Presiden Joko Widodo meresmikan model kawasan tambak budi daya ikan nila salin di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Desa Pusakajaya Utara, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu, 8 Mei 2024. Foto: BPMI Setpres/Vico

Karawang, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo meresmikan model kawasan tambak budi daya ikan nila salin di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Desa Pusakajaya Utara, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu, 8 Mei 2024. Dalam sambutannya, Presiden menyoroti potensi besar tambak yang telah lama tidak dimanfaatkan di sepanjang pantai utara Jawa (pantura).

“Tadi sudah disampaikan oleh Menteri KKP kepada saya mengenai tambak udang di pantura yang telah lama kosong, idle, tidak ada kegiatannya, di sana ada 78 ribu hektare sepanjang dari Serang sampai Banyuwangi, dari Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur 78 ribu tambak yang idle,” ujar Presiden.

Presiden pun menegaskan pentingnya memanfaatkan potensi tersebut dengan mengalihfungsikan tambak udang yang sudah tidak produktif menjadi tambak ikan nila. Presiden juga mengapresiasi langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang terlebih dahulu membuat model untuk mengetahui manfaat yang akan dihasilkan.

“Saya setuju bahwa dibuat model dulu, modelingnya dulu. Kalau modelingnya sudah benar, yang diinfokan ke saya yang biasanya 1 hektare hanya 0,6 ton per hektare menjadi 80-an ton per hektare. Dan ini nanti akan bisa mengangkut, membuka lapangan kerja yang sangat besar,” ungkap Presiden.

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diperlukan anggaran sekitar Rp13 triliun untuk mengembangkan kawasan tambak tersebut. Meski demikian, Presiden optimistis bahwa anggaran tersebut dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menggerakkan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja yang luas.

“Anggaran Rp13 triliun bukan uang yang banyak sehingga nanti akan kita lihat ini dulu dan kalau memang sangat feasible akan saya siapkan di APBN 2025, 2026 dan saya akan bisikin pada pemerintah baru, pada presiden terpilih agar mimpi besar ini betul-betul bisa direalisasikan,” ucap Presiden.

Melalui peresmian ini, diharapkan kawasan tambak yang telah lama terbengkalai dapat kembali menjadi sumber daya yang produktif dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat setempat. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam laporannya bahkan menyebut tambak tersebut akan dapat memproduksi 4 juta ton per tahun.

“Tentu ini akan menjadi nilai ekonomi yang sangat tinggi untuk kepentingan ekonomi ke depan,” tutur Sakti Wahyu Trenggono.

Turut mendampingi Presiden dalam peresmian ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas, Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, dan Bupati Karawang Aep Syaepuloh. (***)

*(BPMI Setpres)

Pemerintah Indonesia melalui Kemnaker dan Pemerintah Austria sepakat mempererat kerja sama bidang pelatihan vokasi dan pelatihan berbasis kerja melalui bantuan peningkatan kompetensi tenaga kerja di BBPVP Makassar (Foto : @kemnaker.go.id)

Makassar, goindonesia.co – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Pemerintah Austria sepakat mempererat kerja sama bidang pelatihan vokasi dan pelatihan berbasis kerja melalui bantuan peningkatan kompetensi tenaga kerja di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan kerja sama inauguration of school operation BLK Maritim di Makasaar ini menyusul BBPVP Medan (17 Mei 2022), BPVP Serang (17 Oktober 2023), dan akan segera diikuti di BBPVP Banyuwangi, Jawa Timur pada September 2024 mendatang.

“Pengembangan BLK maritim ini disiapkan untuk mengembangkan pekerja yang mampu menjawab kesempatan kerja yang dibangun pemerintah Indonesia dan Austria, ” ujar Ida Fauziyah di BBPVP Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (7/5/2024).

Ida Fauziyah menjelaskan inauguration of school operation BLK Maritim ini juga menandai seluruh pembangunan workshop pengadaan peralatan pelatihan dan pengembangan lima program kejuruan. Yakni kejuruan listrik, otomotif, las, wood working, dan manufaktur sudah sepenuhnya selesai sehingga pelaksanaan program pelatihan tersebut bagi pencari kerja dapat segera dilaksanakan.

“Melalui BLK maritim ini, salah satu kerja sama dengan Austria, kami ingin mendorong prioritas pengembangan sektor maritim. Semoga kerja sama ini dapat menjadi saksi dan komitmen kita bersama dalam berkolaborasi untuk peningkatan kompetensi dan daya saing SDM di Indonesia,” ujarnya.

Dalam laporannya, Plt. Dirjen Binalavotas Kemnaker Anwar Sanusi mengungkapkan kerja sama dengan skema pinjaman lunak ini, 20 orang instruktur telah mengikuti pelatihan Training of Trainers (ToT) di Austria secara bertahap. 

Tahap I 2023, kejuruan bangunan 4 orang (6 minggu), Manufaktur 4 orang (4 minggu), dan Kejuruan Las 4 orang (3 minggu). Sedangkan tahap II tahun 2024 Kejuruan Listrik dan Otomotif masing-masing sebanyak 4 orang, selama 4 minggu.

Melalui kerja sama ini kapasitas latih BBVP Makassar untuk kejuruan las dan listrik dengan standar Austria bertambah 496 orang per tahun. “Keseluruhan pekerjaan dari keempat komponen tersebut diatas, saat ini telah selesai dan pelatihan untuk semua kejuruan bagi pencaker telah siap untuk dilaksanakan, ” ujar Anwar Sanusi yang juga Sekjen Kemnaker tersebut.

Deputy Head of Mission Kedutaan Besar Republik Austria untuk Indonesia, Philipp Roessl meyakini pengalaman positif dari sistem pendidikan vokasi di Austria dapat direplikasi dan diaplikasikan di Indonesia demi kepentingan anak muda di Indonesia dan untuk kepentingan perusahaan-perusahaan di Indonesia.

“Pelatihan vokasi memberikan anak muda banyak peluang pada pasar kerja dan banyak anak muda diserap oleh perusahan-perusahaan Austria, ” katanya. (***)

*Biro Humas Kemnaker

Pesawat Tempur KF-21 (Foto : Istimewa, @jernih.co)

Jakarta, goindonesia.co – Menanggapi pemberitaan yang beredar di media bahwa Indonesia telah mengajukan pemotongan pembayaran bagi pembiayaan proyek pesawat tempur KF-21, saya memiliki pandangan seperti di bawah ini.

Istilah yang tepat atas langkah yang diambil pemerintah Indonesia terkait dengan pembiayaan proyek pesawat tempur KF-21 adalah ‘penyesuaian pembayaran'(payment adjustment), bukan ‘pemotongan pembayaran’. Penye-suaian ini sejalan dengan kemajuan kerja sama yang telah dan masih akan dilaksanakan bersama Republik Korea.

Pemerintah Republik Indonesia berencana untuk mengurangi kewajiban bayar dalam pengembangan jet tempur KF21 bersama Korea Aerospace Industry (KAI) dari Korea Selatan. Rencana ini terkait pengurangan sebesar 20 persen share cost menjadi hanya sepertiga (sekitar tujuh persen) dari total biaya proyek tersebut. Langkah ini diambil karena adanya keterbatasan anggaran yang dihadapi pemerintah, yang membutuhkan strategi pengeluaran yang lebih efisien untuk memprioritaskan kebutuhan pertahanan nasional yang lainnya.

Meskipun pengurangan ini dapat mengindikasikan keterbatasan keuangan, namun kerja sama dengan KAI tetap menjadi prioritas untuk mengembangkan jet tempur KF21 yang merupakan proyek strategis bagi Indonesia. Dengan mempertahankan kolaborasi ini, diharapkan Indonesia tetap dapat memperoleh akses terhadap teknologi dan pengetahuan terbaru dalam industri kedirgantaraan, sambil mengurangi beban keuangan yang terlalu berat.

Selain itu RI dapat menjaga hubungan baik dengan Korea Selatan dalam melanjutkan kerja sama pembuatan jet tempur ini dan kemungkinan kerja sama pengadaan alutsista lainnya di masa depan. Korsel sebagai negara industri maju memiliki sejumlah industri pertahanan yang cukup baik antara lain, kapal perang, misil, drone, senjata lainnya dan bahkan jasa perbaikan sejumlah alutsista. Kerja sama yang konsisten dan bertahap dengan industri pertahanan Korsel dapat mewujudkan industri pertahanan nasional yang mandiri dari ketergantungan pada negara-negara besar seperti AS, dan Eropa Barat yang memiliki persyaratan yang lebih kaku.

Langkah-langkah ini juga mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi militer dengan kebutuhan pembangunan lainnya. Dengan mengurangi kewajiban bayar dalam proyek KF21 ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa sumber daya yang terbatas dapat dialokasikan dengan lebih efektif untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kedaulatan dan keamanan negara.

Kebijakan pengurangan share cost ini seharusnya diikuti dengan beberapa langkah konstruktif lain untuk memastikan berjalannya pengembangan jet tempur KF 21 dan alutsista lainnya, yaitu: pertama, Pemerintah RI mengeluarkan Buku Putih Pertahanan yang baru untuk dapat menjadi landasan nasional dalam pembangunan kapabilitas pertahanan Indonesia, karena terakhir kali Buku Putih diterbitkan tahun 2015.

Kedua, melakukan evaluasi secara menyeluruh rencana pembelian alutsista lainnya yang dapat memboroskan belanja APBN dan menyusun rencana prioritas yang lebih ketat dalam pengadaan alutsista mengacu pada UU no. 16/2012 tentang Industri Pertahanan. Ketiga, melibatkan kalangan parlemen, akademisi dan masyarakat sipil lainnya dalam pengembangan alutsista di masa depan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola dan kebijakan pertahanan negara.     

Penyesuaian pembayaran merupakan sebuah langkah yang logis dan rasional, mengingat terdapat beberapa kegiatan dalam program yang tidak dapat diikuti oleh teknisi Indonesia. Alhasil, pembayaran yang dilakukan pemerintah Indonesia disesuaikan dengan manfaat yang diperoleh dari kerja sama ini. Adalah wajar dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas bahwa untuk program atau kegiatan yang tidak diikuti oleh teknisi Indonesia, pihak Indonesia tidak perlu menanggung biaya, yang pada gilirannya mengurangi jumlah pembayaran yang telah direncanakan.

Nilai pembayaran Indonesia mengalami penyesuaian karena pihak Korea Selatan hanya menerima pembayaran biaya berbagi (cost share) hingga tahun 2026. Setelah tahun tersebut, proyek KF-21 akan memasuki fase produksi dan biaya berbagi dari Indonesia yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang ditetapkan sebesar Rp 1,32 triliun per tahun hingga tahun 2026. Ini merupakan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa kewajiban finansial Pemerintah dalam proyek ini tetap dalam batas kemampuan anggaran negara.

Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kerja sama internasional, termasuk dalam proyek KF-21 ini. Langkah penyesuaian pembayaran ini untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan oleh Pemerintah memberikan hasil yang optimal dan penggunaan keuangan negara untuk proyek KF-21 dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. (***)

*Pakar pertahanan dari Marapi Consulting & Advisory, PT. Bening Suar Komunika – Jernih.co