Connect with us

Politik

Karena Nila Setitik Rusak Susu Sebelanga ( Kisah Negara di Benua “Atlantis” )

Published

on

Foto : Ahmad Adib Zain /Instagram @ahmadadibzain

Jakarta, goindonesia.co – Ini kisah disebuah negara di benua “Atlantis”, ada pejabat negara dan anggota parlemennya meminta pelaksanaan pemilihan umum di negara itu diundurkan dengan berbagai alasan dan data; adanya permintaan pengusaha, permintaan petani, alasan pandemi sampai dengan alasan ekonomi serta perang dinegara antah-berantah, membawa gaduh nasional di jagad maya dan di dunia nyata, serta sudah mulai pula terjadi unjuk rasa dan unjuk kuasa. Gawat…

Pemilihan umum itu kewenangan salah satu lembaga negara yang diluar dari lingkup kerja mereka tadi itu, tetapi beraninya minta ditunda atau sebutlah ikut-ikut membuat “gara-gara”, penyulut kekalutan rakyat dan ketidakpastian masa depan “pesta demokrasi” sebagai wujud kedaulatan rakyat disana. Sekali dalam lima tahun harus dilaksanakan sebagaimana konstitusi negara itu mengamanatkan kepada penyelenggara pemilihan umumnya, bukan kepada mereka yang bergaduh itu.

Pejabat negara itu harusnya tahu tugas pokok, fungsi dan kewenangannya masing-masing; jangan memakai “banyak kaki” dan kesempatan untuk bicara banyak hal yang bukan wilayah kerjanya. Bayangkan kalau setiap pejabat bisa mencampuri segala urusan dalam negara itu akan menimbulkan kekacauan, saya yakini bahwa awal dari malapetaka… Yang berhak bicara pemilihan umum ditunda itu yang mempunyai kedaulatan, yaitu rakyat bukan pejabat. Pejabat itu yang harusnya mendukung terlaksana “pesta” lima tahunan rakyatnya, jangan menghambat.

Ketua partai disana ada yang memiliki anggota di parlemen negara pun, jangan bicara menunda pemilihan umum di luar gedung parlemen, apalagi mereka adalah juga anggota parlemen; lakukan usulan baik-baik mengikuti mekanisme dan prosedur majelis tinggi negaramu, senator atau perwakilan rakyat yang sah didalam sistem ketatanegaraan negaramu, itu barulah kalian semua beretika dan beradab.

Silakan lakukan amandemen konstitusi negaramu, untuk banyak hal yang memang sudah dikaji. Untuk menunda pemilihan umum, rasanya tidak ada masalah serius, seperti; kekacauan meluas atau darurat sipil. Bisa jadi pemilihan umum ditunda karena sebab pandemi, dimana terjadi “perintah berkurung” seluruh negeri

Bencana alam meluluh lantahkan, perang besar dimana komisi pemilihan umum tidak bisa bekerja, atau negaramu tidak punya uang? lebih dari itu hanya referendum, jajak pendapat umum yang bisa menunda hajat rakyatmu. Bukan konsensus apalagi dekrit kepala negaranya, karena itu akan mendapat perlawanan rakyatmu. Terlalu besar risikonya kepada stabilitas negara yang sedang susah.

Kembali ke pangkal cerita, sangat mulia jika tidak membuat gara-gara. Pemilihan umum dimanapun itu untuk tidak membuat gaduh, membuat rakyat gembira seperti cuplikan syair lagu pemilihan umum negaramu zaman dahoeloe. Mungkin waktunya disimak kembali syairnya… “pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira, hak demokrasi pancasila”… Yang selalu diperdengarkan dan dipertontonkan melalui siaran radio dan televisi di negaramu.

Kalau dinegaramu “spy” masih berwenang seperti doeloe, nampaknya ada yang sudah dikurung karena tuduhan melawan negara. Jika mau belajar dari negara “tirai bambu” seperti kata agama sebagian besar rakyatmu : “tuntutlah ilmu walau sampai kenegeri Cn” jangan tanggung-tanggung, atau mau meniru kerja “paman sam” pun jangan setengah hati, atau merasa punya “pancasila” jangan pula jadi suka-suka. Disana kejahatan melawan negara, bisa mati atau dikurung seumur hidup.

Mengapa disebut melawan negaramu, baca saja konstitusi, undang-undang dan rencana program serta kegiatan pemilihan umum di negaramu. Semua sudah siap, sesuai jadwal yang disusun oleh lembaga yang berwenang, bukan kamu, bukan urusanmu. Jadi kamu itu bermaksud menggagalkan kerja dari lembaga negara yang hasilnya kamu menjadi parlemen, senator dan pejabat di negaramu? Rakyat mu akan melawan dengan “people power” begitu gertak aktivis dan pimpinan buruh dinegaramu. Ingat pepatah, jangan : “karena nila setitik, rusak susu sebelanga”. (***)

Penulis : Ahmad Adib Zain

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Politik

Jokowi: Jangan Beri Ruang Politik Memecah Belah di Pemilu 2024

Published

on

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pemerintah pusat menyalurkan berbagai skema program perlindungan sosial dan bersifat cash transfer dalam Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2020 pada Kamis (22/10/2020). (Biro Pers Sekretariat Presiden/Lukas)

Jakarta, goindonesia.co : Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan sambutan pada Rakernas PAN yang digelar hari ini, Sabtu (27/8/2022) malam.

Pada sambutan via teleconference itu, Jokowi meminta semua kader PAN menyambut Pemilu 2024 dengan menjaga budaya demokrasi yang berkualitas.

“Saya berharap dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada tahun 2024 PAN memperkokoh budaya demokrasi yang berkualitas demokrasi gagasan demokrasi ide. Dan menjadi angin yang menyejukan dan langit biru yang meneduhkan,” kata Jokowi.

Presiden Jokowi meminta PAN menjauhi politik sektarian dan politik identitas yang memecah belah. “Merangkul perbedaan dan tidak memberi ruang politik sekretarian yang memecah belah bangsa kita, serta turut menjaga utuh NKRI,” ujar Jokowi.

Selain itu, Jokowi mengucapkan selamat Rakernas pada seluruh kader PAN. “Selamat ultah PAN ke 24 yang jatuh pada tgl 23 Agustus kemarin semoga PAN senantiasa konsisten mengedepankan dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Selamat melaksanakan rakernas ketiga semoga berjalan lancar,” pungkasnya.

Sebelumnya, Waketum PAN Viva Yoga Mauladi menyebut Rakernas tidak mengundang pihak dari pemerintahan maupun parpol lain, melainkan hanya akan dihadiri seluruh pengurus dari kabupaten/kota di Indonesia. “Rakernas tahun ini bersifat internal saja,” kata dia.

Selain itu, Rakernas juga akan menetapkan kebijakan strategis partai seperti calon presiden, target kursi dan suara di pemilu 2024.

“Di Rakernas pada 27 Agustus 2022 akan diumumkan nama-nama bakal calon pemimpin nasional atau calon presiden/ calon wakil presiden,” kata Viva.

Viva enggan membenerkan siapa saja bakal calon yang akan diusung PAN. Namun ia menyebut jumlahnya lebih dari satu. “Untuk jumlahnya berapa bakal calon, ditunggu besok diumumkan oleh ketua umum DPP PAN,” kata dia.

Namun ia memastikan salah satu calon yang akan diusung adalah Ketum PAN Zulkifli Hasan. “Tentunya yang terpenting bahwa seluruh pengurus DPD PAN di 514 kabupaten/ kota di forum Rakerda mengusulkan secara bulat ketua umum PAN, Bang Zulkifli Hasan, untuk menjadi calon presiden di pemilu 2024,” kata dia.

Ultimatum Zulhas ke Kader PAN di DPR

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyanyikan mars partainya bersama jajaran pengurus saat Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (10/8/2022). KPU menerima berkas dari 4 partai politik yang mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024 di hari kesepuluh pendaftaran. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan memberikan arahan kepada anggota legislatif dari partai berlogo matahari di seluruh Indonesia, agar benar-benar menjadi wakil rakyat.

Zulhas sapaan akrab Zulkifli Hasan mengingatkan agar anggota legislatif PAN tidak hanya bisa absen saat ada rapat anggota Dewan.

“Rekan-rekan yang di legislatif betul-betul harus ngerti tugasnya sebagai anggota dewan, harus paham untuk jadi anggota DPR itu, dan apa tugas-tugas kita sebagai DPR dan tugas-tugas kita sebagai parpol,” kata Zulhas dalam Bimtek DPRD PAN, Sabtu (27/8/2022).

Zulhas mengingatkan apabila anggota dewan hanya memikirkan diri sendiri dan tak sanggup menjalankan tugas, maka ia mempersilakan untuk mundur dari kursi anggota Dewan dan PAN.

“Kalau Enggak sanggup jadi anggota DPR mending mundur dari pada jadi bikin dosa, datang nggak, ngapain-ngapain nggak, kadang-kadang absen nggak, apalagi kalau cuma buat urusan dirinya sendiri,” ucapnya

Zulhas meminta seluruh anggotanya di legislatif untuk bekerja amanah dan tidak melanggar sumpah dan tugas. “Saya minta teman-teman sungguh-sungguh ini amanah, ini tugas yang amat mulia,” kata dia.

Menteri Perdagangan itu mengingatkan, ada alasan dibalik kata anggota dewan yang terhormat. Sebutan itu menurutnya adalah tugas untuk menjalankan dan menajga kehormatan dengan menjalankan tugas dengan benar.

“Camkan itu, bahwa saudara-saudara dipanggil anggota DPR terhormat. Enggak ada gubernur yang terhormat, nggak ada. Tapi kalau anggota dewan yang terhormat itu ada, karena kita memang kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang terhormat, yang akan merubah peradaban yang akan datang,” ungkapnya.

Strategi PAN Gaet Milenial

Partai Amanat Nasional (PAN) menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) di Istora Senayan pada 27 Agustus 2022. 

Rangkaian acara Rakernas sudah dimulai pada Jumat (26/8/202). Uniknya, acara yang dinamai Festival Birukan Langit Indonesia itu tidak hanya diramaikan musisi Indonesia melainkan juga Boyband K-Pop, Astro. Ribuan fans Aroha kemarin memenuhi Istora untuk melihat grup idola mereka.

Sementara untuk hari ini, Sabtu (27/8/2022), Rakernas akan dimeriahkan Kangen Band, Setia Band hingga Farel Prayoga. 

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan alasannya mengundang band-band muda termasuk K-Pop pada ferstival tersebut.

Menurutnya, PAN saat ini memang fokus menggaet generasi milenial. “Fokus kita memang milenial, kalau mereka punya SDM unggul, punya kreatifitas, punya kemampuan, umkm 10 tahun kedepan jadi menengah, maka 2045 akan jadi membesar,” kata Zulhas pda acara Bimtek PAN, Sabtu (27/8/2022).

Zulhas menegaskan tidak hanya mengundang band asal Korea melainkan juga band-band tanah air. “Kemarin  tidak hanya kpop, tapi rangkaian dari sore itu musisi handal, ada Pasha ungu, malik, tiara, banyak itu, saya ikut, Dan puncak nya Kpop dari Korea,” ucapnya. (***)

Continue Reading

Politik

Pendaftaran Pemilu 2024 Ditutup Malam Ini, 31 Parpol Sudah Daftar

Published

on

Sebanyak 31 partai politik sudah mendaftar ke KPU sebagai calon peserta Pemilu 2024 hingga Minggu (14/8) siang, jelang penutupan pendaftaran nanti malam. Foto: CNN Indonesia/Andry Novelino

Jakarta, goindonesia.co – Sebanyak 31 partai politik sudah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai calon peserta Pemilu 2024 pada Minggu (14/8) siang ini pukul 13.30 WIB, jelang penutupan pendaftaran nanti malam.

Pendaftaran Partai politik peserta pemilu akan resmi ditutup pada malam ini pukul 23.59 WIB.

“Pada hari ke-14 pendaftaran dibuka mulai jam 08.00 WIB pagi dan akan ditutup jam 23.59 WIB tengah malam nanti atau jam 23.59 dan nanti di jam 00.00 Kami juga akan melakukan konferensi pers bahwa pendaftaran telah ditutup, seperti itu. Jadi tidak ada masa perpanjangan pendaftaran lagi,” kata Komisioner KPU Idham Kholid di Kantor KPU, Jakarta, Minggu (14/7).

Sebanyak 23 Parpol telah menyerahkan dokumen pendaftaran dan dinyatakan lengkap dari total 32 Parpol yang mendaftar. Sisanya, sebanyak sembilan Parpol dokumen pendaftarannya belum lengkap.

Kesembilan parpol yang belum lengkap dokumen pendaftarannya yakni Partai Reformasi, Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai), Partai Demokrasi Rakyat Indonesia (PDRI), Partai Republiku Indonesia dan Partai Kedaulatan Rakyat. Lalu, Partai Berkarya, Partai Indonesia Bangkit Bersatu, Partai Pelita dan Partai Kongres.

Ketidaklengkapan dokumen yang dimaksud terkait persoalan input data oleh para Parpol pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang belum rampung 100 persen.

Namun, KPU masih memberikan kesempatan waktu bagi Parpol untuk melengkapi dokumen hingga masa pendaftaran terakhir pada Minggu (14/8) malam nanti hingga pukul 23.59 WIB.

KPU menerima pemberitahuan terdapat 10 partai politik yang hendak daftar jelang penutupan pendaftaran hari ini. Mereka ialah Partai Republik Satu, Partai Pemersatu Bangsa, Partai Karya Republik, Partai Pandu Bangsa (PPB), Partai Bhinneka Indonesia (PBI), Partai Masyumi, Partai Pergerakan Kebangkitan Desa (Perkasa), Partai Damai Kasih Bangsa (PDKB), Partai Kedaulatan
dan Partai Rakyat.

Berikut daftar 31 Partai politik yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu 2024 ke KPU:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
2. Partai Keadilan Persatuan (PKP)
3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS),
4. Partai Bulan Bintang (PBB)
5. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
6. Partai NasDem
7. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
8. Partai Garuda
9. Partai Demokrat
10.Partai Gelora
11.Partai Hanura
12.Partai Gerindra
13.Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
14.Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
15.Partai Amanat Nasional (PAN)
16.Partai Golkar
17.Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
18.Partai Rakyat Adil Makmur (Prima)
19.Partai Buruh
20.Partai Ummat
21.Partai Republik
22.Partai Reformasi
23.Partai Pandai
24.Partai Demokrasi Rakyat Indonesia,
25.Partai Kedaulatan Rakyat
26.Partai Berkarya
27.Partai Indonesia Bangkit Bersatu
2.Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo)
29.Partai Pelita
3.Partai Kongres
31.Partai Republiku Indonesia

Daftar 23 partai yang berkasnya telah dinyatakan lengkap oleh KPU

1. PDI Perjuangan (PDIP)
2. Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)
3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
4.Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
5.Partai NasDem
6.Partai Bulan Bintang (PBB)
7.Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
8.Partai Garuda
9.Partai Demokrat
10.Partai Gelora
11.Partai Hanura
12.Partai Gerindra
13.Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
14.Partai Golongan Karya (Golkar)
15.Partai Amanat Nasional (PAN)
16.Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
17.Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
18.Partai Buruh
19.Partai Ummat
20.Partai Republik
21.Partai Rakyat Adil Makmur (Prima)
22.Partai Republiku Indonesia
23.Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo)

Daftar delapan partai yang berkasnya belum dinyatakan lengkap:

1.Partai Reformasi
2.Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai)
3.Partai Demokrasi Rakyat Indonesia (PDRI)
4.Partai Kedaulatan Rakyat
5.Partai Berkarya
6.Partai Indonesia Bangkit Bersatu
7.Partai Pelita
8.Partai Kongres

Continue Reading

Politik

Soal Sipol, Perindo Harap ada Server Khusus untuk Publik

Published

on

Ferry Kurnia Rizkiansyah. DOK.MI/Rommy Pujianto

Jakarta, goindonesia.co – Sebanyak 27 partai politik (parpol) saat ini telah mendaftar dan terintegrasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.  Dari 27 parpol, terdapat 18 partai yang berstatus sebagai partai nonparlemen. 

Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Pemilu Ferry Kurnia Rizkiyansyah menuturkan bahwa sejauh ini pihaknya belum menemukan catatan-catatan penting untuk mengkritisi Sipol. 

“Sipol-kan baru kita aktivasi, sampai saat ini kita masih dalam proses input data, kita masih berproses, kalaupun ada hal-hal yang memang perlu dikonfirmasi, kita sampaikan ke KPU. Tapi sekarang kami masih belum menemukan catatan penting untuk kita kritisi,” ungkap Ferry kepada Media Indonesia, Rabu (29/6). 

Namun, Ferry meminta KPU agar bisa membuat situs Sipol bisa lebih terakses dan jangan sampai ada kendala terkait servernya. Pasalnya, seluruh data partai berada di dalam Sipol tersebut. 

“Yang kedua, tentunya juga perlu ada server khusus untuk ke publik, sehingga publik tahu Partai Perindo seperti apa, itu perlu untuk diinformasikan ke masyarakat,” tandasnya. (***)

Continue Reading

Trending