Connect with us

Politik

Posisi Polri di Bawah Kemendagri Usulan Lemhannas Perlu Dikaji Mendalam

Published

on

Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo ketika memberikan sambutannya di Pendopo Kabupaten Blora. (Liputan6.com/Ahmad Adirin)

Usulan tersebut disampaikan hasil dari kajian dari beberapa negara

Jakarta, goindonesia.co – Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, menilai usulan yang disampaikan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Letjen Agus Widjojo, perlu dilakukan kajian secara mendalam. Menurut dia, perlu dibahas secara komprehensif baik aspek positif maupun negatif pemindahan Polri dari yang tadinya di bawah presiden menjadi di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Yang paling penting itu mendudukkan eksistensi kepolisian itu dilakukan kajian yang lebih mendalam. Jadi, harus secara objektif, rasional, tidak ada kepentingan politik dan tidak pula ada unsur-unsur like and dislike (suka dan tidak suka), memang betul-betul ini dimaksudkan asas profesionalitas,” kata Guspardi kepada Republika, Ahad (2/1). 

Kendati demikian, Guspardi menilai usulan yang disampaikan Agus sah-sah saja. Menurut dia, usulan tersebut disampaikan hasil dari kajian dari beberapa negara yang menempatkan kepolisian di dalam kementerian. 

“Jadi, ini semacam wacana boleh-boleh saja Pak Agus menyampaikannya dan kita minta kepada para ilmuwan, para pakar untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dan lebih masif lagi manfaat positif, mudharat, manfaat aspek positifnya mana yang lebih menguntungkan. Ini juga harus jadi masukkan bagi pemerintah dan negara dalam memosisikan lembaga kepolisian itu berada di mana,” katanya.

Lagi pula, Guspardi menambahkan, usulan serupa juga pernah disampaikan mantan menteri pertahanan (menhan) Ryamizard Ryacudu. Selain itu, jika dilihat berdasarkan sejarah Republik Indonesia, kepolisian pernah berada dalam Kementerian Dalam Negeri yang ketika itu masih bernama Departemen Dalam Negeri.

“Jadi, tidak berada pada kementerian lain, apalagi membentuk kementerian khusus yang membawahi tentang kepolisian. Kalau seandainya membentuk kementerian khusus membawahi kepolisian kenapa nggak seperti sekarang ini saja?” ujarnya.

Oleh karena itu, jika kajian secara mendalam telah dilakukan dan seluruh elemen bangsa menyetujuinya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian perlu diubah. Sebab di dalam Pasal 8 UU tersebut berbunyi ‘Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah presiden’.

Sebelumnya, Gubernur Lemhannas Letjen Agus Widjojo mengusulkan agar dibentuk Dewan Keamanan Nasional dan Kementerian Keamanan Dalam Negeri. Khusus untuk Kementerian Keamanan Dalam Negeri, kata Agus, nantinya akan menaungi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Usulan itu berdasarkan hasil kajian di internal Lemhannas.

Menurut Agus, masalah keamanan memang masuk dalam portofolio Kemendagri. Namun, jika memang tugas dan beban Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah banyak maka perlu dibentuk Kementerian Keamanan Dalam Negeri, yang Polri berada di bawah koordinasinya. Hal itu juga seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berada di bawah naungan Kemenhan.

“Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban perlu ada penegakan hukum, itu Polri. Seyogianya diletakkan di bawah salah satu kementerian dan Polri, seperti TNI, sebuah lembaga operasional. Operasional harus dirumuskan di tingkat menteri oleh lembaga bersifat politis, dari situ perumusan kebijakan dibuat, pertahanan oleh TNI, dan keamanan ketertiban oleh Polri,” kata Agus didampingi Wagub Lemhannas Marsdya Wieko Syofyan dan Sestama Lemhannas Komjen Purwadi Arianto di Jakarta, Jumat (31/12). (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Politik

PKS Konsisten Bersama Koalisi Perubahan, Deklarasi Eksplisit Anies Saat Rakernas

Published

on

Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menggelar konferensi pers bersama tim kecil koalisi perubahan. Fathur/PKSFoto

Jakarta, goindonesia.co – Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menggelar konferensi pers usai menemui Ketua Majelis Syura PKS Dr. Salim Segaf Al Jufri dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Senin (30/1/2023). 

“Usai pertemuan tim kecil di kediaman Pak Anies Baswedan hari Jumat, malamnya saya terbang ke Istanbul bersama tim kecil dari PKS ada Al Muzammil dan Pipin Sopian menemui Ketua Majelis Syura Dr. Salim dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu untuk menyampaikan perkembangan dari tim kecil,” papar Sohibul. 

Sohibul menyampaikan alasan ia menyusul ke luar negeri karena Dr Salim dan Ahmad Syaikhu tengah menunaikan tugas dan hendak melakukan ibadah umroh. 

Ia menyampaikan pesan dari Dr. Salim dan Ahmad Syaikhu terkait koalisi di Pilpres deklarasi calon Presiden. 

“Yang pertama Dr. Salim dan Ahmad Syaikhu menyampaikan sikap PKS, sebagaimana ditunjukkan dalam tim kecil koalisi partai-partai pendukung Anies Rasyid Baswedan, PKS konsisten menjadi bagian dari koalisi partai-partai pengusung Anies Baswedan di pilpres 2024 sehingga koalisi ini memenuhi PT 20 persen, ini menutup pertanyaan kemana arah koalisi PKS,” ucap Sohibul. 

Terkait Deklarasi pencapresan, ia menyebut hal itu akan dilakukan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKS 24 Februari 2023 mendatang. 

“Penegasan dukungan secara eksplisit Deklarasi Anies Baswedan, PKS akan menyampaikan usai rapat badan pekerja Majelis Syura pada saat Rakernas nanti, dan bisa saja dipercepat sesuai konstelasi politik yang terjadi,” tutur Sohibul. 

Hadir dalam konferensi pers, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Mohamad Sohibul Iman, Ketua tim kecil pencapresan Anies Baswedan Sudirman Said, Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf, Ketua KSP PKS Pipin Sopian, Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefki dan Koordinator Juru Bicara Demokrat Herzaky Mahendra Putra. (***)

(Sumber : Humas PKS, @pks.id)

Continue Reading

Politik

PKS Nyatakan Dukungan Anies Baswedan Jadi Capres 2024

Published

on

Anies Baswedan (Foto: Rifkianto Nugroho)

Jakarta, goindonesia.co – PKS menyatakan konsistensi menjadi bagian dari partai pendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Hal itu merupakan keputusan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri.

Keputusan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman. Dia menyebut keputusan itu sudah menjadi hasil diskusi internal Majelis Syuro.

“Pertama sebagaimana ditunjukkan dalam tim kecil koalisi partai pendukung Anies Rasyid Baswedan, PKS konsisten menjadi bagian dari koalisi partai pengusung Anies Baswedan di pilpres 2024, sehingga koalisi ini memenuhi PT 20%,” kata Sohibul dalam konferensi pers, Senin (30/1/2023).

Sohibul mengatakan pihaknya juga konsisten mendukung Anies sebagai bacapres di pilpres 2024. Keputusan resmi akan disampaikan pada rakernas PKS yang digelar pada 24 Februari.

“PKS akan menyampaikan dukungan eksplisit organisatoris kepada bapak Anies Baswedan sebagai bacapres 2024-2029 pada rapat Majelis Syuro PKS yang bersamaan dengan Rakernas DPP PKS pada 24 Februari 2023,” ujarnya.

“Meskipun demikian tidak tertutup kemungkinan akan terjadi percepatan sesuai dinamika politik yang berkembang terutama setelah Ketua Majelis Syuro PKS dan Presiden PKS kembali ke tanah air,” lanjutnya. (***)

*@news.detik.com

Continue Reading

Politik

Sohibul Iman dan Sudirman Said Akan Gelar Jumpa Pers

Published

on

Utusan Tim Kecil Anies Baswedan, Sudirman Said dan Sekjen DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya usai pertemuan tim kecil di Pendopo Anies Baswedan, Cilandak, Jaksel. (Alma Fikhasari/Merdeka.com)

Jakarta, goindonesia.co – Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman dan Perwakilan Tim Kecil Anies Baswedan, Sudirman Said akan menggelar jumpa pers di Terminal 3 Kedatangan Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Pukul 18.00 WIB, pada Senin (30/1/2023). Agenda tersebut, dikabarkan akan mengumumkan terkait Koalisi Perubahan.

“Rencananya ada konpers terkait Koalisi Perubahan di Terminal 3 Kedatangan Internasional Soekarno-Hatta,” kata Jubir DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, kepada wartawan.

Dia menyampaikan, perwakilan yang akan hadir dalam jumpa pers tersebut diantaranya Sudirman Said, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Moh Sohibul Iman, Sekjen PD Teuku Riefky H, dan Ketua DPP Nasdem Sugeng Suparwoto.

“Mengenai perkembangan terbaru Koalisi Perubahan,” tegasnya.

Dibenarkan Jubir PKS

Juru Bicara PKS Muhammad Kholid. (dok PKS)

Jumpa pers tersebut juga dibenarkan oleh Juru Bicara (Jubir) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Kholid. Namun, dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait pembahasan apa yang akan disampaikan.

“Iya benar, insyAllah. Ya nanti kita dengarkan langsung dari Pak Sohibul iman ya,” kata Kholid. (***)

*Sumber: Merdeka.com

Continue Reading

Trending