Connect with us

Uncategorized

Kasad Jenderal Dudung Abdurachman Minta SMSI Terus Kembangkan Jurnalisme Jujur

Published

on

Jenderal Dudung Abdurachman bersama pengurus SMSI saat penganugerahan pin emas. LAMPUNGPRO.CO/SMSI

Jakarta, goindonesia.co : Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman  mengajak anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) terus menjalankan fungsi kewartawanan sesuai Kode Etik Jurnalistik yang dipedomani. Kode etik itu antara lain mengedepankan jurnalisme jujur.

Tujuannya, menghadirkan kabar yang layak didengar masyarakat. Imbauan tersebut disampaikan Dudung saat memberi kata sambutan pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) 2022 di Markas Besar Angkatan Darat, Jalan Veteran Jakarta Pusat, Kamis (21/7/2021). 

“Saya berpesan agar organisasi yang menaungi lebih dari 2.000 perusahaan media digital di seluruh Indonesia  ini terus mengembangkan jurnalisme damai, jujur, dan jernih dalam menyampaikan berita yang layak diterima masyarakat,” kata Dudung.

Mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) ini juga mengharapkan agar Kode Etik Jurnalistik tetap menjadi asas utama anggota SMSI. Sehingga aktivitas pemberitaan yang dilakukan tidak semata mencari popularitas.

Namun lebih memilih untuk hanya menyampaikan berita dan informasi yang layak untuk diterima masyarakat. Dengan adanya kesadaran tersebut, kata Dudung, jurnalisme yang baik dalam prakteknya tidak bekerja  keluar dari aturan.Atau menghindari penyalahgunaan informasi yang tujuan utamanya hanya  peningkatkan penjualan dan mencari keuntungan.

“Sehingga pada tahap lainnya, jika kesadaran itu timbul, maka anggota SMSI secara langsung mempunyai tanggungjawab untuk menulis berita yang benar sekaligus menangkal hoax atau kabar bohong,” kata Dudung.

Dudung juga berpesan agar melalui  Rapimnas ini, SMSI terus membangun sinergitas antar perusahaan media, Dewan Pers, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Komisi Penyiaran Indonesia dalam pondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan beratap kebhinekaan. 

Terakhir,  SMSI diminta mengembalikan esensi jurnalisme dalam kerangka menjaga persatuan dan kesatuanm Kemudian menjaga dan merawat sacara sungguh-sungguh nilai-nilai Pancasila.

Dukungan Dudung kepada SMSI tidak bisa diragukan lagi. Dia hadir dan menjadi pembina SMSI. Atas dukungan tanpa henti itu pula yang menjadi alasan mengapa SMSI saat Rakernas menyematkan Pin Emas kepada mantan loper koran saat kecil ini.

Pada bagian lain Ketua Dewan Pers Prof Dr Azyumardi Azra mengatakan, SMSI perlu mengembangkan jurnalisme berbasis Pancasila (Pancasila Based Journalism). 

“Jurnalisme yang berketuhanan Yang Maha Esa. Tuhan menciptakan kita semua.Tuhan Maha Benar. Berita-berita yang kita turunkan berita yang berpihak pada kebenaran.
Kita menyampaikan yang benar, kredibel, tidak menyebarkan berita bohong,” kata Azyumardi Azra. 

Sebelumya, Ketua Umum SMSI, Firdaus, mengatakan, SMSI mulanya hadir sebagai jawaban atas keprihatinan  PWI Pusat terhadap perubahan drastis dunia jurnalistik yang tadinya media cetak lalu berpindah ke media siber.

Keprihatinan yang dalam perjalanannya menjadi kenyataan yang tak bisa dibantah lagi saat aktivitas  jurnalistik mayoritas berbentuk media digital.

“Maka menjadi wajar jika masa depan media masa ada di media siber,” kata Firdaus. Sebagai antisipasi terhadap perubahan yang akan terus berlangsung di masa depan tersebut, pihakya menyusun sejumlah langkah dan strategi serta program.

Salah  satunnya adalah dengan masuk ke metaverse dan membuat kripto atau NFT.Pembukaan Rapimnas ini turut dihadiri sejumlah tokoh dan pejabat antara lain Ketua Dewan Pertimbangan SMSI Budiman Sudjatmiko.

Dua anggota Dewan Pertimbangan SMSI Bona Ventura Sulistiana dan Drs KH M Ma’shum Hidayatullah, MM, Dewan Penasehat Ervik Ary Susanto,  Ketua Umum PWI Pusat, Atal S. Depari,  Danjen Kopassus Mayjen TNI H. Iwan Setiawan, S.E., M.M, serta Ketua  Dewan Pers Prof. Dr. H. Azyumardi Azra, M.Phil., M.A., CBE yang berbicara sebagai pembicara kunci rakernas tersebut. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Kabupaten

Dirgahayu Kodam III/Siliwangi 

Published

on

Pj Bupati Yudia saat menghadiri syukuran i HUT ke 78 Kodam III/Siliwangi Tahun 2024 di Makodim 0610/ Sumedang (Foto : @sumedangkab.go.id)

Sumedang, goindonesia.co – Pj Bupati Sumedang Yudia Ramli mengucapkan selamat ulang tahun ke-78 Kodam III/Siliwangi. “Saya harap di usianya yang ke-78 ini, keluarga besar Kodam III/Siliwang terus konsisten merancang langkah-langkah pengabdian di tengah masyarakat dan dapat semakin dicintai rakyat,” kata Pj Bupati Yudia saat menghadiri syukuran i HUT ke 78 Kodam III/Siliwangi Tahun 2024 di Makodim 0610/ Sumedang, Selasa (21/5/2024).

Menurutnya, peringatan hari ulang tahun menjadi momentum refleksi dan introspeksi diri. TNI telah banyak mengalami berbagai dinamika perubahan yang cukup signifikan serta dapat menunjukan kinerja yang sangat baik guna mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah. “Semoga dari tahun ke tahun pertambahan usia yang sudah dan akan dilalui semakin memberikan kemanfaatan bagi masyarakat,” katanya.

Yudia memotong tumpeng dan menyerahkan ke anggota TNI. Yudia juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran Kodam III Siliwangi khususnya keluarga besar Kodim 0610 atas semangatnya dalam mengamankan, melindungi, dan mengayomi masyarakat. (***)

*(penerbit: sumedangkab.go.id)

Continue Reading

Berita

Kemenperin: Standar Industri Hijau Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Published

on

Industri manufaktur (Foto : @kemenperin.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Perindustrian terus berupaya untuk meningkatkan daya saing industri manufaktur yang menerapkan prinsip berkelanjutan. Salah satu upayanya adalah melalui kebijakan industri hijau yang secara garis besar sudah mencakup tiga pilar dalam aspek sustainability, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial.

“Industri hijau juga dapat digunakan sebagai tools dalam penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) guna mencapai target yang telah ditetapkan,” kata Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Andi Rizaldi pada Forum Industri Hijau Nasional Tingkat Provinsi dan Program Fasilitasi Sertifikasi Standar Industri Hijau yang dilaksanakan di Surabaya, Selasa (30/4).

Menurut Kepala BSKJI,pengembangan industri hijau bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga dibutuhkan peran aktif dari semua pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah untuk mendorong para pelaku usaha di sektor industri bertransformasi dari industri konvensional menjadi industri hijau melalui penerapan Standar Industri Hijau (SIH). “Dengan penerapan industri hijau diharapkan dapat menjawab berbagai isu dan tantangan ke depan seperti perubahan iklim dan dekarbonisasi,” ujarnya.

Forum Industri Hijau  yang diinisiasi oleh Pusat Industri Hijau Kementerian Perindustrian diikuti lebih dari 100 peserta yang antara lain mewakili dari perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tingkat Provinsi, pelaku industri di Jawa Timur, perwakilan Lembaga SIH, dan perwakilan Kementrian/Lembaga terkait. “Peran aktif semua pihak untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, lebih hijau, dan lebih berkelanjutan akan menjadi warisan positif untuk generasi mendatang,” terang Andi.

Penerapan SIH merupakan salah satu instrumen yang akan menjadi backbone untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Social Development Goal’s/SDG’s)Environmental Social Governance (ESG), maupun Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, serta Net Zero Emission sektor industri manufaktur pada tahun 2050 atau lebih awal. “Kami akan mendorong SIH ini untuk memperkuat akses pasar, akses pendanaan, sekaligus pendorong pencapaian target dekarbonisasi,” imbuhnya.

Guna mencapai sasaran tersebut, Kepala BSKJI mengemukakan, terdapat beberapa hal yang akan menjadi fokus pengembangan SIH ke depannya seperti mendorong SIH dapat berperan signifikan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Green Public Procurement), serta SIH diharapkan dapat bertindak sebagai safeguarding produk nasional dalam rangka menghadapi perubahan regulasi di negara tujuan ekspor terutama CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism). Sebagai contoh SIH terkait alumunium, baja, dan hidrogen.

Di samping itu, SIH diarahkan untuk menjadi salah satu instrumen dalam mencapai nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) guna memenuhi ketentuan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Selanjutnya, SIH juga diarahkan untuk dapat menjadi salah satu instrumen perdagangan internasional, baik sebagai NTM (Non-Tariff Measures) melalui pemberlakuan SIH secara wajib untuk menghadapi gempuran produk impor, juga menjadi salah satu faktor untuk pemenuhan kriteria ketentuan asal (COO) dalam kerangka kerja sama perdagangan bebas dengan negara mitra.

“Bahkan kami mendorong SIH turut berperan dalam pencapaian target industri prioritas sesuai program strategis Kementerian untuk meningkatkan daya saing sekaligus memenuhi komitmen negara dalam NDC dan NZE,” papar Andi.

Melalui Forum Industri Hijau Nasional, Kemenperin juga mendorong para pembina industri di seluruh wilayah Indonesia agar dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan. Forum ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk saling bertukar pengetahuan, peningkatan pemahaman dan kesadaran terhadap implementasi industri hijau, termasuk peran serta pemerintah daerah dalam memberikan stimulus insentif bagi industri untuk bertransformasi menjadi hijau.

“Di masa mendatang apresiasi kinerja industri hijau dalam bentuk penghargaan industri hijau tidak hanya diberikan kepada pelaku industri saja, tetapi juga pihak-pihak yang telah berkontribusi termasuk bagi pemerintah daerah yang telah berperan aktif dalam pengembangan dan transformasi industri binaannya menjadi industri hijau,” ungkap Andi.

Dalam rangkaian forum ini, Kemenperin juga meresmikan Program Fasilitasi Sertifikasi Standar Industri Hijau, yang merupakan salah satu upaya untuk membantu industri dapat bertransformasi menjadi industri hijau. “Pada tahun 2024, kami mentargetkan 70 perusahaan industri yang dapat terfasilitasi Sertifikasi Industri Hijau. Di tahap I, sudah ada 48 perusahaan industri yang terdaftar sebagai penerima bantuan fasilitasi tersebut,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Industri Hijau Apit Pria Nugraha menyampaikan beberapa manfaat penerapan SIH maupun keuntungan memiliki Sertifikat Standar Industri Hijau, antara lain meningkatnya keuntungan dan daya saing melalui peningkatan efisiensi atau produktivitas, meningkatkan citra perusahaan untuk skala nasional maupun global, serta meningkatkan kinerja perusahaan dari sisi energy bill, biaya utilitas, bahan baku, dan biaya pengelolaan lingkungan.

Manfaat berikutnya, yakni membuka peluang dan kemudahan akses pendanaan (green financing), terbukanya peluang pasar baru khususnya untuk pasar produk hijau atau produk berkelanjutan, berpartisipasi dan turut serta dalam menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta mendorong dan mendukung percepatan program penurunan emisi GRK.

Dalam upaya mencapai peningkatan daya saing dan target pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2045, SDG’s, NDC Indonesia, dan NZE, maka perlu adanya percepatan penerapan dan transformasi industri manufaktur menjadi industri hijau. “Untuk mendorong percepatan dan transformasi tersebut perlu adanya pemberian stimulus berupa fasilitasi insentif. Pemberian fasilitasi insentif baik fiskal atau non fiskal sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018, yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah,” jelas Apit. (***)

*Tim Pengelola Website Kemenperin

Continue Reading

Kabupaten

Bupati Buka Lokakarya VII Panen Hasil Belajar Calon Guru Penggerak

Published

on

Pembukaan Lokakarya VII Panen Hasil Belajar Calon Guru Penggerak Angkatan IX oleh Bupati Rejang Lebong, Drs. H. Syamsul Effendi, MM (Foto : @www.rejanglebongkab.go.id)

Rejang Lebong, goindonesia.co – Bupati Rejang Lebong, Drs. H. Syamsul Effendi, MM, buka Lokakarya VII Panen Hasil Belajar Calon Guru Penggerak Angkatan IX pukul 08.00 WIB, Minggu, (28/4).

Prosesi pembukaan lokakarya VII ini ditandai dengan pemukulan dhol yang dilakukan bupati bersama Kadis Dikbud, Drs.Noprianto, MM. Lokakarya ini dilaksanakan di SMAN 2 Curup dan diikuti 37 calon guru penggerak TK, SD, SMP, SMA dan SMK.

‘’Pendidikan calon guru penggerak angkatan IX yang diikuti 37 peserta ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Rejang Lebong,’’ kata bupati.

Untuk itu, lanjut bupati, 37 calon guru penggerak ini diharapkan mampu mengimplementasikan materi yang diperoleh dalam pendidikan calon penggerak ini di sekolah masing-masing.

Diakui bupati, guru merupakan sosok yang pintar dan benar. Sehingga, tidak semua orang bisa menjadi guru. Jika guru tidak pintar dan benar, maka, produk pendidikannya tidak akan berkualitas. ‘’Untuk itu, guru perlu terus-menerus meningkatkan kemampuan dan keterampilan mengajar. Sehingga, anak-anak yang dididiknya juga akan cerdas,’’ ujar bupati.

Sementara Mirza Khaira, SE dari Balai Guru Penggerak Provinsi Bengkulu menjelaskan, pendidikan calon guru penggerak ini dilaksanakan selama 6 bulan terhitung 28 September – 28 April 2024.

‘’Hari ini merupakan hari yang membahagiakan. Sebab, selama 6 bulan 37 calon guru penggerak ini telah berjibaku siang dan malam mengikuti pembelajaran secara daring dan luring. Dan hari ini kita melepas status calon guru penggerak menjadi guru penggerak. Serta hasil pendidikannya diekspos melalui lokakarya VII panen hasil belajar angkatan IX,’’ ujar Mirza Khaira.

Para guru penggerak ini lanjut Mirza sudah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Karena ke-37 guru penggerak ini telah mendapatkan sertifikat guru penggerak.

‘’Tapi para guru penggerak ini jangan sombong dan menepuk dada seolah paling pintar. Tunjukkan dan buktikan kemampuan yang dimiliki lalu bekerjalah dengan ikhlas,’’ tukasnya.

Usai pembukaan bupati bersama Kadis Dikbud, meninjau stand pameran hasil karya kreativitas peserta dan siswa sekolah masing-masing. Tiap stand menampilkan aneka jenis kriya dan kuliner. (***)

*Diskominfo Rejang Lebong

Continue Reading

Trending