Connect with us

Berita

ACT Akui Ambil 13,5 Persen Donasi: Kami Bukan Lembaga Zakat

Published

on

Presiden ACT, Ibnu Khajar (kanan) dan Dewan Pembina Syariah Ust Bobby Herwibowo (kiri) di kantor ACT, Jakarta Selatan. (CNN Indonesia/Yulia Adiningsih)

Jakarta, goindonesia.co – Aksi Cepat Tanggap (ACT) mengakui mengambil lebih dari 12,5 persen untuk operasional lembaga dari jumlah donasi yang berhasil dikumpulkan. ACT mengklaim hanya mengambil sekitar 13,5 persen dari donasi tersebut.
Presiden ACT Ibnu Khajar mengatakan penggunaan donasi itu tak masalah. Menurutnya, ACT adalah lembaga filantropi bukan zakat dan mendapat izin dari Kementerian Sosial.

Dalam aturan syariat Islam, untuk lembaga zakat, pemotongan donasi keagamaan tidak boleh lebih dari 12,5 persen. Sementara merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pengumpulan Sumbangan, menyatakan pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyak 10 persen dari hasil donasi.

“ACT bagaimana bisa mengambil 13,5 persen, sebagai amil zakat 12,5 persen, kenapa lebih? ACT bukan lembaga zakat,” kata Ibnu dalam konferensi pers di kantor ACT, Jakarta Selatan, Senin (4/7).

Ibnu menyampaikan untuk alokasi program di 47 negara butuh dana distribusi yang banyak. Pihaknya pun mengambil sebagian dana dari nonzakat, infaq atau donasi umum.

Menurutnya, untuk menutupi kebutuhan operasional yang banyak itu, pihaknya sampai melakukan pemotongan gaji.

Ia juga mengklaim ACT telah menarik semua fasilitas yang dianggap ‘mewah’. Meskipun menurut dia, fasilitas itu bukan untuk pribadi, melainkan penyambutan tamu.

“Struktur gaji menyesuaikan dengan dana filantropi,” ujarnya.

Ibnu mengatakan gaji presiden di lembaga kemanusiaan itu sempat mencapai Rp250 juta. Namun, besaran gaji itu tidak ditetapkan secara permanen.

“Jadi kalau pertanyaannya apa sempat diberlakukan kami sempat memberlakukan di Januari 2021 tapi tidak berlaku permanen,” kata Ibnu.

Lebih lanjut, Ibnu mengatakan besaran gaji itu tidak dilanjutkan salah satunya karena kondisi ACT tak stabil. Bahkan, sejumlah karyawan juga mengalami pemotongan gaji.

“Teman-teman merasakan terjadi pergantian komposisi, kami memilah dua hal apakah kami akan mengurangi karyawan waktu itu atau mengalokasi dana pada karyawan. Akhirnya kami memilih agar mengurangi beberapa gaji karyawan,” ucapnya.

Ibnu menyebu pemasukan ACT mengalami penurunan sejak awal pandemi Covid-19. Kemudian, penurunan kian parah pada 2021 silam.

“Sehingga kami minta seluruh karyawan untuk berlapang dada mengurangi gaji karyawan,” ujarnya.

Ibnu lantas mengungkapkan pendapatan yang kini diterimanya. Ibnu mengklaim pendapatannya saat ini tidak lebih dari Rp100 juta per bulan.

“Di pimpinan presidium, yang diterima tidak lebih dari Rp100 juta,” katanya.

Selain mengurangi gaji, ACT juga mengakui pengurangan SDM hingga 560 karyawan. Pengurangan karyawan ini disebut juga karena pandemi Covid-19.

“Kita memahami semenjak pandemi Covid menghantam bangsa kita, dan ini sudah tahun ketiga, tidak menutup kemungkinan bagi kami juga beberapa perusahaan dan lembaga-lembaga mengalami dampaknya, tidak terkecuali lembaga ACT,” ujarnya.

“Saat ini di tahun 2021, awal tahun 2021, kami memiliki SDM 1.688 orang, dan pada saat ini SDM terkini pada Juli 2022 ini jumlahnya 1.128 (karyawan),” imbuhnya.

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyatakan telah membuka penyelidikan atas masalah pengelolaan dana masyarakat untuk bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh ACT.

“Info dari Bareskrim masih proses penyelidikan dulu,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Senin (4/7).

Penyelidikan dilakukan menyusul viralnya masalah pengelolaan dana masyarakat. Sempat viral tagar-tagar seperti ‘aksi cepat tilep’ dan ‘jangan percaya ACT’ di media sosial.

Berdasarkan laporan investigasi Tempo, sejumlah petinggi ACT diduga menyelewengkan donasi. Uang yang disalurkan oleh ACT tidak sesuai dengan jumlah yang berhasil digalang oleh lembaga tersebut.

Pengurus ACT dilaporkan mengambil lebih dari 20 persen uang donasi masyarakat untuk operasional lembaga.

Donasi itu diduga mengalir pada sejumlah petinggi ACT. Hal itu terlihat dari gaji bulanan mantan pimpinan ACT yang mencapai Rp250 juta. Belum lagi, berbagai aset yang dibeli menggunakan uang ACT seperti mobil, rumah, AC, sampai lampu gantung. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Pertamina dan Polri Tandatangani Kerja Sama Pengamanan Objek Vital Nasional

Published

on

Penandatanganan perjanjian kerja sama tentang bantuan pengamanan dan penanganan pelanggaran dan/atau tindak pidana di objek vital nasional strategis dan objek vital lainnya di lingkungan Pertamina antara Pertamina dan Baharkam Kepolisian Republik Indonesia (Foto : @www.pertamina.com)

Surabaya, goindonesia.co – Pertamina dan Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menandatangani perjanjian kerja sama tentang bantuan pengamanan dan penanganan pelanggaran dan/atau tindak pidana di objek vital nasional strategis dan objek vital lainnya di lingkungan Pertamina. Perjanjian tersebut ditandatangani di Surabaya, pada Selasa, 7 Mei 2024.

Adapun tujuan dari kerja sama tersebut guna meningkatkan koordinasi, pengawasan, dan sinergitas antara Pertamina dan Polri, khususnya Baharkam Polri dalam menjaga lingkungan kerja di Pertamina sebagai perusahaan minyak dan gas bumi serta energi baru terbarukan.

“Ini merupakan momentum keberlanjutan dari kerja sama yang telah dibangun selama ini. Perjanjian kerja sama ini dalam fokus pengamanan aset Pertamina sebagai objek vital nasional,” kata Senior Vice President HSSE Pertamina Lelin Eprianto.

Menurut Lelin, potensi kejahatan saat ini bisa semakin canggih. “Melihat hal tersebut, Pertamina bersama Baharkam melakukan mitigasi risiko dalam menanggulangi modus-modus yang semakin canggih,” terang Lelin.

Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol Dr. Mohammad Fadil Imran, M.Si., menyampaikan bahwa kerja sama ini menjadi komitmen Polri dalam membangun sinergitas untuk menjaga keamanan dalam negeri, khususnya di lingkungan Pertamina.

“Indonesia sebagai pemegang penuh hak milik kekayaan alam untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Untuk itu, kita harus sama-sama menjaganya,” kata Fadil dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Fadil menyampaikan bahwa dalam melakukan penindakan hukum  dilakukan dengan terukur, tepat sasaran, dan memiliki dampak yang signifikan.

“Cara kerja konvensional dalam penegakan hukum harus segera ditinggalkan. Pengalaman Pertamina dalam mengidentifikasi pelaku, teknologi yang dimiliki Pertamina untuk mengetahui jaringan menjadi amunisi yang cukup ampuh sehingga orang-orang akan berpikir lagi untuk melakukan tindakan melawan hukum ke Pertamina,” ungkap Fadli.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menambahkan, sinergi Pertamina dengan Kepolisian terjalin intensif, tak hanya di bidang pengamanan aset fisik namun juga non fisik seperti pengelolaan citra Pertamina. “Kami mengapresiasi dukungan Kepolisian dan berbagai institusi lainnya pada Pertamina, sehingga kami dapat menjalankan peran menjaga ketahanan dan distribusi energi nasional ke seluruh wilayah Indonesia dengan baik,” tambah Fadjar.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. (***)

*PT Pertamina(Persero)

Continue Reading

Berita

Menhub Dorong ASN Kemenhub Adaptif dan Visioner

Published

on

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi saat menutup kegiatan Global Leadership Program and Sustainable & Entrepreneurial Leadership Program, di kantor pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta (Foto : @dephub.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Pada era yang semakin dinamis, persaingan global semakin ketat dan tuntutan layanan di bidang transportasi semakin meningkat. Untuk itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Perhubungan lebih adaptif dengan kemajuan teknologi dan visioner melihat tantangan juga kesempatan.

Hal tersebut disampaikan Menhub, saat menutup kegiatan Global Leadership Program and Sustainable & Entrepreneurial Leadership Program, di kantor pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (7/5).

“Saya berpesan agar ASN Kemenhub dilatih dengan kompetensi dan skill yang dibutuhkan pada pengelolaan birokrasi serta pembangunan transportasi berkelanjutan di masa depan,” ujar Menhub.

Sebelumnya, Kemenhub bekerja sama dengan Rumah Perubahan untuk menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan melalui kegiatan Global Leadership Program dan Sustainable & Entrepreneurial Leadership Program. Global Leadership Program diadakan pada 22 April 2024 dengan diikuti 96 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Sementara itu, pelaksanaan Sustainable & Entrepreneurial Leadership Program dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama pada 22-26 April 2024 dengan diikuti 89 Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas/Ketua Tim, serta Pejabat Pelaksana. Kemudian, gelombang dua dilaksanakan pada 29 April-6 Mei 2024 dengan diikuti 90 peserta.

Menhub berharap, Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama yang telah mengikuti program tersebut dapat menyiapkan diri menjadi pembina yang mampu membuka wawasan lebih luas dan membimbing para calon suksesornya ke depan. Sedangkan pejabat talenta muda semakin menyadari perannya ke depan sehingga dapat terus mengasah diri menjadi kader pimpinan masa depan.

“Saya harap kegiatan yang sudah diikuti akan membuka mindset para peserta sehingga dapat menjadi pemimpin perubahan dan memberikan nilai tambah bagi aset yang dimiliki, yang tidak hanya berorientasi dalam mencari keuntungan saja, tetapi memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat,” ujar Menhub.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Novie Riyanto, Plt. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Subagiyo, Para Pejabat Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Perhubungan, serta peserta pelatihan kepemimpinan. (***)

*Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Continue Reading

Berita

Belum Genap Setahun Beroperasi, LRT Jabodebek Telah Layani 10 Juta Pengguna

Published

on

Pengguna jasa transportasi LRT (Foto : @www.kai.id)

Jakarta, goindonesia.co – Sejak diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 28 Agustus 2023 lalu, LRT Jabodebek telah melayani 10.169.356 pengguna (per 7 Mei 2024). Hal ini berarti, rata-rata pengguna harian LRT Jabodebek sebanyak 45.287 pengguna pada saat weekday, dan sebanyak 29.592 pengguna pada saat weekend.

Menurut data, jumlah pengguna tertinggi pada tahun 2024 terjadi pada bulan April, dimana LRT Jabodebek melayani sebanyak 1.402.933 pengguna. Sementara, rekor jumlah pengguna terbanyak dalam 1 hari terjadi pada tanggal 6 Mei 2024 dengan 69.705 pengguna.

Stasiun Dukuh Atas, Stasiun Harjamukti, Stasiun Kuningan, dan Stasiun Cikoko adalah stasiun yang paling banyak melayani pengguna pada bulan April, dengan total 1.301.445 pengguna.

Manager Public Relations LRT Jabodebek mengucapkan terima kasih atas kepercayaan serta kesetiaan masyarakat yang telah memilih LRT Jabodebek sebagai moda transportasi sehari-hari. 

“KAI juga menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada masyarakat, pemerintah, serta semua pihak yang terkait atas dukungan kepada LRT Jabodebek sebagai hasil karya anak bangsa,”  ujar Mahendro.

Mahendro mengungkapkan KAI secara konsisten terus meningkatkan layanan LRT Jabodebek seperti penambahan perjalanan sehingga waktu tunggu antar kereta (headway) menjadi lebih singkat, hanya 5,5 menit pada jam sibuk di lintas Cawang – Dukuh Atas, dan 11 menit di lintas Jati Mulya – Cawang serta Harjamukti – Cawang.

Selain itu pemeliharaan fasilitas serta keamanan di kereta dan di stasiun juga terus dilakukan demi menjaga kenyamanan pengguna. 

“Kami berharap dengan adanya peningkatan di segala aspek pelayanan, dapat memberikan pelayanan terbaik untuk pengguna dan meningkatkan minat masyarakat menggunakan LRT Jabodebek,” tutup Mahendro.  (***)

*(Public Relations LRT Jabodebek)

Continue Reading

Trending