Connect with us

Politik

Temui Jokowi, Ketua MPR Sebut Presiden Setuju Amendemen UUD 1945 Hanya untuk PPHN

Published

on

Bambang Soesatyo (kabargolkar)

Jakarta, goindonesia.co – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menegaskan bahwa amendemen terbatas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak akan menjadi bola liar ataupun membuka kotak pandora. Khususnya, kata dia, terkait perubahan perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi tiga periode. Bambang mengaku telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (13/8/2021) di Istana Bogor dan membahas mengenai hal tersebut.

Menurut pria yang akrab disapa Bamsoet itu, Presiden Jokowi justru khawatir dan mempertanyakan apakah amendemen UUD 1945 tidak berpotensi membuka kotak pandora sehingga melebar termasuk mendorong perubahan periodesasi masa jabatan presiden dan wakil presiden. “Saya tegaskan kepada Presiden Jokowi, sesuai dengan tata cara yang diatur di Pasal 37 UUD RI 1945 sangat rigid dan kecil kemungkinan menjadi melebar,” kata Bamsoet dalam keterangan yang diterima Sabtu (14/8/2021).

Ketua DPR RI ke-20 itu menuturkan, Presiden Jokowi mendukung amendemen terbatas UUD 1945 hanya untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan tidak melebar ke persoalan lain.

PPHN, kata dia, diperlukan sebagai penunjuk arah pembangunan nasional. “Presiden Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada MPR RI mengenai pembahasan amendemen UUD 1945 untuk menghadirkan PPHN. Karena merupakan domain dari MPR RI. Beliau berpesan agar pembahasan tidak melebar ke hal lain, seperti perubahan masa periodesasi presiden dan wakil presiden. Karena Presiden Jokowi tidak setuju dengan itu,” jelasnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, pasal 37 UUD 1945 mengatur secara rigid mekanisme usul perubahan konstitusi. Perubahan tersebut, lanjut dia, tidak dapat dilakukan secara serta merta, melainkan harus terlebih dahulu diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR atau paling sedikit 237 pengusul. Usulan tersebut juga harus diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

Selain itu, proses pengusulan juga harus melalui beberapa tahapan sebagaimana diatur dalam Tata Tertib MPR. “Dengan demikian, tidak terbuka peluang menyisipkan gagasan amendemen di luar materi PPHN yang sudah diagendakan. Semisal, penambahan masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi tiga periode. Karena MPR RI juga tidak pernah membahas hal tersebut,” tegas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini melanjutkan, amandemen terbatas hanya akan ada penambahan dua ayat dalam amendemen UUD 1945 yaitu penambahan ayat di pasal 3 dan pasal 23. Penambahan satu ayat pada pasal 3, jelas dia, memberikan kewenangan kepada MPR untuk mengubah dan menetapkan PPHN. “Sementara, penambahan satu ayat pada Pasal 23 mengatur kewenangan DPR menolak RUU APBN yang diajukan presiden apabila tidak sesuai PPHN. Selain itu, tidak ada penambahan lainnya dalam amendemen terbatas UUD 1945,” pungkas Bamsoet.

Seperti diketahui, beberapa bulan terakhir ramai kembali soal wacana masa jabatan presiden dan wakil presiden ditambah menjadi tiga periode. Wacana itupun seolah menguat dengan munculnya sejumlah komunitas pendukung Jokowi untuk maju kembali sebagai presiden. Namun, dibutuhkan amendemen atau perubahan UUD 1945 untuk mengubah ketentuan mengenai masa jabatan presiden tersebut, misalnya menjadi maksimal tiga periode.

Hal ini karena gagasan tiga periode jelas menabrak Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan presiden dan wakil presiden hanya dapat menjabat maksimal dua periode. (***)


Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Politik

Survei Capres 2024 Indikator Politik: Prabowo Masih Teratas, Ganjar Terus Mengejar

Published

on

Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan, elektabilitas Prabowo Subianto sebagai capres 2024 masih berada di urutan teratas disusul Ganjar Pranowo. FOTO/DOK.SINDOnews

Jakarta, goindonesia.co – Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengeluarkan hasil temuan terbarunya terkait dengan peta elektoral sosok calon presiden ( capres ) jelang Pemilu 2024 mendatang. Nama Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto masih menjadi yang teratas dalam surveinya.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyampaikan bahwa dalam survei ini, lembaganya melakukan sejumlah simulasi terhadap sejumlah nama calon yang digadang-gadang maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Dia menyebut nama Prabowo selalu unggul di setiap simulasi yang dilakukan.

“Jadi kami belum menemukan kata bahwa Pak Prabowo ada di bawah nama Ganjar atau Anies,” kata Burhanuddin dalam rilis surveinya secara daring, Minggu (5/12/2021).

Dari simulasi 10 nama, elektabilitas Prabowo sebesar 26,9%. Disusul Ganjar Pranowo 23,2%, Anies Baswedan 16,7%, Ridwan Kamil 6,2%, Sandiaga Salahuddin Uno 5,2%, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 4,6%, Khofifah Indarparawansa 3,1%, Erick Thohir 2,3%, Puan Maharani 1,1%, dan Airlangga Hartarto 0,5%.

Sementara, dari simulasi 8 nama calon, Prabowo Subianto 27,6%, Ganjar Pranowo 23,7%, Anies Baswedan 17,2%, Ridwan Kamil 8,4%, Sandiaga salahuddin Uno 5,9%, AHY 4,8%, Erick Thohir 2,4%, dan Airlangga Hartarto 0,9%.

Sedangkan, dari simulasi yang dilakukan 3 nama, Prabowo Subianto 35,5%, Ganjar Pranowo 30,0%, dan Anies Baswedan 23,7%.

“Jadi survei rutin yang kami gelar menemukan pola, di mana Pak prabowo masih di peringkat pertama, tetapi tidak signifikan, terutama dibanding elektabilitas Ganjar Pranowo,” katanya.

Untuk diketahui, Indikator Politik Indonesia melakukan survei tatap muka pada 2-6 November 2021. Penarikan sampel dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan jumlah responden mencapai 2.020 orang. Survei ini memiliki margin of error kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. (***)

Continue Reading

Politik

Survei: Ekonomi nasional membaik pengaruhi kepuasaan kinerja Jokowi

Published

on

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi (ANTARA Jatim)

Jakarta, goindonesia.co Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan naiknya kepuasan publik atas kinerja Presiden Jokowi dipengaruhi oleh perekonomian nasional yang terus membaik.

“Membaiknya kepuasan publik tersebut berkat persepsi ekonomi nasional yang terus membaik dan keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan COVID-19,” kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia mengungkapkan tingkat kepuasan publik mencapai 72 persen atau naik 13 persen dibandingkan tiga bulan sebelumnya yang hanya 59 persen.

Penanganan kedua isu vital tersebut tidak lepas dari kinerja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).

“Kenaikan fantastis kepuasan publik terhadap Presiden tidak bisa dilepaskan dari sosok Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional,” katanya.

Ia mengatakan Airlangga banyak melakukan terobosan kebijakan sehingga Indonesia keluar dari krisis kesehatan dan ekonomi. Di satu sisi, tren positif tersebut tidak berimbas pada elektoral Ketua Umum DPP Partai Golkar tersebut. (***)

Berdasarkan hasil survei, sebanyak 10,6 persen masyarakat sangat puas, 61,4 cukup puas, kurang puas 24,5 persen, tidak puas sama sekali 2,8 persen, dan 0,7 persen menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

Membaiknya perekonomian nasional turut mengoreksi persepsi publik tentang pelaksanaan demokrasi dan kondisi politik nasional yang semakin meningkat, katanya.

“Jadi ekonomi betul-betul punya dampak luar biasa, menjadi determinan yang secara signifikan menjelaskan banyak hal,” jelasnya.

Survei Indikator Politik Indonesia dilaksanakan pada 2 hingga 6 November 2021 dengan melibatkan 2.020 responden yang meliputi sampel basis 1.220 dan oversample 800 yang telah memiliki hak pilih serta menggunakan metode “multistage random sampling”.

Rata-rata simpangan (“margin of error”) hasil penelitian tersebut sekitar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.  (***)

Continue Reading

Politik

Sebanyak 48 Orang Dinyatakan Lulus Seleksi Tahap II Bakal Calon Anggota KPU dan Bawaslu

Published

on

Jakarta, goindonesia.co – Sebanyak 48 orang dinyatakan lulus seleksi tahap II bakal calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Jumlah itu terdiri dari 28 orang pelamar anggota KPU dan 20 orang pelamar anggota Bawaslu.

Dari 28 orang bakal calon anggota KPU itu, 18 di antaranya laki-laki dan 10 lainnya atau sebanyak 35,7 persen merupakan perempuan. Sementara untuk 20 orang bakal calon anggota Bawaslu itu terdiri dari 14 laki-laki dan 6 orang atau 30 persen lainnya merupakan perempuan.

Adapun seleksi tahap II itu meliputi tes tertulis, penulisan makalah, dan psikologi dasar yang berhak diikuti 630 peserta yang sebelumnya dinyatakan lulus tahap administrasi. Selain itu, jumlah 48 orang yang dinyatakan lulus seleksi tahap II juga berdasarkan Rapat Pleno yang digelar Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu.

Ketua Tim Seleksi Juri Ardiantoro menjelaskan, seluruh bakal calon yang dinyatakan lulus seleksi tahap II berhak mengikuti tes seleksi berikutnya, yakni meliputi tes psikologi lanjutan, kesehatan, dan wawancara. “Semuanya (pelaksanaan tesnya) bertempat di Jakarta,” ujar Juri saat konferensi pers di Kantor Pusat Kemendagri, Jumat (03/12/2021)

Di lain sisi, Juri meminta agar masyarakat turut berpartisipasi membantu Tim Seleksi dengan memberi masukan terkait rekam jejak bakal calon yang dinyatakan lulus tersebut. Masukan itu dibutuhkan sebagai referensi bagi Tim Seleksi untuk menilai bakal calon yang bersangkutan. Adapaun masukan ini dapat disampaikan melalui situs seleksikpubawaslu.kemendagri.go.id.

“Silakan sampaikan kepada kami tim seleksi dengan informasi data yang sebenar-benarnya, data dan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Selain meminta dukungan dari masyarakat, lanjut Juri, Tim Seleksi juga telah meminta bantuan berbagai lembaga negara yang kompeten dan berwenang memberikan data dan informasi mengenai profil bakal calon. Lembaga negara itu seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan beberapa lembaga negara lainnya. Upaya ini dilakukan agar calon anggota KPU dan Bawaslu yang dipilih Tim Seleksi memiliki kompetensi, integritas, dan rekam jejak yang baik.

Sementara itu, Wakil Ketua Tim Seleksi Chandra M. Hamzah menambahkan, dari 48 bakal calon yang berhak mengikuti seleksi lanjutan, Tim Seleksi nantinya akan memilih 14 calon anggota KPU dan 10 calon anggota Bawaslu. Daftar nama 24 orang tersebut kemudian akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo untuk ditindaklanjuti. (***)

#Sekretariat Timsel Calon Anggota KPU dan Bawaslu#

Continue Reading

Trending