Berita

Jokowi Akui 1 Persen Penduduk Kuasai Setengah Lahan Indonesia

Published

3 years ago

13 December, 2021

Presiden Joko Widodo menanam jagung di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, menggunakan traktor, Selasa (23/11). (Foto: Arsip Biro Pers Sekretariat Presiden)

Jakarta, goindonesia.co — Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas melontarkan kritik keras soal satu persen penduduk menguasai setengah lahan Indonesia. Kritik itu pun diakui oleh Presiden Joko Widodo. Anwar menyampaikan pernyataan itu di hadapan Jokowi. Ia berkata kesenjangan ekonomi di era Jokowi menurun. Namun, kesenjangan kepemilikan lahan masih harus jadi perhatian.

“Dalam bidang pertanahan, indeks gini kita sangat memprihatinkan, 0,59. Artinya, 1 persen penduduk menguasai 59 persen lahan yang ada di negeri ini. Sementara yang jumlahnya 99 persen itu hanya menguasai 41 persen lahan yang ada di negeri ini,” ungkap Anwar pada Kongres Ekonomi Umat Islam II, disiarkan langsung kanal Youtube OFFICIAL TVMUI, Jumat (10/12).

Jokowi mengamini pernyataan Anwar Abbas. Ia tidak menampik bahwa separuh lahan Indonesia dikuasai hanya oleh satu persen penduduk.

Meski demikian, Jokowi menyatakan bukan dirinya yang membagikan lahan-lahan itu kepada satu persen penduduk yang dimaksud. Dia menyebut pemerintah justru sedang mengurangi kesenjangan dengan membagikan 12 juta hektare ke masyarakat. “Berkaitan dengan lahan, dengan tanah, penguasaan lahan pengusahaan tanah. Apa yang disampaikan Buya betul, tapi bukan saya yang membagi,” ucap Jokowi kala berpidato.

Jokowi menyampaikan pemerintah juga membuat bank tanah dan akan mengambil alih lahan pemberian yang tidak dimanfaatkan masyarakat.

Lahan-lahan itu kelak akan didistribusikan kembali ke masyarakat yang membutuhkan. Ia mempersilakan masyarakat untuk mengajukan proposal ke pemerintah terkait kebutuhan lahan.

“Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang memiliki silakan datang ke saya diantar oleh Buya Anwar Abbas,” tuturnya.

“Gap seperti itu kepikiran. Jangan dipikir saya enggak kepikiran. Kepikiran karena saya merasakan jadi orang susah. Saya merasakan betul,” imbuh Jokowi.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada 2019 sudah menyoroti kesenjangan antara orang kaya dan miskin di Indonesia. TNP2K menyebut kesenjangan di Indonesia urutan keempat di dunia.

“Ini nyata sekali di Indonesia antara yang miskin dan kaya. Jauh sekali bedanya. Kita itu nomor 4 setelah Rusia, India dan Thailand,” kata Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto dikutip detikcom di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2019).

Bambang mengatakan satu persen warga Indonesia menguasai 50 persen aset nasional. Dia mengatakan jika dilakukan hitungan kasar, 90 persen warga Indonesia memperebutkan 30 persen aset nasional.

“Satu persen orang di Indonesia menguasai 50 persen aset nasional, Jika naikkan jadi 10 persen keluarga maka ini menguasai 70 persen. Artinya sisanya 90 persen penduduk memperebutkan 30 persen sisanya. Itu yang perlu dikoreksi,” tuturnya.

Bambang membandingkan warga miskin negara lain dengan warga miskin di Indonesia. Menurutnya, kesenjangan di Indonesia harus segera diselesaikan.

“Kalau di Amerika kesenjangan juga tinggi, namun orang yang paling miskin masih bisa beli mobil dan sewa rumah. Di Thailand kesenjangan tinggi namun kulitnya sama. Kita ini bangsa yang majemuk. Pak JK suka ngomong jika ada 10 orang kaya, 9 orang bukan muslim, jika ada 10 orang miskin, 9 orang muslim. Ini dampak negara majemuk,” jelas Bambang.

Bambang menuturkan akibat dari kesenjangan adalah timbulnya kecemburuan. Dia menyebut pemerintah harus bekerja keras untuk meningkatkan pendapatan warga di kalangan bawah. Pemenuhan jaminan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, hingga jaminan sosial untuk masyarakat menurutnya adalah hal mutlak yang harus disediakan oleh pemerintah.

“Dampak sosialnya akan menimbulkan kecemburuan, maka kita harus tingkatkan kemampuan ekonomi yang di bawah,” ucapnya. (***)

Berita

Laksanakan Arahan Presiden Prabowo, Menpora Dito: Siapkan Indonesia Bugar Sejak Sekolah Dasar

Published

1 day ago

9 December, 2024

goindonesia1

Menpora RI, Dito Ariotedjo mendapat arahan dari Presiden RI, Prabowo Subianto untuk meluncurkan gerakkan Indonesia Bugar yang dilakukan secara masif sejak usia Sekolah Dasar (SD).(Foto : Bagus/@kemenpora.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo mendapat arahan dari Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto untuk meluncurkan gerakkan Indonesia Bugar yang dilakukan secara masif sejak usia Sekolah Dasar (SD).

Hal itu disampaikan Menpora Dito kepada media usai dipanggil Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/12) sore. “Terkait saya diundang hari ini adalah, bagaimana Presiden Prabowo memantau update perkembangan program yang dijalankan Kemenpora, khususnya kita akan meluncurkan gerakan Indonesia Bugar bersama Kementerian Pendidikan,” kata Menpora Dito.

Gerakan Indonesia Bugar yang diminta Presiden harus dimulai dari usia dini yakni Sekolah Dasar. “Salah satu untuk mendukung gerakan tersebut, nanti jam olahraga ekstrakurikuler olahraga anak akan ditambah, minimal satu jam sehari. Dan juga gerakan dasar senam di sekolah akan dikembalikan juga,” ujar Menpora Dito.

“Presiden sangat menginginkan hal itu, jadi tadi mengkooordinasikan program prioritas dengan kementerian lembaga,” tambahnya.

Terkait olahraga apa yang akan dimasifkan tersebut, Menpora Dito menyampaikan akan masih melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, termasuk gerakan senam untuk anak-anak sekolah.

“Untuk senamnya akan kita padukan dengan dasar senam gymnastic, yang pasti ini baru olahraga dasar seperti atletik juga. Jadi ini sekaligus bagaimana membentuk bibit-bbit atlet sejak dini dari tingkat pendidikan paling bawah. Yang penting program ini memacu siswa dan siswi untuk bergerak dan membudayakan olahraga,” pungkas Menpora Dito. (***)

*KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAREPUBLIK INDONESIA

Berita

Jelang Nataru 2024/2025, Pertamina Pastikan Kebutuhan Energi Nasional Aman

Published

2 days ago

9 December, 2024

goindonesia1

Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri saat konferensi pers di Kementerian BUMN (Foto : @www.pertamina.com)

Jakarta, goindonesia.co – PT Pertamina (Persero) pastikan ketersediaan energi nasional jelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru), dalam kondisi aman.

Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri mengatakan, kesiapan Nataru, Pertamina telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Nataru, yang akan beroperasi mulai 16 Desember 2024 hingga 9 Januari 2025.

Simon menegaskan, seluruh Pertamina Group baik Subholding dan Anak Perusahaan Services berkomitmen ikut berperan aktif menghadapi Nataru dan menjaga ketahanan energi nasional, agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

“Pertamina telah melakukan antisipasi dan proyeksi peningkatan kebutuhan energi, termasuk peningkatan cadangan stok BBM, LPG dan Avtur dijaga di level aman, seluruh infrastruktur disiagakan,” terang Simon saat konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, 9 Desember 2024.

Menurut Simon, kebutuhan Gasoline (BBM) selama periode Satgas diperkirakan meningkat sekitar 5% dibanding rerata normal, sedangkan Gasoil (solar) diprediksi turun sekitar 3,3% karena adanya pembatasan operasional kendaraan angkutan barang atau truk. Sementara kebutuhan LPG untuk konsumsi rumah tangga selama periode Satgas diprediksikan mengalami kenaikan sekitar 2,7% dibanding rerata normal.

Simon menambahkan, Pertamina telah menyiagakan 7.786 SPBU, 6.802 Pertashop, 414 SPBUN, 55 SPBB, 6.478 Agen LPG, 754 SPBE dan 156 Agen Minyak Tanah untuk memastikan distribusi lancar dan aman.

Selama masa Satgas, Pertamina juga melakukan peningkatan layanan di jalur potensial meliputi jalur tol, jalur wisata, dan jalur lintas utama. Fasilitas yang disiapkan meliputi SPBU Siaga, Agen LPG Siaga, Agen Mitan Siaga, Kiosk Pertamina Siaga, Motorist, Mobil tangki stand by, dan Serambi MyPertamina.

“Pertamina juga telah melakukan antisipasi terhadap terjadinya bencana dengan mempersiapkan Tim Tanggap Darurat Bencana di masing-masing Regional,” ujar Simon.

Pertamina juga melakukan optimalisasi pemanfaatan digitalisasi supply chain melalui command center bernama Pertamina Digital Hub. “Sistem ini dapat monitoring penyaluran BBM dan LPG seluruh Pertamina Group yang terintegrasi selama masa Nataru, sehingga kebutuhan energi dapat dijangkau masyarakat, kualitas dan kuantitas BBM dan LPG yang disalurkan dipastikan tepat kuantiti dan kualitas sesuai standar yang berlaku,” tegas Simon.

Selain itu, lanjut Simon, dukungan dari Pertamina Group untuk menghadapi Nataru 2024 juga disiapkan langkah-langkah strategis lain. Diantaranya pada sektor transportasi udara, Simon mengatakan sesuai yang diamanahkan pemerintah, Pertamina menurunkan harga Avtur selama periode Desember di 19 bandara

“Pertamina berkontribusi menurunkan harga Avtur di 19 lokasi Bandar Udara prioritas. Pelita Air juga akan menyediakan 200,952 kapasitas kursi penerbangan atau naik 44% untuk melayani 16 rute penerbangan domestik, untuk mendukung kebutuhan Nataru,”pungkas Simon.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. (***)

*PT Pertamina(Persero)

Berita

Pertemuan dengan Presiden IsDB dan Menkeu Arab Saudi

Published

2 days ago

9 December, 2024

goindonesia1

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Islamic Development Bank (IsDB) Dr. Muhammad Sulaiman Al Jasser (Foto : @www.kemenkeu.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Dalam rangkaian kunjungan kerja di Saudi Arabia pekan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menggelar pertemuan dengan Presiden Islamic Development Bank (IsDB) Dr. Muhammad Sulaiman Al Jasser dan Menteri Keuangan Saudi Arabia, Mohammed Al-Jadaan secara terpisah.

Pada agenda pertemuan dengan Presiden IsDB, Menkeu Sri Mulyani membahas tantangan pembangunan untuk negara-negara anggota IsDB, serta arah dan kerangka strategis operasi IsDB untuk 10 tahun ke depan.

“Kami membahas tantangan pembangunan untuk negara-negara anggota IsDB, dan arah dan kerangka strategis operasi IsDB 10 tahun kedepan. Presiden Al Jasser mengharapkan kehadiran saya dalam pertemuan di Madinah awal tahun 2025 untuk membahas kerangka strategis IsDB ke depan,” ujar Sri Mulyani sebagaimana dikutip dari laman Instagram @smindrawati pada Senin (9/12).

Di pertemuan ini, Presiden Al Jasser juga menjelaskan reformasi dalam operasi, bisnis model, dan instrumen serta pricing keuangan IsDB. “Ini penting agar anggota IsDB terutama mereka yang masih dalam status low income dan tantangan pembangunan sangat besar serta keuangan negara sangat terbatas,” tambah Sri Mulyani.

Menteri Keuangan juga mendorong agar diversifikasi staf dan manajemen IsDB terutama dari Indonesia sebagai pemegang saham terbesar ketiga di IsDB bisa terus ditingkatkan. “Ini tantangan bagi profesional asal Indonesia agar bisa aktif dan maju berkarir di lembaga internasional, untuk menjaga kepentingan Indonesia dan ikut aktif dalam kiprah dan kancah proses pembangunan di seluruh pelosok dunia,” ucapnya.

Sementara itu, dalam agenda pertemuan dengan Menkeu Saudi Arabia, Menkeu Sri Mulyani membahas tantangan global seperti pengelolaan keuangan negara, termasuk anggaran, kebijakan fiskal, serta reformasi dan transformasi pajak – bea cukai di Arab Saudi.

Pada kesempatan tersebut, Menkeu Al-Jadaan memberikan buku bertajuk “Saudi Arabia a Story of Transformation – Vision 2030”. “Banyak kesamaan dan banyak pelajaran penting dapat dipetik,” tutup Sri Mulyani. (***)

*Kementerian Keuangan Republik Indonesia