Rapat Koordinasi Kegiatan Bisnis di Wilayah Nipa, Kepulauan Riau, yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, di Nusa Dua, Bali, (Foto : @dephub.go.id)

Nusa Dua, Bali, goindonesia.co – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendukung optimaliasi aktivitas bisnis kapal asing di Nipa Transshipment Anchorage Area (NTAA), Pulau Nipa, Kepulauan Riau. Kawasan ini merupakan lokasi Ship To Ship (STS) alias tempat berpindahnya beberapa produk dari luar negeri ke Indonesia atau sebaliknya. Hal ini disampaikan Menhub dalam Rapat Koordinasi Kegiatan Bisnis di Wilayah Nipa, Kepulauan Riau, yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, di Nusa Dua, Bali, Kamis (16/5).

“Hari ini, kami bersama Pak Luhut membuat suatu ketetapan baru untuk mempermudah dan meningkatkan aktivitas bisnis di wilayah Nipa, Kepri. Tujuannya, agar wilayah Nipa menjadi lebih produktif dan bisa menjadi contoh bagi tempat-tempat STS lain di dalam negeri, yang pada akhirnya dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi Indonesia,” ujar Menhub.

Namun demikian, kata Menhub, ia berharap ada penegakan hukum yang tegas bagi kapal-kapal asing yang melanggar aturan, semisal yang nekat membuang limbah di perairan Indonesia. Hal ini dimungkinkan, mengingat Kemenhub memiliki aplikasi Inaportnet yang dapat digunakan untuk memantau pergerakan kapal di seluruh wilayah Indonesia.

“Dengan teknologi yang ada di Inaportnet, kita dapat mengetahui profil kapal yang melakukan pelanggaran, seperti halnya yang nekat membuang limbah. Dengan begitu, aparat dapat langsung melakukan penindakan terhadap kapal tersebut,” terang Menhub.

Sementara itu, lanjut Menhub, pihaknya juga siap menyederhanakan regulasi untuk mempermudah aktivitas bisnis kapal-kapal asing di wilayah Nipa. “Terkait regulasi yang menjadi kewenangan Kemenhub, kami siap menyesuaikan dan tidak akan mempersulitnya,” ungkap Menhub.

Lebih lanjut, Menhub juga mengapresiasi Menko Luhut yang membuka kesempatan bagi para investor asing untuk berkompetisi secara sehat di wilayah Nipa. Menurut Menhub, keputusan ini membuat para investor asing akan lebih leluasa untuk berkegiatan di Nipa, tentunya dengan mengikuti regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah.

Kemudahan Bagi Operasional Kapal Wisata

Pada kesempatan yang sama, Menhub juga menyambut baik langkah Menko Luhut yang memberikan kemudahan operasional bagi kapal wisata, cruise dan yacht, dari sisi kebijakan dan operasional untuk berlayar di perairan Indonesia. Lagi-lagi, langkah ini akan berdampak positif bagi pariwisata dan perekonomian Indonesia.

“Kita akan memberi kemudahan bagi cruise dan yacht untuk beroperasi di Indonesia. Dengan begitu, masyarakat dapat menikmati pengalaman yang luar biasa menggunakan kapal wisata tersebut di beberapa kota, seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Bali, hingga Labuan Bajo,” tutur Menhub.

Sementara itu Menko Luhut menyampaikan bahwa berbagai peraturan terkait aktivitas maritim di Indonesia harus diharmonisasi antara kementerian dan lembaga. Menurutnya, langkah ini perlu dilakukan agar peraturan-peraturan yang ada tidak menyulitkan para pelaku usaha, yang pada akhirnya malah merugikan Indonesia.

“Jangan membuat aturan yang mempersulit diri kita sendiri. Semua peraturan harus diharmonisasi untuk kepentingan nasional,” jelas Menko Luhut.

Ke depan, Menko Luhut juga meminta Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan TNI AL agar menjamin keamanan kapal-kapal yang berlayar di perairan Indonesia. Tak hanya itu, ia pun meminta agar proses administrasi dan perizinan menjadi paperless agar lebih efisien.

Turut hadir dalam rapat koordinasi ini Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (daring), serta perwakilan dari sejumlah instansi, seperti Bakamla, TNI AL, Bea Cukai, Pelni, Pelindo, hingga Balai Karantina.(***)

*Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam Town Hall Meeting DJA (Foto : @www.kemenkeu.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk terus mampu melihat berbagai arah perubahan dan tantangan sehingga bisa menjadi salah satu motor penggerak kemajuan pengelolaan ekonomi Indonesia. Hal tersebut disampaikan Menkeu dalam Town Hall Meeting DJA hari ini, Kamis (16/5) dengan tema “Anggaran untuk Stabilitas Pertumbuhan, Sustainabilitas, dan Keadilan”.

Dalam pertemuan yang digelar di Gedung Dhanapala, Kompleks Kementerian Keuangan Jakarta, Menkeu Sri Mulyani mengawali arahannya dengan menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran DJA yang terus berkonsolidasi dan menyiapkan diri terhadap berbagai tantangan yang dihadapi oleh negara, bangsa, dan perekonomian Indonesia.

“Ini menggambarkan sikap yang baik yaitu tidak pernah cepat berpuas diri atau apalagi kita merasa sudah sangat baik. Itu sikap yang sangat saya hargai. Terima kasih pak Isa dan seluruh jajarannya,” ujarnya mengapresiasi.

Lebih lanjut, Menteri Keuangan juga menyampaikan harapan kepada jajaran DJA agar mampu meresapi proses dan histori panjang dalam pengelolaan keuangan negara untuk mampu melihat arah perubahan dan tantangan.

“Yang kedua juga tadi disebutkan di dalam pidato singkatnya pak Isa, Direktorat Jenderal Anggaran selalu melihat sejarah masa lalunya sebagai titik tolak. Sehingga kita sebagai diri, sebagai institusi, sebagai bangsa, tahu akarnya, dan dari mana kita berasal dan mau ke mana kita akan menuju. Ini juga sebuah orientasi sikap yang baik,” lanjutnya.

Menteri Keuangan mengungkapkan, berbagai perubahan yang harus mendapat atensi yaitu terkait dengan kondisi geopolitik dan fragmentasi global, krisis perubahan iklim, digitalisasi dan artificial intelligent, serta faktor demografi.

“Kalau teman-teman DJA mampu melihat itu, maka saya akan sangat optimistik, Kementerian Keuangan DJA akan menjadi salah satu motor yang luar biasa untuk bisa menjadi bagian dari solusi pengelolaan ekonomi Indonesia. Akan makin maju,” ucap sang Bendahara Negara.

Di kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Isa Rachmatarwata dalam sambutannya menyampaikan komitmen untuk merawat dan memperbaharui institusi DJA agar terus sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan negara melalui peningkatan kompetensi, integritas, dan sinergi.

“DJA berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi, soft ataupun hard, yang dibutuhkan untuk perencanaan dan pengelolaan anggaran negara. Integritas akan kami jaga dan teguhkan. Sinergi internal maupun dengan pihak eksternal akan kami kuatkan. Organisasi DJA akan kami rawat dan perbaharui agar terus sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan negara,” ucap Dirjen Anggaran. (***)

*Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Forum Clean Energy Ministerial (CEM) di Badung, Bali (Foto : @www.esdm.go.id)

Bali, goindonesia.co – Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengungkapkan bahwa Indonesia bersama negara-negara di Kawasan Asia Tenggara (ASEAN) telah melakukan upaya secara kolektif untuk mengimplementasikan strategi pengembangan energi dengan membuka ruang bagi sistem energi lebih bersih yang berada di kawasan ASEAN. Hal tersebut juga upaya mengejar transisi energi dan secara inklusif mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

“Semua anggota negara di ASEAN sudah memberikan komitmen dan memberikan target. Contohnya Indonesia, yang sudah menargetkan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23% tahun 2025 pada bauran energi nasional, Begitupun negara ASEAN lainnya yang juga telah memiliki target masing-masing dalam memanfaatkan EBT,” ujarnya dalam forum Clean Energy Ministerial (CEM) di Badung, Bali, Rabu (15/5).

Selain itu, Dadan menyebutkan bahwa negara-negara Asia tenggara juga tergabung dalam kerja sama sektor energi, yakni APAEC (ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation). APAEC menjadi pedoman kerja sama sektor energi oleh negara-negara ASEAN, dan untuk mencapai tujuan APAEC, perlu tindakan kolaboratif untuk mengoptimalkan potensi energi bersih untuk memasok kebutuhan regional dan meningkatkan ketahanan energi.

Salah satu inisiatif turunan dari APAEC yang telah dilakukan ialah ASEAN Power Grid. Yakni jaringan listrik yang menghubungkan regional Asia Tenggara. “Laos-Thailand-Malaysia-Singapura sudah melakukan perdagangan listrik multilateral. Dan tahun 2023 lalu Indonesia juga menginisiasi untuk memulai proyek interkoneksi tenaga listrik antara Brunei-Indonesia-Malaysia-Filipina,” beber Dadan.

Selain itu, Dadan menambahkan ASEAN juga telah memiliki Trans ASEAN Gas Pipeline, sehingga akan mengurangi ketergantungan pada impor energi dari luar kawasan ASEAN, dan akan meningkatkan ketahanan energi regional.

Untuk diketahui, forum CEM merupakan pertemuan tahunan bidang energi yang telah berlangsung pada tahun 2010 sebagai upaya tindak lanjut COP-15 UNFCCC di Denmark. CEM bertujuan memajukan kebijakan dan program peningkatan teknologi energi bersih, knowledge sharing and best practices, serta mendorong dilakukannya transisi menuju ekonomi bersih secara global. (***)

*Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral