Politik

Temui Jokowi, Ketua MPR Sebut Presiden Setuju Amendemen UUD 1945 Hanya untuk PPHN

Published

2 years ago

14 August, 2021

Bambang Soesatyo (kabargolkar)

Jakarta, goindonesia.co – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menegaskan bahwa amendemen terbatas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak akan menjadi bola liar ataupun membuka kotak pandora. Khususnya, kata dia, terkait perubahan perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi tiga periode. Bambang mengaku telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (13/8/2021) di Istana Bogor dan membahas mengenai hal tersebut.

Menurut pria yang akrab disapa Bamsoet itu, Presiden Jokowi justru khawatir dan mempertanyakan apakah amendemen UUD 1945 tidak berpotensi membuka kotak pandora sehingga melebar termasuk mendorong perubahan periodesasi masa jabatan presiden dan wakil presiden. “Saya tegaskan kepada Presiden Jokowi, sesuai dengan tata cara yang diatur di Pasal 37 UUD RI 1945 sangat rigid dan kecil kemungkinan menjadi melebar,” kata Bamsoet dalam keterangan yang diterima Sabtu (14/8/2021).

Ketua DPR RI ke-20 itu menuturkan, Presiden Jokowi mendukung amendemen terbatas UUD 1945 hanya untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan tidak melebar ke persoalan lain.

PPHN, kata dia, diperlukan sebagai penunjuk arah pembangunan nasional. “Presiden Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada MPR RI mengenai pembahasan amendemen UUD 1945 untuk menghadirkan PPHN. Karena merupakan domain dari MPR RI. Beliau berpesan agar pembahasan tidak melebar ke hal lain, seperti perubahan masa periodesasi presiden dan wakil presiden. Karena Presiden Jokowi tidak setuju dengan itu,” jelasnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, pasal 37 UUD 1945 mengatur secara rigid mekanisme usul perubahan konstitusi. Perubahan tersebut, lanjut dia, tidak dapat dilakukan secara serta merta, melainkan harus terlebih dahulu diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR atau paling sedikit 237 pengusul. Usulan tersebut juga harus diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

Selain itu, proses pengusulan juga harus melalui beberapa tahapan sebagaimana diatur dalam Tata Tertib MPR. “Dengan demikian, tidak terbuka peluang menyisipkan gagasan amendemen di luar materi PPHN yang sudah diagendakan. Semisal, penambahan masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi tiga periode. Karena MPR RI juga tidak pernah membahas hal tersebut,” tegas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini melanjutkan, amandemen terbatas hanya akan ada penambahan dua ayat dalam amendemen UUD 1945 yaitu penambahan ayat di pasal 3 dan pasal 23. Penambahan satu ayat pada pasal 3, jelas dia, memberikan kewenangan kepada MPR untuk mengubah dan menetapkan PPHN. “Sementara, penambahan satu ayat pada Pasal 23 mengatur kewenangan DPR menolak RUU APBN yang diajukan presiden apabila tidak sesuai PPHN. Selain itu, tidak ada penambahan lainnya dalam amendemen terbatas UUD 1945,” pungkas Bamsoet.

Seperti diketahui, beberapa bulan terakhir ramai kembali soal wacana masa jabatan presiden dan wakil presiden ditambah menjadi tiga periode. Wacana itupun seolah menguat dengan munculnya sejumlah komunitas pendukung Jokowi untuk maju kembali sebagai presiden. Namun, dibutuhkan amendemen atau perubahan UUD 1945 untuk mengubah ketentuan mengenai masa jabatan presiden tersebut, misalnya menjadi maksimal tiga periode.

Hal ini karena gagasan tiga periode jelas menabrak Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan presiden dan wakil presiden hanya dapat menjabat maksimal dua periode. (***)

Politik

PKS Pastikan Dukung Cak Imin Jadi Cawapres Anies Baswedan

Published

1 week ago

12 September, 2023

goindonesia1

Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid (Foto : @www.tvonenews.com)

Jakarta, goindonesia.co – Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid memastikan pihaknya mendukung keputusan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjadi calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan.

Menurut dia, PKS tetap konsisten dengan keputusan Majelis Syura, sejak awal mendukung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bersama bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. “Perubahan tentu merupakan sebuah keniscayaan, karena tidak ada sesuatu pun di dunia ini statis, apalagi yang sempurna. Sehingga, perubahan untuk perbaikan yang lebih baik dalam kebijakan pemerintah seharusnya menjadi fokus setiap kandidat. Termasuk untuk meneruskan hal-hal yang sudah dinilai baik agar menjadi lebih baik,” jelas dia, melalui keterangan resmi, Selasa (12/9/2023).

Wakil Ketua MPR RI ini memahami harapan Partai NasDem yang meminta PKS segera memutuskan dukungan kepada Cak Imin.

“Di antara partai-partai di KPP, PKS adalah peraih suara terbanyak pada Pemilu 2019 di tiga wilayah strategis, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten,” ujarnya.

“Sehingga sangat wajar apabila bacapres Anies Baswedan, NasDem dan PKB sangat berharap agar bisa menang, dengan PKB kuat di Jatim dan Jateng, tapi juga dengan PKS yang kuat di Jabar, Jakarta, dan Banten,” imbuhnya.

Maka wajar apabila Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh berharap PKS tetap berada di Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini. Terlebih, PKB juga mengungkit kisah sukses koalisi antara PKB dan PKS yang memenangi 40-50 Pilkada di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, Anies Baswedan mengaku besok, Selasa (12/9/2023) akan melakukan sowan ke markas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersama dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Hal ini dia ungkapkan usai menggelar rapat pemenangan bersama dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (11/9/2023).

“Rencana besok insyallah besok akan silaturahmi bersama-sama ke DPP PKS bersama tim PKB. Jadi Gus Muhaimin bersama jajaran besok siang akan ke PKS, dan kemudian bersilaturahmi di sana,” ujar dia.

Sementara untuk pernyataan elit PKS yang masih enggan mendukung Cak Imin sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) Anies Baswedan, dia mengatakan tunggu hasil pertemuan besok.

“Pokoknya, besok kita ketemu gitu ya, nanti kita lihat besok insyallah semuanya sama-sama,” tandas dia. (***)

*@tvOnenews.com

Politik

Didukung Budiman Sudjatmiko, Prabowo Subianto: Dapat Energi Baru

Published

1 month ago

19 August, 2023

goindonesia1

Budiman Sudjatmiko menilai Prabowo merupakan sosok nasionalis dengan pemikiran hebat. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Jakarta, goindonesia.co – Bakal calon presiden Prabowo Subianto bertekad meneruskan perjuangan Presiden Joko Widodo atau Jokowi jika dia memperoleh mandat sebagai orang nomor satu di Indonesia setelah memenangi Pilpres 2024.

“Saya bertekad meneruskan perjuangan Presiden Joko Widodo. Saya bukan orang yang mencla mencle, bukan orang plin plan, bukan orang yang ragu-ragu,” kata Prabowo saat acara Deklarasi Dukungan Prabowo-Budiman Bersatu di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (18/8/2023), seperti dilansir Antara.

Ketua Umum Partai Gerindra itu bersyukur telah diajak Presiden Jokowi untuk bergabung di jajaran Kabinet Indonesia Maju sebagai menteri pertahanan demi kepentingan rakyat Indonesia. Selama di Kabinet, Prabowo mengakui sepak terjang Presiden Joko Widodo.

Dia pun siap melanjutkan perjuangan untuk menuju Indonesia Maju. Prabowo terkejut dengan dukungan yang diberikan kader PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko kepadanya. “Saya merasa terharu, berbesar hati, diperkuat, mendapat energi baru,” imbuhnya.

Dukungan dari tokoh Reformasi 1998 bersama para pendukungnya itu, lanjut Prabowo, menjadi penambah semangat baginya untuk terus maju dalam kontestasi politik di tahun 2024.

Sementara itu, Budiman Sudjatmiko mengajak semua pihak untuk menatap masa depan supaya lebih cerah.

“Kita lupa jika ada masa depan. Oleh karena itu, kita harus melihat ke masa depan, sesekali kita bisa melihat ke belakang,” kata Budiman.

Dia pun mengaku dirinya sebagai seorang pribadi yang biasa mengambil risiko dalam melangkah.

Kepada Prabowo, Budiman berpesan agar memajukan kesejahteraan umum, koperasi, badan usaha milik desa (BUMDes), hingga menata jaminan sosial apabila nanti mendapat amanat menjadi presiden RI di 2024.

Prabowo Subianto merupakan bakal calon presiden yang sudah memperoleh dukungan dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). (***)

*@www.liputan6.com

Politik

Golkar, PAN & PKB Dukung Prabowo di Pilpres 2024

Published

1 month ago

13 August, 2023

goindonesia1

Deklarasi Koalisi 4 partai Gerindra, Golkar, PAN, PKB untuk mendukung Prabowo Subianto menjadi Calon Presiden 2024. (Foto: Dok. Detikcom/Annisa)

Jakarta, goindonesia.co – Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) resmi memberikan dukungannya terhadap bakal calon presiden (Bacapres) Prabowo Subianto.

Hal ini ditandai dengan pemberian surat dukungan resmi kepada Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra oleh masing-masing pemimpin partai, Minggu (13/8/2023).

Dari Gedung Proklamasi, Menteng, Minggu (13/8/2023), hadir langsung Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Ketum PKB Muahimin Iskandar atau Cak Imin.

Ketum PAN Zulkifli Hasan menuturkan pemberian dukungan kepada Prabowo ini dilakukan melalui pembahasan secara matang.

“Kenapa PAN mengambil keputusan itu saudara-saudara, kami sudah 10 tahun, bareng-bareng dengan Pak Prabowo. Kalau tinggal sedikit kenapa tidak sabar. Kami meyakini perjuangan 10 tahun itu akan tuntas, karena hari ini kita sudah bersama-sama,” kata Zulkifli.

“Semoga kita bersama Gerindra, PAN, Golkar, PKB dan teman-teman partai lainnya bisa menuntaskan perjuangan kita Februari 14, 2024, Insyaallah Pak Prabowo menjadi presiden Indonesia,” tegasnya.

Dia pun menambahkan alasan mendukung Prabowo karena PAN melihat perjuangan Presiden Joko Widodo dan Prabowo harus dilanjutkan, yakni menjadi negara maju.

Peluang RI tidak besar, tetapi dengan bonus demografi dia yakin sasaran ini bisa dicapai. Dengan pemimpin yang tepat, dia yakin visi Indonesia 2024 menjadi negara maju bisa dicapai.

Airlangga juga menyatakan dukungan Golkar kepada Prabowo. Dia menegaskan partai Golkar menjatuhkan pilihan kepada Prabowo karena sosoknya lahir dari rahim partai Golkar.

“Oleh karena itu, beliau mengikuti kegiatan di partai Golkar dan kekaryaannya tidak diragukan lagi. Ini egaliter, searah, sejalan dan setujuan dengan partai golkar,” kata Airlangga.

Dalam kesempatan ini, Cak Imin pun menuturkan bahwa sudah berpuluh-puluh tahun PKB hadir di kancah politik, tetapi baru kali ini berkoalisi dengan PAN. “Sudah berpuluh-puluh tahun bersaudara tapi baru ini berkoalisi,” katanya.

“Dulu waktu kecil Muhammadiyah dan NU bermusuhannya minta ampun waktu kecil. Waktu saya dewasa mulai ada diskusi soal rakaat shalat tarawih…moga-moga koalisi ini membawa kemajuan baru bagi Indonesia di masa yang akan datang,” ujarnya.

“Tidak banyak yang saya bisa katakan, bergabung bersama Pak Prabowo, insyaallah selamat dunia akhirat,” kata Cak Imin. (***)

*@www.cnbcindonesia.com