Connect with us

Ruang Publik

Komisaris Milenial BSI Didaulat BI Jadi Tokoh Penggiat Ekonomi Syariah Terbaik

Published

on

Komisaris BSI, Arief Rosyid Hasan. Foto: @ariefrosyid.id (Photo : Istimewa)

Jakarta, goindonesia.co : Wakil Ketua Badan Ekonomi Syariah Kadin, M. Arief Rosyid Hasan, yang ditunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), meraih penghargaan sebagai Tokoh Penggiat Ekonomi Syariah Terbaik dari Bank Indonesia.

Penghargaan tersebut diberikan dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2021, disaksikan Presiden Jokowi dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, di Jakarta, Rabu (24/11).

Menurut Arief Rosyid Hasan, penghargaan dari Bank Indonesia ini menjadi pemicu untuk terus memperkuat upaya-upaya meningkatkan literasi keuangan Syariah di Indonesia.

“Alhamdulillah, saya bersyukur atas anugerah yang diberikan Bank Indonesia. Hal ini menjadi pemicu saya dan juga penggiat-penggiat muda ekonomi Syariah di Tanah Air untuk menjadikan Indonesia yang memiliki penduduk muslim terbesar, sebagai pusat ekonomi Syariah dunia sebagaimana cita-cita Presiden Joko Widodo dan masyarakat Indonesia,” ujar Ketua Umum PB HMI periode 2013-2015 itu.

Arief merupakan alumni Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Hasanuddin angkatan 2004, kemudian meraih gelar Master Kesehatan Masyarakat (MKM) dari Universitas Indonesia dan saat ini tengah menempuh program doktoral di bidang dan kampus yang sama. Kader Megawati Institute itu memiliki kepedulian tinggi terhadap pembangunan SDM dan semangat kewirausahaan, yang tercermin dalam program konkret saat diberi amanah untuk ikut dalam Pengurus Pusat (PP) Dewan Masjid Indonesia (DMI).

Komisaris BSI, Arief Rosyid Hasan (kanan) berfoto bersama Presiden Joko Widodo. Foto: @ariefrosyid.id

Saat ini, Arief diberikan Amanah mengembangkan program-program ekonomi di masjid setelah sebelumnya dipercaya menjadi Ketua Departemen Kaderisasi Pemuda Dewan Masjid Indonesia (DMI) pada tahun 2018. Tak butuh waktu lama, Arief memanfaatkan jejaringnya untuk mengadakan berbagai terobosan.

Juni 2018, Arief Rosyid menggagas pengurus Pemuda Masjid untuk Rumah Tahanan se-Indonesia. Arief juga menjadi inisiator Silaturahmi Nasional Pemuda dan Remaja Masjid. Selain itu, Arief juga sosok di balik Muktamar Pemuda Islam, forum pertama yang mempertemukan 20 organisasi pemuda Islam dari seluruh Indonesia.

Masih lewat bendera DMI, Arief mendorong terbentuknya Indonesia Youth Islamic Forum (ISYEF). ISYEF menjadi “tangan” DMI untuk memberdayakan pemuda dan remaja masjid yang memiliki minat di bidang kewirausahaan.

Awal tahun 2019, Wakil Ketua Umum DMI, H. Syafruddin, meresmikan ISYEF Point, kafe kontainer di Masjid Cut Meutia yang 100 persen dikelola oleh pemuda dan remaja Masjid Cut Meutia. Sebelum aktif di DMI, Arief dan masjid juga tidak terpisahkan. Arief mendorong dan aktif dalam komunitas kajian Menteng Muslim Center.  (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Bisnis dan Ekonomi

MLD Riau Gelar Diskusi “Masjid Sebagai Pusat Kebangkitan Ekonomi Umat”

Published

on

Andi Ashadi, Ketua pelaksana Muslim Leader Preuner (Photo : Istimewa)

Jakarta. goindonesia.co – Menteri BUMN Erick Thohir yang juga menjabat Ketua Umum Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) didaulat menjadi keynote spech pada kegiatan yang digelar Muslim Leader Preneur (MLD) Riau dengan tajuk “Masjid Sebagai Pusat Kebangkitan Ekonomi Umat”, Jumat (26/11/2021).

Selain Erick Thohir, dalam kegiatan yang akan dihelat sore hingga jelang magrib nanti di Masjid, An Nur Riau, turut hadir narasumber lainya seperti, Igghi H. Achsein (Sekjen PP Mes/komisaris Pertamina), M. Arief Rosyid Hasan (Ketua Komite Pemuda MES), Andi Ashadi (Sekjend Isyef), Phirman Reza (Chairman Rabu Hijrah), Prof. Ahmad Mujahidin (Ketua MES Riau), Rahmad Ilahi (Ketua Umum Hipmi Riau), Andi Oky, SE, MM, (Priority Banking Manager BSI Pekan Baru) dan , DR. Zulhendri, Rais, Lc, MA (Ketua Harian Masjid An Nur). (***)

Continue Reading

Bisnis dan Ekonomi

Gelar Diskusi MLD Riau Hadirkan Ketum MES Erick Thohir

Published

on

Andi Ashadi, Ketua pelaksana Muslim Leader Preuner (Photo : Istimewa)

Jakarta, goindonesia – Menteri BUMN Erick Thohir yang juga menjabat Ketua Umum Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) didaulat  menjadi keynote spech pada kegiatan yang digelar Muslim Leader Preneur (MLD) Riau dengan tajuk “Masjid Sebagai Pusat Kebangkitan Ekonomi Umat”, Jumat (26/11/2021).

Selain Erick Thohir, dalam kegiatan yang akan dihelat sore  hingga jelang magrib nanti  di Masjid, An Nur Riau, turut hadir narasumber lainya seperti,  Igghi H. Achsein (Sekjen PP Mes/komisaris Pertamina), M. Arief Rosyid Hasan (Ketua Komite Pemuda MES),  Andi Ashadi (Sekjend Isyef), Phirman Reza (Chairman Rabu Hijrah), Prof. Ahmad Mujahidin (Ketua MES Riau), Rahmad Ilahi (Ketua Umum Hipmi Riau), Andi Oky, SE, MM, (Priority Banking Manager BSI Pekan Baru) dan , DR. Zulhendri, Rais, Lc, MA (Ketua Harian Masjid An Nur). (***).

Continue Reading

Ruang Publik

Diduga Terlibat Konflik Lahan, Koalisi Sipil Keadilan Agraria Desak Kapolri Sanksi Tegas Kapolres Kampar

Published

on

By

Jurubicara International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Intan Bedisa/Ist

Goindonesia.co – Keterlibatan oknum kepolisian dalam kasus sengketa tanah di Kampar, Riau membuat Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Agraria mendorong Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo untuk mengambil sikap tegas.

Jurubicara International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Intan Bedisa menerangkan, berbagai peristiwa ketidakpuasan masyarakat atas kinerja kepolisian harus menjadi perhatian Kapolri.

Pasalnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengeluarkan 11 instruksi pada jajarannya yang tertuang dalam Telegram Nomor: ST/2162/X/HUK.2.8./2021, di mana salah satu instruksinya adalah perintah memberikan sanksi tegas terhadap anggota yang terbukti melanggar disiplin, kode etik maupun pidana.

Sebagai contoh, Intan menyebutkan satu problem serius di tubuh kepolisian adalah penyalahgunaan wewenang pada fungsi reserse kepolisian, karena kinerjanya yang tertutup dan sering kali justru digunakan sebagai alat oleh pihak-pihak yang kuat guna melumpuhkan masyarakat, termasuk melumpuhkan petani-petani yang sedang memperjuangkan haknya.

“Fungsi reserse adalah rimba yang sulit dipantau oleh masyarakat,” kata Intan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (22/10).

Telegram Kapolri tersebut, kata Intan, juga tidak menyentuh pejabat dan anggota kepolisian yang diduga kuat menjadi pelindung sekaligus melakukan pembiaran atas tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana perkebunan.

Padahal kata dia, jamak diketahui dalam kasus-kasus konflik lahan, pertambangan dan kasus sumber daya alam lainnya terkait keterlibatan aparat sebagai salah satu aktor utama, baik sebagai backing maupun melakukan pembiaran terhadap perusahaan yang beroperasi secara ilegal.

Salah satu contoh mencolok, menurut Intan adalah bagaimana perusahaan perkebunan yang beroperasi tanpa izin di Kampar, Riau bisa beroperasi selama lebih dari 15 tahun.

“Padahal kebun tersebut bisa ditempuh hanya dalam waktu 30 menit dari Polda Riau,” ucapnya.

Dalam kasus dugaan mafia tanah yang dilaporkan oleh Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa-M) ke Bareskrim Polri dengan terlapor PT Langgam Harmuni dan mantan pejabat PTPN V, misalnya, Intan memandang Polda Riau hanya berpangku tangan.

“Alih-alih membantu petani yang sedang memperjuangkan hak, justru Polres Kampar gigih mengkriminalisasi Ketua Koperasi dan dua orang petani dengan kasus sarat rekayasa yang dilaporkan oleh Langgam Harmuni dan PTPN V,” sesalnya.

Oleh karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Agraria, yang antara lain terdiri dari INFID, Iparsial, The Indonesia Human Rights Monitor, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Yayasan Satu Keadilan (YSK), Setara Institute dan lain-lain, kata Intan, mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan beberapa hal yang di antaranya sebagai berikut:

1. Memerintahkan Kapolda Riau, Irjen Pol Agung Setya Imam Efendi, mengambil langkah proaktif menindak perusahaan-perusahan perkebunan sawit yang beroperasi secara ilegal.

2. Memerintahkan Kapolda Riau menghentikan kriminalisasi terhadap petani dan Ketua Kopsa-M sekaligus memberikan perlindungan kepada petani yang sedang memperjuangkan hak-haknya.

3. Mencopot Kapolres Kampar dan Kasat Reskrim Polres Kampar yang secara nyata mempermalukan institusi Polri.

“Karena bertindak tidak profesional, tidak netral dan cenderung melayani dan melindungi korporasi yang bermasalah dengan melemahkan perjuangan Kopsa-M dan mengkriminalisasi ketua koperasi dan petani,” tandas Intan.

Continue Reading

Trending