Wali Kota Depok, Mohammad Idris bersama Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Elly Farida menerima kunjungan Tim Rechecking Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Tingkat Nasional Tahun 2024 di RW 19 Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya (Foto:Diskominfo, @berita.depok.go.id)

Depok, goindonesia.co – Kedatangan Tim Rechecking Apresiasi Kampung KB dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) di Sekretariat RW 19, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok disambut baik oleh Wali Kota Depok, Mohammad Idris dan Perangkat Daerah terkait.

Tim rechecking hadir untuk menilai Kampung Keluarga Berkualitas (KB) RW 19, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, yang mewakili Jawa Barat (Jabar) dalam kompetisi Apresiasi Kampung KB Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2024.

Wali Kota Depok, Mohammad Idris, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Jabar yang sudah mempercayakan Kota Depok sebagai perwakilan di ajang nasional. 

“Mudah-mudahan hasil rechecking ini baik dan sesuai dengan dokumen yang telah kami berikan dan disampaikan dalam wawancara,” katanya, usai menerima Tim Rechecking Apresiasi Kampung KB tersebut, Selasa (14/05/24).

Ia berharap penilaian Kampung KB di tingkat nasional ini dapat menjadi motivasi bagi Kota Depok dan seluruh masyarakat Jawa Barat.

“Harapan kami, ini menjadi motivasi bagi kami sendiri dan untuk seluruh masyarakat Jawa Barat. Tetap semangat dan doakan kami untuk bisa maju ke babak selanjutnya,” ujar Kiai Idris, sapaan akrabnya.

Sejak awal menjabat, Kiai Idris menyadari tingginya tingkat kerentanan hidup keluarga di Depok. Namun, melalui program Ketahanan Keluarga yang diatur dalam peraturan daerah, program Kampung KB terus berkembang setiap tahunnya. Dimulai dari tingkat RT, RW, dan kini, dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, program ini telah ditingkatkan hingga kelurahan.

“Komitmen ini telah dilaksanakan oleh seluruh kelurahan di Kota Depok,” ujarnya.

“Anggaran telah disalurkan ke masyarakat untuk mendukung program pemberdayaan ini. Kami optimis dengan hasil yang terbaik. Meski apapun hasilnya nanti, itu adalah bonus,” sambung Kiai Idris.

Dia pun menekankan optimisme Kota Depok untuk meraih penghargaan tertinggi, sehingga dapat menginspirasi daerah lain untuk meningkatkan ketahanan keluarga melalui program Kampung KB.

“Saya selalu mengibaratkan kerja-kerja kota ini seperti jam dinding, yang berfungsi sebagai penunjuk waktu jika semuanya bergerak,” ujarnya.

“Terkadang yang terlihat hanya Wali Kotanya, seperti jarum pendek yang menunjukkan jam. Namun, jarum kecil yang bergerak di dalam jam dinding itu adalah komponen penting, tanpa itu Wali Kota tidak bisa tampil,” tutur Kiai Idris.

“Kita dalam hidup bernegara ini bersama-sama, tidak ada yang merasa paling hebat, paling berjasa, atau paling pintar,” terangnya.

“Mudah-mudahan semua ini dapat menginspirasi kita untuk terus melakukan hal-hal terbaik untuk bangsa dan negara kita,” tutup Kiai Idris. (***)

*Website Berita Resmi Pemerintah Kota Depok

Penandatangan kesepakatan kerja sama antardaerah (KAD) Pemerintah Kabupaten Karo, Langkat dan Dairi, dalam rangka pengendalian inflasi komoditas pangan di Ruang Rapat 2 Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro 30, Medan (Foto : @sumutprov.go.id)

Medan, goindonesia.co – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin menyaksikan penandatangan kesepakatan kerja sama antardaerah (KAD) Pemerintah Kabupaten Karo, Langkat dan Dairi, dalam rangka pengendalian inflasi komoditas pangan.

Kerja sama antardaerah memungkinkan ketiga daerah tersebut saling memenuhi kebutuhan bahan pangan pokok di ketiga daerah tersebut. Ada tiga bahan pokok yang dikerjasamakan, antara lain cabai merah, ikan beku dan telur ayam ras. 

“KAD merupakan inovasi yang sangat baik. KAD merupakan upaya kita bersama pengendalian inflasi di daerah masing masing,” kata Hassanudin, saat penandatanganan kesepakatan KAD antara Pemerintah Kabupaten Karo, Langkat dan Dairi, di Ruang Rapat 2 Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro 30, Medan, Senin (13/5).

Pengendalian inflasi di Indonesia memerlukan upaya keras. Hassanudin mencontohkan Singapura, yang hanya memikirkan bagaimana menekan harga. Beda dengan Indonesia, yang juga harus memikirkan kepentingan petani dan masyarakat konsumen juga. 

“Petani dan konsumen ini harus kita pikirkan juga, oleh sebab itu, kita memerlukan upaya keras dan ekstra, inilah peran kita pemerintah dalam menerjemahkan keinginan masyarakat tersebut,” kata Hassanudin.

Selain KAD, Hassanudin juga menyampaikan beberapa upaya lain terkait pengendalian inflasi pada Bupati Karo Cory Sebayang, Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimi, dan Pj Bupati Dairi Charles Lamhot Bantjin. Hassanudin menyoroti mengenai pentingnya daerah memiliki cold storage besar untuk menampung hasil pertanian dan perkebunan rakyat.

“Ke depan kita perlu cold storage, untuk itu kita siapkan listrik dan sebagainya, kalau ada cold storage, saat panen melimpah bisa kita tampung dan buat produk turunannya,” ujar Hassanudin.

Hassanudin juga meminta para kepala daerah yang hadir, untuk terus mencermati arahan-arahan dari Pemerintah Pusat yang disampaikan setiap minggu. Dengan mencermati, para kepala daerah nantinya bisa mendiagnosa permasalahan yang terjadi, khususnya terkait inflasi. 

“Jika kita tahu diagnosanya, kita tahu bagaimana terapinya, harus pas terapi kita itu, sehingga misalnya kita membuat operasi pasar tidak sembarangan, termasuk juga memberikan subsidi pada angkutan,” kata Hassanudin.

Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimi mengharapkan, penandatanganan kesepakatan KAD tersebut tidak hanya sebatas seremonial belaka. Melainkan aksi nyata dalam mengendalikan harga bahan pokok di tengah masyarakat.

Dikatakan Faisal, kerja sama tersebut tidak hanya antara pemerintah kabupaten saja. Penandatanganan tersebut juga dilakukan antara pedagang komoditas. “Kerja sama ini juga menguntungkan antarpedagang,” ujar Faisal.

Sementara itu, Deputi Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut Suharman Tabrani mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi di wilayahnya masing-masing. Bank Indonesia pun memperkirakan inflasi Sumut akan berada pada sekitar angka 2,5% (year on year). Oleh sebab itu, upaya-upaya seperti KAD sangat diperlukan. 

“Kami apresiasi upaya yang dilakukan ini yaitu KAD di Langkat, Dairi dan Karo, ini sangat penting perannya mendukung pengendalian inflasi pangan, pellaksanaan KAD ini komitmen kita untuk mengoptimalkan langkah pengendalian inflasi di Sumut,” kata Suharman. (***)

*(DISKOMINFO SUMUT, @sumutprov.go.id)

Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari(Foto : @kotabogor.go.id)

Kota Bogor, goindonesia.co – Penjabat (PJ) Wali Kota Bogor, Hery Antasari menyampaikan Surat Edaran (SE) Nomor 100.3.4/2106-Adbang tentang pelaksanaan pembelajaran di luar kelas atau outing class sebagai tindak lanjut SE Gubernur Jawa Barat Nomor 64/PK.01/KESRA tanggal 8 Mei 2024 tentang Study Tour pada Satuan Pendidikan. Surat edaran yang mulai beredar per 13 Mei 2024 ini tidak lepas dari musibah yang menimpa rombongan pelajar SMK asal Kota Depok di Ciater, Subang, akhir pekan lalu.

Melalui Surat Edaran, Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin meminta dan menghimbau seluruh sekolah pada semua jenjang pendidikan di wilayah Kota Bogor untuk memperhatikan hal-hal tentang study tour pada satuan pendidikan.

Pertama, kegiatan study tour satuan pendidikan diimbau untuk dilaksanakan di dalam kota di lingkungan wilayah Provinsi Jabar melalui kunjungan ke pusat perkembangan ilmu pengetahuan, pusat kebudayaan, dan destinasi wisata edukatif lokal, yang ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal di Provinsi Jabar, kecuali bagi satuan pendidikan yang sudah merencanakan dan melakukan kontrak kerja sama study tour yang dilaksanakan di luar Provinsi Jabar dan tidak dapat dibatalkan.

Kedua, kegiatan study tour memperhatikan asas kemanfaatan serta keamanan bagi seluruh peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan dengan memperhatikan kesiapan awak kendaraan, keamanan jalur yang akan dilewati, serta berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi dari dinas perhubungan kabupaten/kota terkait kelaikan teknis kendaraan.

Ketiga, pihak satuan pendidikan dan yayasan penyelenggara study tour melakukan koordinasi dengan memberikan surat pemberitahuan kepada dinas pendidikan sesuai kewenangannya.

“Melalui surat tersebut, Bapak Gubernur Jawa Barat menyampaikan kepada kita semua untuk menyikapi agar antisipasi peristiwa serupa tidak terjadi. Khusus untuk kegiatan study tour sudah ada kesepakatan bahwasanya harus ada pembatasan dan pemberhentian sementara yang berisiko dan berpotensi bagi perjalanan para siswa, tidak hanya siswa SMA tetapi juga siswa SD serta SMP yang menjadi kewenangan Pemkot Bogor,” kata Hery Antasari saat memimpin apel di Plaza Balai Kota Bogor, Senin (13/5/2024) pagi.

Hery Antasari menegaskan, jika ada diskresi pengecualian atas pelaksanaan study tour, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor harus berperan dalam melakukan sortir, memastikan agar segala sesuatunya sesuai dengan aturan, mulai dari armada, rute perjalanan dan lain sebagainya. Kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, agar menyampaikan hal tersebut kepada para kepala sekolah di Kota Bogor.

“Tanpa itu semua tidak ada izin bagi sekolah untuk perjalanan study tour para siswa yang berpotensi ada risiko-risiko tersebut. Karena musibah yang terjadi dan menyebabkan korban jiwa serta luka-luka bisa saja menimpa pelajar dari kota lainnya. Selain itu jika sudah kejadian, maka yakinlah kita semua akan menambah pekerjaan, khususnya di lini layanan publik terkait,” kata Hery.

Pada kesempatan itu ia menyampaikan rasa belasungkawa dan mengajak jajaran Pemkot Bogor untuk berdoa sejenak. (***)

*DISKOMINFO KOTA BOGOR 2021