Connect with us

Politik

Posisi Polri di Bawah Kemendagri Usulan Lemhannas Perlu Dikaji Mendalam

Published

on

Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo ketika memberikan sambutannya di Pendopo Kabupaten Blora. (Liputan6.com/Ahmad Adirin)

Usulan tersebut disampaikan hasil dari kajian dari beberapa negara

Jakarta, goindonesia.co – Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, menilai usulan yang disampaikan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Letjen Agus Widjojo, perlu dilakukan kajian secara mendalam. Menurut dia, perlu dibahas secara komprehensif baik aspek positif maupun negatif pemindahan Polri dari yang tadinya di bawah presiden menjadi di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Yang paling penting itu mendudukkan eksistensi kepolisian itu dilakukan kajian yang lebih mendalam. Jadi, harus secara objektif, rasional, tidak ada kepentingan politik dan tidak pula ada unsur-unsur like and dislike (suka dan tidak suka), memang betul-betul ini dimaksudkan asas profesionalitas,” kata Guspardi kepada Republika, Ahad (2/1). 

Kendati demikian, Guspardi menilai usulan yang disampaikan Agus sah-sah saja. Menurut dia, usulan tersebut disampaikan hasil dari kajian dari beberapa negara yang menempatkan kepolisian di dalam kementerian. 

“Jadi, ini semacam wacana boleh-boleh saja Pak Agus menyampaikannya dan kita minta kepada para ilmuwan, para pakar untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dan lebih masif lagi manfaat positif, mudharat, manfaat aspek positifnya mana yang lebih menguntungkan. Ini juga harus jadi masukkan bagi pemerintah dan negara dalam memosisikan lembaga kepolisian itu berada di mana,” katanya.

Lagi pula, Guspardi menambahkan, usulan serupa juga pernah disampaikan mantan menteri pertahanan (menhan) Ryamizard Ryacudu. Selain itu, jika dilihat berdasarkan sejarah Republik Indonesia, kepolisian pernah berada dalam Kementerian Dalam Negeri yang ketika itu masih bernama Departemen Dalam Negeri.

“Jadi, tidak berada pada kementerian lain, apalagi membentuk kementerian khusus yang membawahi tentang kepolisian. Kalau seandainya membentuk kementerian khusus membawahi kepolisian kenapa nggak seperti sekarang ini saja?” ujarnya.

Oleh karena itu, jika kajian secara mendalam telah dilakukan dan seluruh elemen bangsa menyetujuinya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian perlu diubah. Sebab di dalam Pasal 8 UU tersebut berbunyi ‘Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah presiden’.

Sebelumnya, Gubernur Lemhannas Letjen Agus Widjojo mengusulkan agar dibentuk Dewan Keamanan Nasional dan Kementerian Keamanan Dalam Negeri. Khusus untuk Kementerian Keamanan Dalam Negeri, kata Agus, nantinya akan menaungi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Usulan itu berdasarkan hasil kajian di internal Lemhannas.

Menurut Agus, masalah keamanan memang masuk dalam portofolio Kemendagri. Namun, jika memang tugas dan beban Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah banyak maka perlu dibentuk Kementerian Keamanan Dalam Negeri, yang Polri berada di bawah koordinasinya. Hal itu juga seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berada di bawah naungan Kemenhan.

“Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban perlu ada penegakan hukum, itu Polri. Seyogianya diletakkan di bawah salah satu kementerian dan Polri, seperti TNI, sebuah lembaga operasional. Operasional harus dirumuskan di tingkat menteri oleh lembaga bersifat politis, dari situ perumusan kebijakan dibuat, pertahanan oleh TNI, dan keamanan ketertiban oleh Polri,” kata Agus didampingi Wagub Lemhannas Marsdya Wieko Syofyan dan Sestama Lemhannas Komjen Purwadi Arianto di Jakarta, Jumat (31/12). (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Politik

Wacana Paket Prabowo-Ganjar Pranowo, Anies Baswedan Pastikan Siap Pilpres 2 Paslon ataupun 3 Paslon

Published

on

Anies Baswedan saat ditemui setelah seru-seruan bareng influencer di Red Corner Cafe, Minggu (24/9/23) dini hari.  (Foto : Reinaldi Cahyadi/Tribun-Timur.com)

Makassar, goindonesia.co – Anies Baswedan tak takut jika nanti pemilihan presiden (pilpres) hanya 2 poros saja.

Sebelumnya, menguat isu berpasangannya Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden (pilpres).

Jika hal ini terjadi, maka hanya akan ada 2 pasangan saja yang akan maju menjadi Presiden, bukan 3.

Anies Baswedan sendiri mengaku tak tau menahu terkait isu 2 poros yang sedang hangat terdengar.

“Saya tidak tahu itu, bebas saja,” ungkap Anies saat ditemui di Red Corner Cafe setelah seru-seruan bersama influencer, Minggu (24/9/23) dini hari.

Dirinya mengatakan sangat siap berapapun calon presiden yang akan maju nantinya.

“Kita siap saja tentunya,”kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Berbeda halnya dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu yang mengatakan, hal tersebut tak bisa di paksakan.

“Kalau kami berharapnya, PKS bisa lebih dari dua pasangan,”katanya saat ditemui di Hotel Dalton, Sabtu (23/9/23) siang.

Ahmad Syaikhu menjelaskan, saat ini PKS masih terus berikhtiar agar hal tersebut tidak terjadi.

“Bagaimana partai politik bisa tergabung dalam koalisi. Hari ini masih merasakan kemungkinan ada tiga pasang. Mudah-mudahan ini bisa tiga pasang sampai pendaftaran”jelasnya.

Meskipun terdapat dua pasangan, Ahmad Syaikhu mengaku masih punya strategi khusu dalam memenangkan Anies.

“Kan pada akhirnya kita tetap pada upaya bagaimana memenangkan Anies Rasyid Baswedan,”kata dia.

“Kalau pun memang ternyata hasilnya dua pasang, ya kita siap menghadapi berbagai konsekuensi,”ujarnya. (***)

*@makassar.tribunnews.com


Continue Reading

Politik

PKS Pastikan Dukung Cak Imin Jadi Cawapres Anies Baswedan

Published

on

Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid (Foto : @www.tvonenews.com)

Jakarta, goindonesia.co – Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid memastikan pihaknya mendukung keputusan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjadi calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan.

Menurut dia, PKS tetap konsisten dengan keputusan Majelis Syura, sejak awal mendukung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bersama bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. “Perubahan tentu merupakan sebuah keniscayaan, karena tidak ada sesuatu pun di dunia ini statis, apalagi yang sempurna. Sehingga, perubahan untuk perbaikan yang lebih baik dalam kebijakan pemerintah seharusnya menjadi fokus setiap kandidat. Termasuk untuk meneruskan hal-hal yang sudah dinilai baik agar menjadi lebih baik,” jelas dia, melalui keterangan resmi, Selasa (12/9/2023).

Wakil Ketua MPR RI ini memahami harapan Partai NasDem yang meminta PKS segera memutuskan dukungan kepada Cak Imin.

“Di antara partai-partai di KPP, PKS adalah peraih suara terbanyak pada Pemilu 2019 di tiga wilayah strategis, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten,” ujarnya.

“Sehingga sangat wajar apabila bacapres Anies Baswedan, NasDem dan PKB sangat berharap agar bisa menang, dengan PKB kuat di Jatim dan Jateng, tapi juga dengan PKS yang kuat di Jabar, Jakarta, dan Banten,” imbuhnya.

Maka wajar apabila Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh berharap PKS tetap berada di Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini. Terlebih, PKB juga mengungkit kisah sukses koalisi antara PKB dan PKS yang memenangi 40-50 Pilkada di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, Anies Baswedan mengaku besok, Selasa (12/9/2023) akan melakukan sowan ke markas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersama dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Hal ini dia ungkapkan usai menggelar rapat pemenangan bersama dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (11/9/2023).

“Rencana besok insyallah besok akan silaturahmi bersama-sama ke DPP PKS bersama tim PKB. Jadi Gus Muhaimin bersama jajaran besok siang akan ke PKS, dan kemudian bersilaturahmi di sana,” ujar dia.

Sementara untuk pernyataan elit PKS yang masih enggan mendukung Cak Imin sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) Anies Baswedan, dia mengatakan tunggu hasil pertemuan besok.

“Pokoknya, besok kita ketemu gitu ya, nanti kita lihat besok insyallah semuanya sama-sama,” tandas dia. (***)

*@tvOnenews.com

Continue Reading

Politik

Didukung Budiman Sudjatmiko, Prabowo Subianto: Dapat Energi Baru

Published

on

Budiman Sudjatmiko menilai Prabowo merupakan sosok nasionalis dengan pemikiran hebat. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Jakarta, goindonesia.co – Bakal calon presiden  Prabowo Subianto bertekad meneruskan perjuangan Presiden Joko Widodo atau Jokowi jika dia memperoleh mandat sebagai orang nomor satu di Indonesia setelah memenangi Pilpres 2024.

“Saya bertekad meneruskan perjuangan Presiden Joko Widodo. Saya bukan orang yang mencla mencle, bukan orang plin plan, bukan orang yang ragu-ragu,” kata Prabowo saat acara Deklarasi Dukungan Prabowo-Budiman Bersatu di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (18/8/2023), seperti dilansir Antara.

Ketua Umum Partai Gerindra itu bersyukur telah diajak Presiden Jokowi untuk bergabung di jajaran Kabinet Indonesia Maju sebagai menteri pertahanan demi kepentingan rakyat Indonesia. Selama di Kabinet, Prabowo mengakui sepak terjang Presiden Joko Widodo.

Dia pun siap melanjutkan perjuangan untuk menuju Indonesia Maju. Prabowo terkejut dengan dukungan yang diberikan kader PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko kepadanya. “Saya merasa terharu, berbesar hati, diperkuat, mendapat energi baru,” imbuhnya.

Dukungan dari tokoh Reformasi 1998 bersama para pendukungnya itu, lanjut Prabowo, menjadi penambah semangat baginya untuk terus maju dalam kontestasi politik di tahun 2024.

Sementara itu, Budiman Sudjatmiko mengajak semua pihak untuk menatap masa depan supaya lebih cerah.

“Kita lupa jika ada masa depan. Oleh karena itu, kita harus melihat ke masa depan, sesekali kita bisa melihat ke belakang,” kata Budiman.

Dia pun mengaku dirinya sebagai seorang pribadi yang biasa mengambil risiko dalam melangkah.

Kepada Prabowo, Budiman berpesan agar memajukan kesejahteraan umum, koperasi, badan usaha milik desa (BUMDes), hingga menata jaminan sosial apabila nanti mendapat amanat menjadi presiden RI di 2024.

Prabowo Subianto merupakan bakal calon presiden yang sudah memperoleh dukungan dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). (***)

*@www.liputan6.com

Continue Reading

Trending