Connect with us

Politik

Pemerintah Tegaskan Angka Kematian Hanya Dihapus Sementara dari Indikator Penanganan Covid-19

Published

on

Pekerja memindahkan peti mati ke mobil ambulans di TPU Petamburan, Jakarta Pusat, Selasa (6/7/2021). Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta menyiapkan peti mati untuk jenazah Covid-19 seiring masifnya angka kematian Covid-19 di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Tribunnews/Irwan Rismawan 

Jakarta , goindonesia.co – Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Jodi Mahardi menegaskan dihapusnya angka kematian sebagai indikator penanganan Covid-19 hanya bersifat sementara.

Hal tersebut karena pihaknya menemukan adanya masalah dalam penginputan data, yang menimbulkan akumulasi angka kematian pada beberapa minggu sebelumnya.

“Bukan dihapus, hanya tidak dipakai sementara waktu karena ditemukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang.”

“Sehingga menimbulkan distorsi atau bias dalam penilaian,” kata Jodi, Rabu (11/8/2021) dikutip dari siaran pers laman Kemenko Marves.

Lanjut Jodi, pihaknya menemukan banyak angka kematian yang ditumpuk atau sedang dicicil pelaporannya.

Sehingga, laporan tersebut lambat disampaikan.

Data yang bias itu, akan berakibat penilaian yang kurang akurat terhadap penentuan level PPKM di suatu daerah.

“Jadi terjadi distorsi atau bias pada analisis, sehingga sulit menilai perkembangan situasi satu daerah,” jelasnya.

Di satu sisi,kata Jodi, data yang kurang update juga terjadi karena banyak kasus aktif yang belum terupdate lebih dari 21 hari.

Maka dari itu, pihaknya akan terus melakukan perbaikan untuk memastikan data yang akurat.

“Sedang dilakukan clean up (perapian) data, diturunkan tim khusus untuk ini.”

“Nanti akan diinclude (dimasukkan) indikator kematian ini jika data sudah rapi,” tutur Jodi.

Kini, sembari menunggu proses perbaikan data, pemerintah masih m,emakai 5 indikator untuk menentukan level PPKM.

Diantaranya, BOR (tingkat pemanfaatan tempat tidur), kasus konfirmasi, perawatan di RS, pelacakan (tracing), pengetesan (testing), dan kondisi sosio ekonomi masyarakat.

Sempat Tuai Kritikan

Kebijakan menghapus angka kematian itu pun sebelumnya mendapat kritikan dari sejumlah pihak.

Salah satunya, relawan tenaga medis Covid-19 sekaligus influencer Tirta Mandira Hudi.

Pria yang akrab dengan sapaan Dokter Tirta ini melontarkan kritikan lewat akun Twitter-nya, @tirta_hudhi, Selasa (10/8/2021).

Ia menyayangkan keputusan pemerintah untuk menghapus kematian dari indikator penanganan Covid.

Kritikan Tirta Mandira Hudi terkait penghapusan angka kematian dari pengendalian Covid-19.

Menurutnya, perbaikan data kematian bisa disegera dilakukan, tanpa harus menghapusnya.

“Kalo ada telat input data kematian, perbaiki kondisi lapangannya, biar input data cepet ga rapel an.”

“Bukan malah delete angka kematian dari indikator.”

“Apakah sesusah itu merapikan data? Makanya : delete saja?” tulis Tirta.

Kritikan serupa juga datang dari politisi Partai Gerindra Fadli Zon.

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon saat diskusi bertajuk Pro Kontra Presiden 3 Periode dan Pasangan Jokowi-Prabowo yang dipandu oleh Vice News Manager Tribun Network Domu Ambarita dan News Manager Tribun Network Rachmat Hidayat, Kamis (24/6/2021). (Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda)

Melalui akun Twitter-nya, @fadlizon, Selasa (10/8/2021), Fadli meminta untuk memperbaik data angka kematian segera, bukan malah menghapusnya.

Ia menilai, pemerintah gagal mengatasi kematian akibat Covid-19.

“Beginilah kalau urusan tak diserahkan pada ahlinya. Data kematian bukan sekedar angka.”

“Itu nyawa manusia Indonesia yg seharusnya dilindungi tumpah darahnya. Kita gagal mencegah korban begitu banyak.”

“Kalau data tak akurat, perbaiki. Bukan dihapus sbg indikator penanganan,” demikian ucap Fadli Zon. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Politik

Wacana Paket Prabowo-Ganjar Pranowo, Anies Baswedan Pastikan Siap Pilpres 2 Paslon ataupun 3 Paslon

Published

on

Anies Baswedan saat ditemui setelah seru-seruan bareng influencer di Red Corner Cafe, Minggu (24/9/23) dini hari.  (Foto : Reinaldi Cahyadi/Tribun-Timur.com)

Makassar, goindonesia.co – Anies Baswedan tak takut jika nanti pemilihan presiden (pilpres) hanya 2 poros saja.

Sebelumnya, menguat isu berpasangannya Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden (pilpres).

Jika hal ini terjadi, maka hanya akan ada 2 pasangan saja yang akan maju menjadi Presiden, bukan 3.

Anies Baswedan sendiri mengaku tak tau menahu terkait isu 2 poros yang sedang hangat terdengar.

“Saya tidak tahu itu, bebas saja,” ungkap Anies saat ditemui di Red Corner Cafe setelah seru-seruan bersama influencer, Minggu (24/9/23) dini hari.

Dirinya mengatakan sangat siap berapapun calon presiden yang akan maju nantinya.

“Kita siap saja tentunya,”kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Berbeda halnya dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu yang mengatakan, hal tersebut tak bisa di paksakan.

“Kalau kami berharapnya, PKS bisa lebih dari dua pasangan,”katanya saat ditemui di Hotel Dalton, Sabtu (23/9/23) siang.

Ahmad Syaikhu menjelaskan, saat ini PKS masih terus berikhtiar agar hal tersebut tidak terjadi.

“Bagaimana partai politik bisa tergabung dalam koalisi. Hari ini masih merasakan kemungkinan ada tiga pasang. Mudah-mudahan ini bisa tiga pasang sampai pendaftaran”jelasnya.

Meskipun terdapat dua pasangan, Ahmad Syaikhu mengaku masih punya strategi khusu dalam memenangkan Anies.

“Kan pada akhirnya kita tetap pada upaya bagaimana memenangkan Anies Rasyid Baswedan,”kata dia.

“Kalau pun memang ternyata hasilnya dua pasang, ya kita siap menghadapi berbagai konsekuensi,”ujarnya. (***)

*@makassar.tribunnews.com


Continue Reading

Politik

PKS Pastikan Dukung Cak Imin Jadi Cawapres Anies Baswedan

Published

on

Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid (Foto : @www.tvonenews.com)

Jakarta, goindonesia.co – Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid memastikan pihaknya mendukung keputusan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjadi calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan.

Menurut dia, PKS tetap konsisten dengan keputusan Majelis Syura, sejak awal mendukung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bersama bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. “Perubahan tentu merupakan sebuah keniscayaan, karena tidak ada sesuatu pun di dunia ini statis, apalagi yang sempurna. Sehingga, perubahan untuk perbaikan yang lebih baik dalam kebijakan pemerintah seharusnya menjadi fokus setiap kandidat. Termasuk untuk meneruskan hal-hal yang sudah dinilai baik agar menjadi lebih baik,” jelas dia, melalui keterangan resmi, Selasa (12/9/2023).

Wakil Ketua MPR RI ini memahami harapan Partai NasDem yang meminta PKS segera memutuskan dukungan kepada Cak Imin.

“Di antara partai-partai di KPP, PKS adalah peraih suara terbanyak pada Pemilu 2019 di tiga wilayah strategis, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten,” ujarnya.

“Sehingga sangat wajar apabila bacapres Anies Baswedan, NasDem dan PKB sangat berharap agar bisa menang, dengan PKB kuat di Jatim dan Jateng, tapi juga dengan PKS yang kuat di Jabar, Jakarta, dan Banten,” imbuhnya.

Maka wajar apabila Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh berharap PKS tetap berada di Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini. Terlebih, PKB juga mengungkit kisah sukses koalisi antara PKB dan PKS yang memenangi 40-50 Pilkada di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, Anies Baswedan mengaku besok, Selasa (12/9/2023) akan melakukan sowan ke markas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersama dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Hal ini dia ungkapkan usai menggelar rapat pemenangan bersama dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (11/9/2023).

“Rencana besok insyallah besok akan silaturahmi bersama-sama ke DPP PKS bersama tim PKB. Jadi Gus Muhaimin bersama jajaran besok siang akan ke PKS, dan kemudian bersilaturahmi di sana,” ujar dia.

Sementara untuk pernyataan elit PKS yang masih enggan mendukung Cak Imin sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) Anies Baswedan, dia mengatakan tunggu hasil pertemuan besok.

“Pokoknya, besok kita ketemu gitu ya, nanti kita lihat besok insyallah semuanya sama-sama,” tandas dia. (***)

*@tvOnenews.com

Continue Reading

Politik

Didukung Budiman Sudjatmiko, Prabowo Subianto: Dapat Energi Baru

Published

on

Budiman Sudjatmiko menilai Prabowo merupakan sosok nasionalis dengan pemikiran hebat. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Jakarta, goindonesia.co – Bakal calon presiden  Prabowo Subianto bertekad meneruskan perjuangan Presiden Joko Widodo atau Jokowi jika dia memperoleh mandat sebagai orang nomor satu di Indonesia setelah memenangi Pilpres 2024.

“Saya bertekad meneruskan perjuangan Presiden Joko Widodo. Saya bukan orang yang mencla mencle, bukan orang plin plan, bukan orang yang ragu-ragu,” kata Prabowo saat acara Deklarasi Dukungan Prabowo-Budiman Bersatu di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (18/8/2023), seperti dilansir Antara.

Ketua Umum Partai Gerindra itu bersyukur telah diajak Presiden Jokowi untuk bergabung di jajaran Kabinet Indonesia Maju sebagai menteri pertahanan demi kepentingan rakyat Indonesia. Selama di Kabinet, Prabowo mengakui sepak terjang Presiden Joko Widodo.

Dia pun siap melanjutkan perjuangan untuk menuju Indonesia Maju. Prabowo terkejut dengan dukungan yang diberikan kader PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko kepadanya. “Saya merasa terharu, berbesar hati, diperkuat, mendapat energi baru,” imbuhnya.

Dukungan dari tokoh Reformasi 1998 bersama para pendukungnya itu, lanjut Prabowo, menjadi penambah semangat baginya untuk terus maju dalam kontestasi politik di tahun 2024.

Sementara itu, Budiman Sudjatmiko mengajak semua pihak untuk menatap masa depan supaya lebih cerah.

“Kita lupa jika ada masa depan. Oleh karena itu, kita harus melihat ke masa depan, sesekali kita bisa melihat ke belakang,” kata Budiman.

Dia pun mengaku dirinya sebagai seorang pribadi yang biasa mengambil risiko dalam melangkah.

Kepada Prabowo, Budiman berpesan agar memajukan kesejahteraan umum, koperasi, badan usaha milik desa (BUMDes), hingga menata jaminan sosial apabila nanti mendapat amanat menjadi presiden RI di 2024.

Prabowo Subianto merupakan bakal calon presiden yang sudah memperoleh dukungan dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). (***)

*@www.liputan6.com

Continue Reading

Trending