Direktur Jenderal Industri Agro, Putu Juli Ardika dalam kunjungan kerja ke Lombok, Nusa Tenggara Barat (Foto : @www.kemenperin.go.id)

Lombok, goindonesia.co – Indonesia memiliki sejumlah komoditas unggulan yang memegang peran penting dalam pasar global, salah satunya adalah kelapa yang masih sangat potensial untuk dikembangkan dan berpeluang ditingkatkan nilai ekspornya.Pada tahun 2022, Indonesia mampu memproduksi kelapa sebanyak 17.190.327 ton atau setara dengan 27% produksi kelapa dunia. Sementara sisi ekspor, pada tahun 2023 Indonesia dapat mengekspor kelapa dan turunannya sebesar USD1,5 miliar. Karenanya, Kementerian Perindustrian  mengembangkan komoditas tersebut melalui program hilirisasi.

“Potensi kelapa di Indonesia, khususnya di Lombok, berlimpah. Potensi ini harus dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan penyusunan roadmap hilirisasi kelapa terpadu dan penentuan model bisnis yang tepat untuk mengembangkan ekosistem pengembangan kelapa terpadu. Saat ini, Kemenperin bersama stakeholders terkait sedang menyusun  roadmap tersebut,” ujar Direktur Jenderal Industri Agro, Putu Juli Ardika dalam kunjungan kerja ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, Selasa (23/4). 

Lombok merupakan salah satu daerah yang dianggap dapat menjadi center of excellence sebagai contoh pengolahan kelapa yang baik. Menindaklanjuti hal tersebut , pemerintah telah menggelontorkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp16,8 Miliar ke Kabupaten Lombok Utara untuk mendukung industri pengolahan kelapa sepanjang tahun 2022 hingga 2024. Di wilayah tersebut, pelaku industri kelapa mampu menghasilkan Virgin Coconut Oil (VCO), minyak dan tepung kelapa.

Menyoroti peran penting dalam menjaga lahan budidaya kelapa yang lestari, Dirjen  IA  menegaskan pentingnya memperhatikan kebutuhan akan ruang untuk aktivitas lain, agar kebutuhan seperti lahan pangan tidak turut dikorbankan. Dengan demikian, hal itu dapat mendukung dan berdampak pada ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Sumber daya manusianya juga perlu diperhatikan agar mampu mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan konsumen. Kami memandang perlu adanya pelatihan SDM yang bisa difasilitasi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin,” ujarnya.

Selain tantangan di sektor SDM, industri kelapa juga mengalami tantangan di sisi hilirnya. Meski telah mampu menghasilkan minyak kelapa, VCO dan tepung kelapa, namun masih terdapat beberapa produk hilir yang potensial untuk dikembangkan. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh salah satu pengelola Sentra Olahan Kelapa Kabupaten Lombok Utara, Zulhadi.“Masih banyak produk samping kelapa yang sebenarnya bisa dimanfaatkan lebih lanjut. Untuk itu, perlu adanya bisnis model pengembangannya,” ungkapnya.

Selain ke Lombok Utara, Dirjen IA juga mengunjungi IKM Al Iffah di Lombok Timur. Di sana, rombongan memantau pengolahan minyak kelapa dan VCO skala home industry serta kerajinan sabut kelapa. (***)

*Tim Pengelola Website Kemenperin

Pekerja tambang (Foto : @www.ciptahydropower.com)

Jakarta, goindonesia.co : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, menjadi pembicara kunci pada International Energy Agency (IEA) Global Summit on People-Centred Clean Energy Transitions di Paris, Perancis. Pada sesi pertama bertajuk Responding to Shifting Labour Dynamics, Arifin menyampaikan tantangan Indonesia sebagai penghasil batubara, dalam hal pergeseran peluang pekerjaan baru bagi para pekerja tambang dan pembangkit listrik tenaga fosil.

Pada sambutannya, Arifin menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang membutuhkan sumber energi yang besar, karena energi perkapita Indonesia tergolong rendah, yakni 5,8 BOE perkapita apabila dibandingkan dengan negara maju dengan minimal energi perkapita sebesar 17 BOE.

Hingga saat ini, energi fosil masih mendominasi kebutuhan energi di Indonesia, yakni 87 persen di 2023, di mana energi dari batubara masih menjadi yang paling dominan, di samping minyak dan gas bumi yang mendukung sektor industri, gedung, dan transportasi.

“Ketergantungan ini dicerminkan melalui ekonomi sirkular yang signifikan di seluruh value chain, mulai dari pertambangan, pengolahan, distribusi, dan konsumsi, yang menciptakan banyak pekerja yang bergantung pada industri bahan bakar fosil,” ujar Arifin, di kantor IEA Paris, Perancis, Jumat (26/4).

Komitmen banyak negara untuk mengurangi penggunaan batubara, menjadi tantangan bagi Indonesia sebagai negara penghasil batubara. Lebih dari 267 ribu pekerja industri pertambangan batubara dan sekitar 32 ribu orang pekerja pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) membutuhkan peluang pekerjaan baru.

Pemerintah Indonesia, menurut Arifin, telah mengimplementasikan berbagai program untuk memastikan peluang pekerjaan berkualitas tinggi selama transisi dari energi fosil menuju energi baru terbarukan.

Program pertama adalah pemanfaatan lahan bekas tambang sebagai sumber energi (energy back to energy), seperti perkebunan biomassa, lokasi pembangkit listrik tenaga surya, juga pertanian, sehingga masyarakat dapat terus mendapatkan manfaat dari bekas lokasi tambang.

“Kami juga mengimbau masyarakat di sekitar PLTU untuk menanam mangrove yang dapat menyerap karbon dalam jumlah besar (50 ton CO2/hektare/tahun). Implementasi pasar karbon juga akan membuka peluang finansial bagi masyarakat, sembari mengurangi emisi,” imbuh Arifin.

Pemerintah juga mendistribusikan sertifikat tanah untuk dapat dikelola oleh masyarakat lokal. Selain itu, pendidikan dan pelatihan teknologi EBT bagi pekerja pembangkit listrik tenaga batubara untuk meningkatkan kompetensi.

“Di samping itu, Pemerintah juga mewajibkan perusahaan tambang melalui berbagai regulasi untuk melaksanakan program pengembangan masyarakat, seperti pendidikan, keterampilan berwirausaha, dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung masyarakat lokal yang mandiri secara ekonomi,” pungkasnya. (***)

*Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ni Wayan Giri Adnyani l dalam rapat final persiapan pelaksanaan “The 2nd UN Tourism Regional Conference on the Empowerment of Women in Tourism in Asia and the Pacific”, Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Bali (Foto : @kemenparekraf.go.id)

Bali, goindonesia.co – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar rapat final persiapan pelaksanaan “The 2nd UN Tourism Regional Conference on the Empowerment of Women in Tourism in Asia and the Pacific” yang akan berlangsung di BICC The Westin Resort, Nusa Dua, Bali, pada 2 – 4 Mei 2024.

Bertempat di Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Bali, Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ni Wayan Giri Adnyani menjelaskan bahwa persiapan untuk konferensi tersebut telah berjalan sekitar 90 persen.

“Dari sisi peserta, ada 42 negara yang akan hadir dan nanti ada 23 pembicara internasional. Sementara untuk dalam negeri, ada 170 peserta yang akan hadir dan sudah kita setop dari awal April 2024 walaupun sebenarnya minat peserta dalam negeri masih tinggi. Sayangnya, kita hanya bisa mengalokasikan sebanyak 200 peserta,” ungkap Giri saat ditemui setelah rapat, Jumat (26/4/2024).

Giri menambahkan bahwa secara substansi para pembicara sudah siap dengan topiknya masing-masing. 

Konferensi ini diharapkan dapat memperkuat capaian sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, yang mana data menunjukkan bahwa tenaga kerja perempuan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia saat ini berjumlah lebih dari 50 persen.

“Dengan hadirnya para pembicara internasional, terutama di wilayah Asia Pasifik, kita juga akan belajar dari negara-negara lain. Pada rountable tingkat Menteri dan Leaders, kita akan belajar capaian dari negara-negara tersebut dan seperti apa implementasi dari women empowerment di sektor pariwisata mereka serta tantangan-tantangan yang dihadapi,” tambahnya.

Giri mengatakan bahwa UN Tourism Conference akan menjadi semacam bola salju, dimana peserta yang hadir akan saling belajar sehingga memberikan kesempatan yang lebih luas bagi perempuan untuk menduduki posisi-posisi strategis di sektor pariwisata dan bukan hanya tenaga kerja di level bawah.

Selanjutnya, masih dalam rangkaian acara UN Tourism Conference, akan digelar kegiatan Green Action: Carbon Footprint Offsetting berupa penanaman pohon bakau pada hari ke-2 yang bertempat di Telaga Waja, Tanjung Benoa, dengan menggandeng CarbonEthics sebagai mitra untuk kalkulasi emisi karbon.

Nantinya, pelaporan atau storytelling emisi karbon tersebut akan dilakukan pada saat closing ceremony UN Tourism Conference melalui format infografis hasil perhitungan karbon dari pelaksanaan konferensi.

Pada hari terakhir, para peserta akan diajak untuk mengunjungi ARMA Museum & Resort di Ubud, Bali, dalam agenda Interactive Cultural and Natural Tour. 

Di sana, telah disiapkan beberapa aktivitas diantaranya belajar kelas tari Bali, membuat sesajen, mengukir kayu, mengunjungi museum tradisional dan kontemporer, melukis, belajar gamelan Bali, dan demo masak.

Dari sisi pariwisata, event internasional ini harus dipersiapkan secara matang karena merupakan wahana promosi bagi pariwisata Indonesia dan Bali khususnya.

Hadir dalam acara tersebut secara daring Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf, I Gusti Ayu Dewi Hendriyani; Direktur Hubungan Antar Lembaga, Yulia; dan Inspektur I, Nina Azhari. Sedangkan beberapa perwakilan dari satuan kerja terkait hadir secara luring. Diantaranya Kepala Pusat Pengembangan SDM Parekraf, Andar Danova L. Goeltom; perwakilan dari Direktorat Tata Kelola Destinasi; Direktorat Komunikasi Pemasaran; Direktorat Wisata Minat Khusus, Direktorat Hubungan Antar Lembaga, dan Direktorat Wisata MICE.

Turut hadir pula dalam rapat koordinasi tersebut Ketua Poltekpar Bali, Ida Bagus Putu Puja, beserta beberapa jajarannya. (***)

*Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf RI