Connect with us

Politik

Rancangan Perpres: Modernisasi Alutsista Rp 1,7 Kuadriliun

Published

on

Ilustrasi alutsista (Foto: dok. Shutterstock)

Jakarta , goindonesia Kementerian Pertahanan (Kemenhan) berencana membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI. Rencana itu tertuang dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam).

Dalam rancangan perpres itu tertulis Menteri Pertahanan Prabowo Subianto adalah orang yang merancang kebutuhan Alpalhankam Kemenhan dan TNI.

Dalam rancangan perpres itu tertulis angka yang dibutuhkan untuk membeli alutsista adalah USD 124.995.000, yang jika dikonversikan ini sekitar Rp 1.788.228.482.251.470 (kuadriliun). Anggaran ini meliputi untuk akuisisi Alpalhankam sebesar USD 79.099.625.314, untuk pembayaran bunga tetap selama 5 Renstra sebesar USD 13.390.000.000, untuk dana kontingensi serta pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam sebesar USD 32.505.274.686.

Kemudian pada rancangan perpres ini juga disebutkan Kemenhan akan meminjam uang kepada negara asing. Rencana peminjaman juga sudah tertuang dalam rancangan perpres ini.

“Renbut (perencana kebutuhan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah teralokasi sejumlah USD 20.747.882.720 pada Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah Khusus Tahun 2020-2024. Selisih dari Renbut sejumlah USD 104.247.117.280 yang akan dipenuhi pada Renstra Tahun 2020-2024,” bunyi rancangan perpres Alpalhankam seperti dilihat, Sabtu (29/5/2021).

Respons Kemenhan

Sementara itu, Kemenhan melalui Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemenhan Mayjen TNI Rodon Pedrason membenarkan rencana meminjam uang ke negara asing. Namun Rodon enggan menyebutkan angka pastinya.

“Proses Perpres sedang berjalan… kita tunggu saja. Jumlah pinjaman tidak boleh dan tidak bisa diekspos karena itu rahasia negara menurut UU. Tapi yakinlah pinjaman tersebut ditujukan untuk modernisasi alutsista TNI (AD, AL, dan AU) yang dicicil selama 28 tahun, sehingga pembayarannya tidak membebani keuangan negara,” ujar Rodon ketika dimintai konfirmasi detikcom.

Rodon memastikan besaran pinjaman itu tidak akan membebani negara. Sebab, sudah diperhitungkan oleh Kemenhan mengikuti bujet.

“Sebab, dicicil sesuai dengan bujet pertahanan yang didukung negara setiap tahun,” ucapnya.

Adapun negara yang akan memberi pinjaman ke Kemenhan, kata Rodon, adalah negara yang memiliki hak veto di PBB. Sekali lagi, Rodon mengatakan, rencana peminjaman ini untuk modernisasi alutsista Indonesia agar bisa dipakai dalam jangka panjang.

“Yang meminjamkan justru negara-negara yang punya hak veto di PBB, yang diyakini tidak akan membiarkan Indonesia sendirian di dunia internasional,” katanya.

“Negara memang rencana akan lakukan pinjaman luar negeri untuk modernisasi alutsista yang dari harga mahal, teknologi tinggi, tapi bisa dipakai dalam waktu lama untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Kenapa bisa jumlahnya banyak, karena memang jumlah alutsista yang akan dibeli pun kuantitasnya banyak agar TNI siap untuk jaga kepentingan nasional kita,” tegas Rodon. (***)

Politik

Erick Thohir Angkat Twedy Ginting Jadi Komisaris Pertagas

Published

on

By

Jakarta, Goindonesia.co – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menetapkan Twedy Ginting sebagai Komisaris PT Pertamina Gas (Pertagas), unit usaha dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) yang merupakan Subholding Gas Pertamina. Seperti yang dikutip dari cnbcindonesia.com, Rabu (17/11/2021).

“Benar. Sebenarnya saya ditetapkan sebagai Komisaris PT Pertamina Gas pada 19 Oktober yang lalu. Ini ibarat saya kembali ke rumah. Karena sebelumnya saya menjadi anggota Komite Manajemen Risiko PT Pertamina Gas,” ujarnya.

Sebagai catatan, Pertagas merupakan perusahaan yang bergerak dalam sektor infrastruktur gas (midstream) dan hilir (downstream) industri gas Indonesia di bawah PT Perusahaan Gas Negara Tbk. PGN merupakan Subholding Gas Pertamina sejak 11 Maret 2018.

Twedy pun mengucapkan terima kasih kepada Kementerian BUMN, Pertamina dan PGN selaku pemegang saham atas kepercayaan dan amanah yang diberikan. Ia berharap bisa membantu Pertagas menjadi leading dalam pengembangan rantai pasok gas di Indonesia.

Seperti dikutip dari laman resmi Pertagas, Twedy lahir di Karo, Sumatera Utara pada tanggal 20 November 1982. Twedy merupakan alumni Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran dan sedang menempuh pendidikan akhir di Magister Administrasi Publik Kajian Kebijakan Publik di Universitas Moestopo.

Beberapa pelatihan sertifikasi kompetensi telah diikuti di antaranya sertifikasi digital marketing profesional serta pelatihan leadership compentency lainnya. Twedy juga alumnus Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 48 Lemhannas RI Tahun 2012.

Pada 2009 hingga 2017, Twedy pernah berkarier menjadi Tenaga Ahli di DPR RI. Kemudian pada kurun waktu tahun 2017-2019 dipercaya mengemban amanah sebagai Tenaga Ahli Madya di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Pada Juni 2019, Twedy ditetapkan sebagai Anggota Komite Manajemen Risiko PT Pertamina Gas dan Anggota Komite Manajemen Risiko PT Saka Energi Indonesia pada November 2019. Pada tahun 2021, dia pernah juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Mitra Tekno Madani di (PNM Group).

Selain itu, Twedy memiliki pengalaman sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi dan juga aktif di organisasi kepemudaan yang bergerak di bidang sosial ekonomi dan aktif sebagai analis kebijakan publik untuk beberapa riset lembaga non pemerintahan.

Continue Reading

Politik

Jokowi Lantik Jenderal Andika Jadi Panglima TNI Hari Ini, Letjen Dudung KSAD

Published

on

By

Jakarta, Goindonesia.c – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melantik Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI pada hari ini. Selain itu, Jokowi juga bakal melantik Pangkostrad Letjen Dudung Abdurachman menjadi KSAD.

Kabar mengenai pelantikan Panglima TNI itu sebelumnya disampaikan Jokowi setelah meresmikan Jalan Tol Serang-Panimbang seksi I ruas Serang-Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, yang disiarkan kanal YouTube Setpres, Selasa (16/11/2021). Pelantikan akan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta.

“Pelantikan Panglima insyaallah besok, hari Rabu,” kata Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Jokowi kembali menjawab soal isu perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Jokowi menegaskan belum akan melakukan reshuffle dalam waktu dekat.

“Belum (reshuffle), besok pelantikan Panglima aja,” kata Jokowi.

Sementara itu, berdasarkan keterangan tertulis dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Jokowi diagendakan melantik Kepala BNPB baru, yaitu Mayjen Suharyanto. Mayjen Suharyanto saat ini menjabat sebagai Pangdam Brawijaya.

“Presiden juga akan melantik Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala BNPB, dan 12 duta besar Republik Indonesia untuk negara sahabat. Pelantikan akan dilaksanakan Rabu, 17 November 2021 pukul 13.30 WIB di Istana Negara,” kata Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono.

Jokowi juga dijadwalkan untuk melantik sejumlah dubes. Berikut daftar 12 calon duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) RI yang akan dilantik:

1. Calon Dubes LBBP RI untuk Italia, M. Prakosa;
2. Calon Dubes LBBP RI untuk Portugal, Rudy Alfonso;
3. Calon Dubes LBBP RI untuk Ukraina, Ghafur Akbar Dharmaputra;
4. Calon Dubes LBBP RI untuk Polandia, Anita Luhulima;
5. Calon Dubes LBBP RI untuk Kroasia, Suwartini Wirta;
6. Calon Dubes LBBP RI untuk India, Ina Krisnamurti;
7. Calon Dubes LBBP RI untuk Kanada, Daniel Tumpal Simanjuntak;
8. Calon Dubes LBBP RI untuk Tunisia, Zuhairi Misrawi;
9. Calon Dubes LBBP RI untuk Austria, Damos Agusman;
10. Calon Dubes LBBP RI untuk Bangladesh, Heru Subolo;
11. Calon Dubes LBBP RI untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto; dan
12. Calon Dubes LBBP RI untuk Tanzania, Triyogo Jatmiko.

Continue Reading

Politik

Tarik Menarik Calon Panglima TNI Pengganti Marsekal Hadi

Published

on

By

Jakarta – Jokowi tak kunjung mengirim Surat Presiden pengajuan calon Panglima TNI ke DPR. Ada tarik menarik kepentingan di balik alotnya keputusan calon Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi.

Informasi yang dihimpun, pilihan Istana sebenarnya sudah condong ke satu nama, yaitu KSAL Laksamana Yudo Margono. Namun masih ada pihak-pihak yang ingin KSAD Jenderal Andika menjadi panglima.

Sejumlah pejabat tinggi dikabarkan turut serta bersuara soal calon panglima. Seorang perwira tinggi yang punya pengaruh besar di kalangan internal TNI kabarnya mendukung Yudo. Seorang menteri senior juga disebut lebih senang Yudo menjadi panglima ketimbang Andika.

Namun pihak-pihak pendukung Andika tak tinggal diam. Sejumlah tokoh yang dekat Istana bergerak agar Jokowi menjatuhkan pilihan ke Andika.

Tarik menarik kepentingan ini membuat alot keputusan soal Panglima TNI. Istana hingga saat ini belum juga membuat keputusan, padahal masa pensiun Marsekal Hadi kian dekat, yaitu 8 November nanti.

“Sejauh ini secara jadwal, semuanya masih aman, menunggu jadwal DPR sidang lagi. Kita masih ada waktu sampai masuk pensiun Panglima di November nanti. Masih ada waktu mencari perwira terbaik yang ingin mengorbankan dirinya untuk membawa Indonesia bangkit dari pandemi. Tugas berat ini,” kata Staf Khusus Mensesneg Faldo Maldini saat ditanya soal kapan Supres calon panglima dikirim ke DPR, Kamis (21/10/2021).

Meski masih ada waktu, Istana diminta segera mengirim nama. DPR butuh waktu untuk memproses dan melaksanakan uji kepatutan. Istana diharapkan sudah mengirim Surpres selambat-lambatnya 1 November nanti.

“Kita tunggu saja. Semuanya masih berproses. Kita sedang fokus ke agenda nasional bangkit dari pandemi, maka kriteria untuk menjawab tantangan itu jadi penting, ini yang sebelumnya tidak menjadi kriteria utama. Kalau sudah tampak tanda-tandanya, nanti pasti langsung diumumkan, tidak mungkin diam-diam,” ujar Faldo.

Continue Reading

Trending