Connect with us

Hukum

Terpidana Pinangki Sirna Malasari Akhirnya Dieksekusi Ke Bui

Published

on

Jakarta, goindonesia : Tudingan atau kritik Koordinator MAKI Boyamin Saiman ke Kejaksaan Agung terkait adanya dugaan terpidana Pinangki Sirna Malasari diistimewakan dengan cara tidak mengeksekusinya, akhirnya dijawab Kejari Jakarta Pusat, Senin (2/7/2021).

“Sudah dieksekusi, tadi siang sekitar pukul 14. 00 WIB dari Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung ke Lapas Wanita dan Anak Tangerang,” kata Kajari Jakarta Pusat Riono Budisantoso melalui KasiIntel Bani Immanuel Ginting SH MH,  Senin (2/8/2021).

Kasus hukum Pinangki sudah berkekuatan hukum tetap dan pasti  sejak 5 Juli 2021 atau sesudah Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas vonis Pengadilan Tinggi (PT) DKI terhadap Pinangki sebagai terdakwa kasus korupsi tindak pidana pencucian.

“Menunda eksekusi Pinangki cederai rasa keadilan masyarakat. Sebab,  para terpidana lain usai perkaranya Inkracht (berkekuatan hukum tetap)  langsung dieksekusi ke Lapas,” demikian Boyamin Saiman, Koordinator MAKI.

Menurut Bani, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor Print-539/M.1.10/Fu.1/07/2021 tanggal 30 Juli 2021, Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah melaksanakan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 38 / Pid.Sus / 2020 / PN.Jkt.Pst. tanggal 08 Februari 2021 jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/Pid.Sus/2021/ PT.DKI tanggal 14 Juni 2021 atas nama terdakwa Dr Pinangki Sirna Malasari SH MH, yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dengan amar putusan,” menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu-Subsidiair dan “Pencucian Uang” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua dan “pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga-Subsidiair.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengeluarkan putusan terhadap banding Pinangki Sirna Malasari pada Juni 2021 lalu. Dalam putusan banding tersebut, hukuman mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari dikurangi dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara. Selanjutnya hingga batas waktu pengajuan kasasi Mahkamah Agung (MA) pada 5 Juli 2021, baik Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun Pinangki tidak mengambil upaya hukum kasasi. Akhirnya putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas Pinangki Sirna Malasari menjadi berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Terkait kasus Pinangki ini masih tersisa misteri besar. Rachmat yang diduga memperkenalkan Pinangki kepada Djoko Tjandra,  di Kuala Lumpur, Malaysia belum “tersentuh”. Juga,  dugaan adanya petinggi Kejagung yang menelpon Djoko,  tidak ditindak lanjuti. **

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Hukum

MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Apa Dampaknya?

Published

on

Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019). (Photo : Istimewa)

Jakarta, goindonesia.co – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sejumlah poin dalam judicial review omnibus law Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020).

MK memutuskan bahwa Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak sesuai konstitusi atau inkonstitusional bersyarat. 

Lalu, apa efek keputusan MK bahwa Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional? Apakah Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu harus dibatalkan atau tidak berlaku lagi?

Meskipun MK memutuskan Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional, aturan ini seolah tidak berdampak banyak saat ini.

Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku.

Sebab, MK memberi waktu bagi pemerintah memperbaiki Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja selama 2 tahun.

Setelah 2 tahun tidak ada perbaikan, Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan tidak berlaku.

Pemerintah pun memastikan akan melakukan perintah putusan MK tersebut. Pemerintah akan memperbaiki Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan MK yang dimaksud melalui penyiapan perbaikan undang-undang dan melaksanakan sebaik-baiknya arahan MK lainnya sebagaimana dimaksud dalam putusan MK tersebut,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menyaksikan putusan MK, Kamis (25/11).

Meski begitu, Airlangga memastikan Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disahkan tahun lalu itu tetap berlaku secara konstitusional.

Hal itu berlaku hingga diterbitkannya aturan perbaikan yang paling lama 2 tahun.

Selain itu, Airlangga memastikan aturan turunan Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih juga tetap berlaku.

Sebab, MK hanya menyatakan agar pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis sampai dilakukan perbaikan atas pembentukan UU Cipta Kerja.

“Dengan demikian peraturan perundangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan UU Cipta Kerja tetap berlaku,” ujar Airlangga. Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah UU sapu jagat yang merevisi sejumlah UU sekaligus. Pemerintah berdalih bahwa UU tersebut ditujukan untuk menggaet investasi dan membuka lapangan kerja di Indonesia. (***)

Continue Reading

Hukum

Jokowi: Pemerintah Hormati dan Secepatnya Laksanakan Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Published

on

Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada wisuda ke-78 Universitas Tarumanagara (Untar) pada 27-28 November 2021 yang diikuti 1.340 wisudawan. (Dok: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Jakarta, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo mengatakan, pihaknya menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Ia memastikan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti putusan tersebut secepatnya.

“Sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum, pemerintah menghormati dan segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Momor 91/PUU-XVIII/2020,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/11/2021).

“Saya telah memerintahkan kepada para menko (menteri koordinator) dan para menteri terkait untuk segera menindaklanjuti Putusan MK itu secepat-cepatnya,” tuturnya.

Kendati demikian, kata Jokowi, MK menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih tetap berlaku.

Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang diberi waktu paling lama 2 tahun untuk melakukan revisi atau perbaikan terhadap UU tersebut.

“Dengan demikian, seluruh peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang ada saat ini masih tetap berlaku,” ujarnya.

Dengan tetap berlakunya UU Cipta Kerja dalam 2 tahun ke depan, lanjut Jokowi, seluruh materi dan substansi dalam UU tersebut sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK.

Oleh karenanya, Jokowi memastikan kepada pelaku usaha dan investor dari dalam maupun luar negeri bahwa investasi yang telah, sedang, dan akan berproses tetap aman.

Jokowi mengatakan, komitmennya dan pemerintah terhadap agenda reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi akan terus dijalankan.

“Saya telah memerintahkan kepada para menko (menteri koordinator) dan para menteri terkait untuk segera menindaklanjuti Putusan MK itu secepat-cepatnya,” tuturnya.

Kendati demikian, kata Jokowi, MK menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih tetap berlaku.

Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang diberi waktu paling lama 2 tahun untuk melakukan revisi atau perbaikan terhadap UU tersebut.

“Dengan demikian, seluruh peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang ada saat ini masih tetap berlaku,” ujarnya.

Dengan tetap berlakunya UU Cipta Kerja dalam 2 tahun ke depan, lanjut Jokowi, seluruh materi dan substansi dalam UU tersebut sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK.

Oleh karenanya, Jokowi memastikan kepada pelaku usaha dan investor dari dalam maupun luar negeri bahwa investasi yang telah, sedang, dan akan berproses tetap aman.

Jokowi mengatakan, komitmennya dan pemerintah terhadap agenda reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi akan terus dijalankan. (***)

Continue Reading

Hukum

Belasan Tahun beroperasi Tanpa izin Perkebunan, PT langgam Harmuni di laporkan ke Bareskrim Mabes Polri

Published

on

Abdul Jabbar, Advokat Publik dan Anggota Koalisi, usai melaporkan ke Bareskrim Polri, Rabu, 24 November 2021.

Jakarta , goindonesia.co : Perkebunan Kelapa Sawit seluas 390 hektare di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau diduga beroperasi tanpa izin hingga belasan tahun. Hal ini terbukti dengan upaya PT. Langgam Harmuni yang masih mengupayakan izin usaha perkebunan melalui Bupati Kampar. Kesulitan terbitnya izin usaha perkebunan ini disebabkan karena kebun tersebut diduga hasil penyerobotan dari petani yang tergabung dalam Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa M).

Kebun ini berada di pinggiran kota dan hanya butuh waktu 30 menit dari Markas Polda Riau untuk menjangkaunya. Akan tetapi, baik Kapolres Kampar maupun Kapolda Riau justru membiarkannya. Atas dasar itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Agraria telah melaporkan dugaan adanya tindak pidana perkebunan ini ke Bareskrim Mabes Polri pada Rabu, 24 November 2021.

Koalisi mengatakan bahwa PT. Langgam Harmuni dilaporkan dengan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 disebutkan bahwa “Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin Usaha Perkebunan”. Ancaman ketidakpatuhan terhadap Pasal tersebut berupa ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Selain sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum, laporan pengaduan masyarakat ini juga ditujukan untuk mendukung Program Kapolri Jenderal Listiyo Sigit Prabowo dan Presiden Joko Widodo yang berkomitmen memberantas mafia tanah. Praktik-praktik seperti ini juga yang dikeluhkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam beberapa kesempatan saat memberikan respons atas rendahnya peroleh pajak dari sektor perkebunan, padahal harga Sawit terus meningkat. Perkebunan ilegal otomatis tidak membayar pajak dan merugikan keuangan negara.

Pilihan koalisi melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri, karena perkebunan tanpa izin tersebut telah lama dibiarkan oleh Kapolres Kampar dan Kapolda Riau. Untuk memastikan obyektivitas penyelidikan dan penyidikan, koalisi memilih pelaporan ini ke Bareskrim Polri. Respons Bareskrim Polri atas pengaduan masyarakat ini akan menjadi ujian visi Presisi Polri dan kesungguhan Kapolri dalam memberantas mafia tanah di sektor perkebunan. (***)

Continue Reading

Trending