Connect with us

Hukum

MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Apa Dampaknya?

Published

on

Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019). (Photo : Istimewa)

Jakarta, goindonesia.co – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sejumlah poin dalam judicial review omnibus law Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020).

MK memutuskan bahwa Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak sesuai konstitusi atau inkonstitusional bersyarat. 

Lalu, apa efek keputusan MK bahwa Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional? Apakah Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu harus dibatalkan atau tidak berlaku lagi?

Meskipun MK memutuskan Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional, aturan ini seolah tidak berdampak banyak saat ini.

Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku.

Sebab, MK memberi waktu bagi pemerintah memperbaiki Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja selama 2 tahun.

Setelah 2 tahun tidak ada perbaikan, Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan tidak berlaku.

Pemerintah pun memastikan akan melakukan perintah putusan MK tersebut. Pemerintah akan memperbaiki Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan MK yang dimaksud melalui penyiapan perbaikan undang-undang dan melaksanakan sebaik-baiknya arahan MK lainnya sebagaimana dimaksud dalam putusan MK tersebut,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menyaksikan putusan MK, Kamis (25/11).

Meski begitu, Airlangga memastikan Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disahkan tahun lalu itu tetap berlaku secara konstitusional.

Hal itu berlaku hingga diterbitkannya aturan perbaikan yang paling lama 2 tahun.

Selain itu, Airlangga memastikan aturan turunan Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih juga tetap berlaku.

Sebab, MK hanya menyatakan agar pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis sampai dilakukan perbaikan atas pembentukan UU Cipta Kerja.

“Dengan demikian peraturan perundangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan UU Cipta Kerja tetap berlaku,” ujar Airlangga. Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah UU sapu jagat yang merevisi sejumlah UU sekaligus. Pemerintah berdalih bahwa UU tersebut ditujukan untuk menggaet investasi dan membuka lapangan kerja di Indonesia. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Hukum

Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Satelit di Kemenhan Naik Status ke Penyidikan

Published

on

Foto : Istimewa

Jakarta, goindonesia.co –Setelah melakukan penyelidikan selama 1 minggu dan memeriksa beberapa pihak baik dari pihak swasta atau rekanan pelaksana maupun 11 orang di Kementerian Pertahanan RI, Kejaksaan Agung RI akhirnya menaikkan status kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur pada Kementerian Pertahanan Tahun 2015 sampai 2021 ke tahap penyidikan.

Hal itu diungkapkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Dr Febrie Adriansyah didampingi Jaksa Agung Muda Pidana Militer Laksamana Muda Anwar Saidi, Kepala Pusat Penerangan Hukum Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Dr Supardi, dan Direktur Penuntutan (Plt. Direktur Penindakan) pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Agus Salim SH. MH saat menggelar Konferensi Pers di Press Room Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Jumat (14/1/22).

Menurut Dr Febrie Adriansyah, dalam penyelidikan, Tim Jaksa Penyelidik melakukan koordinasi dan diskusi dengan beberapa pihak yang dapat menguatkan pencarian barang bukti, salah satunya auditor di BPKP sehingga diperoleh masukan sekaligus laporan hasil audit tujuan tertentu dari BPKP.

Selain itu juga kata dia, didukung dokumen lain yang dijadikan alat bukti dalam proses pelaksanaan penanganan kasus tersebut.

Dr Febrie Adriansyah menjelaskan, kasus tersebut berawal dari tahun 2015 sampai 2021 dimana Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melaksanakan Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) yang merupakan bagian dari Program Satkomhan (Satelit Komunikasi Pertahanan) di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia antara lain pengadaan satelit Satkomhan MSS (Mobile Satelit Sevice) dan Ground Segment beserta pendukungnya.

“Namun yang menjadi masalah adalah dalam proses tersebut, kita menemukan perbuatan melawan hukum yaitu ketika proyek ini dilaksanakan, tidak direncanakan dengan baik, bahkan saat kontrak dilakukan, anggaran belum tersedia dalam DIPA Kementerian Pertahanan Tahun 2015. Kemudian, dalam prosesnya pun, ini juga ada penyewaan satelit dari Avanti Communication Limited yang seharusnya saat itu kita tidak perlu melakukan penyewaan tersebut, karena dalam ketentuannya saat satelit yang lama tidak berfungsi masih ada waktu 3 tahun dapat digunakan. Tetapi dilakukan penyewaan jadi kita melihat ada perbuatan melawan hukum,” Kata dia seperti dikutip dari Baselpos.com media grup Siberindo.co.

Ia juga menyampaikan, satelit yang disewa tidak dapat berfungsi dan spesifikasi tidak sama, sehingga indikasi kerugian keuangan negara yang ditemukan berdasarkan hasil diskusi dengan auditor, diperkirakan uang yang sudah keluar sekitar Rp500 miiar yang berasal dari pembayaran sewa Satelit Arthemis dari Perusahaan Avant Communication Limited sekitar Rp41 Miliar, biaya konsultan senilai Rp18,5 miliar dan biaya arbitrase NAVAYO senilai Rp4,7 miliar.

“Selain itu, ada pula putusan arbitrase yang harus dilakukan pembayaran sekitar US$ 20 juta dan inilah yang masih disebutkan sebagai potensi karena masih berlangsung dan melihat bahwa timbulnya kerugian atau potensi sebagaimana tadi disampaikan dalam persidangan arbitrase karena memang ada kejahatan yang dalam kualifikasinya masuk dalam kualifikasi tindak pidana korupsi,” tandasnya.

Setelah dilakukan ekspose beberapa waktu lalu tutup dia, telah disepakati bahwa alat bukti sudah cukup untuk dilakukan penyidikan sehingga telah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: PRINT-08/F.2/Fd.2/01/2022 tanggal 14 Januari 2022. (***)

Continue Reading

Hukum

Kunjungi Ketua Kopsa M, Puluhan Petani Ditolak Polres Kampar

Published

on

Photo : Istimewa

Suara dan Aspirasi Petani KOPSA-M

Bangkinang, goindonesia.co – Puluhan petani Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa-M) mendatangi Polres Kampar, Kamis, 13 Januari 2022 untuk membesuk Ketua Kopsa-M, AH yang sejak 3 Januari 2022 ditahan di Polres Kampar. Namun tindakan empati dan solidaritas petani ini tidak berhasil disampaikan karena Polres Kampar menolak kunjungan mereka.

Para petani laki-laki dan perempuan ini, datang secara spontan dan sukarela bermaksud memberikan dukungan moriil kepada Ketua Kopsa M, yang dengan konsisten memperjuangkan hak-hak petani, sekalipun harus mengorbankan dirinya ditahan dan berurusan dengan aparat penegak hukum. Perjuangan yang dilakukan Ketua Kopsa M dan pengurus adalah aksi kolektif petani untuk memperoleh kembali hak atas lahan mereka yang dikuasai oleh pihak lain secara melawan hukum, penahanan dana penjualan buah petani Kopsa-M oleh PTPN V, masalah kredit dan hutang fiktif yang secara paksa dibebankan ke petani, menolak adu domba petani oleh PTPN V, termasuk menentang dugaan kriminalisasi terhadap Ketua Koperasi.

“Kami sebagai anggota akan terus memperjuangkan Ketua. Kami ingin bertemu dengan beliau. Anthony Hamzah ini orangnya baik, jujur dan transparan. Beliau sudah menjabat 5 tahun dan kembali dipercaya ratusan petani untuk terus memimpin Kopsa M selanjutnya. Beliau yang meningkatkan kesejahteraan kami. Gaji petani meningkat, koperasi memiliki aset dan lain-lain. Kami tidak yakin ketua bersalah,” tegas Mas’ud, salah seorang Petani Kopsa-M.

Di Polres Kampar, petani Kopsa-M tidak diizinkan masuk. Mereka menunggu hampir berjam-jam tanpa kepastian. Pihak Polres Kampar tetap tidak mempersilahkan petani untuk membesuk. Padahal kunjungan merupakan salah satu hak orang yang ditahan. Jikapun alasannya karena Covid-19, tentu ada protokol yang tetap bisa dipedomani dan sangat bergantung pada status PPKM di daerah tersebut. Jadi bukan berarti melarang sama sekali adanya kunjungan.

Walaupun demikian, petani Kopsa-M tidak patah semangat, apa yang menjadi agenda perjuangan petani untuk memperoleh kembali hak mereka, akan terus dilanjutkan.

“Pengorbanan dan perjuangan Ketua, menggugah empati kami. Apa yang telah dimulai untuk memperjuangkan hak petani, akan terus kami lanjutkan dan perjuangkan. Karena kami tahu kami berada di pihak yang benar. Kami ingin agar ada penegakkan hukum yang adil dan berkeadilan. Jangan selamanya petani dan rakyat kecil selalu menjadi korban. Sudah pasti lambat laun, kebenaran akan menang. Pemufakatan jahat akan sendirinya hancur,” terang Rudi, petani Kopsa-M dengan penuh rasa solidaritas dan kebersamaan. (***)

Continue Reading

Hukum

Erick Thohir Laporkan Dugaan Korupsi Garuda Indonesia ke Kejaksaan Agung

Published

on

Menteri BUMN, Erick Thohir (dok: KBUMN)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri BUMN Erick Thohir menyambangi Kejaksaan Agung RI guna menyerahkan data tambahan terkait dugaan korupsi di Garuda Indonesia. Khususnya, kali ini mengenai penyewaan pesawat jenis ATR 72-600.

“Garuda Indonesia ini kan lagi proses restrikturisasi, tapi kita ketahui juga ada data valid, memang dalam pesawat terbang dan leasing ada indikasi korupsi dengan merek yang berbeda khususnya hari ini adalah ATR 72-600,” katanya saat konferensi pers, Selasa (11/1/2022).

Ia menambahkan, kedatangannya ke Kejaksaan Agung RI itu untuk melengkapi data terkait dugaan korupsi tersebut. Ia pun pembantah, tujuan kedatangannya untuk melaporkan personal tertentu.

“Ini rentu kami serahkan bukti-bukti audit investigasi. Bukan tuntutan, karena sekarang era-nya bukan saling nuduh,” kata dia.

Kendati begitu, Menteri Erick tak merinci angka kerugian yang dari kasus dugaan korupsi yang menyangkut pesawar ATR 72-600 itu.

“Dugaan korupsi ini kan masih dugaan, nanti kejaksaan yang akan menyampaikan setelah angka-angkanya terkumpul,” katanya.

“Kita sinkronisasi data, kita harapkan ini bukan cuma kasus Garuda, tapi hal lain untuk kasus di BUMN. Agar ini jadi program menyeluruh, bukan satu-satu,” terangnya.

Bakal Lakukan Pengembangan

Menteri BUMN Erick Thohir (kanan batik) dan Jaksa Agung ST Burhanuddin (kiri) di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan. Keduanya duduk bersama di Kantor Jaksa Agung. (Liputan6.com/Nanda Perdana Putra)

Lebih lanjut, Menteri Erick menyebut akan melakukan pengembangan lebih lanjut tidak berhenti terkait ATR 72-600.

“Kalau pengembangan pasti, insyaaAllah tidak akan berhenti disini, akan kita kembangkan sampai benar-benar bersih,” kata dia.

“Jadi yang disampaikan pak Jaksa Agung jelas, bahwa ini bukan sekadar penangkapam atau menghukum oknum, tapi perbaikan administrasi secara menyeluruh di Kementerian BUMN sesuai program transformasi bersih-bersih BUMN,” imbuh dia. (***)

Continue Reading

Trending