Connect with us

Berita

Rektor ITB Dilaporkan ke Bareskrim Polri Gara-gara Sirekap

Published

on

Prof. Reini Wirahadikusumah, Ph.D. (Foto: Istimewa, @jabar.viva.co.id)

Jawa Barat, goindonesia.co – Kelompok yang menamakan diri Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) secara resmi melaporkan Ketua beserta semua komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Bareskrim Polri atas adanya dugaan pelanggaran Pemilu 2024.

Tak hanya KPU, TPDI juga melaporkan Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) karena keterlibatannya dalam pembuatan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Koordinator TPDI, Petrus Selestinus mengungkapkan bahwa Polri belum mengambil tindakan terkait dugaan pelanggaran Pemilu 2024 itu. Karenanya, ia mengambil langkah melapor pada Bareskrim Polri untuk mendapat kepastian.

“Kita melihat Polri belum mengambil langkah-langkah untuk menyelidiki pro-kontra masyarakat tentang hasil Pemilu itu sendiri. Sehingga, kami mengambil langkah datang ke sini untuk mendapatkan kepastian supaya masyarakat jangan dibiarkan pro dan kontra,” kata Koordinator TPDI, Petrus Selestinus di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, dikutip pada Senin, 4 Maret 2024.

Petrus juga menegaskan informasi bahwa Ketua dan seluruh komisioner KPU menjadi pihak yang harus bertanggung jawab atas pelanggaran Pemilu 2024 yang terjadi.

“Kita meminta seluruh komisioner KPU didengar karena mereka jadi sorotan publik dari hari ke hari. Kita membaca media Hasyim Asy’ari dan kawan-kawan disebut-sebut sebagai orang yang harus bertanggung jawab terhadap dugaan pelanggaran hasil pilpres,” ucapnya.

Selanjutnya Petrus meminta Rektor ITB untuk menjelaskan perihal kabar yang menyebut bahwa Sirekap milik KPU merupakan aplikasi yang dibuat dan dikembangkan oleh ITB. Apalagi terdapat banyak kejanggalan dalam sistem hitung cepat tersebut.

“Kemudian, juga karena disebut-sebut bahwa Sirekap itu adalah hasil kerja sama antara KPU dan ITB, maka rektor ITB perlu didengar juga untuk menjelaskan apakah betul Sirekap yang sekarang jadi perdebatan publik itu produk dari ITB,” ucapnya.

Kendati sudah membawa beberapa bukti dalam laporannya, menurut Petrus laporannya belum diterima oleh Bareskrim Polri. Kata Petrus, pihaknya disarankan untuk membuat pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada Kabareskrim, Wahyu Widada.

Petrus juga mengungkapkan laporannya tidak diterima karena ia harus menjelaskan apa dan bagaimana Sirekap, sementara pihak mengaku sebagai orang awam terkait Sirekap.

“Jadi, kami akan mengubah dengan membuat surat resmi kepada Kabareskrim nanti hari Senin (4 Maret 2024), kami kirim surat dengan substansi yang sama dan kita minta juga supaya pihak-pihak yang harus bertanggungjawab pada persoalan pro-kontra ini diperiksa,” katanya. (***)

*@jabar.viva.co.id

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

BNPB dan Dinas Kesehatan Sulsel Maksimalkan Layanan Kesehatan Warga Terdampak di Latimojong

Published

on

Tim gabungan membawa warga yang sakit dari Helikopter Bell BNPB menuju Pos Kesehatan di Pos Komando Utama Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan, Rabu (8/5). (Foto : Komunikasi Kebencanaan BNPB / Ranti Kartikaningrum, @bnpb.go.id)

Luwu, goindonesia.co – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memaksimalkan operasi udara dalam memenuhi kebutuhan layanan kesehatan dan bantuan logistik bagi warga terdampak banjir dan tanah longsor di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. 

Adapun daerah prioritas adalah Kecamatan Latimojong yang memiliki dampak signifikan, yaitu putusnya akses jalan darat dan jembatan yang menjadi penghubung lalu lintas tertimbun tanah longsor.

Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Fajar Setyawan mengatakan bahwa pihaknya memaksimalkan operasi udara menggunakan helikopter Bell BNPB dan helikopter AW Polri dalam mengevakuasi warga terdampak yang membutuhkan layanan kesehatan intensif.

“Kami sudah kerahkan helikopter BNPB dan Polri, saat ini sudah terbang pulang-pergi dari Kecamatan Latimojong ke Belopa untuk membawa warga yang sakit dan membutuhkan perawatan intensif,” ujar Fajar di Pos Komando Utama Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan, Rabu (8/5).

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan per 8 Mei 2024 pukul 12.30 WITA, sebanyak 27 orang dari Desa Tibussan, Ulusalu, Buntu Sarek, Buntu Karua dan Pangi telah berhasil dibawa menggunakan helikopter Bell BNPB dan AW Polri untuk memperoleh perawatan intensif di Belopa. 

Adapun diantaranya laki-laki dan perempuan dewasa, balita serta orang lanjut usia yang sakit di lokasi terdampak.

Pengelola Program Krisis Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Fajar Qadri menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan identifikasi melalui proses triase untuk mengetahui kondisi serta perawatan apa yang harus diberikan.

Qadri mengatakan bahwa jika dibutuhkan perawatan lebih lanjut, warga akan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batara Guru, Belopa. Jika setelah proses triase diketahui kondisi warga terkait terpantau baik dan stabil, warga akan diarahkan ke Posko Pengungsian di Alun-Alun Bappeda Luwu maupun dapat dijemput kembali oleh keluarga yang bersangkutan.

Qadri menambahkan bahwa posko kesehatan yang ada di Pos Komando Utama Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan ini telah terbangun dengan fasilitas sesuai standar pada saat tanggap darurat.

Adapun tenaga kesehatan yang tergabung untuk membantu layanan kesehatan di posko ini adalah dokter dan perawat dari puskesmas serta relawan kesehatan setempat.

Untuk memastikan kebutuhan layanan kesehatan di lokasi terdampak, Qadri menyampaikan bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan turut mengerahkan empat orang tenaga kesehatan yang diberangkatkan dengan helikopter Bell BNPB dan AW Polri ke Kecamatan Latimojong. (***)

*Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

Continue Reading

Berita

Buka Anugerah Syiar Ramadan 2024, Wapres: Media Jadi Instrumen Efektif Tebar Kebaikan

Published

on

Wapres KH Ma’ruf Amin membuka Anugerah Syiar Ramadan 2024 (Foto : @www.kemenag.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia KH Ma’ruf Amin membuka gelaran Anugerah Syiar Ramadan 2024 di Jakarta, Rabu (8/5/2024). Acara tersebut dihelat atas kerja sama Ditjen Bimas Islam, Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Anugerah Syiar Ramadan 2024 menjadi ajang pemberian penghargaan bagi program siaran keagamaan di televisi dan radio selama Ramadan 1445 H. Wapres mengungkapkan, media menjadi instrumen efektif untuk menebar kebaikan. Media juga dapat mengajak masyarakat untuk mempraktikkan kehidupan yang toleran, rukun, saling menghargai.

“Di antara beragam cara dan sarana, media menjadi salah satu instrumen efektif dalam menebarkan kebaikan, seperti ajakan untuk mempraktikkan toleransi, saling menghargai, sekaligus menjaga kerukunan dan meneguhkan persatuan antarumat beragama,” ucapnya.

Peran media, menurut Wapres, sangat krusial, karena mampu memengaruhi karakter dan persepsi individu serta perilaku masyarakat. Jika mampu dimanfaatkan dengan baik, media dapat berperan sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

“Peran media sangat krusial, karena program yang disiarkan mampu memengaruhi karakter individu hingga membentuk persepsi dan perilaku masyarakat. Jika dimanfaatkan dengan baik, media bisa memainkan peran sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Begitu pula sebaliknya, tanpa kehati-hatian, media dapat menimbulkan perpecahan,” tutur Wapres.

Wapres mengungkapkan, perhelatan Anugerah Syiar Ramadan merupakan ajang untuk memilah program teladan yang mampu memperkuat harmoni di masyarakat.

“Saya menyambut baik gelaran Anugerah Syiar Ramadan tahun 2024 ini sebagai bentuk apresiasi kepada lembaga penyiaran selama bulan Ramadan. Anugerah ini menjadi ajang yang baik untuk memilah program yang dapat menjadi teladan bagi program lainnya, utamanya sebagai platform penguatan harmoni kehidupan sosial keagamaan dan kebangsaan,” ujar Wapres.

Wapres berharap, siaran sehat dan berkualitas tidak hanya berlangsung selama Ramadan. Siaran keagamaan berkualitas juga sangat penting untuk diteruskan di bulan-bulan lainnya. (***)

*Kementerian Agama RI, Biro HDI Kemenag

Continue Reading

Berita

Pertamina dan Polri Tandatangani Kerja Sama Pengamanan Objek Vital Nasional

Published

on

Penandatanganan perjanjian kerja sama tentang bantuan pengamanan dan penanganan pelanggaran dan/atau tindak pidana di objek vital nasional strategis dan objek vital lainnya di lingkungan Pertamina antara Pertamina dan Baharkam Kepolisian Republik Indonesia (Foto : @www.pertamina.com)

Surabaya, goindonesia.co – Pertamina dan Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menandatangani perjanjian kerja sama tentang bantuan pengamanan dan penanganan pelanggaran dan/atau tindak pidana di objek vital nasional strategis dan objek vital lainnya di lingkungan Pertamina. Perjanjian tersebut ditandatangani di Surabaya, pada Selasa, 7 Mei 2024.

Adapun tujuan dari kerja sama tersebut guna meningkatkan koordinasi, pengawasan, dan sinergitas antara Pertamina dan Polri, khususnya Baharkam Polri dalam menjaga lingkungan kerja di Pertamina sebagai perusahaan minyak dan gas bumi serta energi baru terbarukan.

“Ini merupakan momentum keberlanjutan dari kerja sama yang telah dibangun selama ini. Perjanjian kerja sama ini dalam fokus pengamanan aset Pertamina sebagai objek vital nasional,” kata Senior Vice President HSSE Pertamina Lelin Eprianto.

Menurut Lelin, potensi kejahatan saat ini bisa semakin canggih. “Melihat hal tersebut, Pertamina bersama Baharkam melakukan mitigasi risiko dalam menanggulangi modus-modus yang semakin canggih,” terang Lelin.

Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol Dr. Mohammad Fadil Imran, M.Si., menyampaikan bahwa kerja sama ini menjadi komitmen Polri dalam membangun sinergitas untuk menjaga keamanan dalam negeri, khususnya di lingkungan Pertamina.

“Indonesia sebagai pemegang penuh hak milik kekayaan alam untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Untuk itu, kita harus sama-sama menjaganya,” kata Fadil dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Fadil menyampaikan bahwa dalam melakukan penindakan hukum  dilakukan dengan terukur, tepat sasaran, dan memiliki dampak yang signifikan.

“Cara kerja konvensional dalam penegakan hukum harus segera ditinggalkan. Pengalaman Pertamina dalam mengidentifikasi pelaku, teknologi yang dimiliki Pertamina untuk mengetahui jaringan menjadi amunisi yang cukup ampuh sehingga orang-orang akan berpikir lagi untuk melakukan tindakan melawan hukum ke Pertamina,” ungkap Fadli.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menambahkan, sinergi Pertamina dengan Kepolisian terjalin intensif, tak hanya di bidang pengamanan aset fisik namun juga non fisik seperti pengelolaan citra Pertamina. “Kami mengapresiasi dukungan Kepolisian dan berbagai institusi lainnya pada Pertamina, sehingga kami dapat menjalankan peran menjaga ketahanan dan distribusi energi nasional ke seluruh wilayah Indonesia dengan baik,” tambah Fadjar.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. (***)

*PT Pertamina(Persero)

Continue Reading

Trending