Mahalini Raharja (Foto: Instagram/@axioo @thebridestory @hiantjen @dhirmanputra, @finance.detik.com)

Jakarta, goindonesia.co – Forbes Kembali merilis daftar 30 orang paling berpengaruh berusia di Bawah 30 tahun di Asia (30 Under 30 Asia) 2024. Setidaknya ada 18 anak muda asal Indonesia yang Namanya berhasil masih ke dalam jajarannya.

Delapan belas anak muda tersebut masuk ke dalam 9 dari total 10 kategori yang dirilis Forbes, yakni Entertainment & Sports; Finance & Venture Capital; Media, Marketing & Advertising, Consumer Technology, Industry, Manufacturing, Energy, The Arts, Social Impact, dan Retail & Ecommerce.

Dikutip dari Forbes, Jumat (17/5/2024), rata-rata usia anak muda yang paling berpengaruh di Asia itu berada di kisaran 26,7 tahun, di mana yang paling muda berusia 15 tahun.

Sementara itu, mereka yang masuk dalam daftar ini 48% di antaranya di posisi Founder atau Co-Founder, dan memiliki nilai pendanaan lebih dari US$ 1 miliar (Rp 16 triliun).

Berikut daftar 18 pemuda RI yang masuk Forbes 30 Under 30 Asia 2024:

1. Voice of Baceprot – Band Metal: Entertainment & Sports
2. Mahalini Raharja – Penyanyi: Entertainment & Sports
3. Sherman Tanuwidjaja – Co-Founder Gajiku: Finance & Venture Capital
4. Serano Tannason – Co-Founder Bang Jamin: Finance & Venture Capital
5. Heinrich Vincent – Co-Founder Bizhare: Finance & Venture Capital
6. Michael Andrian – Founder madebyhumans: Media, Marketing & Advertising
7. Oktorika Mandasari – Founder BintanGo: Media, Marketing & Advertising
8. Muhammad Agung Saputra – Founder Surplus Indonesia: Consumer Technology
9. Qurrat Ayub – Chief Strategy Pinhome: Consumer Technology
10. Ahmad Syaifulloh Imron, Ashab Alkahfi Ananda Putra and Tubagus Syailendra – Co-Founders Chickin: Industry, Manufacturing, Energy
11. Graceila Putri – Cofounder Juragan Material : Industry, Manufacturing, Energy
12. Kimberly Tandra – Founder Suedeson: The Arts
13. Yessi Nur Mulianawati (Yessiow) – Seniman: the Arts
14. Muhammad Rezki Achyana – Founder Parakerja: Social Impact
15. Tamara Dewi Gondo Soerijo – Co-Founder Liberty Society: Social Impact
16. Ramadhan Satrio Nugroho – Co-Founder Gently: Retail & Ecommerce
17. Rizky Arief Dwi Prakoso, Karina Innadindya, Amron Naibaho – Cofounder HMNS: Retail & Ecommerce
18. Robert Tan – Co-Founder Cosmart: Retail & Ecommerce (***)

*@finance.detik.com

Pameran tingkat internasional, Power Uzbekistan 2024 (Foto : @kemenperin.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Perindustrian membuka peluang bagi para pelaku industri dalam negeri untuk memperluas pasar ekspornya, terutama ke negara-negara nontradisonal. Strategi yang dilaksanakan di antaranya adalah memfasilitasi keikutsertaan pada pameran tingkat internasional seperti Power Uzbekistan 2024.

“Power Uzbekistan 2024 merupakan acara tahunan terbesar bagi para profesional di industri energi. Tahun ini, pameran dihadiri sekitar 400 pelaku usaha dari 34 negara, dengan target lebih dari 15.000 pengunjung,” kata Direktur Industri Elektronika dan Telematika (IET) Kemenperin, Priyadi Arie Nugroho dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu (18/5).

Priyadi menegaskan, Kemenperin memandang penting bahwa pameran Power Uzbekistan 2024 sebagai kesempatan besar untuk memperluas akses pasar produk elektronika dan telematika Indonesia ke wilayah Asia Tengah, karena Uzbekistan sedang menyiapkan diri menjadi hub di kawasan tersebut.

“Salah satu langkah yang sedang diusung Kemenperin adalah mendorong diversifikasi produk ekspor nonkomoditas, khususnya produk manufaktur berteknologi tinggi, guna meningkatkan ekspor barang dan jasa dari sektor industri manufaktur,” paparnya.

Sales Manager PT. Sharp Electronics Indonesia, Galus Cyntia Dewi menyampaikan apresiasinya atas fasilitasi Kemenperin sehingga perusahaan dapat berpartisipasi dalam Paviliun Indonesia di Power Uzbekistan 2024. “Kami mendapat tanggapan positif dari para pengunjung yang tertarik dengan produk yang kami bawa,” ujarnya.

Pada penghujung eksibisi, PT. Sharp Electronics Indonesia mendapat tawaran menarik dari produsen home appliances setempat untuk bekerja sama dan mengembangkan produksi di Uzbekistan. “Ke depan, akan kami tindak lanjuti dengan dukungan Kemenperin dan KBRI di Tashkent,” imbuhnya.

Sementara itu, Duta Besar RI di Tashkent, Sunaryo Kartadinata mengemukakan bahwa stabilitas makroekonomi di Uzbekistan dan hubungan bilateral dengan Indonesia membuka peluang bagi peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi. “Uzbekistan merupakan mitra penting bagi Indonesia, dan ini saat yang tepat bagi kedua negara juga untuk memperkuat relasi di sektor energi,” tuturnya.

Menurut Sunaryo, Uzbekistan memiliki potensi sumber daya energi terbarukan yang cukup tinggi. “Negara ini telah menetapkan target untuk menyuplai 25 persen terhadap kebutuhan energinya dari sumber daya terbarukan pada tahun 2030,” tandasnya.

Oleh karena itu, Indonesia diharapkan dapat menyambut potensi kolaborasi dengan berbagai mitra internasional, baik dalam bentuk investasi, peningkatan akses pasar, pengembangan sumber daya manusia, R&D, serta bidang kerja sama lainnya di Kawasan Asia Tengah khususnya Uzbekistan.

“Dengan keikutsertaan tujuh perusahaan nasional dalam acara ini, diharapkan dapat meningkatkan kerja sama perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara mitra potensial,” ungkap Sunaryo.

Pada ajang Power Uzbekistan 2024, Kemenperin melibatkan tujuh perusahaan dari industri elektronika dan telematika, industri pipa minyak bumi dan gas, industri alat ukur, dan kawasan industri. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah PT Sharp Electronics Indonesia, PT Communication Cable Systems Indonesia, PT Sinar Baja Elektrik, Bandung Techno Park, PT Rainbow Tubulars Manufacture, PT 3S International, dan PT Indonesia Pomalaa Industry Park.

Hebatnya, saat penutupan pameran Power Uzbekistan 2024, ITECA Exhibitions sebagai penyelenggara memberikan penghargaan Paviliun Indonesia dengan kategori Best Corporate Design mengalahkan paviliun perwakilan negara dan industri lain. Partisipasi Paviliun Indonesia merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Perindustrian dengan KBRI Tashkent. (***)

*Tim Pengelola Website Kemenperin

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin (Foto : @sehatnegeriku.kemkes.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melantik  44  Dewan Pengawas Rumah Sakit dan 34 Dewan Pengawas Politeknik Kesehatan (Poltekkes) di Auditorium Siwabessy, Gedung Sujudi, Kementerian Kesehatan, Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan, Jumat (17/5). Pada kesempatan tersebut, Menkes Budi berpesan tiga hal yang harus menjadi perhatian Dewan Pengawas Rumah Sakit dan Dewan Pengawas Politeknik Kesehatan yang dilantik.

Menkes Budi menyampaikan dua pesan tentang pembinaan dan pengawasan direksi rumah sakit dan politeknik kesehatan. Selanjutnya, Menkes Budi menyampaikan satu pesan mengenai fungsi kedua dewan.

Pertama, Menkes Budi meminta Dewan Pengawas Rumah Sakit dan Dewan Pengawas Poltekkes menjaga dan mengawal tugas direksi rumah sakit dan poltekkes untuk memastikan kualitas pelayanan. Kedua, Menkes meminta kedua dewan memastikan rumah sakit dan poltekkes menjalankan fungsi penelitian dan pengembangan.

Ketiga, ia meminta Dewan Pengawas Rumah Sakit memastikan rumah sakit menjalankan fungsi pembinaan dan pengampuan, sementara Dewan Pengawas Poltekkes mengawasi poltekkes untuk memastikan lulusannya mampu memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan setempat.

Mengenai pelayanan, Menkes Budi juga mengingatkan rumah sakit dan poltekkes untuk memberikan layanan terbaik kepada pasien dan mahasiswanya, bukan kepada pejabatnya. Menurut Menkes, penerima utama layanan rumah sakit atau poltekes adalah pasien dan mahasiswa bukan pejabat pusat seperti direktur atau eselon satu.

“Saya ingin pastikan bahwa rumah sakit harus memberikan layanan terbaik bagi pasien-pasiennya di atas layanan mereka melayani meeting, acara, oleh-oleh untuk eselon satu atau menterinya. Untuk poltekkes mereka harus memberikan layanan yang terbaik bagi mahasiswa di sana jauh lebih baik dibandingkan layananan yang diberikan mereka kepada direktur, dirjen, atau menterinya yang datang,” kata Menkes Budi.

Menteri Budi menyatakan, dia memiliki cara sendiri mengukur kualitas layanan yang diberikan oleh para dewan pengawas baik di rumah sakit ataupun di poltekkes. Menurutnya, kualitas layanan rumah sakit dan poltekkes dapat dilihat dari kepuasaan penggunanya, yakni pasien di rumah sakit dan mahasiswa di poltekkes.

“Kalau semua pasien yang datang ke rumah sakit memuji, itu artinya benar-benar layanan terbaik. Kalau semua mahasiswa politeknik kesehatan itu memuji dosen-dosennya dan pelajarannya, itu artinya kita telah memberikan pelayanan terbaik bagi mahasiswanya.”

Selain itu, menurut Menkes Budi, cara mengukur kualitas layanan rumah sakit juga dapat dilihat dari asal pasien. Menurut Menkes, jika rumah sakit didatangi oleh pasien luar negeri, setidaknya dari kawasan Asia Tenggara seperti Filipina, Thailand, Malaysia, atau Singapura, hal itu dapat menjadi salah satu indikator kualitas pelayanan.

“Itu adalah contoh paling konkret kalau rumah sakit Kementerian Kesehatan yang nanti bapak awasi itu dewan pengawasnya bekerja dengan baik,” ujar Menkes Budi.

Sementara untuk poltekkes, menurut Menkes Budi, ukuran kualitas pelayanan lainnya adalah dapat dilihat dari berapa banyak mahasiswa asing yang tertarik belajar kesehatan di Indonesia. Menkes juga menyatakan, kualitas pelayanan dapat dilihat dari lulusan poltekkes yang mampu bersaing dengan menjadi tenaga kesehatan di negara asing yang membutuhkan perawat atau tenaga kesehatan lainnya seperti Jepang.

Mengenai penelitian dan pengembangan, Menkes mengatakan, rumah sakit lebih banyak melakukan penelitian bersifat klinis yang menghasilkan keluaran jenis layanan baru dan bukan penelitian akademis yang keluarannya berupa jurnal ilmiah. 

“Bedanya jelas. Kalau yang klinis akan sangat bermanfaat untuk masyarakat karena masyarakat akan dapat jenis pelayanan yang baru,” Menkes Budi menegaskan.

Sementara itu untuk poltekkes, Menkes Budi menyarankan agar penelitian bukan membuat alat atau aplikasi terkait kesehatan. Penelitian-penelitian yang dilakukan di poltekes dapat berupa penelitian yang mengukur keberhasilan implementasi kebijakan pusat di daerah seperti implementasi penggunaan USG yang diberikan pemerintah pusat kepada fasilitas layanan kesehatan di daerah.  

“Output-nya bukan jurnal juga, tapi adalah policy research, policy suggestion. Misalnya, saran kalau memberikan USG jangan USG jenis ini, tapi USG jenis lain karena di daerah kalau diberikan USG jenis ini daya listriknya turun,” ujar Menkes Budi.

Mengenai pengampuan dan pembinaan, Menkes mengatakan, fungsi ini bertujuan agar rumah sakit lain dapat memiliki kualitas yang sama dengan kualitas yang diberikan oleh rumah sakit Kementerian Kesehatan. Misalnya, Menkes menyatakan, rumah sakit vertikal seperti Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dr. Hasan Sadikin yang berada di Bandung harus dapat mengampu, mendidik, meng-upgrade rumah sakit daerah-daerah yang ada di Jawa Barat agar memiliki layanan seperti RSUP Hasan Sadikin.

Contoh lainnya, Menkes Budi menyatakan, Rumah Sakit Pusat Kanker Dharmais sebagai rumah sakit rujukan kanker nasional harus dapat mengampu, mendidik, dan meng-upgrade rumah sakit di 514 kabupaten/kota agar dapat memberikan layanan  kemoterapi untuk kanker yang sesuai dengan standar.

Sementara itu untuk poltekkes, Menkes Budi mengatakan, poltekkes harus dapat memastikan bahwa tidak ada kekurangan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah poltekkes tersebut beroperasi.

Lebih lanjut, Menkes Budi kembali menegaskan tugas Dewan Pengawas Rumah Sakit dan Dewan Pengawas Politeknik Kesehatan adalah membina dan mengawasi agar direksi rumah sakit dan direksi poltekkes dapat menjalankan ketiga fungsi tersebut. Untuk pembinaan, menurut Menkes Budi, dewan pengawas harus memberikan arahan kepada SDM di rumah sakit dan poltekkes seraya berupaya mencari talenta-talenta untuk dipromosikan.

“Yang tidak bagus dibikin bagus. Yang sudah bagus, ya, dipromosikan, diberikan kesempatan yang lebih tinggi. Kalau dia jalannya sudah lurus tetap dijaga agar tetap lurus. Tapi, kalau jalannya sudah belok dari arahan tiga tadi, harus diluruskan lagi,” tegas Menkes Budi.

Untuk tugas pengawasan, Menkes berpesan agar dewan pengawas harus dapat menjaga rumah sakit dari berbagai pelanggaran keuangan. Menurut Menkes Budi, dewan pengawas tidak sekadar mampu membaca laporan keuangan, tapi harus dapat mengawasi potensi pelanggaran keuangan.  

“Jangan sampai ada terjadi pelanggaran keuangan di rumah sakit-rumah sakit Kemenkes sehingga yang harus kerja memberi penjelasan menterinya. Teman-teman harus kerja. Awasi mereka. Baca laporan keuangan. Bentuk komite audit,” kata Menkes Budi. (***)

*Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI