Berita

Dokter Terawan Dipecat Terkait DSA, Bagaimana Praktek DSA Dokter Lainnya?

Published

2 years ago

5 April, 2022

Foto : Istimewa

Jakarta, goindonesia.co – Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK) menjelaskan latar belakang yang mendasari pemberhentian mantan Menteri Kesehatan Terawan Putranto dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam rapat bersama Komisi IX DPR, Senin, 4 April.

MKEK menilai ada masalah besar pada metode digital subtraction angiography (DSA) atau ‘cuci otak’ yang diperkenalkan oleh Terawan.

Perwakilan MKEK, Dokter spesialis farmakologi klinik yang membidangi bidang obat, Prof Rianto Setiabudi, memaparkan terdapat bagian-bagian tertentu dari disertasi Terawan yang mengandung kelemahan substansial.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia, Firdaus angkat bicara dengan mengatakan bahwa sekaliber dokter Terawan yang pernah menjadi ketua organisasi dokter militer dunia, ICMM dan memimpin Majelis Etik Kedokteran RSPAD selama dua tahun tentu telah mempersiapkan disertasi DSA dengan matang dan cermat, terlebih distertasi diuji secara ilmiah dihadapan sejumlah guru besar Unhas.

“Saya mengenal dokter terawan sewaktu saya pasang ring di RS Gatot Subroto. Waktu saya mengenalnya, beliau telah Riset tentang DSA bahkan telah melahirkan 12 jurnal internasional dan enam orang doktor, termasuk diri Terawan,” tegas Firdaus.

Saat menyelesaikan program doktoralnya di Unhas Makasar, Terawan menyusun disertasi dengan judul “Efek Intra Arterial Heparin Flushing Terhadap Regional Cerebral Blood Flow, Motor Evoked Potentials, dan Fungsi Motorik pada Pasien dengan Stroke Iskemik Kronis.”

“Yang menjadi pertanyaan masyarakat, jika dokter Terawan dicabut ijin prakteknya karena terkait DSA yang dianggap mengandung kelemahan substansial, bagaimana dengan praktek-praktek yang dilakukan oleh para dokter di sejumlah rumah sakit?” tanya Firdaus.

“Bahkan ada oknum dokter di salah satu rumah sakit yang mengaku-ngaku murid dokter Terawan demi menggaet pasien,” ungkap Firdaus yang pernah menjadi Ketua PWI Banten dua periode.

Terawan sendiri, tambah Firdaus, tidak mau mempatenkan temuannya ini karena dia merasa temuan ini adalah anugerah dari Tuhan sehingga dengan senang hati dia akan melatih para dokter yang ingin belajar darinya.

“Sudah banyak dokter yang diajarkan teknik DSA secara langsung oleh dokter Terawan, apakah mereka harus dicabut juga ijin prakteknya? Juga para dokter lain yang tidak berguru dengan Terawan namun beroperasi di sejumlah rumah sakit lainnya dan tidak pernah melakukan uji klinis apakah dipecat juga?” sergah Firdaus.

“Terawan itu dokter yang kreatif dan inovatif serta visioner. Mengapa harus dipermasalahkan dan dipecat dari keanggotaan IDI? Bukankah bagi masyarakat yang penting dokter itu bisa memberikan manfaat kesehatan dan berguna bagi pasiennya?” tandas Firdaus.

Firdaus yang memimpin organisasi media siber terbesar di dunia versi MURI ini mengatakan, dalam IDI harusnya ada kebersamaan, ada kompetisi tanpa eliminasi. Dalam kebersamaan itu ada saling ketergantungan yang saling melengkapi bukan mengkriminalisasi.

“Dalam kebersamaan harus terwujud kesederajatan, persamaan hak dan martabat agar menjadi harmoni. Melalui relasi kasih sayang, harusnya IDI memandang sejawat dengan sikap mengasihi,” imbuh Firdaus.

Ditambahkannya, ada seratus ribu lebih pasien DSA yang bersyukur karena telah diselamatkan melalui tangan dr Terawan. Di luar sana masih banyak lagi yang menanti untuk dapat lepas dari penderitaan.

“Semestinya kita utamakan pelayanan kesehatan demi kemanusiaan, kemudian prosedur birokrasi organisasi secara komprehenship” tandas Firdaus. (***)

Berita

Kementerian PANRB Kenalkan SKM ‘Online’, Optimalisasi Kebijakan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik

Published

10 hours ago

6 May, 2024

goindonesia1

Plt. Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Herman, saat membuka Sosialisasi Partisipasi Kebijakan Masyarakat dalam Pelayanan Publik Lingkup Kementerian/Lembaga, Senin (06/05). (Foto : @menpan.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus memastikan pelibatan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut terus digaungkan untuk dapat memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang terus meningkat.

“Pelibatan masyarakat dalam pembentukan nilai-nilai pelayanan publik, diharapkan dapat memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik itu sendiri. Juga memberikan pengalaman yang baik dan kepuasan yang tinggi sehingga pelayanan publik yang prima dapat terwujud,” ujar Plt. Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Herman dalam Sosialisasi Partisipasi Kebijakan Masyarakat dalam Pelayanan Publik Lingkup Kementerian/Lembaga, Senin (06/05).

Dalam kegiatan ini juga dilakukan pengenalan aplikasi SKM Online yang telah selesai dikembangkan bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Aplikasi ini merupakan wujud komitmen Kementerian PANRB dalam menyediakan single digital platform untuk kemudahan akses masyarakat pengguna layanan dalam memberikan umpan balik atas pelayanan yang diterima.

Herman menjelaskan, pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik menjadi salah satu fokus yang tertulis dalam roadmap bidang pelayanan publik. Masyarakat diharapkan memberikan masukan atas penyelenggaraan pelayanan publik yang ada melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Forum Konsultasi Publik (FKP), dan Pengelolaan Pengaduan (LAPOR!).

Oleh karena itu, Herman menyampaikan apresiasi kepada instansi yang telah melakukan SKM dan FKP di tahun 2023. “Adapun instansi yang belum melaksanakan dan/atau belum menyampaikan laporan SKM dan FKP, harapan kami di tahun 2024 segera disusun rencana aksi konkret sebagai komitmen peningkatan kualitas pelayanan,” imbuhnya.

Untuk diketahui, kebijakan terkait SKM ini tertera dalam Peraturan Menteri PANRB No. 14/2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP). Sementara dasar regulasi FKP disebutkan dalam Peraturan Menteri PANRB No. 16/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan UPP.

Kementerian PANRB mendorong setiap instansi dan UPP untuk melakukan SKM minimal setahun sekali. Adapun untuk tahun 2024 ini, Kementerian PANRB menargetkan SKM untuk dilaporkan maksimal 15 Desember 2024, sedangkan untuk FKP maksimal dilaporkan ke Kementerian PANRB pada 30 November 2024.

“Semoga dari kegiatan ini, kita dapat memperbaiki pelaksanaan SKM, FKP dan LAPOR! di instansi dan/atau unit layanan masing-masing,” pungkasnya. (***)

*(HUMAS MENPANRB)

Berita

Pertamina Goes to Campus 2024 Resmi Dibuka

Published

12 hours ago

6 May, 2024

goindonesia1

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati bersama Rektor ITB Reini Wirahadikusumah melakukan sesi foto bersama saat acara Kick Off Pertamina Goes To Campus di Aula Barat, Institut Teknologi Bandung, Jawa Barat pada Senin (6/5/2024). (Foto : @www.pertamina.com)

Bandung, goindonesia.co – Pertamina Goes To Campus 2024 (PGTC) resmi dibuka oleh Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dan Rektor Institut Teknologi Bandung Prof. Reini Wirahadikusumah, Ph.D bertempat di Gedung Aula Barat ITB, Bandung, Senin, 6 Mei 2024.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengungkap, Pertamina Goes To Campus bertujuan meningkatkan awareness peran Pertamina dalam sektor energi dan pembangunan. Kedua, meningkatkan engagement dan kolaborasi antara Pertamina dengan sektor akademisi, dan ketiga meningkatkan awareness tentang lini bisnis Pertamina.

“Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam kaitan dengan energi semakin sulit. Kita semua harus bergerak bersama karena tidak bisa hanya diselesaikan oleh Pemerintah atau perusahaan saja, pihak akademisi juga memiliki andil yang besar. Perlu kontribusi dari semua termasuk dari mahasiswa ini,” katanya.

Rektor Institut Teknologi Bandung Prof. Reini Wirahadikusumah, Ph.D mengapresiasi langkah Pertamina mengadakan acara PGTC dan semakin istimewa dengan penyelenggaraan pertama (kick off) di Kampus ITB. Hal ini membuktikan bahwa Pertamina terus berkomitmen terhadap pendidikan di Indonesia.

Ia mengungkapkan, Pertamina dan ITB semakin kuat dalam menjalin sinergi dan kerja sama. “Kami harap sinergi ITB dan Pertamina semakin kuat dan meningkat terus kerja samanya. Khususnya mengenai pemanfaatan biodiesel, juga pembangunan lainnya. Dan yang sangat real, Pertamina memberikan kepercayaan kepada ITB untuk membantu membangun Gedung Research, Rekayasa Molekuler. Kita patut contoh Pertamina yang membuka diri mengajak kerja sama dengan seluruh pihak dan ini harus kita ikuti dan sangat menginspirasi,” tutupnya.

PGTC 2024 rencananya akan digelar hingga September 2024, di 15 Universitas di Indonesia. Acara ini memiliki tiga kegiatan utama yakni Pertama Energizing Talks berupa rangkaian keynote speech, panel discussions, dan Innovation Insights pada sektor energi, teknologi, ekonomi, dan sosial.

Kedua, Pertamina Exhibition Clusters yaitu penampilan area dan kegiatan aktivasi program atau unit bisnis Pertamina atau prestasi perguruan tinggi dalam bentuk booth atau paviliun. Penampilan terbagi ke dalam 3 klaster: Information Center, Innovation & Collaboration Center.

Ketiga, Sustainability Competition yang dibagi menjadi dua, yaitu Kompetisi Esai dan Kompetisi video yang bertujuan menggugah minat dan edukasi generasi muda terhadap industri energi ramah lingkungan.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. (***)

*PT Pertamina(Persero)

Berita

Menko PMK Minta Kota Batam Entaskan Stunting, Supaya Bersaing dengan Singapura

Published

12 hours ago

6 May, 2024

goindonesia1

Menko PMK, Muhadjir dalam dialog stunting dengan warga Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Provinsi Kepulauan Riau (Foto : @www.kemenkopmk.go.id)

Batam, goindonesia.co— Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) meminta Pemerintah Kota Batam, dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan mampu bersaing di kancah internasional.

Karena itu, Muhadjir meminta penyiapan SDM dilakukan sejak awal kehidupan manusia dengan mengentaskan permasalahan stunting di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Hal tersebut disampaikannya dalam dialog stunting dengan warga Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Provinsi Kepulauan Riau, pada Minggu (5/5/2024).

“Apabila anak-anak di Batam mengalami stunting, maka pertumbuhan otaknya tidak maksimal, anak tidak bisa tumbuh sehat, cerdas, tidak bisa pintar. Maka tidak mampu bersaing dengan negara tetangga yang sangat dekat dari batam yaitu Singapura,” ujarnya.

Prevalensi stunting di Kota Batam berdasarkan data SSGI tahun 2022 sebesar 15,2%. Sementara, prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 sebesar 15,4% di bawah prevalensi stunting nasional. Prevalensi tersebut termasuk kategori masalah kesehatan masyarakat sedang/medium menurut World Health Organization (WHO).

Menurut Menko PMK, untuk menurunkan stunting di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau harus terdapat kerja lebih keras untuk menurunkan angka stunting sampai memenuhi target yaitu 14% di tahun 2024.

Untuk mencapai target tersebut, maka Muhadjir mengarahkan kepada Pemerintah Daerah ikut memerhatikan gizi ibu hamil dan tumbuh kembang anak agar stunting dapat dicegah, dengan mengkonsumsi gizi yang seimbang seperti makanan yang kaya protein hewani, seperti ikan, telor, daging serta protein nabati, mineral, dan vitamin. “Dengan mengkonsumsi gizi seimbang tersebut maka anak-anak akan tumbuh sehat dan cerdas, “jelasnya.

Selain itu, Muhadjir mengatakan, pentingnya pendataan ibu hamil di setiap desa maupun kelurahan agar dilakukan dan pihak desa maupun kelurahan harus mengetahui kondisi data tersebut. Hal ini untuk memberikan pengawasan dan memantau perkembangan janin sehingga dapat segera diintervensi dan diharapkan dapat mencegah terjadinya stunting. Selain itu, perlu dipastikan agar pemeriksaan kehamilan ibu hamil secara rutin minimal 6 kali ke puskesmas dan Lurah diharapkan memantau dan memastikan mendapat pelayanan.

Muhadjir juga mengatakan, bila permasalahan stunting di Kota Batam selesai, maka Kepulauan Riau dan khususnya Kota Batam akan menjadi kota metropolitan baru di Indonesia. Beliau pun menilai Batam bisa bersaing dengan negeri tetangga Singapura untuk terus melesat maju.

“Karena itu harus disiapkan dengan sungguh-sungguh sumber daya manusianya. Karena pada tahun 2045 itu yang akan mengisi adalah putra dan putri ibu-ibu di sini nanti,” ujarnya.

Menko PMK Tinjau RSKI Galang

Selanjutnya, Muhadjir yang didampingi oleh Pangdam Bukit Barisan dan Walikota Batam Muhammad Rudi dan unsur Forkopimda Kota Batam mengunjungi Rumah Sakit Khusus Infeksius (RSKI) Galang. Di sana, Muhadjir meninjau kondisi RSKI setelah selesai difungsikan untuk rumah sakit penanganan Covid-19.

Dalam kesempatan itu Muhadjir melihat bahwa RSKI digunakan untuk memberi pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat sekitar, khususnya pelayanan kegawat daruratan . Namun beliau meminta langsung kepada Wali Kota Batam Muhammad Rudi untuk mengaktifkan pelayanan secara keseluruhan dan memfungsikan RSKI secara normal.

Menurutnya, kondisi dan fasilitas RSKI masih sangat bagus dan layak untuk diteruskan menjadi RS karantina seperti untuk penyakit TBC atau karantina penderita kecanduan narkotika. (***)

*Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan