Connect with us

Berita Provinsi

Pemkot Yogya Dukung Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi

Published

on

Workshop Analisis Jabatan Dan Beban dengan Tema Kebijakan SDM Pasca Penyederhanaan Birokrasi di Hotel Jambuluwuk, Selasa (14/3) (Dokumentasi : Portal Berita Pemkot Yogyakarta, @warta.jogjakota.go.id)

Pakualaman, goindonesia.co – Penyederhanaan birokrasi menjadi salah satu prioritas kerja nasional Tahun 2019 – 2024 baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Kota Yogyakarta.  Asisten Administrasi Umum Setda Kota Yogyakarta,  Kris Sarjono Sutejo menyebutkan pasca penyederhanaan birokrasi jabatan pelaksana disederhanakan menjadi tiga klasifikasi jabatan yaitu Klerek, Operator, dan Teknisi.

Hal tersebut disampaikan pada Workshop Analisis Jabatan Dan Beban dengan Tema Kebijakan SDM Pasca Penyederhanaan Birokrasi di Hotel Jambuluwuk, Selasa (14/3). Acara ini dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi. Acara itu juga bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait arahan Kebijakan SDM Pasca Penyederhanaan Birokrasi agar dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketugasan pada Perangkat Daerah atau Unit Kerja masing-masing.  

“Kebijakan penyederhanaan birokrasi dilaksanakan melalui tiga tahapan, yakni penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, dan penyesuaian sistem kerja. Harapannya, setelah acara ini sudah tidak ada yang terkejut lagi dengan penyederhanaan jabatan pelaksana dan meningkatnya pemahaman terkait arahan Kebijakan SDM Pasca Penyederhanaan Birokrasi,” ujar Kris Sarjono.

Analis Kebijakan Pertama Kementerian PAN dan RB, Isti Isrokhimah menjelaskan dalam pelaksanaan kebijakan Penyederhanaan Birokrasi  khususnya di bidang SDM terdapat  lima langkah menyusun perencanaan SDM, diantaranya menghitung analisis kebutuhan SDM, proyeksi kebutuhan SDM lima tahun yang akan datang, analisis persediaan SDM yang dicocokkan dengan kebutuhan SDM hasil analisis jabatan dan beban kerja, proyeksi persediaan SDM dan menyusun perencanaan SDM.

“Untuk kebutuhan jabatan fungsional (JF), mekanismenya dari Instansi Pengguna JF mengusulkan hasil perhitungan kebutuhan JF kepada Instansi Pembina JF kemudian Instansi Pembina JF melakukan verifikasi terhadap usulan kebutuhan JF dan menerbitkan rekomendasi untuk Instansi Pengguna. Setelah itu, PPK Instansi Pengguna menyampaikan surat permohonan persetujuan usulan kebutuhan JF disertai dengan rekomendasi Instansi Pembina JF kepada Menteri PANRB dan selanjutnya Menteri PANRB memverifikasi surat usulan dan rekomendasi untuk kemudian mengeluarkan surat persetujuan usulan kebutuhan JF di lingkungan Instansi Pengguna,” tambahnya. (***)

*Portal Berita Pemkot Yogyakarta, @warta.jogjakota.go.id

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita Provinsi

Semangat Revolusi Hijau, Pemprov Kalsel Berhasil Menanam Lagi 500 Bibit Pulai

Published

on

Dishut Provinsi Kalsel menanam sebanyak 500 bibit pohon pulai di areal Forest City Perkantoran Pemprov Kalsel (Foto : @diskominfomc.kalselprov.go.id)

Banjarbaru, goindonesia.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Kehutanan (Dishut) bersama Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) mendorong lagi semangat revolusi hijau dengan melakukan penanaman, di areal Forest City Perkantoran Pemprov Kalsel sekitar Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Kamis (16/5/2024).

Kepala Dishut Provinsi Kalsel, Fathimatuzzahra diwakili Sekretaris, Kinta Ambarasti mengatakan, pihaknya menanam sebanyak 500 bibit pohon pulai demi tercapainya hutan lestari masyarakat sejahtera.

“Kita tahu bibit pulai ini sering digunakan untuk penghijauan karena daunnya hijau mengkilat, rimbun dan melebar ke samping sehingga memberikan kesejukan pada lingkungan melalui budaya menanam,” kata Kinta.

Kinta menuturkan, pihaknya memang selalu rutin melakukan penanaman yang digaungkan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor (Paman Birin) agar terus menanam dan menanam untuk cucu anak nantinya.

“Penanaman yang dilakukan juga sesuai arahan Presiden RI, Joko Widodo untuk melakukan penanaman disepanjang musim penghujan di tahun 2024,” tutur Kinta.

Kinta menyebutkan, penanaman pohon bukan hanya penghijauan semata tetapi dapat memperbaiki lingkungan, iklim dan memperbaiki perekonomian masyarakat.

“Mari kita bersama-sama gelorakan gerakan revolusi hijau secara berkelanjutan dan menanamkan kesadaran bahwa setiap batang pohon yang ditanam adalah wujud kepedulian terhadap lingkungan,” ungkap Kinta.

Lebih jauh Kinta mengatakan, dari aksi penanaman sebagai contoh pada masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan menambah tutupan lahan.

“Jadi dari keberhasilan penanaman itu dilihat dari kondisi tegakan yang mempunyai kualitas baik dan sesuai dengan tujuan penanamannya,” kata Kinta. (***)

*Media Center Provinsi Kalimantan Selatan

Continue Reading

Berita Provinsi

Sediakan Pasokan Bahan Bakar Murah, Dislutkan Kalsel Dukung Nelayan Lokal Melalui SPBUN

Published

on

Dislutkan Provinsi Kalsel (Foto : @diskominfomc.kalselprov.go.id)

Banjarbaru, goindonesia.co – Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) secara aktif memberikan dukungan kepada para nelayan lokal. Salah satu program yang ditawarkan adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN), yang menyediakan pasokan bahan bakar yang murah dan mudah didapatkan bagi para nelayan.

Kepala Dislutkan Kalsel, Rusdi Hartono menyampaikan berdasarkan data terakhir menunjukkan ada 10 dari 11 unit SPBUN yang beroperasi, Banjarbaru, Kamis (16/5/2024).

“Data terbaru menunjukkan bahwa total distribusi bahan bakar solar SPBUN selama triwulan 1 adalah sebanyak 3.133.497 liter,” kata Rusdi.

Dijelaskan Rusdi, SPBUN berfungsi sebagai tempat pengisian bahan bakar yang murah untuk perahu nelayan, sehingga para nelayan dapat menghemat biaya dan waktu.

Lebih lanjut, Rusdi menyampaikan saat ini diwilayah perairan keseluruhan Kalsel, jumlah nelayan mencapai 72.563 jiwa. Dari jumlah tersebut, 30.564 orang berprofesi sebagai nelayan laut.

Dengan jumlah yang besar dan peran penting para nelayan, Dinas Perikanan harus merespon dengan tepat dan cepat terhadap permintaan nelayan, termasuk dalam hal ketersediaan bahan bakar.

“Kita akan terus melakukan evaluasi proyek dan memperbaiki kendala yang ada untuk meningkatkan kualitas layanan serta keandalan SPBUN bagi keberlangsungan para nelayan,” ucap Rusdi. (***)

*Media Center Provinsi Kalimantan Selatan.

Continue Reading

Berita Provinsi

Pantau Harimau Sumatera, BBKSDA Riau Pasang Lima Kamera Trap

Published

on

Pemasangan kamera trap (Foto : @www.rekoforest.org)

Pekanbaru, goindonesia.co – Tim mitigasi harimau telah memasang lima kamera trap di lokasi serangan harimau sumatera yang menewaskan Rahmad (26) ketika bekerja menyemprot Gulma di Lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) Petak 466 Blok L PT SPA, Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.

Tim dari Balai Besar Konservasi  Sumberdaya Alam (BBKSDA) Riau itu, akan melakukan pengecekan tangkapan kamera untuk mengidentifikasi harimau yang menyerang korban.

“Secara periodik akan kita lakukan pengecekan camera trap. Diharapkan hasil kamera trap yang tertangkap bisa mengidentifikasi individu harimau yang bersangkutan,” kata Kepala Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Riau, Genman Suhefti Hasibuan, Rabu (15/5).

Pemasangan lima kamera tersebut dilakukan pada hari Senin (13/5) kemarin, diletakkan di sekitar lokasi kejadian. Pihaknya menilai luas range harimau harus disikapi dengan pengaturan ruang dan waktu antara manusia dan harimau.

“Luasnya home range harimau memungkinkan adanya penggunaan ruang  bersama oleh harimau sumatera dengan masyarakat, sehingga perlu adanya pengaturan penggunaan ruang dan waktu antara masyarakat dengan harimau sumatera,” ucap Genman.

Sebagai pengguna konsesi, perusahaan diimbau untuk mengatur jam kerja karyawan dan saat bekerja tidak sendirian.

Upaya lainnya sebagai pencegahan konflik, juga perlu adanya pengayaan mangsa dan  memberikan tindakan tegas bagi oknum-oknum yang melakukan perburuan.

“Khusus di areal pengusahaan yang menjadi habitat harimau, kami mengimbau agar dilakukan pengaturan waktu bekerja dan tidak beraktivitas secara sendiri, perlu pengkayaan mangsa dan menindak tegas terhadap siapa saja yang melakukan perburuannya,” imbau Genman.

Rahmad korbannya diserang harimau hari Kamis (9/5) saat sedang menyempatkan Gulma di lokasi. Meski bekerja bersama dua temannya, Rahman dan Almi, namun jarak mereka terpisah.

Korban sempat berteriak minta tolong, namun saat dicari tidak ditemukan. Kemudian dua temannya melapor ke perusahaan lalu mendatangi lokasi dan ditemukan sudah meninggal dunia, kondisi tangannya putus dengan sejumlah luka di tubuhnya. Korban lalu di evakuasi ke klinik perusahaan, selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarganya untuk dikebumikan. (***)

*(Mediacenter Riau, BIDANG INFORMASI KOMUNIKASI PUBLIK)

Continue Reading

Trending