Connect with us

Berita

Matangkan Pemindahan ASN ke IKN, Menteri PANRB: Ini Bukan Hanya Pindah Tempat Kerja

Published

on

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas (Foto : @menpan.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Pemindahan para aparatur sipil negara (ASN) terus dimatangkan oleh pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memaparkan, pemerintah menyiapkan kebijakan yang komprehensif terkait pemindahan ASN ke IKN.

“Sehingga, sesuai arahan Presiden Jokowi, ini bukan sekadar urusan memindahkan ASN dari satu tempat ke tempat lainnya, bukan soal pindah tempat kerja, tetapi pemerintah mendesain skema yang komprehensif, mulai soal efektivitas kinerja, budaya kerja digital, hingga paradigma kerja birokrasi yang transformatif,” ujar Anas dalam Konferensi Pers “Skema Pemindahan ASN ke IKN” di Jakarta, Rabu (17/04).

Anas memaparkan, ASN akan mulai pindah ke IKN secara bertahap. Pada Juli 2024, ada sejumlah menteri dan jajaran yang akan mulai pindah ke IKN. “Salah satunya, kemarin kami sudah ketemu Menteri PUPR yang memang akan pindah pertama bulan Juli 2024,” ujar mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.

Lalu pada Agustus 2024, IKN disiapkan sebagai tempat upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI yang melibatkan sekitar 1.500 personel. “Kemudian pada September 2024 dilanjutkan dengan pemindahan ASN secara lebih masif. Ada prioritas satu, dua, dan tiga, berapa jumlah eselon I-nya dan seterusnya, semua sudah ada datanya. Tinggal eksekusi saja,” papar Anas.

Berdasarkan hasil penapisan yang telah dilakukan, lanjut Anas, terdapat beberapa prioritas unit kerja mana saja pada beberapa K/L untuk dipindah secara bertahap. Prioritas Pertama, terdapat 179 Unit Eselon I dari 38 K/L; Prioritas Kedua, terdapat 91 Unit Eselon I dari 29 K/L; dan Prioritas Ketiga, terdapat 378 Unit Eselon I dari 59 K/L.

“Terkait dengan siapa-siapa saja pegawai ASN yang akan dipindahkan, diatur teknisnya oleh masing-masing K/L yang terkait, dengan mempertimbangkan jumlah hunian yang tersedia dan kompetensi pegawai,” jelasnya.

Anas merinci beberapa prinsip dalam pelaksanaan pemindahan Pegawai ASN K/L pusat ke IKN, yaitu semua ASN K/L pada satuan kerja pusat akan dipindahkan ke IKN; skema pemindahan ASN dilakukan secara bertahap; setiap ASN diharapkan mendapat satu unit hunian apartemen/rumah dinas (disesuaikan dengan ketersediaannya); ASN yang dipindah pada tahap pertama perlu diberikan tunjangan khusus (tunjangan sebagai pionir); serta penerapan Smart Government.

Lanjutnya dikatakan, dari aspek kelembagaan dan tata kelola, pemindahan IKN dilakukan secara bertahap, yaitu Jangka Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang.

“Dalam fase pertama, fokusnya adalah untuk menyiapkan miniatur pemerintahan. Fase medua, Penerapan Shared Office dan Shared Services System. Fase ketiga, implementasi smart government. Fase-fase ini akan menyesuaikan dengan ketersediaan gedung dan infrastruktur IKN,” imbuhnya.

Anas menuturkan untuk pemindahan K/L ke IKN, pemerintah telah melakukan pendefinisian peran strategis K/L untuk mengidentifikasi seberapa penting peran K/L terhadap negara, daya saing, dan kemandirian ekonomi. Selain itu dilakukan identifikasi peran dan fungsi K/L sebagai sistem dukungan pengambilan keputusan (decision support system) dan sebagai strategic enabler dan/atau sistem pertahanan dan keamanan.

“Kita juga melakukan penapisan (filter) bentuk risiko yang ditimbulkan dalam hal kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi K/L,” tutur Anas.

Anas menguraikan ASN yang akan dipindahkan ke IKN wajib memenuhi syarat kompetensi umum dan kompetensi teknis sesuai dengan jabatan masing-masing ASN yang akan berpindah. Selain itu dibutuhkan kompetensi tambahan menguasasi literasi (digital literacy), multitasking, menguasai substansi mengenai prinsip IKN, serta mampu menerapkan nilai-nilai budaya kerja ASN.

“IKN akan menerapkan pola kerja terpadu dengan fleksibilitas waktu dan lokasi mendukung sistem kerja kolaboratif dan agile. Karenanya perlu talenta-talenta digital yang siap untuk mendorong akselerasi roda pemerintahan di IKN,” pungkasnya. (***)

*(HUMAS MENPANRB)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Presiden Jokowi dan Gubernur Jenderal Australia Bahas Penguatan Hubungan Antarmasyarakat

Published

on

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Gubernur Jenderal Australia, David Hurley, di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Jumat, 17 Mei 2024. Foto: BPMI Setpres/Rusman

Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Gubernur Jenderal Australia, David Hurley, di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Jumat, 17 Mei 2024. Pertemuan keduanya diisi dengan diskusi mengenai penguatan hubungan bilateral, terutama melalui peningkatan kontak antarmasyarakat.

“Beliau kan sebagai gubernur jenderal sehingga pada saat pembicaraan bilateral lebih kepada upaya untuk memperkuat people to people contact,” ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangannya kepada media, usai acara penyambutan.

Menurut Menlu, fokus utama adalah memperkuat pengajaran bahasa, dengan Indonesia meningkatkan pengajaran bahasa Inggris, sementara Australia memperkuat pengajaran bahasa Indonesia. Hal ini diharapkan akan menjadi jembatan yang baik untuk mendekatkan hubungan antarmasyarakat kedua negara.

“Kita yakin bahwa bahasa akan menjadi jembatan yang sangat baik bagi upaya kita untuk mendekatkan people to people contact,” imbuhnya.

Gubernur Jenderal Australia, yang juga salah satu pendiri Ikatan Alumni Pertahanan Indonesia-Australia, telah aktif dalam berbagai inisiatif seperti pertukaran pemuda dan dialog antaragama. Pertemuan juga menyinggung persiapan dialog antaragama kedua yang akan dilaksanakan di Australia tahun ini.

“Kita sedang mempersiapkan interfaith dialogue yang kedua di Australia pada tahun ini juga dan tadi juga dibahas oleh Bapak Presiden,” jelas Menlu.

Selain itu, pertemuan ini juga menekankan pada peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Australia dan 50 tahun hubungan ASEAN dengan Australia pada tahun ini. Kedua pemimpin mengharapkan untuk terus memperkuat dan memperdalam hubungan antarwarga kedua negara. (***)

*(BPMI Setpres)

Continue Reading

Berita

Resmikan Gedung Baru PIP, Menkeu: Bentuk Komitmen Kementerian Keuangan Dukung UMKM

Published

on

Menkeu. Sri Mulyani Indrawatipada acara Peresmian Gedung Kantor Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang bertempat di Menteng, Jakarta (Foto : @www.kemenkeu.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Sebagai sebuah Badan Layanan Umum (BLU) dengan Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Pusat Investasi Pemerintah (PIP) memiliki tanggung jawab yang besar dalam mendukung visi dan misi Kementerian Keuangan, diantaranya komitmen dalam membangun sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sekaligus sebagai wadah pengelolaan dana investasi pemerintah. 

“Spiritnya adalah PIP di dalam satu fungsi yang sangat populer, yaitu membangun UMKM,” ungkap Menkeu pada acara Peresmian Gedung Kantor Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang bertempat di Menteng, Jakarta, pada Jumat (17/05).

Dibangun dari salah satu aset yang ada di bawah kelolaan Kementerian Keuangan, Menkeu  mengungkapkan proses renovasi ini telah dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai cagar budaya di sekitarnya, juga dengan konsultasi bersama dengan Dinas Kebudayaan.

“(Hal ini) untuk bisa menjaga beberapa aspek orisinalitas dari gedung asli ini, namun pada saat yang sama bisa dikembangkan menjadi jauh lebih berfungsi sesuai dengan tugas fungsi yang diemban oleh Kementerian Keuangan, dalam hal ini melalui BLU PIP,” tutur Menkeu.

Untuk itu, Menkeu berpesan kepada seluruh jajaran PIP agar dapat terus mengembangkan inovasi, kreativitas, dan profesionalitas di dalam situasi yang begitu dinamis, disaat yang sama mendorong sinergi yang baik terdahap sesama SMV dan stakeholder terkait lainnya. 

“ini adalah mission yang nggak mudah karena berhubungan dengan masyarakat dan stakeholder yang begitu banyak. Itu ekspektasi cara kerja dan mungkin dari sisi level dan cara pertanggungjawaban keuangannya akan berbeda-beda,” kata Menkeu.

Terakhir, Menkeu berharap agar gedung PIP yang telah diresmikan tersebut kedepannya akan dapat memberikan manfaat terhadap perekonomian dan bangsa.

“Semoga ini akan menjadi sebuah gedung yang bermanfaat bagi seluruh bangsa Indonesia terutama kepada seluruh UMKM dan stakeholder dari PIP. Dan semoga ini juga bisa memberi manfaat untuk perekonomian dan bangsa Indonesia,” tutupnya. (***)

*Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Continue Reading

Berita

Presiden Jokowi Sambut Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia di Istana Bogor

Published

on

Presiden Joko Widodo menyambut kunjungan kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Jumat, 17 Mei 2024. Foto: BPMI Setpres/Kris

Bogor, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo menyambut kunjungan kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Jumat, 17 Mei 2024. Kunjungan ini merupakan balasan atas kunjungan Presiden Jokowi ke Australia pada 4 Juli 2023 lalu dan menandai sebuah langkah penting dalam hubungan bilateral antara kedua negara.

Tiba di Istana Bogor sekitar pukul 09.00 WIB, kedatangan Gubernur Jenderal Australia diiringi pasukan Nusantara, pasukan berkuda, dan korps musik Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Presiden Jokowi kemudian menyambut Gubernur Jenderal Australia saat turun dari mobil dan langsung bersalaman.

Keduanya kemudian mengikuti rangkaian upacara penyambutan kenegaraan dengan diperdengarkannya lagu kebangsaan kedua negara beserta dentuman meriam 21 kali hingga inspeksi pasukan. Kedua pemimpin kemudian menyaksikan parade pasukan kehormatan yang melintas di hadapan keduanya.

Selepas itu, kedua pemimpin memperkenalkan delegasi masing-masing negara yang hadir. Dari pihak Indonesia hadir mendampingi Presiden Jokowi yakni Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Duta Besar Indonesia untuk Australia Siswo Pramono, dan Direktur Pasifik dan Oseania Kementerian Luar Negeri Adi Dzulfuat.

Sementara itu, hadir mendampingi Gubernur Jenderal Australia yakni Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams, Sekretaris Gubernur Jenderal Australia Paul Singer, Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia Gita Kamath, dan Atase Pertahanan Australia di Jakarta Brigadier Matthew Campbell.

Setelah memperkenalkan masing-masing delegasi, Presiden Jokowi kemudian mengajak Gubernur Jenderal Hurley untuk berfoto bersama dan menandatangani buku tamu kenegaraan di Ruang Teratai. Setelah itu, keduanya menuju veranda belakang Istana Bogor untuk berbincang sejenak dilanjutkan dengan melakukan penanaman pohon kayu ulin besi (Eusideroxylon zwageri) bersama.

Usai itu, Presiden Jokowi mengajak Gubernur Jenderal Hurley berkeliling Kebun Raya Bogor. Presiden Jokowi tampak menyetir mobil golf dengan Gubernur Jenderal Hurley duduk di sebelahnya. Sepanjang perjalanan, kedua pemimpin tampak berbincang hangat.

Setelah berkeliling Kebun Raya Bogor, Presiden Jokowi dan Gubernur Jenderal Hurley kembali ke Istana Bogor lalu melakukan perbincangan empat mata di veranda belakang. Rangkaian acara penyambutan kenegaraan ini diakhiri dengan jamuan santap siang kenegaraan di Ruang Garuda.

Kunjungan ini bukan hanya pertemuan formal kedua pemimpin semata, melainkan menandakan eratnya hubungan persahabatan antara Indonesia dengan Australia.

*(BPMI Setpres)

Continue Reading

Trending