Connect with us

Berita

Tahapan dan Jadwal Sidang Sengketa Hasil Pemilu 2024

Published

on

Gedung Mahkamah Konstitusi.(KOMPAS.com / IRFAN KAMIL)

Jakarta, goindonesia.co – Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 kini memasuki tahap sengketa hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK mencatat, sejauh ini sudah ada 277 pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diterima.

“Sampai pagi ini (25/3/2024), jam 8.50 WIB ada 277 pengajuan permohonan, 263 di antaranya DPRD, DPR, 2 pilpres, dan 12 calon anggota DPD,” ujar Juru Bicara MK Fajar Laksono dikutip dari media, Senin (25/3/2024).

Namun, 277 permohonan yang masuk ke MK itu tidak mencerminkan jumlah perkara yang akan ditangani oleh MK.

Tahapan dan jadwal sidang sengketa hasil Pemilu 2024 Tahapan sidang PHPU atau sengketa hasil Pemilu 2024 diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024.

Sidang PHPU presiden-wakil presiden (Pilpres 2024) memiliki jadwal yang berbeda dengan sidang PHPU anggota DPR, DPRD, dan DPD (Pileg 2024).

Merujuk aturan tersebut, berikut rincian tahapan dan jadwal sidang PHPU atau sengketa hasil Pemilu 2024:

Jadwal sidang sengketa hasil Pilpres 2024:

*Pengajuan permohonan: 21-23 Maret 2024

*Pemeriksaan pendahuluan: 27 Maret 2024

*Persidangan pertama: 28 Maret 2024

*Persidangan kedua: 1-18 April 2024

*Pengucapan putusan: 22 April 2024.

Jadwal sidang sengketa hasil Pileg 2024:

*Pengajuan permohonan: 20-23 Maret 2024

*Melengkapi dan memperbaiki permohonan: 23-26 Maret 2024

*Pemeriksaan pendahuluan: 29 April-3 Mei 2024

*Persidangan: 6-15 Mei 2024

*Pengucapan putusan: 21-22 Mei 2024

*Sidang lanjutan: 27-31 Mei 2024

*Pengucapan putusan: 7-10 Juni 2024.

Sebagai informasi, baik pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo-Mahfud MD, keduanya sama-sama akan mengajukan gugatan hasil Pemilu 2024 ke MK.

Publik percaya MK Dikutip dari media, Senin (25/3/2024), hasil survei Litbang Kompas pada 18-20 Maret 2024 menunjukkan, sebagian besar atau tepatnya 69,5 persen publik yakin MK mampu menyelesaikan sengketa hasil Pemilu 2024 dengan adil.

Lebih rinci, ada 11,6 persen responden yang sangat yakin, dan 57,9 persen yakin MK akan menyelesaikan sengketa dengan adil. Sementara, ada 23,7 persen tidak yakin dan 4,5 persen yang sangat tidak yakin, serta 2,3 persen responden menjawab tidak tahu.

Peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu menyebutkan, tingginya keyakinan publik tersebut sejalan dengan kepercayaan publik terhadap lembaga penjaga konstitusi tersebut.

“Ketika publik percaya, ini beriringan linier dengan keyakinan bahwa MK saat ini bisa bekerja menyelesaikan perkara-perkara sengketa atau perselisihan hasil pemilu yg masuk ke MK,” kata Yohan.

Selain itu, keyakinan publik juga dipengaruhi oleh jejak MK dalam menangani sengketa hasil pemilu edisi-edisi sebelumnya.

Terlebih, sidang penanganan sengketa tersebut mempunyai batasan waktu menyelesaikannya. “Kenapa percaya? Karena kan secara konstitusi sudah mengatur batasan waktu di MK itu, MK kan kalau penyelesaian sengketa pilpres dia hanya 14 hari, kalau sengketa pileg 30 hari,” ungkapnya.

Pengumpulan pendapat untuk survei ini dilakukan oleh Litbang Kompas pada 18-20 Maret 2024 melalui telepon terhadap 505 responden dari 38 provinsi yang berhasil diwawancara.

Sampel survei ini ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi.

Menggunakan metode ini, tingkat kepercayaan berada di angka 95 persen dengan margin of error penelitian berkisar 4,36 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.  (***)

*Kompas.com,@www.kompas.com

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Sungai Saka dan Sungai Selabung Meluap, Rendam Permukiman Warga di OKU Selatan

Published

on

Kondisi banjir yang merusak rumah warga dan jembatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan pada Rabu (15/5). (Foto : BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, @bnpb.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Sejumlah permukiman warga terendam banjir yang diakibatkan luapan Sungai Saka dan Sungai Selabung di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan pada Selasa (14/5) malam waktu setempat.

Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB melaporkan hingga Kamis (16/5) pukul 06.11 WIB, banjir di beberapa titik berangsur surut. Adapun wilayah terdampak antara lain Kecamatan Kisam Ilir, Kecamatan Buay Sandang dan Kecamatan Muaradua. Sebanyak 244 kepala keluarga / 1.006 jiwa masyarakat terdampak dan 238 unit rumah terendam dengan ketinggian air bervariasi mulai 60 hingga 80 sentimeter. Lima orang dilaporkan mengungsi ke tempat lebih aman.

Beberapa bangunan dan fasilitas umum turut terdampak, yaitu satu fasilitas pendidikan, satu kantor desa, dua unit jembatan, satu unit saluran irigasi, 30 hektar perkebunan dan lima hektar persawahan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan bersama tim gabungan telah berada di lokasi untuk lakukan pendataan dan penanganan darurat bencana.

Sementara itu Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi hujan dengan itensitas sedang hingga lebat di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada hari ini dan esok.

Merespon hal tersebut BNPB mengimbau kepada masyarakat dan pemerintah daerah setempat untuk mengantisipasi potensi terjadinya banjir susulan akibat potensi curah hujan yang masih akan terjadi. Adapun yang bisa dilakukan adalah dengan menyiapkan jalur evakuasi dan tim yang bertugas untuk memantau debit air serta membantu evakuasi. Kemudian jika hujan kembali turun dengan durasi sekitar satu jam dan jarak pandang sekitar 50 sentimeter tidak dapat terlihat dengan baik, segera evakuasi mandiri ke tempat lebih tinggi dan aman. (***)

*Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

Continue Reading

Berita

Presiden Jokowi Pimpin Rapat Bahas Persiapan Indonesia Jadi Negara Anggota OECD

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan pers terkait rapat yang membahas keanggotaan Indonesia pada OECD di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Foto: BPMI Setpres/Rusman

Jakarta, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya persiapan Indonesia sebagai negara aksesi dalam proses menjadi negara anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam sebuah rapat yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 16 Mei 2024. Indonesia telah menjadi mitra OECD sejak 2007 dan berpartisipasi dalam program regional Asia Tenggara sejak 2014.

Dalam keterangannya usai mengikuti rapat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan bahwa Indonesia telah diterima sebagai negara aksesi OECD bersamaan dengan Argentina dalam OECD Ministerial Council Meeting (MCM) yang dipimpin oleh Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Paris, dua pekan lalu tepatnya 2-3 Mei 2024. 

“Dalam pertemuan Ministerial Council Meeting tersebut, Indonesia bersama Argentina diterima permohonannya. Argentina, sampai rapat kemarin itu, berproses selama lima tahun. Sedangkan Indonesia mulai dari surat yang dikirim OECD itu berproses selama tujuh bulan,” ujar Airlangga.

Airlangga menambahkan, saat ini terdapat sejumlah negara yang statusnya sama seperti Indonesia, yaitu Argentina, Brazil, Bulgaria, Kroasia, Peru, dan Rumania. Negara-negara tersebut sudah berproses rata-rata lebih dari dua tahun, bahkan Brazil sudah mendekati lima tahun. 

“Praktik-praktik yang dilakukan itu beberapa negara yang sudah menjadi anggota dalam aksesi itu Kosta Rika butuh waktu enam tahun, Kolombia tujuh tahun, Cile tiga tahun. Jadi kita harus belajar dari Cile bagaimana mereka bisa menjadi anggota dalam waktu yang lebih cepat,” jelasnya.

Menko Perekonomian juga melaporkan tentang inisiatif Indonesia dalam Indo-Pacific Economic Framework yang mencakup empat pilar penting. Indonesia telah menyelesaikan negosiasi pada pilar kedua yang berkaitan dengan rantai pasokan, dan segera akan menyelesaikan pilar pertama yang berkaitan dengan perdagangan.

“Yang belum selesai adalah terkait dengan _labour, environment, digital economy_, dan juga _trade facilitation_ dan _competition policy_. Itu yang belum selesai seluruh negara, bukan hanya Indonesia,” ungkapnya.

Presiden Jokowi juga menyoroti pentingnya semikonduktor dan mineral kritis dalam konteks global saat ini. Presiden memberikan arahan agar Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mendorong beasiswa di bidang _microelectronic_ yang strategis untuk pengembangan industri semikonduktor. Selain itu, pemerintah juga menjajaki kerja sama sumber daya manusia dengan Jerman di bidang tersebut.

“Saya laporkan dalam pertemuan dengan menteri di Jerman, kita mempersiapkan SDM Indonesia untuk dikerjasamakan dengan Jerman, sehingga bisa ikut dalam sekolah _chip academy_ yang ada di mereka, kemudian juga bisa magang di perusahaan-perusahaan semikonduktor yang sedang mereka buat,” tutur Airlangga.

Keterlibatan dalam OECD diharapkan akan membawa dampak ekonomi positif bagi Indonesia, melalui peningkatan investasi dan adopsi praktik terbaik global, serta memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem semikonduktor global. (***)

*(BPMI Setpres)

Continue Reading

Berita

Menhan Prabowo Berikan Bantuan Bencana Alam di Sumatera Barat

Published

on

Menhan Prabowo, mengenakan topi biru saat berada di Padang, Sumbar untuk memberikan bantuan untuk korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Barat (Foto : @www.kemhan.go.id)

Padang, goindonesia.co – Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto memberikan bantuan untuk korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Barat (Sumbar), Kamis (16/5). Sesampainya di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Menhan Prabowo langsung disambut oleh Gubernur Sumbar H. Mayeldi, Pangdam I/BB Mayjen TNI Mochammad Hasan, Kapolda Sumbar Irjen Pol. Suharyono.

Terlihat Menhan Prabowo mengenakan topi biru langsung melakukan pengecekan bantuan logistik di dalam puluhan truk. Pengecekan tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan dapat tersalurkan dan terpenuhi dengan baik bagi para korban terdampak. Bencana ini telah mengakibatkan puluhan korban jiwa dan rusaknya ratusan rumah warga.

Bantuan bencana alam dari Kementerian Pertahanan ini nantinya akan didistribusikan secara langsung kepada seluruh para korban di wilayah Sumatera Barat, seperti Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Panjang, dan lainnya. Bantuan tersebut berupa: 20 ton beras, 1.000 paket obat-obatan, 600 pasang sepatu boot, 3.000 buah selimut, 3.000 paket alat mandi, dan 10.000 dus mie instan.

Dalam sambutannya, Menhan Prabowo menyampaikan belasungkawa kepada para korban bencana. “Saya turut berduka cita dan marilah kita berdoa kepada yang maha kuasa bahwa keluarga yang ditinggal diberi kekuatan,” ucap Menhan.

Menhan Prabowo juga menekankan untuk bersama-sama bekerja keras memulihkan keadaan yang saat ini terjadi di Sumatera Barat.

“Kami akan pantau terus apa yang bisa kita bantu. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua unsur TNI dan Polri yang telah membantu. Saya berharap segera kita bisa mengambil tindakan dan meringankan kesulitan rakyat,” ujar Menhan RI.

“Kita mengerti bahwa negara kita memang rawan dengan bencana. Untuk itu, kita harus lebih siap dan lebih mengatur langkah-langkah dengan cara mengerahkan sumber daya untuk meringakan kesulitan rakyat,” sambung Menhan Prabowo.

Menhan Prabowo Subianto juga dengan tegas meminta kepada seluruh Forpimda, TNI-Polri dan semua pihak yang terlibat dalam penanganan bencana alam di Sumatera Barat untuk memastikan bahwa warga yang mengungsi tertangani dengan baik, dan terpenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan konsumsi, ketersediaan air bersih, fasilitas kesehatan, seperti obat-obatan dan tenaga kesehatan. Selain itu, keamanan relokasi pengungsian khususnya untuk anak-anak dan orang tua yang lanjut usia. Upaya ini merupakan bukti kecintaan dan kepedulian Menhan pada masyarakat Sumatera Barat.

Selama kunjungan, Menteri Pertahanan didampingi Kepala BNPB, Pangkogabwilhan I, Gubernur Sumatra Barat, Pangdam I/BB, Kapolda Sumbar, Danrem 032/WBR, Danlantamal II/Padang, Danlanud Sultan Sjahrir Padang, dan Walikota Padang. (***)

*(Biro Humas Setjen Kemhan)

Continue Reading

Trending