan PPP tetap taat pada tugas mendukung kebijakan Jokowi.

“Jangan salah menduga. Koalisi Indonesia Bersatu tidak mengabaikan tugas-tugas partai politik untuk mendukung kebijakan Pemerintahan Jokowi-Kiai Ma’ruf dalam berbagai kebijakannya,” kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Sabtu (14/5).

Ace Hasan Syadzily (Ari Saputra/detikcom)

“Koalisi Indonesia Bersatu ini justru ingin menghantarkan Pemerintahan Jokowi hingga 2024,” imbuh Ace.

Kesetiaan Partai Golkar dengan kebijakan Jokowi, menurut Ace, tak perlu diragukan lagi. Sementara itu, Koalisi Indonesia Bersatu merumuskan visi untuk di medan laga 2024.

“Partai Golkar masih setia kepada Presiden Jokowi. Yang kita rumuskan dalam KIB ini adalah visi, platform, dan gagasan untuk 2024,” imbuhnya. (***)

Continue Reading

Politik

NasDem: Surya Paloh Putuskan 1 Nama Capres September, Anies Kandidat Terkuat

Published

on

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (kanan) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Rabu (24/7). Foto: ANTARA FOTO/Fauzi Lamboka

Jakarta, goindonesia.co – DPW Aceh NasDem menjadi salah satu daerah yang akan mengusulkan nama Anies Baswedan menjadi capres dalam Rakernas 15-17 Juni mendatang. Ketua DPW Partai NasDem Aceh Teuku Taufiqulhadi mengatakan selain Aceh, DKI Jakarta, Banten hingga Jabar dalam waktu dekat juga akan memutuskan untuk membawa nama Anies ke Rakernas.

“Kami cukup senang melihat perkembangan rencana pencapresan Pak Anies Baswedan dalam tubuh partai NasDem sejauh ini,” kata Taufiq kepada wartawan, Kamis (5/6).”Setelah Aceh, kini Banten, DKI, Jawa Barat dan waktu dekat Kalimantan akan sepakat membawa nama Anies ke Rakernas NasDem Juni mendatang di Jakarta,” imbuh dia.Taufiq menuturkan Rakernas akan memutuskan 3 nama yang akan diserahkan ke Ketum Surya Paloh. Setelah itu, kata dia, September mendatang Paloh akan memilih satu nama atau dua nama yang akan dijadikan sebagai capres-cawapres.

Ketum NasDem Surya Paloh memberikan pidato dalam acara Rakorsus se-Indonesia di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (26/1/2020). Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan

“Rakernas itu akan memutuskan 3 nama untuk diserahkan kepada Ketum Bapak Surya Paloh. September kemudian, tiga nama itu akan dikerucutkan menjadi satu nama. Atau mungkin dua di antara tiga itu akan disandingkan dalam satu paket capres (cawapres) NasDem,” ucapnya.

Lebih lanjut, Ketua DPP NasDem ini menuturkan partai menyerahkan sepenuhnya pilihan capres kepada Paloh.

Namun, saat ini, nama Anies yang paling bergaung luas di antara pengurus wilayah.”Namun, sejauh ini dapat saya sampaikan, nama yang bergaung sangat luas di NasDem adalah Anies Baswedan,” tandas dia.

Sebelumnya, Ketua DPP NasDem Willy Aditya menuturkan Rakernas akan diadakan di Jakarta Convention Center (JCC) dan dihadiri oleh 7 ribu kader dari seluruh wilayah.

Nantinya, salah satu hasil Rakernas memberikan rekomendasi 3 nama capres ke Surya Paloh untuk dipilih. Setelah itu, NasDem akan membangun koalisi dengan parpol lain.

Continue Reading

Politik

Menerka 3 Nama Capres Bakal Disodorkan NasDem ke Surya Paloh

Published

on

Logo Partai NasDem. (Istimewa)

Jakarta, goindonesia.co – Partai NasDem menyerahkan tiga nama bakal calon presiden (capres) 2024 kepada Ketum Surya Paloh dalam rakernas 15-17 Juni mendatang. Kemungkinan nama yang bakal diserahkan ke Surya Paloh mencuat.

“Kemungkinan besar Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Erick Thohir,” kata pakar politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam kepada wartawan, Selasa (3/5/2022)

Umam menjabarkan mengapa ketiga nama itu kemungkinan besar disodorkan NasDem ke Surya Paloh. Ketiga tokoh itu memiliki cerita tersendiri dengan NasDem.

“Sejak awal, Anies memiliki kedekatan dengan NasDem. Sedangkan Ganjar dinilai memiliki visi yang sesuai dengan NasDem, tapi berpotensi memunculkan resistensi politik dari PDIP. Sedangkan Erick memiliki kedekatan dengan sejumlah elemen internal NasDem karena faktor logistik saja, namun fakta menunjukkan elektabilitas Erick masih sangat rendah,” ujarnya.

Lebih mengerucut, Umam menyebut nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berpeluang besar berada dalam daftar yang disodorkan ke Surya Paloh. Umam pun memberi penilaian jika NasDem ingin memenangkan capres jagoannya pada 2024.

Anies Baswedan-Ganjar Pranowo-Erick Thohir. (Repro detikcom)

“Jadi, kemungkinan besar, arah koalisi yang dibentuk NasDem akan mendorong Anies di Pilpres 2024. Untuk menyukseskan agenda itu, NasDem bisa membangun poros kekuatan politik tengah-moderat dengan Partai Demokrat,” ucap Umam.

“Karena itulah, dalam sejumlah simulasi survei, Anies-AHY masih menjadi pilihan yang feasible dan marketable untuk Pilpres 2024 mendatang,” imbuhnya.

NasDem Bakal Serahkan 3 Nama Capres

Partai NasDem diketahui akan menggelar rapat kerja nasional atau rakernas 15-17 Juni di Jakarta. Dalam rakernas, NasDem akan menyerahkan tiga nama bakal capres 2024 ke Ketum Surya Paloh.

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menjelaskan rakernas digelar di Jakarta Convention Center atau JCC. Dalam acara yang bakal dihadiri ribuan kader NasDem itu, tiga nama capres 2024 akan diserahkan ke Surya Paloh.

“Partai Nasdem sedang berkonsentrasi mempersiapkan rakernas yang akan dilaksanakan pada 15-17 Juni di JCC. Sekarang SC sedang bekerja, OC sedang bekerja untuk mempersiapkan karena dihadiri oleh semua DPD se-Indonesia, DPW se-Indonesia, pesertanya sekitar tujuh ribuan. Dan rakernas nanti kita akan merekomendasikan tiga nama capres kepada Pak Surya,” kata Willy kepada wartawan, Selasa (3/5).

Dari tiga nama capres yang diserahkan, Surya Paloh akan menentukan siapa jagoan NasDem di 2024. Penyerahan dan penentuan nama capres ini, menurut Willy, tak terlepas dari membangun koalisi 2024.

“Nanti akan diserahkan ke Pak Surya, Pak Surya yang menentukan siapa yang akan beliau pilih, dan teknis waktu nanti kita serahkan ke Pak Surya karena sekaligus juga membangun koalisi pengusung,” ujar Willy. (***)

Continue Reading

Trending