Connect with us

Berita

Pesan Listyo ke Tujuh Kapolda Baru: Jangan Jadi Penghambat Investasi

Published

on

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. (CNN Indonesia/Adi Maulana Ibrahim)

Jakarta, goindonesia.co – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mewanti-wanti anak buahnya agar tak menghambat iklim investasi di Indonesia. Pesan itu selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar polisi turut mengawal iklim investasi.

Jenderal bintang empat itu menyampaikan hal tersebut saat memimpin upacara serah terima jabatan tujuh Kapolda baru di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (29/12).

“Hindarkan polisi yang menjadi penghambat investasi. Saya ingatkan, kawal dan pastikan aman hingga betul-betul merasakan apa yang menjadi harapan Pemerintah,” kata Listyo saat memberikan arahannya.

Mantan ajudan Presiden Jokowi itu mengatakan agar kepolisian dapat memberikan pendampingan investasi sehingga UMKM di wilayah-wilayah dapat bertumbuh. Selain itu, Listyo meminta ar penggunaan APBN dan sejumlah sektor strategis mendapat pengawalan.

Sehingga, kata dia, penggunaan anggaran negara tersebut dapat tepat sasaran dan tidak menimbulkan kebocoran.

Selain soal investasi, Kapolri juga menyinggung terkait kesiapan aparat menghadapi situasi politik pada 2022 mendatang. Ia meminta agar pesta demokrasi yang akan berlangsung hingga 2024 nanti dapat berjalan aman dan damai sehingga tak menimbulkan perpecahan antar sesama anak bangsa.

“Demokrasi Pilkada bagian dari proses demokrasi yang harus dilaksanakan, sehingga menjadi pendidikan politik yang sehat. Bukan menyebabkan kondisi bangsa kita terpecah belah. Ini bicarakan dengan tokoh adat, agama, atau tokoh masyarakat lain untuk membuat komitmen bahwa demokrasi boleh jalan, situasi dan pilihan berbeda tapi masalah persatuan dan kesatuan tetap dijaga,” ucapnya.

Singgung Tagar Kritik Kinerja Polisi di Medsos

Dalam arahannya, Listyo juga meminta agar aparat penegak hukum dapat menjalankan tugas dasarnya dalam memberikan pelayanan dengan melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat secara maksimal.

Ia mengingat munculnya sejumlah tagar di media sosial yang menyinggung dan mengkritik kinerja kepolisian dalam berbagai perspektif. Sehingga, kemunculan Hastag tersebut harus disikapi dengan langkah-langkah yang konkret untuk melakukan perbaikan di institusi Korps Bhayangkara. Sehingga pelanggaran tidak kembali terjadi.

Polri, kata dia,bukan institusi yang anti-kritik. Sehingga, masukan dari masyarakat harus dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan di Korps Bhayangkara.

“Ada kritik dari masyarakat kita terima sebagai bagian dari evaluasi kita untuk membawa institusi menjadi jauh lebih baik. Pertahankan Polri tidak antikritik,” ujar mantan Kadiv Propam Polri itu.

Di lain sisi, Listyo mengingatkan kepada seluruh Kapolda untuk tetap melakukan pengendalian Pandemi Covid-19. Apalagi, kata dia, saat ini akan memasuki masa liburan Tahun Baru 2022.

Kesiapan itu, kata Sigit, sebagai bentuk untuk mengantisipasi penyebaran dari varian baru Covid-19, Omicron, yang sudah diumumkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) masuk ke Indonesia.

Untuk mencegah varian baru Omicron mantan Kabareskrim itu berharap seluruh Kapolda untuk betul-betul melakukan pengawasan terhadap jalur pintu masuk ke Indonesia, seperti, Bandara, Pelabuhan dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Ia menegaskan, penegakan protokol kesehatan (prokes) terhadap Pelaku Perjalanan Internasional (PPI) agar diperketat.

Sebagai informasi, pelantikan para Kapolda itu dilakukan usai Kapolri merotasi sejumlah pejabat melalui surat telegram nomor ST/2568/XII/KEP./2021 tanggal 17 Desember 2021, yang ditandatangani oleh AS SDM Irjen Wahyu Widada.

Selain itu, terdapat 19 perwira kepolisian yang naik pangkat satu tingkat lebih tinggi dalam serangkaian rotasi penugasan Korps Bhayangkara tersebut. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Menkeu Sampaikan Draft Rancangan Awal KEM PPKF di Sidang Kabinet Paripurna

Published

on

Menkeu, Sri Mulyani Indrawati (Foto : @www.kemenkeu.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan draft rancangan awal Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Senin (26/02/2024). Ia mengungkapkan, KEM PPKF dan RAPBN 2025 disiapkan dalam periode transisi ke Pemerintahan Baru hasil Pemilu 2024.

“Saya menyampaikan draft rancangan awal Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara. Sesuai mandat UU Keuangan Negara, Menteri Keuangan menyusun KEM-PPKF sebagai landasan awal penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RAPBN) tahun depan (2025),” ujarnya sebagaimana dikutip dari laman Instagram @smindrawati.

Lebih lanjut, Menkeu mengatakan bahwa di dalam KEM-PPKF dipresentasikan kondisi dinamika dan tantangan ekonomi global. Antara lain seperti kenaikan suku bunga global (higher for longer) yang mempengaruhi arus modal, nilai tukar, dan biaya pendanaan (cost of fund). 

“Juga kondisi geopolitik dan proteksionisme serta tren teknologi digital, perubahan iklim dan penuaan penduduk (aging population) di berbagai negara maju,” tambahnya.

Selain itu ia juga menyebut Kebijakan Fiskal dan APBN sangat penting dalam menangani tantangan pembangunan yang meliputi kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, inklusivitas dan kesenjangan, serta transformasi ekonomi dan ekonomi hijau.

“Berbagai tantangan pembangunan harus ditangani dan diselesaikan,” tegasnya.

Ia pun menekankan, Kebijakan Fiskal dan APBN harus dijaga secara hati-hati atau prudent, akuntabel, serta disiplin agar tetap sehat, kredibel/dipercaya dan berkelanjutan (sustainable). 

“APBN adalah instrumen penting dan strategis serta diandalkan untuk memecahkan berbagai tantangan pembangunan untuk mencapai tujuan Indonesia maju adil dan sejahtera. APBN juga menjadi instrumen penting dalam melindungi ekonomi dan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman dan gejolak seperti Pandemi, Perubahan Iklim dan persaingan geopolitik,” pungkasnya. (***)

*Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Continue Reading

Berita

Menkes Budi Ungkap Rahasia Sukses Negara Maju ke Peserta LPDP

Published

on

Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin saat menghadiri kegiatan Persiapan Keberangkatan (PK) bagi penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) (Foto : @sehatnegeriku.kemkes.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin menghadiri kegiatan Persiapan Keberangkatan (PK) bagi penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Persiapan keberangkatan ini sebagai salah satu rangkaian pembekalan yang wajib diikuti bagi peserta penerima LPDP di Jakarta pada Senin (26/2/2024).

Pada kegiatan tersebut, Menkes Budi memberikan pembekalan dan berdiskusi langsung bersama peserta PK penerima LPDP. Dalam diskusi tersebut, Menkes mengungkapkan kriteria yang harus dicapai Indonesia untuk menjadi negara maju.

Indonesia menjadi negara maju merupakan target yang ingin dicapai ketika Indonesia memasuki usia 100 tahun atau Indonesia Emas tahun 2045.

Menkes Budi menyampaikan bahwa untuk meraih target Indonesia Emas tahun 2045, Indonesia harus memiliki pendapatan per kapita 13 ribu dolar AS per tahun atau rata-rata Rp 15 juta per bulan.

“Indonesia saat masih Rp 5 juta per bulan. Coba tanya (orang) di sebelahnya, gajinya berapa. Kalau masih di bawah Rp 15 juta berarti kita masih berada di negara berkembang. Jadi kalau kita mau jadi negara maju mesti Rp 15 juta per bulan,” kata Menkes Budi.

Menkes Budi melanjutkan, belajar dari sejarah bangsa dan negara di dunia, semua negara yang kini menjadi negara maju seperti Korea, Jepang, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis berhasil memanfaatkan peluang besar melalui windows of opportunity untuk mencapai status negara maju. Windows of opportunity terjadi ketika negara tersebut mencapai puncak bonus demografi.

Puncak bonus demografi terjadi ketika persentase usia penduduknya didominasi oleh penduduk yang berada pada rentang usia produktif. Untuk itu, bonus demografi sangat penting karena ada potensi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang besar.

Jika negara melewatkan puncak bonus demografi maka negara dapat terjebak dalam middle income country. Indonesia akan mencapai puncak bonus demografi pada tahun 2030.

“Orang yang produktif, orang yang bisa menghasilkan pendapatan orang yang bisa mengkontribusikan GDP (Gross Domestic Product), makin lama makin sedikit porsinya sehingga harus ditanggung sama orang yang masih produktif. Itu sebabnya, penting itu puncak bonus demograf. Kalau itu terlewati kita akan terjebak di middle income country,” lanjut Menkes Budi.

Di sela diskusi, Menkes Budi juga menitipkan pesan kepada para peserta PK LPDP untuk menghilangkan budaya kebanyakan orang Indonesia yang susah bekerja sama dengan orang lain.

“Jadi, selagi masih muda, ayo teman-teman kikis habis budaya kita yang tidak baik ini,” pesan Menkes Budi.

Menkes Budi menutup diskusi dengan harapan para peserta belajar dengan baik di universitas tujuan masing-masing. Ia juga berharap tidak ada yang sakit dan tetap dalam keadaan sehat setelah selesai belajar untuk kembali berbakti kepada Indonesia.

Pada PK angkatan ke-226, terdapat 39 orang dari bidang kesehatan yang akan melanjutkan pendidikan baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri dengan tujuan universitas yang berbeda-beda tentunya. (***)

*Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI.

Continue Reading

Berita

Kemnaker : Talenta Muda Modalitas Wujudkan Indonesia Emas 2045

Published

on

Wamenaker, Afriansyah Noor saat menghadiri acara Al Binaa Festival di kabupaten Bekasi, Jawa Barat (Foto : @kemnaker.go.id)

Bekasi, goindonesia.co -Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor pengembangan dan pembinaan talenta muda merupakan modalitas sebagai agen perubahan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ia menilai sejak saat ini perlu disiapkan generasi muda siap berdaya saing, unggul, yang akan menjadi suksesor untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. 

Menurut Afriansyah Noor, Al Binaa Festival  ini menjadi salah satu contoh bahwa pengembangan diri harus dilakukan sepanjang hayat, dimulai di bangku sekolah atau di usia muda. Sehingga potensi anak dapat dikembangkan sedari dini, mendapatkan pengarahan dan pembinaan yang tepat pada potensi tersebut. 

“Kami harap potensi ini dapat terus dikembangkan hingga mencapai dewasa nanti, yang kemudian berkembang menjadi kompetensi yang dibutuhkan kelak di dunia kerja, ” ujar Afriansyah Noor dalam sambutannya pada acara Al Binaa Festival di kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (27/2/2024). 

Wamenaker berharap melalui kegiatan Al Binaa Festival ini, talenta-talenta muda mendapatkan ruang berkompetisi, untuk menunjukkan talentanya serta dapat mengembangkan diri dalam hal kebaikan supaya cita-cita Indonesia Emas 2045 dapat tercapai melalui agen perubahan para talenta muda. 

“Dengan semangat yang tinggi, mari kita mulai festival ini dan nikmati setiap momen yang telah dipersiapkan. Terima kasih atas partisipasi dan dukungan saudara-saudara semua dalam membangun masa depan yang cerah bagi generasi mendatang, ”  ujar Afriansyah Noor.  (***)

*Biro Humas Kemnaker

Continue Reading

Trending