Connect with us

Uncategorized

Tugas Khusus SMF, Mulai dari Pelaksana Investasi Perumnas Hingga Pembiayaan Homestay

Published

on

Jakarta, goindonesia.co – Dalam rangka mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di sektor perumahan, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF menjalankan tugasnya sebagai pelaksana investasi Pemerintah dengan memberikan suntikan dana kepada salah satu BUMN di sektor perumahan yaitu Perumnas. SMF juga aktif menjalankan beberapa Program Penugasan Khusus yaitu dukungan kepada Program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) atau KPR Subsidi, Program Pembiayaan Homestay, dan Program Peningkatan Kualitas Rumah di Daerah Kumuh.

“Total investasi di Perumnas mencapai Rp650 miliar yang terbagi menjadi dua tahapan. Tahap pertama Rp200 miliar dan tahap kedua Rp450 miliar. Melalui investasi ini, Perumnas diharapkan dapat memperbaiki kinerja, berdiri di kaki sendiri, bisnis bisa berjalan lagi sehingga bisa melakukan pinjaman lagi ke perbankan atau capital market,” kata Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo di Jakarta, Kamis (5/8).

Direktur SMF, Heliantopo menambahkan bahwa Perumnas diberikan pembiayaan/pinjaman sebesar Rp650 miliar. Pembiayaan tersebut nantinya akan dikembalikan kepada pemerintah. “Pembiayaan ini untuk mengembalikan dan memperbaiki kinerja Perumnas. Dananya berasal dana dari pemerintah. Nah SMF ditugaskan sebagai pelaksana investasi dari pemerintah. Nanti pemerintah akan melihat hasil evaluasi dari SMF tentang Perumnas. Pemerintah yang akan memutuskan,” tegasnya.

Pembiayaan ke Perumnas telah dilakukan sejak akhir tahun lalu sebesar Rp200 miliar. Sedangkan Rp450 miliar akan dilakukan pada tahun ini. Langkah tersebut secara umum untuk memperbaiki kinerja Perumnas.

Selain itu, SMF juga memberikan dukungan kepada Program KPR Program FLPP, merupakan realisasi dari peran Perseroan sebagai fiscal tools Pemerintah. Dalam menjalankan program ini Perseroan bersinergi dengan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP) dalam mengalirkan dana pendampingan porsi perbankan untuk Pembiayaan KPR FLPP yang ditujukan kepada Bank Penyalur.

“Sejak Agustus 2018 hingga Semester I tahun 2021, Perseroan telah berhasil merealisasikan penyaluran dana KPR FLPP kepada 187.276 debitur dari total 871.693 debitur yang disalurkan Pemerintah. Total akumulasi dana pendamping KPR FLPP yang telah disalurkan Perseroan hingga semester 1 mencapai Rp 6,3 Triliun. Adapun per tanggal 30 Juni 2021, perseroan bersama PPDPP telah menambah kerjasama baru melalui penandatangaan perjanjian bipartit dan tripartitt dengan Bank Kaltim Kaltara dan PPDPP sehingga saat ini perseroan telah bekerjasama dengan 16 bank penyalur KPR FLPP,” kata Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo di Jakarta, Kamis (5/8).

Kemudian untuk program Pembiayaan Homestay, SMF bersinergi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dengan merealisasikan Program Pembiayaan Homestay di 8 desa yang terletak dalam Destinasi Super Prioritas Pariwisata (DSPP) Borobudur, DSPP Mandalika, dan di wilayah Banyuwangi yang merupakan daerah potensi pariwisata. Perseroan terus melakukan adaptasi atas kondisi pandemic yang memukul kegiatan pariwisata dan kegiatan travelling masyarakat untuk menyongsong kebangkitannya dikemudian hari.

Sementara itu untuk realisasi Program Peningkatan Kualitas Rumah di Daerah Kumuh, Perseroan bersinergi dengan Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Pada Semester I Tahun 2021, Perseroan dan Dirjen Cipta Karya telah melakukan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah Sumatera Selatan untuk pembangunan rumah di wilayah kumuh khususnya di Lubuk Linggau.

Selain itu Perseroan juga aktif berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah dalam melakukan peninjauan terkait rancana pembangunan rumah layak huni dalam program Kotaku di wilayah lainnya yakni Tanjung Pinang Kepaulauan Riau, Banjarmasin, Manado dan Belu Nusa Tengga Timur yang rencananya akan direalisasikan pada tahun ini. Sejak tahun 2018 hingga saat ini Perseroan telah merealisasikan program pembangunan rumah layak huni di Kelurahan Purwokinanti Yogyakarta, Kelurahan Mlatibaru dan Rejomulto Semarang, Kelurahan Siantan Hulu Pontianak, Kelurahan Aur Tanjungkang Tengah Sawah dan Pakan Kurai Bukittinggi, Kelurahan Bira (Makassar, Sulawesi Selatan), Kelurahan Krapyak (Pekalongan, Jawa Tengah), Kelurahan Mauk, (Tangerang, Banten), dan Kelurahan Rahma di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.

Terkait rencana kerja hingga akhir Tahun 2021, Ananta mengungkapkan bahwa Perseroan akan fokus dalam memaksimalkan perannya dalam mendukung PEN melalui penguatan di ekosistem industri perumahan yang tengah terdampak pandemi saat ini melalui beberapa strategi.

“Strategi rencana kerja hingga tahun 2021 diantara menjalin sinergi dengan dengan Kementerian/Lembaga untuk mendukung program pemerintah di bidang perumahan. Kemudian melakukan kerja sama pembiayaan perumahan khususnya untuk pekerja di sektor informal (Kredit Mikro) serta menginisiasi program baru untuk mendukung keterjangkauan pemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pelaksanaan program kredit konstruksi dengan para pemangku kepentingan, aktif melakukan pembiayaan jangka panjang kepada lembaga penyalur baik konvensional maupun syariah, serta memaksimalkan peran Perseroan sebagai agen PEN,” tutupnya. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Kerja: Peran Penting Kementerian Ketenagakerjaan

Published

on

Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi dengan BNN (Foto : BNN – Badan Narkotika Nasional, @bnn.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Deputi Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN), Drs. Richard M. Nainggolan, S.H., M.M., M.BA, diundang sebagai narasumber utama dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Acara berlangsung di Ruang Daisy Lt. 3 Avenzel Hotel, Cibubur pada Senin (25/9)

FGD ini merupakan langkah konkret dalam menanggapi Instruksi Presiden No 2 Tahun 2020 mengenai Rencana Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba (PG4N). Kementerian Ketenagakerjaan memandang pentingnya kolaborasi dengan BNN dalam upaya memitigasi dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba. “Permasalahan penyalahgunaan narkoba adalah isu serius yang mengharuskan seluruh elemen masyarakat, termasuk kementerian dan lembaga terkait, untuk bersama-sama mengambil tindakan sesuai dengan Inpres No 2 tahun 2020,” ungkap Deputi Pencegahan BNN.

Dalam paparannya, Drs. Richard M. Nainggolan menegaskan bahwa tantangan penyalahgunaan narkoba tidak memandang usia, latar belakang, atau status sosial. Pekerja di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan perlu memahami betapa berbahayanya ancaman narkoba dalam dunia kerja. Data penelitian menunjukkan bahwa kelompok pekerja masih menjadi salah satu kelompok yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Meskipun terdapat penurunan angka kasus pada tahun 2021, stres di tempat kerja dan masalah pribadi masih menjadi faktor utama penyebab kasus tersebut.

BNN saat ini mengambil langkah tegas dalam mengurangi prevalensi penyalahgunaan narkoba di kalangan pekerja. Salah satu upaya yang tengah dilakukan adalah memberikan edukasi tentang bahaya narkoba kepada para pekerja di Kementerian Ketenagakerjaan. Hal ini bertujuan agar mereka mampu mengenali dan menolak tawaran narkoba saat menghadapi situasi stres.

Deputi Pencegahan BNN menekankan pentingnya peran aktif dari pekerja untuk melindungi diri sendiri dan rekan kerja dari ancaman narkoba serta mengambil sikap tegas dalam menolak tawaran narkoba dan membantu jika ada yang dicuriga sebagai pengguna narkoba untuk pulih dan diselamatkan dengan rehabilitasi.  “Perkuat iman dan taqwa, selalu berpikir positif, jalani gaya hidup sehat, dan selalu waspada akan bahaya narkotika. Dengan kesadaran ini diharapkan dapat memutus rantai risiko penyalahgunaan narkoba di lingkungan kerja,” tutup Richard (***)

*BNN – Badan Narkotika Nasional, @bnn.go.id

Continue Reading

Berita

Menhan Prabowo Jajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bersama Presiden Jokowi: Nyaman dan Membanggakan

Published

on

Menhan Prabowo jajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bersama Presiden Jokowi (Dokumentasi : Biro Humas Setjen Kemhan)

Bandung, goindonesia.co – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk pertama kalinya menjajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai meninjau fasilitas produksi PT Pindad di Bandung, Selasa (19/9).

Menhan mendampingi Presiden dari Stasiun Tegalluar, Cileunyi, Kabupaten Bandung, menuju Stasiun Halim, Jakarta Timur.

Dalam kesempatan itu, Menhan Prabowo menyampaikan rasa kagum dan bangganya karena Indonesia telah memiliki kereta cepat.

“Iya pertama kali saya naik. Ini luar biasa, sangat nyaman, dan membanggakan anak bangsa,” kata Menhan Prabowo seusai menaiki kereta cepat, di Stasiun KCJB Halim, Jakarta Timur,

Kereta Cepat Jakarta-Bandung, menurut Menhan Prabowo sangat canggih dan serasa berada di luar negeri.

“Tentunya kereta api yang high speed, canggih, modern dan bersih. Serasa di luar negeri. Tadi bagus sekali,” tambah Menhan. (***)

*(Biro Humas Setjen Kemhan)

Continue Reading

Berita

Presiden Jokowi: Dunia Diharapkan Jadi Sebuah Keluarga dengan Tujuan Menciptakan Kehidupan yang Damai

Published

on

Presiden Joko Widodo mengikuti sesi kedua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 India pada Sabtu, 9 September 2023, yang digelar di Bharat Mandapam, IECC, Pragati Maidan, New Delhi, India, pada Sabtu, 9 September 2023. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr

New Delhi, India, goindoensia.co – Presiden Joko Widodo mengikuti sesi kedua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 India pada Sabtu, 9 September 2023, yang digelar di Bharat Mandapam, IECC, Pragati Maidan, New Delhi, India, pada Sabtu, 9 September 2023.

Dalam sesi yang mengangkat topik dengan tema “One Family”, Presiden Jokowi menuturkan bahwa Indonesia berharap agar dunia menjadi satu keluarga besar yang saling membangun dan memiliki tujuan bersama untuk menciptakan kehidupan yang damai.

“Saya setuju, jika dunia ini layaknya satu keluarga besar, namun, keluarga yang Indonesia harapkan adalah keluarga yang saling membangun, saling peduli, dan memiliki satu tujuan bersama yaitu menciptakan kehidupan yang damai dan makmur,” tuturnya.

Untuk itu, Presiden menyampaikan bahwa terdapat sejumlah hal untuk mewujudkan tujuan tersebut di antaranya adalah dengan menciptakan stabilitas global salah satunya dengan menghentikan perang.

“Kita harus hentikan perang, berpegang teguh pada hukum internasional, dan bahu-membahu wujudkan inklusifitas,” ucapnya.

Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa saat ini Indonesia terus mendorong ASEAN untuk menjadi jangkar stabilitas kawasan di Indo-Pasifik. Presiden menilai hal tersebut dikarenakan saat ini dunia membutuhkan safe house.

“Sebagai Ketua ASEAN, Indonesia terus mendorong ASEAN untuk jadi jangkar stabilitas kawasan yang miliki habit of dialogue dan habit of cooperation di Indo-Pasifik karena dunia butuh penetral, butuh safe house,” jelasnya.

Hal lainnya yang dinilai dapat membantu mewujudkan kehidupan yang damai dan makmur adalah dengan menjaga solidaritas antarnegara. Presiden menilai pengkategorian negara yang terkesan mengotak-ngotakan harus segera diakhiri.

“Kita perlu akhiri dikotomi yang mengotak-ngotakan, utara dan selatan, maju dan berkembang, maupun timur dan barat,” tegasnya.
 
Untuk itu, Presiden menyebut bahwa kerja sama dan ruang dialog harus terbuka bagi semua pihak dan hak semua negara tidak boleh dikesampingkan, termasuk juga hak negara-negara berkembang. Oleh karenanya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia akan terus menyampaikan suara dan kepentingan negara-negara selatan global.

“Indonesia akan terus menggaungkan suara dan kepentingan Global South, serta mendorong representasi kawasan yang lebih luas. Untuk itu, saya menyambut keikutsertaan Uni Afrika dalam G20 ini,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Kepala Negara juga turut menyampaikan bahwa solidaritas global dalam isu kesehatan juga harus terus diperkuat, salah satunya melalui mobilisasi pandemic fund.

“Melalui mobilisasi pandemic fund, komitmen USD2 miliar perlu kita wujudkan,” sambungnya.

Selanjutnya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa kesetaraan juga bisa turut membantu menciptakan dunia yang damai dan makmur. Hal tersebut dapat diciptakan salah satunya melalui keadilan dalam reformasi dan transparansi global.

“Termasuk soal sistem perpajakan internasional, dengan pemenuhan akan hak pembangunan bagi semua, termasuk negara berkembang,” tuturnya.

Presiden memberikan contoh salah satunya adalah dengan mendukung hilirisasi industri yang dilakukan oleh suatu negara dalam rangka melakukan lompatan pembangunan.

“Karena ini merupakan hak negara berkembang untuk lakukan lompatan pembangunan,” tegasnya.

Oleh sebab itu, Presiden mendorong negara-negara G20 untuk bisa mendukung partisipasi negara-negara berkembang dalam rantai pasok global serta mendorong kerja sama yang setara.

“G20 harus mendukung partisipasi negara berkembang dalam rantai pasok global serta mendorong ekosistem kerja sama yang setara dan inklusif,” tandasnya.

Turut mendampingi dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. (***)

*(BPMI Setpres)

Continue Reading

Trending