Connect with us

Politik

Temui Jokowi, Ketua MPR Sebut Presiden Setuju Amendemen UUD 1945 Hanya untuk PPHN

Published

on

Bambang Soesatyo (kabargolkar)

Jakarta, goindonesia.co – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menegaskan bahwa amendemen terbatas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak akan menjadi bola liar ataupun membuka kotak pandora. Khususnya, kata dia, terkait perubahan perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi tiga periode. Bambang mengaku telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (13/8/2021) di Istana Bogor dan membahas mengenai hal tersebut.

Menurut pria yang akrab disapa Bamsoet itu, Presiden Jokowi justru khawatir dan mempertanyakan apakah amendemen UUD 1945 tidak berpotensi membuka kotak pandora sehingga melebar termasuk mendorong perubahan periodesasi masa jabatan presiden dan wakil presiden. “Saya tegaskan kepada Presiden Jokowi, sesuai dengan tata cara yang diatur di Pasal 37 UUD RI 1945 sangat rigid dan kecil kemungkinan menjadi melebar,” kata Bamsoet dalam keterangan yang diterima Sabtu (14/8/2021).

Ketua DPR RI ke-20 itu menuturkan, Presiden Jokowi mendukung amendemen terbatas UUD 1945 hanya untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan tidak melebar ke persoalan lain.

PPHN, kata dia, diperlukan sebagai penunjuk arah pembangunan nasional. “Presiden Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada MPR RI mengenai pembahasan amendemen UUD 1945 untuk menghadirkan PPHN. Karena merupakan domain dari MPR RI. Beliau berpesan agar pembahasan tidak melebar ke hal lain, seperti perubahan masa periodesasi presiden dan wakil presiden. Karena Presiden Jokowi tidak setuju dengan itu,” jelasnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, pasal 37 UUD 1945 mengatur secara rigid mekanisme usul perubahan konstitusi. Perubahan tersebut, lanjut dia, tidak dapat dilakukan secara serta merta, melainkan harus terlebih dahulu diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR atau paling sedikit 237 pengusul. Usulan tersebut juga harus diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

Selain itu, proses pengusulan juga harus melalui beberapa tahapan sebagaimana diatur dalam Tata Tertib MPR. “Dengan demikian, tidak terbuka peluang menyisipkan gagasan amendemen di luar materi PPHN yang sudah diagendakan. Semisal, penambahan masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi tiga periode. Karena MPR RI juga tidak pernah membahas hal tersebut,” tegas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini melanjutkan, amandemen terbatas hanya akan ada penambahan dua ayat dalam amendemen UUD 1945 yaitu penambahan ayat di pasal 3 dan pasal 23. Penambahan satu ayat pada pasal 3, jelas dia, memberikan kewenangan kepada MPR untuk mengubah dan menetapkan PPHN. “Sementara, penambahan satu ayat pada Pasal 23 mengatur kewenangan DPR menolak RUU APBN yang diajukan presiden apabila tidak sesuai PPHN. Selain itu, tidak ada penambahan lainnya dalam amendemen terbatas UUD 1945,” pungkas Bamsoet.

Seperti diketahui, beberapa bulan terakhir ramai kembali soal wacana masa jabatan presiden dan wakil presiden ditambah menjadi tiga periode. Wacana itupun seolah menguat dengan munculnya sejumlah komunitas pendukung Jokowi untuk maju kembali sebagai presiden. Namun, dibutuhkan amendemen atau perubahan UUD 1945 untuk mengubah ketentuan mengenai masa jabatan presiden tersebut, misalnya menjadi maksimal tiga periode.

Hal ini karena gagasan tiga periode jelas menabrak Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan presiden dan wakil presiden hanya dapat menjabat maksimal dua periode. (***)


Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Politik

Ini Isi Pertemuan 2 Jam Jokowi dengan Megawati

Published

on

Foto: Presiden RI Jokowi di Rakernas II PDI Perjuangan Desa Kuat, Indonesia Maju dan Berdaulat – 21 Juni 2022. (Foto: Kris – Biro Pers Sekretariat Presiden)

Jakarta, goindonesia.co – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Batu Tulis, Bogor, Sabtu (8/10/2022). Pertemuan berlangsung selama dua jam yang salah satunya membahas mengenai Pemilu 2024.

Dalam siaran tertulis yang diterima CNBC Indonesia, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebutkan, pertemuan yang dilakukan selama dua jam itu dalam suasana kontemplatif, membahas berbagai masalah bangsa dan negara.

Terdapat empat poin yang dibahwa Hasto dalam pertemuan antara Jokowi dan Megawati tersebut. Diantaranya:

Pertama, dalam tradisi pemimpin yang benar-benar berjuang demi masa depan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia, maka diperlukan suatu tradisi menyepi dan berkomtemplasi guna membahas secara jernih terhadap arah masa depan bangsa dan negara.

“Hal itulah yang secara periodik dilakukan oleh Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Jokowi. “Dialog dilakukan selama 2 (dua) jam. Makanan secara khusus dipersiapkan oleh Ibu Megawati berupa jagung, kacang bogor, pisang rebus, talas, dan juga nasi uduk. Dari makanan untuk menjamu Presiden Jokowi sendiri penuh dengan semangat kerakyatan,” terang Hasto, dikutip Minggu (9/10/2022).

Kedua, Megawati sendiri sejak bulan Maret 2020 telah menginstruksikan untuk menanam 10 tanaman pendamping beras seperti pisang, jagung, talas, kacang-kacangan, ketela, sukun, sorgum, porang dll. “Apa yang dicanangkan Bu Mega sejak 2.5 tahun lalu kini terbukti, dunia menghadapi krisis pangan. Karena itulah Bu Mega menghidangkan makanan pendamping beras secara khusus ke Pak Jokowi, agar Indonesia benar-benar berdaulat di bidang pangan,” ungkap Hasto.

Ketiga, Dalam diskusi mendalam tersebut, juga dibahas langkah-langkah penting di dalam menghadapi krisis ekonomi dunia dan pangan. “Ibu Mega memang sangat menaruh perhatian terhadap krisis ekonomi dan pangan, dan Beliau membagi pengalaman lengkap menuntaskan krisis multidimensional. Saat itu seluruh jajaran Kabinet Gotong Royong benar-benar fokus dan terpimpin sehingga pada tahun 2004 Indonesia bisa keluar dari krisis. Pak Jokowi pun menegaskan keseriusan pemerintah, termasuk bagaimana para menteri harus fokus menangani berbagai tantangan perekonomian, krisis pangan-energi, dan tekanan internasional akibat pertarungan geopolitik,” terang Hasto.

Keempat, hal-hal terkait agenda Pemilu 2024 juga tidak luput dari pembahasan agar Pemilu 2024 benar-benar menjadi momentum kebangkitan Indonesia Raya dan sekaligus ada kesinambungan kepemimpinan sejak Bung Karno, Bu Mega, Pak Jokowi hingga kepemimpinan nasional ke depan. (***)

Continue Reading

Politik

Nasdem Tetapkan Dukung Anies di Pilpres 2024, Surya Paloh: Mulai Sekarang Kita Harus Siap Hadapi Serangan

Published

on

Deklarasi Partai Nasdem dukung pencapresan Anies Baswedan (Dok. : Istimewa)

Jakarta, goindonesia.co : Partai Nasdem mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta  Anies Baswedan sebagai calon presiden (Capres) yang akan diusung pada Pilpres 2024.

Deklarasi tersebut dilakukan Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2022), dan dilakukan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Hadir dalam deklarasi ini para elit Partai NasDem dan juga relawan Anies Baswedan.

“Pilihan capres Nasdem adalah yang terbaik daripada yang terbaik. Inilah akhir pilihan Nasdem, sosok seorang Anies Baswedan,” ujar Surya Paloh.

Ketika ditanya apakah dengan mendeklarasikan Anies sebagai Capresnya, Anies akan menjadi kader Nasdem?

Paloh mengatakan bahwa hal itu akan diserahkan kepada Anies. “Nasdem tidak mengharuskan Anies menjadi kader,” katanya.

Anies yang hadir dalam deklarasi ini mengatakan, ia akan mengemban amanah yang diberikan Nasdem dengan baik.

Ia juga mengatakan, jika kelak ia terpilih menjadi presiden, ia akan melanjutkan pembangunan-pembangunan yang telah dilakukan presiden sebelumnya.

Meski demikian Surya Paloh mengingatkan para kadernya bahwa mulai sekarang mereka harus bersiap menghadapi serangan-serangan yang akan datang kepada mereka.

“Kita harus siap, serangan-serangan itu pasti datang,” katanya.

Seperti diketahui, lawan politik Anies yang notabene merupakan pendukung Presiden Jokowi sekaligus pendukung oligarki, tidak menginginkan Anies menjadi presiden.

Sebuah media bahkan telah mengungkap kalau   KPK  tengah berusaha menjadikan Anies sebagai tersangka dugaan korupsi pada penyelenggaraan Formula E.

Anies mengaku siap untuk bekerjasama mewujudkan cita-cita bersama.

“Terima kasih kepada Pak Surya Paloh yang yang telah memberi kepercayaan kepada saya, mewujudkan cita-cita bersama. Saya siap menjalankan amanah ini, semoga semua berjalan dengan baik,” kata Anies dalam sambutannya. (***)

Continue Reading

Politik

Nasdem Pastikan Bakal Usung Anies Baswedan sebagai Capres

Published

on

Kiri ke kanan: Presiden PKS, Ahmad Syaikhu; Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY); Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh; Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan; dan politikus senior Partai Golkar, Jusuf Kalla di acara pernikahan anak anggota DPR dari Fraksi Nasdem Sugeng Prawoto di Jakarta, Minggu, 18 September 2022. (Foto: istimewa)

Jakarta, goindonesia.co– Politikus Partai Nasdem Zulfan Lindan memastikan pihaknya bakal mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi calon presiden (capres) di Pilpres 2024. Menurut Zulfan, Ketum Partai Nasdem Surya Paloh bakal mengumumkan Anies pada 10 November 2022 bersama koalisi Partai Nasdem, yakin Partai Demokrat dan PKS.

“Secara logika politik yang paling memungkin kan, ya Anies Baswedan dan memang akan diumumkan bersama koalisi, jadi Anies Baswedan capres Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat, sudah 99 persen,” ujar Zulfan kepada wartawan, Selasa (27/9/2022).

Zulfan mengakui Rakernas Partai Nasdem menetapkan tiga nama sebagai bakal capres 2024, yakni Anies, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Dari tiga nama ini, kata dia, yang paling memungkinkan adalah Anies karena Ganjar masih terikat dengan PDIP dan Jenderal Andika Perkasa masih terikat aturan militer.

“Jadi, kalau soal capres sudah selesai,” tegasnya.

Saat ini, kata Zulfan, pihaknya dengan Demokrat dan PKS belum menentukan cawapres Anies Baswedan. Jika sudah ditentukan sebelum 10 November, maka cawapres 2024 akan diumumkan bersama sekaligus pasangan capres-cawapres yang diusung Nasdem, Demokrat dan PKS di Pilpres 2024.

“Yang urgent itu capres duluan. Kalau cawapres belum diputuskan hingga 10 November, maka bisa dilanjutkan lagi setelah pengumuman capres,” kata Zulfan. (***)

Continue Reading

Trending