Connect with us

Politik

Posisi Polri di Bawah Kemendagri Usulan Lemhannas Perlu Dikaji Mendalam

Published

on

Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo ketika memberikan sambutannya di Pendopo Kabupaten Blora. (Liputan6.com/Ahmad Adirin)

Usulan tersebut disampaikan hasil dari kajian dari beberapa negara

Jakarta, goindonesia.co – Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, menilai usulan yang disampaikan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Letjen Agus Widjojo, perlu dilakukan kajian secara mendalam. Menurut dia, perlu dibahas secara komprehensif baik aspek positif maupun negatif pemindahan Polri dari yang tadinya di bawah presiden menjadi di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Yang paling penting itu mendudukkan eksistensi kepolisian itu dilakukan kajian yang lebih mendalam. Jadi, harus secara objektif, rasional, tidak ada kepentingan politik dan tidak pula ada unsur-unsur like and dislike (suka dan tidak suka), memang betul-betul ini dimaksudkan asas profesionalitas,” kata Guspardi kepada Republika, Ahad (2/1). 

Kendati demikian, Guspardi menilai usulan yang disampaikan Agus sah-sah saja. Menurut dia, usulan tersebut disampaikan hasil dari kajian dari beberapa negara yang menempatkan kepolisian di dalam kementerian. 

“Jadi, ini semacam wacana boleh-boleh saja Pak Agus menyampaikannya dan kita minta kepada para ilmuwan, para pakar untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dan lebih masif lagi manfaat positif, mudharat, manfaat aspek positifnya mana yang lebih menguntungkan. Ini juga harus jadi masukkan bagi pemerintah dan negara dalam memosisikan lembaga kepolisian itu berada di mana,” katanya.

Lagi pula, Guspardi menambahkan, usulan serupa juga pernah disampaikan mantan menteri pertahanan (menhan) Ryamizard Ryacudu. Selain itu, jika dilihat berdasarkan sejarah Republik Indonesia, kepolisian pernah berada dalam Kementerian Dalam Negeri yang ketika itu masih bernama Departemen Dalam Negeri.

“Jadi, tidak berada pada kementerian lain, apalagi membentuk kementerian khusus yang membawahi tentang kepolisian. Kalau seandainya membentuk kementerian khusus membawahi kepolisian kenapa nggak seperti sekarang ini saja?” ujarnya.

Oleh karena itu, jika kajian secara mendalam telah dilakukan dan seluruh elemen bangsa menyetujuinya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian perlu diubah. Sebab di dalam Pasal 8 UU tersebut berbunyi ‘Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah presiden’.

Sebelumnya, Gubernur Lemhannas Letjen Agus Widjojo mengusulkan agar dibentuk Dewan Keamanan Nasional dan Kementerian Keamanan Dalam Negeri. Khusus untuk Kementerian Keamanan Dalam Negeri, kata Agus, nantinya akan menaungi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Usulan itu berdasarkan hasil kajian di internal Lemhannas.

Menurut Agus, masalah keamanan memang masuk dalam portofolio Kemendagri. Namun, jika memang tugas dan beban Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah banyak maka perlu dibentuk Kementerian Keamanan Dalam Negeri, yang Polri berada di bawah koordinasinya. Hal itu juga seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berada di bawah naungan Kemenhan.

“Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban perlu ada penegakan hukum, itu Polri. Seyogianya diletakkan di bawah salah satu kementerian dan Polri, seperti TNI, sebuah lembaga operasional. Operasional harus dirumuskan di tingkat menteri oleh lembaga bersifat politis, dari situ perumusan kebijakan dibuat, pertahanan oleh TNI, dan keamanan ketertiban oleh Polri,” kata Agus didampingi Wagub Lemhannas Marsdya Wieko Syofyan dan Sestama Lemhannas Komjen Purwadi Arianto di Jakarta, Jumat (31/12). (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Politik

Muncul Koalisi Indonesia Bersatu, Kesetiaan ke Jokowi Jadi Isu

Published

on

Suharso Monoarfa, Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan (Dok. Humas Golkar)

Jakarta, goindonesia.co – Koalisi Indonesia Bersatu besutan Partai Golkar, PAN, dan PPP mendapat reaksi dari sesama partai politik Koalisi Indonesia Maju. Kesetiaan dan dukungan tiga partai kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) disinggung.

Adalah PSI yang menyinggung kesetiaan Koalisi Indonesia Bersatu kepada Jokowi. Meski tak soal dengan manuver Golkar, PAN, dan PPP, PSI memberi kritik.

“Setiap partai silakan saja melakukan manuver politik. Sah-sah saja,” kata Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni kepada wartawan, Sabtu (14/5).

Padahal PSI berharap tak ada koalisi partai politik lain yang muncul dari dalam Koalisi Indonesia Maju, kabinet pemerintahan Jokowi.

“Namun, sebagai bagian dari koalisi Jokowi-Ma’ruf, PSI berharap hendaknya tidak ada koalisi lain yang dibentuk partai pendukung Pak Jokowi selain Koalisi Indonesia Maju,” ujar Raja.

Raja Juli Antoni (Ari Saputra/detikcom)

Oleh sebab itu, PSI menyentil kesetiaan Partai Golkar, PAN, dan PPP dalam mendukung pemerintahan Jokowi. PSI meminta partai yang sudah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu setia terhadap Jokowi.

“Setia dulu saja mendukung Pak Jokowi dengan sepenuh hati. Kasihan Pak Jokowi mengurus rakyat. Pandemi belum selesai, recovery ekonomi sedang dilangsungkan, soal minyak goreng belum tuntas. Fokus saja dulu dukung Pak Jokowi,” imbuhnya.

PAN: Tak Ada Agenda Terselubung

Kesetiaan Partai Golkar, PAN, dan PPP yang disentil PSI mendapat respons Koalisi Indonesia Bersatu. PAN menegaskan setia terhadap pemerintahan Jokowi hingga 2024.

“Keberadaan Koalisi Indonesia Bersatu, yaitu Golkar, PAN, PPP, terbentuk dari adanya persamaan cita-cita untuk menunaikan janji Kemerdekaan RI sebagaimana termaktub di Pembukaan UUD 1945 melalui jalan demokrasi konstitusional,” kata Waketum PAN Viva Yoga Mauladi kepada wartawan, Sabtu (14/5).

Viva menjelaskan cita-cita itu kemudian diturunkan ke dalam wadah perjuangan politik gagasan, ide, dan pemikiran, sebagai landasan prinsip melalui proses-proses politik yang mencerdaskan, menggembirakan, menyejahterakan, memakmurkan, dan berkeadilan.

“Itulah yang menjadi salah satu dasar pendirian dari Koalisi Indonesia Bersatu,” ujar jubir PAN itu.

Viva Yoga Mauladi (Ari Saputra/detikcom)

Koalisi Indonesia Bersatu, menurut Viva, tetap bagian dari pemerintahan Jokowi. Koalisi ini, kata Viva, tetap mengemban tugas kerja pemerintahan Jokowi.

“KIB ini adalah bagian dari pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Oleh karena itu, dalam rencana kerja selanjutnya dipastikan akan bertanggung jawab untuk dapat meningkatkan kinerja pemerintahan,” ucap Viva.

Oleh sebab itu, kesetiaan koalisi ini bagi PAN tak perlu dipertanyakan lagi. Viva mengatakan tak ada agenda terselubung yang dibawa oleh Koalisi Indonesia Bersatu.

“Kesetiaan KIB kepada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin tidak usah diragukan lagi. Tidak ada agenda politik tersembunyi atau terselubung. Semua serba-transparan alias terang-benderang. Apalagi Pak Airlangga Hartarto dan Bang Sumo (Suharso Monoarfa) adalah menteri di kabinet, maka tentu akan bekerja maksimal bekerja untuk rakyat,” sebut Viva.

“Bahkan, menurut Bang Zulkifli Hasan, PAN akan terus berkomitmen menjadi partai koalisi pemerintah, sampai berakhirnya purnatugas pemerintah setelah Pemilu 2024 nanti,” imbuhnya.

Golkar: Kami Tak Abai Dukung Jokowi

Partai Golkar juga membalas kritik PSI yang menyinggung kesetiaan Koalisi Indonesia Bersatu terhadap Jokowi. Golkar mengatakan Koalisi Indonesia Bersatu yang terbentuk bersama PAN dan PPP tetap taat pada tugas mendukung kebijakan Jokowi.

“Jangan salah menduga. Koalisi Indonesia Bersatu tidak mengabaikan tugas-tugas partai politik untuk mendukung kebijakan Pemerintahan Jokowi-Kiai Ma’ruf dalam berbagai kebijakannya,” kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Sabtu (14/5).

Ace Hasan Syadzily (Ari Saputra/detikcom)

“Koalisi Indonesia Bersatu ini justru ingin menghantarkan Pemerintahan Jokowi hingga 2024,” imbuh Ace.

Kesetiaan Partai Golkar dengan kebijakan Jokowi, menurut Ace, tak perlu diragukan lagi. Sementara itu, Koalisi Indonesia Bersatu merumuskan visi untuk di medan laga 2024.

“Partai Golkar masih setia kepada Presiden Jokowi. Yang kita rumuskan dalam KIB ini adalah visi, platform, dan gagasan untuk 2024,” imbuhnya. (***)

Continue Reading

Politik

NasDem: Surya Paloh Putuskan 1 Nama Capres September, Anies Kandidat Terkuat

Published

on

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (kanan) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Rabu (24/7). Foto: ANTARA FOTO/Fauzi Lamboka

Jakarta, goindonesia.co – DPW Aceh NasDem menjadi salah satu daerah yang akan mengusulkan nama Anies Baswedan menjadi capres dalam Rakernas 15-17 Juni mendatang. Ketua DPW Partai NasDem Aceh Teuku Taufiqulhadi mengatakan selain Aceh, DKI Jakarta, Banten hingga Jabar dalam waktu dekat juga akan memutuskan untuk membawa nama Anies ke Rakernas.

“Kami cukup senang melihat perkembangan rencana pencapresan Pak Anies Baswedan dalam tubuh partai NasDem sejauh ini,” kata Taufiq kepada wartawan, Kamis (5/6).”Setelah Aceh, kini Banten, DKI, Jawa Barat dan waktu dekat Kalimantan akan sepakat membawa nama Anies ke Rakernas NasDem Juni mendatang di Jakarta,” imbuh dia.Taufiq menuturkan Rakernas akan memutuskan 3 nama yang akan diserahkan ke Ketum Surya Paloh. Setelah itu, kata dia, September mendatang Paloh akan memilih satu nama atau dua nama yang akan dijadikan sebagai capres-cawapres.

Ketum NasDem Surya Paloh memberikan pidato dalam acara Rakorsus se-Indonesia di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (26/1/2020). Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan

“Rakernas itu akan memutuskan 3 nama untuk diserahkan kepada Ketum Bapak Surya Paloh. September kemudian, tiga nama itu akan dikerucutkan menjadi satu nama. Atau mungkin dua di antara tiga itu akan disandingkan dalam satu paket capres (cawapres) NasDem,” ucapnya.

Lebih lanjut, Ketua DPP NasDem ini menuturkan partai menyerahkan sepenuhnya pilihan capres kepada Paloh.

Namun, saat ini, nama Anies yang paling bergaung luas di antara pengurus wilayah.”Namun, sejauh ini dapat saya sampaikan, nama yang bergaung sangat luas di NasDem adalah Anies Baswedan,” tandas dia.

Sebelumnya, Ketua DPP NasDem Willy Aditya menuturkan Rakernas akan diadakan di Jakarta Convention Center (JCC) dan dihadiri oleh 7 ribu kader dari seluruh wilayah.

Nantinya, salah satu hasil Rakernas memberikan rekomendasi 3 nama capres ke Surya Paloh untuk dipilih. Setelah itu, NasDem akan membangun koalisi dengan parpol lain.

Continue Reading

Politik

Menerka 3 Nama Capres Bakal Disodorkan NasDem ke Surya Paloh

Published

on

Logo Partai NasDem. (Istimewa)

Jakarta, goindonesia.co – Partai NasDem menyerahkan tiga nama bakal calon presiden (capres) 2024 kepada Ketum Surya Paloh dalam rakernas 15-17 Juni mendatang. Kemungkinan nama yang bakal diserahkan ke Surya Paloh mencuat.

“Kemungkinan besar Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Erick Thohir,” kata pakar politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam kepada wartawan, Selasa (3/5/2022)

Umam menjabarkan mengapa ketiga nama itu kemungkinan besar disodorkan NasDem ke Surya Paloh. Ketiga tokoh itu memiliki cerita tersendiri dengan NasDem.

“Sejak awal, Anies memiliki kedekatan dengan NasDem. Sedangkan Ganjar dinilai memiliki visi yang sesuai dengan NasDem, tapi berpotensi memunculkan resistensi politik dari PDIP. Sedangkan Erick memiliki kedekatan dengan sejumlah elemen internal NasDem karena faktor logistik saja, namun fakta menunjukkan elektabilitas Erick masih sangat rendah,” ujarnya.

Lebih mengerucut, Umam menyebut nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berpeluang besar berada dalam daftar yang disodorkan ke Surya Paloh. Umam pun memberi penilaian jika NasDem ingin memenangkan capres jagoannya pada 2024.

Anies Baswedan-Ganjar Pranowo-Erick Thohir. (Repro detikcom)

“Jadi, kemungkinan besar, arah koalisi yang dibentuk NasDem akan mendorong Anies di Pilpres 2024. Untuk menyukseskan agenda itu, NasDem bisa membangun poros kekuatan politik tengah-moderat dengan Partai Demokrat,” ucap Umam.

“Karena itulah, dalam sejumlah simulasi survei, Anies-AHY masih menjadi pilihan yang feasible dan marketable untuk Pilpres 2024 mendatang,” imbuhnya.

NasDem Bakal Serahkan 3 Nama Capres

Partai NasDem diketahui akan menggelar rapat kerja nasional atau rakernas 15-17 Juni di Jakarta. Dalam rakernas, NasDem akan menyerahkan tiga nama bakal capres 2024 ke Ketum Surya Paloh.

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menjelaskan rakernas digelar di Jakarta Convention Center atau JCC. Dalam acara yang bakal dihadiri ribuan kader NasDem itu, tiga nama capres 2024 akan diserahkan ke Surya Paloh.

“Partai Nasdem sedang berkonsentrasi mempersiapkan rakernas yang akan dilaksanakan pada 15-17 Juni di JCC. Sekarang SC sedang bekerja, OC sedang bekerja untuk mempersiapkan karena dihadiri oleh semua DPD se-Indonesia, DPW se-Indonesia, pesertanya sekitar tujuh ribuan. Dan rakernas nanti kita akan merekomendasikan tiga nama capres kepada Pak Surya,” kata Willy kepada wartawan, Selasa (3/5).

Dari tiga nama capres yang diserahkan, Surya Paloh akan menentukan siapa jagoan NasDem di 2024. Penyerahan dan penentuan nama capres ini, menurut Willy, tak terlepas dari membangun koalisi 2024.

“Nanti akan diserahkan ke Pak Surya, Pak Surya yang menentukan siapa yang akan beliau pilih, dan teknis waktu nanti kita serahkan ke Pak Surya karena sekaligus juga membangun koalisi pengusung,” ujar Willy. (***)

Continue Reading

Trending